Berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang

Rina, warga Surabaya, kehilangan tabungan Rp80 juta setelah tergiur tawaran kerja paruh waktu di aplikasi pesan. Polisi kemudian menemukan bahwa pelakunya mengoperasikan penipuan dari sebuah kompleks di negara tetangga, dengan pekerja yang sebagian adalah warga negara Indonesia dan sebagian warga asing. Pertanyaannya: apakah hukum pidana Indonesia dapat menjangkau mereka? Bagaimana dengan orang asing yang tidak pernah menginjakkan kaki di Indonesia?

Bab 2 menjawab pertanyaan "kapan" hukum pidana berlaku. Bab ini menjawab pertanyaan "di mana" dan "terhadap siapa". Dasar hukumnya ada di Bab I Bagian Kedua sampai Bagian Keempat Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 4 sampai Pasal 11 [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842]. Materi ini juga menjadi jembatan ke mata kuliah Hukum Internasional dan Hukum Pidana Internasional, karena berlakunya hukum pidana di luar wilayah selalu bersinggungan dengan kedaulatan negara lain.

Mengapa ruang berlaku perlu diatur

Setiap negara berdaulat berwenang menetapkan dan menegakkan hukum pidananya. Tetapi kewenangan itu tidak tanpa batas. Jika setiap negara memberlakukan hukum pidananya ke seluruh dunia, orang akan terjerat oleh puluhan sistem hukum sekaligus. Hukum pidana menurut tempat menjawab pertanyaan sejauh mana suatu negara boleh mengklaim yurisdiksi pidana. Andi Hamzah menyebut kumpulan aturan ini sebagai hukum pidana internasional dalam arti sempit, karena ia bagian dari hukum nasional yang mengatur hubungan dengan unsur asing [2Buku teksAsas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)Hamzah, 2008 · Rineka Cipta, Jakarta].

Para ahli mengenal empat asas pokok yang dipakai hampir semua negara. Asas teritorial bertumpu pada tempat perbuatan. Asas nasional aktif atau personal bertumpu pada kewarganegaraan pelaku. Asas pelindungan atau nasional pasif bertumpu pada kepentingan yang diserang. Asas universal bertumpu pada sifat kejahatan yang merugikan umat manusia. KUHP nasional mengatur keempatnya dengan urutan dan rumusan yang lebih rapi daripada KUHP lama.

Asas teritorial

Asas teritorial adalah asas yang paling tua dan paling kuat. Siapa pun yang berbuat di wilayah Indonesia, warga negara maupun asing, tunduk pada hukum pidana Indonesia.

Wilayah, kapal, dan pesawat

Penjelasan huruf a merumuskan wilayah NKRI sebagai satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, ruang udara di atasnya, serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen diatur dalam undang-undang [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842]. Rumusan ini lebih luas daripada wilayah kedaulatan dalam arti sempit. Ia mengikuti hak-hak Indonesia di zona maritim menurut undang-undang. Tetapi perlu hati-hati: di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, Indonesia hanya memiliki hak berdaulat untuk hal tertentu menurut hukum laut, bukan kedaulatan penuh. Karena itu Pasal 9 tetap membatasi penerapannya dengan perjanjian internasional.

Huruf b memperluas wilayah ke kapal dan pesawat udara Indonesia di mana pun berada. Istilah ini kadang disebut asas bendera. Seorang awak kapal berbendera Indonesia yang menganiaya rekannya saat kapal berlabuh di pelabuhan Singapura tetap dapat diadili menurut hukum pidana Indonesia. Singapura pun dapat mengadilinya berdasarkan asas teritorialnya sendiri. Inilah yurisdiksi bersamaan yang lazim dalam hukum pidana lintas negara. Dalam KUHP lama, kapal diatur Pasal 3, sedangkan pesawat udara baru ditambahkan melalui UU 4/1976 [3PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (memberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai KUHP)UU 1/1946 (KUHP lama) · Berita Negara RI II Nomor 9, 2Buku teksAsas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)Hamzah, 2008 · Rineka Cipta, Jakarta]. KUHP nasional menyatukannya dalam satu huruf dan mendefinisikan Kapal dan Pesawat Udara di Bab V.

