Glosarium

1.687 istilah dari semua mata kuliah. Ketik untuk menyaring.

1.687 istilah

Aanmaning: Teguran ketua pengadilan kepada pihak yang kalah agar memenuhi putusan dalam waktu paling lama delapan hari.; Hukum Acara Perdata
Aanmaning: Teguran ketua pengadilan kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan paling lama delapan hari.; Praktik Peradilan Perdata
Aanvullend recht: Hukum mengatur atau melengkapi, yang berlaku bila para pihak tidak mengatur lain.; Pengantar Ilmu Hukum
Aanvullend recht: Aturan pelengkap yang boleh disimpangi para pihak.; Hukum Perdata
Ab intestato: Pewarisan menurut undang-undang, tanpa wasiat.; Hukum Perdata
Abduksi: Penalaran menuju penjelasan terbaik atas sekumpulan fakta; dipakai dalam menyusun hipotesis peristiwa.; Interpretasi dan Penalaran Hukum
Abolisi: Peniadaan penuntutan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR.; Hukum Pidana
Acara pemeriksaan singkat: Acara untuk perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah atau ada pengakuan bersalah, dengan hakim tunggal dan pidana paling lama 3 tahun.; Hukum Acara Pidana
Acara pemeriksaan singkat: Acara untuk perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah, diperiksa hakim tunggal, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun (Pasal 257 KUHAP).; Praktik Peradilan Pidana
Acta jure imperii: Tindakan negara dalam kapasitas kedaulatan yang dilindungi imunitas, berbeda dari acta jure gestionis yang bersifat komersial.; Hukum Internasional
Actio pauliana: Hak kreditur menuntut pembatalan perbuatan debitur yang tidak diwajibkan dan merugikan kreditur (Pasal 1341).; Hukum Perjanjian
Actio pauliana: Tuntutan pembatalan perbuatan hukum debitor sebelum pailit yang merugikan kreditor (Pasal 41 UU 37/2004).; Hukum Dagang dan Kepailitan
Actor sequitur forum rei: Asas bahwa gugatan diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat.; Hukum Acara Perdata
Actor sequitur forum rei: Asas bahwa gugatan diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat.; Hukum Perdata Internasional
Actual loss: Kerugian yang benar-benar terjadi dan dapat dihitung, yang wajib dibuktikan setelah Putusan MK 25/PUU-XIV/2016.; Tindak Pidana Korupsi
Adatrecht: Istilah Belanda untuk hukum adat, pertama dipakai secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje dalam De Atjehers.; Hukum Adat
Adendum: Teknik perubahan konstitusi dengan menambahkan naskah perubahan tanpa mengganti naskah asli; dipakai dalam perubahan UUD 1945.; Hukum Tata Negara
Administrasi pemerintahan: Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 1 angka 1 UU 30/2014).; Hukum Administrasi Negara
Afwezigheid: Keadaan tidak hadir, yaitu seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kabar.; Hukum Perdata
Agen: Pelaku usaha distribusi yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal dengan imbalan komisi tanpa memiliki barang.; Hukum Dagang dan Kepailitan
Agen: Pelaku usaha distribusi yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal dengan imbalan komisi, tanpa memiliki barang yang dipasarkan (Permendag 24/2021).; Hukum Bisnis
Agent of trust: Gambaran bahwa usaha bank bertumpu pada kepercayaan masyarakat.; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Agraria arti luas: Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 UUPA).; Hukum Agraria
Agrément: Persetujuan negara penerima atas calon kepala perwakilan diplomatik negara pengirim.; Hukum Internasional
Agresi: Perencanaan, persiapan, permulaan, atau pelaksanaan tindakan agresi yang menurut sifat, beratnya, dan skalanya merupakan pelanggaran nyata Piagam PBB.; Hukum Pidana Internasional
Agunan: Jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank.; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Ahli waris pengganti: Anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu yang menggantikan kedudukannya (Pasal 185 KHI).; Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama
AICHR: ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, badan konsultatif HAM ASEAN yang dibentuk pada 2009.; Hukum dan Hak Asasi Manusia
Ajaran materiil: Pendapat bahwa utang pajak timbul karena undang-undang begitu terpenuhi tatbestand, tanpa menunggu ketetapan fiskus.; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