Akibat yang terjadi di Indonesia

Huruf c adalah pembaruan penting. Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lain yang akibatnya dialami atau terjadi di Indonesia tunduk pada hukum pidana Indonesia, walaupun perbuatannya dilakukan di luar negeri. Penjelasannya menyebut contoh tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana terhadap keamanan negara atau tindak pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan Indonesia [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842]. Dalam doktrin, perluasan ini dikenal sebagai asas teritorial objektif: negara tempat akibat terjadi juga dianggap sebagai tempat tindak pidana.

Perlu dicatat, untuk tabrakan kapal secara khusus, perkembangan hukum laut internasional kemudian lebih mengutamakan negara bendera kapal pelaku. Tetapi prinsip umum bahwa akibat dapat menjadi titik pertalian yurisdiksi tetap bertahan.

Asas pelindungan dan asas nasional pasif

Ada kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh orang asing, tetapi merugikan kepentingan Indonesia. Misalnya, sindikat di luar negeri memalsukan uang rupiah atau meretas sistem komunikasi lembaga negara. Negara tempat perbuatan itu terjadi mungkin tidak peduli, karena yang dirugikan bukan kepentingannya. Penjelasan Pasal 5 KUHP menyebut alasan ini secara terang: tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara oleh negara tempat tindak pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai perbuatan yang harus dilarang dan diancam pidana [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842].

Penjelasan Pasal 5 menyebut teknik perumusannya sebagai limitatif dan terbuka. Ruang lingkup kepentingan nasional yang dilindungi ditentukan secara limitatif dalam sembilan huruf, tetapi jenis tindak pidananya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan tindak pidana yang dipandang menyerang kepentingan nasional diserahkan kepada praktik dalam batas yang ditentukan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842]. Pelakunya dapat warga negara Indonesia maupun orang asing.

Huruf i menarik perhatian. Inilah wujud asas nasional pasif dalam arti sempit: hukum pidana Indonesia melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban di luar negeri. Tetapi KUHP membatasinya: hanya berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana. Tanpa batas ini, Indonesia dapat dituduh mencampuri kedaulatan negara lain setiap kali warganya menjadi korban di luar negeri, misalnya pekerja migran yang dianiaya majikannya.

Bandingkan dengan KUHP lama. Pasal 4 WvS hanya menyebut beberapa kejahatan tertentu, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, martabat Presiden, pemalsuan mata uang, segel, dan materai, serta pembajakan laut dan kejahatan penerbangan yang ditambahkan kemudian [3PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (memberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai KUHP)UU 1/1946 (KUHP lama) · Berita Negara RI II Nomor 9, 2Buku teksAsas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)Hamzah, 2008 · Rineka Cipta, Jakarta]. KUHP nasional jauh lebih luas, terutama dengan masuknya perekonomian dan perbankan serta sistem komunikasi elektronik.

Asas universal dan pengambilalihan penuntutan

Ada kejahatan yang dianggap musuh seluruh umat manusia (hostis humani generis), seperti pembajakan di laut lepas, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk kejahatan seperti ini, setiap negara dianggap berkepentingan menuntut, di mana pun dan oleh siapa pun kejahatan itu dilakukan.

Perhatikan frasa "yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang". Asas universal tidak berarti hakim Indonesia langsung menerapkan hukum internasional. Kejahatan itu harus lebih dulu dirumuskan dalam undang-undang Indonesia, sesuai asas legalitas. Penjelasan Pasal 6 menyebut landasannya adalah konvensi internasional yang telah disahkan Indonesia, misalnya konvensi tentang uang palsu, hukum laut yang mengatur pembajakan, kejahatan penerbangan, serta peredaran gelap narkotika dan psikotropika [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842].