Ajudikasi: Cara penyelesaian di mana pihak ketiga memutus sengketa, misalnya hakim atau arbiter.; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
Akomodasi yang layak: Modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak secara setara.; Hukum dan Hak Asasi Manusia
Akseptasi: Pernyataan tertarik wesel bahwa ia sanggup membayar, sehingga menjadi debitor utama.; Hukum Dagang dan Kepailitan
Akses ilegal: Mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak; sejak 2026 diatur Pasal 332 KUHP.; Tindak Pidana Khusus
Akses ilegal: Mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum; kini diatur Pasal 332 KUHP.; Hukum Telematika
Akses terhadap keadilan: Kemampuan warga, terutama yang miskin, memperoleh penyelesaian yang adil atas keluhannya melalui lembaga formal atau informal.; Hukum dan Masyarakat
Aksidentalia: Unsur yang hanya ada bila ditambahkan tegas oleh para pihak, misalnya pilihan domisili pengadilan.; Hukum Perjanjian
Aksiologi hukum: Cabang filsafat hukum yang menelaah nilai dalam hukum, terutama keadilan.; Filsafat Hukum dan Etika Profesi
Akta kompromis: Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah sengketa timbul, dengan isi wajib menurut Pasal 9 UU 30/1999.; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
Akta otentik: Akta yang dibuat dalam bentuk menurut undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.; Hukum Perdata
Akta otentik: Akta yang dibuat dalam bentuk menurut undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.; Hukum Acara Perdata
Akta perdamaian: Akta yang menuangkan perdamaian di hadapan hakim, berkekuatan seperti putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibanding.; Hukum Acara Perdata
Akta perdamaian: Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan hakim dan berkekuatan seperti putusan berkekuatan hukum tetap.; Praktik Peradilan Perdata
Akta perdamaian: Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkannya; berkekuatan seperti putusan berkekuatan hukum tetap.; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
Alasan pemaaf: Alasan yang menghapus kesalahan pelaku walau perbuatannya tetap melawan hukum.; Hukum Pidana
Alasan pembenar: Alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan sehingga perbuatan menjadi patut.; Hukum Pidana
Algemene Bepalingen (AB): Peraturan umum perundang-undangan Hindia Belanda (S. 1847-23) yang Pasal 16 sampai 18-nya masih menjadi kaidah pokok HPI Indonesia.; Hukum Perdata Internasional
Alih daya: Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan alih daya yang berbadan hukum; pekerjanya terikat hubungan kerja dengan perusahaan alih daya.; Hukum Ketenagakerjaan
Alih media: Pengubahan sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik.; Hukum Agraria
Alimentasi: Kewajiban timbal balik memberi nafkah antara orang tua dan anak serta keluarga garis lurus.; Hukum Perdata
Aliran dualistis: Pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dari pertanggungjawaban pidana; dianut Moeljatno dan KUHP nasional.; Hukum Pidana
Allgemeine Staatslehre: Teori negara umum; istilah dan judul buku Georg Jellinek (1900) yang menjadi dasar ilmu negara di Eropa Kontinental.; Ilmu Negara
Alternatif penyelesaian sengketa (APS): Penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU 30/1999).; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
Ambang batas parlemen: Syarat perolehan suara nasional minimal agar partai diikutkan dalam pembagian kursi DPR; saat ini empat persen.; Hukum Tata Negara
AMDAL: Kajian dampak penting rencana usaha terhadap lingkungan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup.; Hukum Lingkungan
Amnesti: Pengampunan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR yang menghapus akibat hukum pidana.; Hukum Pidana
Anacyclosis: Teori Polybius tentang perputaran bentuk pemerintahan dari monarki sampai okhlokrasi lalu kembali ke monarki.; Ilmu Negara
Anak berhadapan dengan hukum: Anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi tindak pidana.; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Analogi: Memberlakukan ketentuan pidana pada peristiwa yang tidak diatur dengan cara menyamakannya dengan peristiwa yang diatur; dilarang oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP.; Hukum Pidana
Anggaran dasar: Aturan dasar perseroan yang dimuat dalam akta pendirian, memuat sekurang-kurangnya nama, kegiatan usaha, modal, saham, organ, dan tata cara RUPS.; Hukum Perusahaan
Angka gelap: Kejahatan yang benar-benar terjadi tetapi tidak tercatat dalam statistik resmi (dark number atau dark figure of crime).; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Anjuran tertulis: Usulan penyelesaian yang dikeluarkan mediator atau konsiliator bila tidak tercapai kesepakatan; boleh diterima atau ditolak para pihak.; Hukum Ketenagakerjaan
Anomie: Keadaan tanpa norma atau melemahnya norma; bagi Merton, ketidakseimbangan antara tujuan budaya dan sarana yang sah.; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Anonimisasi: Pengaburan identitas pihak tertentu dalam putusan sebelum dipublikasikan.; Metode Penelitian Hukum
Anti-SLAPP: Pelindungan hukum agar orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan tidak dapat dituntut pidana atau digugat perdata (Pasal 66 UU 32/2009).; Hukum Lingkungan
Apatride: Keadaan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan apa pun.; Hukum Tata Negara
Apostille: Sertifikat yang mengesahkan tanda tangan, kapasitas pejabat, dan cap pada dokumen publik untuk dipakai di negara peserta Konvensi Apostille 1961.; Hukum Perdata Internasional
Appraisal right: Hak pemegang saham yang tidak setuju atas tindakan tertentu perseroan untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga wajar (Pasal 62 UUPT).; Hukum Perusahaan
Arbitrabilitas: Kelayakan suatu sengketa diselesaikan melalui arbitrase; menurut Pasal 5 UU 30/1999 terbatas pada sengketa perdagangan dan hak yang dikuasai penuh para pihak.; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
Arbitrase: Cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis; putusannya final dan mengikat (UU 30/1999).; Hukum Bisnis
Arbitrase: Cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis (Pasal 1 angka 1 UU 30/1999).; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
Arbitrase ad hoc: Arbitrase yang dibentuk khusus untuk satu sengketa tanpa diadministrasikan oleh lembaga tetap.; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
Arbitrase BPSK: Penyelesaian ketika para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutus.; Hukum Perlindungan Konsumen
Argumentum a contrario: Penalaran yang menyimpulkan kebalikan aturan bagi peristiwa yang tidak disebut aturan itu.; Pengantar Ilmu Hukum
Argumentum a contrario: Penalaran yang menyimpulkan kebalikan aturan bagi peristiwa yang tidak diatur.; Metode Penelitian Hukum
Argumentum a contrario: Penalaran bahwa untuk peristiwa di luar yang disebut aturan berlaku kebalikannya.; Interpretasi dan Penalaran Hukum
Argumentum per analogiam: Penerapan aturan untuk peristiwa yang diatur pada peristiwa lain yang tidak diatur karena kesamaan esensial.; Interpretasi dan Penalaran Hukum
Asas cabotage: Asas bahwa angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan nasional dengan kapal berbendera Indonesia.; Hukum Dagang dan Kepailitan
Asas domisili: Negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan subjek yang bertempat tinggal di wilayahnya, dari mana pun penghasilan itu berasal.; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
Asas fair play: Pejabat memberi kesempatan warga untuk didengar dan membela kepentingannya sebelum keputusan diambil.; Hukum Administrasi Negara
Asas kecermatan: Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan dipersiapkan dengan cermat.; Hukum Administrasi Negara
Asas kehati-hatian: Ketidakpastian ilmiah tidak boleh menjadi alasan menunda langkah mencegah ancaman serius atau tak terpulihkan (Prinsip 15 Deklarasi Rio).; Hukum Lingkungan
Asas kekhususan: Orang yang diekstradisi hanya diadili untuk kejahatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi.; Hukum Pidana Internasional
Asas konkordansi: Asas bahwa hukum untuk golongan Eropa di Hindia Belanda disamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda.; Sistem Hukum Indonesia