Pasal 7 adalah hal baru. Ia mengantisipasi perjanjian dengan negara lain yang memungkinkan Indonesia mengambil alih penuntutan atas warga negara lain itu, misalnya karena pelaku sudah berada di Indonesia dan lebih efisien diadili di sini. Dalam praktik internasional, mekanisme ini dikenal sebagai pengalihan proses perkara pidana. Ia juga berkaitan dengan prinsip aut dedere aut judicare: serahkan atau adili sendiri.

Asas nasional aktif

Asas nasional aktif atau asas personal membuat hukum pidana Indonesia "mengikuti" warganya ke luar negeri. Dasarnya adalah kewajiban warga negara untuk tetap menghormati hukum negaranya, dan kenyataan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, tidak menyerahkan warganya sendiri untuk diadili di luar negeri.

Ada empat hal yang perlu kamu perhatikan.

1. Kriminalitas ganda. Ayat (2) mensyaratkan perbuatan itu juga tindak pidana di negara tempat dilakukan. Seorang WNI yang berjudi di kasino yang legal di luar negeri tidak dapat dipidana di Indonesia berdasarkan Pasal 8, karena perbuatannya tidak dilarang di sana.
2. Ayat (3) dihapus. Semula ayat ini mengecualikan tindak pidana yang hanya diancam denda paling banyak kategori III. UU 1/2026 menghapusnya, sehingga kini tidak ada batas berat ringannya tindak pidana [5PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian PidanaUU 1/2026 · Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 1].
3. Naturalisasi kemudian. Ayat (4) menjangkau orang yang baru menjadi WNI setelah berbuat, supaya kewarganegaraan tidak dipakai untuk menghindar dari penuntutan.
4. Batas pidana mati. Ayat (5) melarang pidana mati bila negara tempat perbuatan tidak mengancamkan pidana mati. Ini mirip Pasal 6 KUHP lama dan mencerminkan prinsip bahwa pelaku tidak boleh diperlakukan lebih buruk daripada bila ia diadili di negara tempat ia berbuat.

KUHP lama memakai rumusan berbeda. Pasal 5 ayat (1) WvS hanya menjangkau kejahatan tertentu yang disebut satu per satu, dan kejahatan lain dengan syarat kriminalitas ganda. Pasal 7 WvS menjangkau pejabat Indonesia yang melakukan kejahatan jabatan di luar negeri, dan Pasal 8 menjangkau nakhoda serta penumpang kapal Indonesia untuk kejahatan pelayaran [3PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (memberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai KUHP)UU 1/1946 (KUHP lama) · Berita Negara RI II Nomor 9]. KUHP nasional menyederhanakan semua itu menjadi satu pasal dengan syarat kriminalitas ganda sebagai aturan umum.

Pengecualian dan penentuan waktu serta tempat delik

Pengecualian menurut perjanjian internasional

Pasal 9 KUHP menyatakan bahwa penerapan Pasal 4 sampai Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842]. Contoh paling dikenal adalah kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik: seorang diplomat asing yang melanggar hukum pidana di Jakarta tidak dapat diadili di Indonesia, walaupun ia jelas berbuat di wilayah Indonesia. Negara penerima hanya dapat menyatakannya persona non grata atau meminta negara pengirim mencabut kekebalannya. Pengecualian serupa berlaku bagi kepala negara asing, anggota pasukan asing yang berada di Indonesia berdasarkan perjanjian, dan pejabat organisasi internasional tertentu.

Ketika dua negara sama-sama berwenang

Karena asas-asas di atas dipakai hampir semua negara, satu perbuatan sering berada dalam jangkauan dua atau lebih negara sekaligus. Seorang WNI yang menipu warga Singapura dari Batam, misalnya, dapat diadili di Indonesia berdasarkan asas teritorial dan di Singapura berdasarkan asas akibat. Hukum pidana menyediakan dua alat untuk mencegah orang dihukum dua kali.

Pertama, prinsip ne bis in idem yang berlaku juga terhadap putusan pengadilan asing. Pasal 135 KUHP menyatakan bahwa bila putusan atas perkara yang sama berasal dari pengadilan luar negeri, tidak boleh diadakan penuntutan lagi di Indonesia dalam hal putusan itu berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, atau putusan pemidanaan yang pidananya telah dijalani seluruhnya, telah diberi ampun, atau pelaksanaannya kedaluwarsa [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842]. Jadi bila pelaku sudah dihukum dan menjalani pidananya di Singapura, ia tidak dapat dituntut lagi di Indonesia untuk perbuatan yang sama.

Kedua, kerja sama antarnegara. Melalui ekstradisi, negara tempat pelaku berada menyerahkannya kepada negara yang hendak mengadili. Melalui bantuan hukum timbal balik, negara saling membantu mengumpulkan alat bukti. Pasal 7 KUHP tentang pengambilalihan penuntutan dan Pasal 140 huruf d tentang penyerahan pelaksanaan pidana ke negara lain adalah bagian dari kerangka yang sama. Detail mekanismenya kamu pelajari di Hukum Pidana Internasional dan Hukum Acara Pidana.

Waktu dan tempat tindak pidana

KUHP lama tidak mengatur kapan dan di mana tindak pidana dianggap terjadi; semuanya diserahkan pada doktrin dan yurisprudensi. Doktrin mengenal tiga teori: teori perbuatan materiil (tempat dan waktu pelaku berbuat secara fisik), teori alat (tempat dan waktu bekerjanya alat yang dipakai), dan teori akibat (tempat dan waktu timbulnya akibat) [6Buku teksPrinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi)Hiariej, 2016 · Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 7Buku teksDasar-Dasar Hukum Pidana di IndonesiaLamintang dan Lamintang, 2014 · Sinar Grafika, Jakarta]. Hakim biasanya memilih teori yang paling sesuai dengan kasus.

KUHP nasional kini mengaturnya dalam dua pasal pendek. Pasal 10 menyatakan waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 11 menyatakan tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasannya menyebut contoh: saat atau tempat perbuatan fisik dilakukan, saat atau tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, dan saat atau tempat timbulnya akibat. Penjelasan Pasal 10 menegaskan ketentuan ini tidak membedakan tindak pidana formil dan materiil [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842]. Dengan kata lain, KUHP nasional menerima ketiga teori sekaligus.

Penentuan waktu dan tempat bukan soal teknis belaka. Waktu tindak pidana menentukan aturan mana yang berlaku (Pasal 3), umur pelaku (apakah ia masih Anak), dan mulai berjalannya kedaluwarsa. Tempat tindak pidana menentukan berlakunya hukum pidana Indonesia dan, dalam hukum acara, pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili.

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1. 1
   Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   KUHP nasional beserta Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal; berlaku 2 Januari 2026.
2. 2
   Andi Hamzah (2008). Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi). Rineka Cipta, Jakarta.

   Buku teks

   Sejarah KUHP, berlakunya hukum pidana menurut tempat, dan sistem pidana.
3. 3
   Republik Indonesia (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (memberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai KUHP). Berita Negara RI II Nomor 9.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Dasar berlakunya KUHP lama (WvS) sampai dicabut UU 1/2023; dipakai untuk perbandingan dan perkara lama.
4. 4
   Permanent Court of International Justice (1927). The Case of the S.S. Lotus (France v. Turkey), Judgment, Series A No. 10. PCIJ, 7 September 1927.

   Putusan pengadilanworldcourts.com

   Yurisdiksi pidana atas perbuatan yang akibatnya terjadi di wilayah atau kapal negara lain.
5. 5
   Republik Indonesia (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 1.

   Peraturanperaturan.go.id

   Menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP dan Perda, serta mengubah antara lain Pasal 3, 8, 37, 49, 66, 69, 76, 82, 99 sampai 101, 121, 132, 136, dan 613 KUHP.
6. 6
   Eddy O.S. Hiariej (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

   Buku teks

   Asas legalitas, sifat melawan hukum, kausalitas, kesalahan, percobaan, penyertaan, dan perbarengan.
7. 7
   P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

   Buku teks

   Unsur tindak pidana, jenis delik, dan percobaan.