Asas konkordansi: Asas bahwa hukum bagi orang Eropa di Hindia Belanda disamakan dengan hukum di negeri Belanda.; Hukum Perdata
Asas konkordansi: Asas bahwa hukum di wilayah jajahan disamakan dengan hukum di negeri Belanda; dasar berlakunya KUHD di Hindia Belanda.; Hukum Dagang dan Kepailitan
Asas legalitas: Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan pidana yang telah ada sebelumnya (Pasal 1 ayat (1) KUHP).; Hukum Pidana
Asas legalitas: Wetmatigheid van bestuur: setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum.; Hukum Administrasi Negara
Asas lex specialis: Aturan khusus mengesampingkan aturan umum (lex specialis derogat legi generali).; Sistem Hukum Indonesia
Asas luber jurdil: Asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.; Hukum Tata Negara
Asas motivasi: Setiap keputusan harus diberi alasan yang cukup; diwujudkan dalam Pasal 55 UU 30/2014.; Hukum Administrasi Negara
Asas nasional aktif: Hukum pidana mengikuti warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.; Hukum Pidana
Asas nasionalitas: Asas bahwa hanya WNI dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk hak milik.; Hukum Agraria
Asas non-retroaktif: Asas bahwa peraturan, terutama ketentuan pidana dan beban, tidak boleh berlaku surut.; Ilmu Perundang-undangan
Asas oportunitas: Kewenangan tidak menuntut perkara yang cukup bukti demi kepentingan umum, di Indonesia ada pada Jaksa Agung.; Hukum Acara Pidana
Asas pelindungan (nasional pasif): Hukum pidana berlaku bagi siapa pun di luar negeri yang menyerang kepentingan nasional Indonesia.; Hukum Pidana
Asas personalitas keislaman: Asas bahwa Peradilan Agama berwenang atas perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.; Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama
Asas proporsionalitas: Asas yang menghendaki pertukaran hak dan kewajiban berlangsung sesuai porsi masing-masing di seluruh tahap kontrak, dikembangkan Agus Yudha Hernoko.; Hukum Perjanjian
Asas resiprositas: Syarat bahwa putusan arbitrase asing hanya diakui bila dibuat di negara yang terikat perjanjian pengakuan dengan Indonesia.; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
Asas sumber: Negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, tanpa melihat tempat tinggal penerimanya.; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
Asas teritorial: Hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, termasuk kapal dan pesawat Indonesia.; Hukum Pidana
Asas universal: Hukum pidana berlaku bagi kejahatan menurut hukum internasional di mana pun dan oleh siapa pun.; Hukum Pidana
Ashabah: Ahli waris yang menerima sisa harta setelah dzawil furudh mengambil bagiannya.; Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama
Asosiasi diferensial: Teori Sutherland bahwa perilaku jahat dipelajari melalui pergaulan, termasuk di lingkungan kerja.; Hukum Pidana Ekonomi
Asosiasi diferensial: Teori Sutherland bahwa perilaku jahat dipelajari melalui interaksi dalam kelompok akrab.; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Atribusi: Pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau undang-undang.; Hukum Administrasi Negara
Atribusi: Penentuan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan negara menurut hukum internasional.; Hukum Internasional
Atribusi: Penciptaan kewenangan baru oleh UUD atau undang-undang kepada suatu organ untuk membentuk peraturan.; Ilmu Perundang-undangan
Aturan peralihan: Ketentuan yang mencegah kekosongan hukum ketika tatanan hukum lama berganti dengan yang baru.; Sistem Hukum Indonesia
Audi et alteram partem: Asas bahwa hakim wajib mendengar kedua belah pihak secara seimbang.; Hukum Acara Perdata
Aul: Penyesuaian bila jumlah bagian dzawil furudh melebihi harta, dengan menaikkan penyebut.; Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama
AUPB: Asas-asas umum pemerintahan yang baik: prinsip yang dipakai sebagai acuan penggunaan wewenang dan alat uji keputusan.; Hukum Administrasi Negara
Aut dedere aut judicare: Kewajiban negara untuk mengekstradisi tersangka atau mengadilinya sendiri.; Hukum Pidana Internasional
Aval: Jaminan pembayaran wesel oleh pihak ketiga atau penandatangan lain (Pasal 129 KUHD).; Hukum Dagang dan Kepailitan
Awig-awig: Aturan tertulis desa adat atau subak di Bali.; Hukum Adat
AYDA: Agunan yang diambil alih, agunan yang dibeli bank karena debitur tidak memenuhi kewajiban (Pasal 12A UU Perbankan).; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Badan hukum: Subjek hukum bukan manusia yang memiliki kekayaan terpisah dari pendiri atau anggotanya, misalnya PT, koperasi, dan yayasan.; Hukum Bisnis
Badan hukum: Subjek hukum bukan manusia yang mempunyai kekayaan terpisah dari pendiri dan pengurusnya, dapat menyandang hak dan kewajiban, serta dapat menggugat dan digugat atas namanya sendiri.; Hukum Perusahaan
Badan traktat: Komite ahli independen yang dibentuk perjanjian HAM untuk memeriksa laporan negara pihak, misalnya Komite HAM untuk ICCPR.; Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bahan hukum primer: Bahan hukum yang autoritatif: peraturan, risalah resmi pembentukannya, dan putusan hakim.; Metode Penelitian Hukum
Bahan hukum sekunder: Publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi: buku teks, jurnal, komentar putusan.; Metode Penelitian Hukum
Bahan hukum tersier: Bahan penunjang yang memberi petunjuk atas bahan primer dan sekunder: kamus, ensiklopedia, indeks.; Metode Penelitian Hukum
Bahan nonhukum: Bahan dari disiplin lain (ekonomi, kedokteran, statistik) yang membantu menjelaskan fakta.; Metode Penelitian Hukum
Bait and switch: Praktik menawarkan barang murah tanpa niat menjualnya, untuk menggiring konsumen membeli barang lain; dilarang Pasal 11 huruf c dan d.; Hukum Perlindungan Konsumen
Baku mutu lingkungan hidup: Ukuran batas kadar zat atau unsur pencemar yang ditenggang dalam suatu media lingkungan.; Hukum Lingkungan
Banding: Upaya hukum wajib pajak ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan.; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
Bank: Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta dapat melakukan layanan jasa keuangan lainnya (Pasal 1 angka 2 UU Perbankan setelah UU 4/2026).; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Bank digital: Bank berbadan hukum Indonesia yang menjalankan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau dengan kantor fisik terbatas.; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Bank gelap: Sebutan untuk pihak yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha bank; dijerat Pasal 46 UU Perbankan.; Hukum Pidana Ekonomi
Bank gelap: Sebutan untuk kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin, dipidana Pasal 46 UU Perbankan.; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Bank Perekonomian Rakyat: Nama baru BPR sejak UU 4/2023; bank yang tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Bank sistemik: Bank yang kegagalannya dapat berdampak pada bank lain atau sistem keuangan.; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Bank Tanah: Badan khusus pengelola persediaan tanah negara dengan hak pengelolaan (PP 64/2021).; Hukum Agraria
Bantuan hukum: Jasa hukum cuma-cuma oleh advokat atau pemberi bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, pelapor, saksi, atau korban yang tidak mampu.; Hukum Acara Pidana
Bantuan hukum: Jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin (UU 16/2011).; Hukum dan Masyarakat
Bantuan timbal balik: Kerja sama antarnegara untuk memperoleh bukti, menyita aset, atau melakukan tindakan lain dalam perkara pidana (mutual legal assistance).; Hukum Pidana Internasional
Bantuan timbal balik: Kerja sama antarnegara dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana, termasuk pertukaran bukti elektronik (mutual legal assistance).; Hukum Telematika
Batal demi hukum: Akibat hukum klausula baku yang melanggar Pasal 18 ayat (1) atau (2): dianggap tidak pernah ada sejak semula (Pasal 18 ayat (3)).; Hukum Perlindungan Konsumen
Batal demi hukum (nietig): Perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak semula karena syarat objektif tidak terpenuhi.; Hukum Perjanjian
BATNA: Best Alternative to a Negotiated Agreement: langkah terbaik yang akan diambil bila perundingan gagal.; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
Batu uji: Pasal UUD 1945 (di MK) atau peraturan yang lebih tinggi (di MA) yang dijadikan dasar untuk menilai norma yang diuji.; Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Bedrijfsrisico: Risiko usaha; istilah dalam Penjelasan UU Darurat 7/1955 untuk sikap pelanggar yang menganggap penuntutan sebagai biaya usaha biasa.; Hukum Pidana Ekonomi
Begriffsjurisprudenz: Yurisprudensi konsep: kekosongan undang-undang diisi dengan menurunkan jawaban secara logis dari sistem konsep hukum.; Interpretasi dan Penalaran Hukum
Beleidsregel: Peraturan kebijakan yang lahir dari diskresi, seperti surat edaran atau pedoman, dan pada dasarnya ditujukan ke dalam instansi.; Ilmu Perundang-undangan
Benda: Tiap barang dan hak yang dapat menjadi objek hak milik (Pasal 499 KUH Perdata).; Hukum Perdata
Benda tidak berwujud: Benda yang tidak dapat diraba tetapi dapat menjadi objek hak milik, misalnya hak cipta dan paten; dalam hukum perdata disebut benda immateriil.; Hak Kekayaan Intelektual
Bentuk usaha tetap: Bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, misalnya kantor cabang, pabrik, atau proyek konstruksi.; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
BEPS: Base Erosion and Profit Shifting, praktik menggerus basis pajak dan mengalihkan laba ke yurisdiksi berpajak rendah, sekaligus nama proyek OECD/G20 untuk menanggulanginya.; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
Berita acara sidang: Catatan panitera tentang segala kejadian di sidang dan hal penting dari keterangan saksi, terdakwa, dan ahli (Pasal 256 KUHAP).; Praktik Peradilan Pidana
Beschikking: Keputusan pejabat yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai.; Ilmu Perundang-undangan
Beslissingenleer: Teori keputusan Ter Haar: hukum adat adalah aturan yang menjelma dalam keputusan fungsionaris hukum yang berwibawa dan dipatuhi.; Hukum Adat
Bezit: Kedudukan menguasai suatu barang seakan-akan miliknya sendiri.; Hukum Perdata
BHP frekuensi: Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang wajib dibayar pemegang izin dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.; Hukum Telematika
Bidang sosial semi-otonom: Arena sosial yang mampu membuat aturan sendiri tetapi rentan terhadap aturan dari luar (Moore).; Hukum dan Masyarakat
Bikameralisme lunak: Sistem dua kamar di mana kamar kedua (DPD) tidak setara dengan kamar pertama dalam memberi persetujuan undang-undang.; Hukum Tata Negara
Bilyet giro: Perintah pemindahbukuan dana dari rekening giro penarik ke rekening penerima; bukan surat berharga.; Hukum Dagang dan Kepailitan
Bipartit: Perundingan langsung antara pekerja atau serikat dan pengusaha; wajib ditempuh lebih dahulu dan selesai paling lama 30 hari kerja.; Hukum Ketenagakerjaan
BLBI: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dana talangan kepada bank yang kesulitan likuiditas pada krisis 1997 sampai 1998.; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
BMPK: Batas maksimum pemberian kredit kepada satu peminjam atau kelompok, termasuk pihak terkait.; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Borgtocht: Penanggungan, yaitu pihak ketiga mengikatkan diri memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhinya.; Hukum Perdata
BPKN: Badan Perlindungan Konsumen Nasional: lembaga nonstruktural yang memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah (Pasal 31 sampai 43, PP 4/2019).; Hukum Perlindungan Konsumen
BPSK: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, badan di luar pengadilan yang menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase (UU 8/1999).; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
BPSK: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: badan yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan (Pasal 49 sampai 58).; Hukum Perlindungan Konsumen
Budaya hukum: Sikap, nilai, keyakinan, dan harapan masyarakat serta aparat terhadap hukum yang menentukan hukum dipakai, dihindari, atau disalahgunakan.; Sistem Hukum Indonesia
Budaya hukum: Sikap, nilai, keyakinan, dan harapan terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum dipakai atau dihindari.; Hukum dan Masyarakat
Bukti elektronik: Segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana (Pasal 242 KUHAP).; Praktik Peradilan Pidana
Bukti tidak langsung: Indirect evidence: bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang secara bersama menunjukkan adanya kesepakatan, dipakai KPPU dalam perkara kartel.; Hukum Persaingan Usaha
Buku II: Pedoman pelaksanaan teknis administrasi dan teknis peradilan Mahkamah Agung; edisi terbaru ditetapkan dengan SK KMA 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026.; Praktik Peradilan Perdata
BUMN: Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung, atau yang negaranya memiliki hak istimewa.; Hukum Perusahaan
Burgerlijk Wetboek (BW): Kitab hukum perdata Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1848, kini disebut KUH Perdata.; Hukum Perdata
Bursa karbon: Sistem yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan unit karbon, diselenggarakan di bawah pengawasan OJK.; Hukum Lingkungan
Business judgment rule: Prinsip bahwa direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian bila keputusannya diambil dengan iktikad baik, hati-hati, dan tanpa benturan kepentingan.; Tindak Pidana Korupsi
Business judgment rule: Doktrin yang melindungi direksi dari tanggung jawab atas kerugian akibat keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, hati-hati, dan tanpa benturan kepentingan.; Hukum Perusahaan
Buy back: Pembelian kembali oleh perseroan atas saham yang telah dikeluarkannya, dibatasi Pasal 37 UUPT.; Hukum Perusahaan
Cacat kehendak: Keadaan yang membuat kesepakatan tidak bebas: kekhilafan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.; Hukum Perjanjian
Cacat produk: Keadaan produk yang tidak memberi keamanan yang patut diharapkan: cacat produksi, cacat desain, atau cacat peringatan.; Hukum Perlindungan Konsumen
Carry over: Pelanjutan pembahasan RUU yang sudah memasuki pembahasan DIM ke DPR periode berikutnya (Pasal 71A).; Ilmu Perundang-undangan
Catur praja: Pembagian fungsi negara menurut van Vollenhoven: regeling, bestuur, rechtspraak, dan politie.; Ilmu Negara
Causa yang halal: Isi dan tujuan perjanjian yang tidak dilarang undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum; bukan motif para pihak.; Hukum Perjanjian
Caveat emptor: Asas "pembeli berhati-hatilah"; risiko ada pada pembeli. Hukum perlindungan konsumen bergeser ke arah caveat venditor.; Hukum Perlindungan Konsumen
Caveat venditor: Asas "penjual berhati-hatilah"; pelaku usaha yang menanggung kewajiban kehati-hatian dan informasi.; Hukum Perlindungan Konsumen
CDD: Customer due diligence, uji tuntas nasabah untuk mengenali identitas, profil, dan pemilik manfaat.; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Checks and balances: Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antarcabang kekuasaan agar tidak ada yang dominan.; Ilmu Negara
Checks and balances: Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara agar tidak ada kekuasaan yang dominan.; Hukum Tata Negara
Ciptaan: Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.; Hak Kekayaan Intelektual
Cita hukum (Rechtsidee): Gagasan tentang hukum yang adil yang berfungsi konstitutif dan regulatif terhadap tata hukum; menurut Attamimi adalah Pancasila.; Ilmu Perundang-undangan
Civil law: Tradisi hukum Eropa kontinental yang bertumpu pada kodifikasi undang-undang, berakar pada hukum Romawi.; Sistem Hukum Indonesia
Code is law: Gagasan Lessig bahwa kode program mengatur perilaku di dunia digital seperti hukum.; Hukum dan Masyarakat
Code is law: Gagasan Lawrence Lessig bahwa arsitektur perangkat lunak dan perangkat keras ikut mengatur perilaku di ruang siber selain hukum, norma, dan pasar.; Hukum Telematika
Common law: Tradisi hukum Inggris yang bertumpu pada putusan hakim dan doktrin preseden (stare decisis).; Sistem Hukum Indonesia
Concerted action: Tindakan bersama yang terkoordinasi antarpesaing tanpa perjanjian tertulis, dibuktikan antara lain dengan bukti komunikasi dan bukti ekonomi.; Hukum Persaingan Usaha
Concursus creditorum: Syarat adanya dua kreditor atau lebih dalam kepailitan.; Hukum Dagang dan Kepailitan
Concursus idealis: Perbarengan peraturan: satu perbuatan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana (Pasal 125 KUHP).; Hukum Pidana
Concursus realis: Perbarengan perbuatan: beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri diadili sekaligus (Pasal 127 dan Pasal 128 KUHP).; Hukum Pidana
Conditio sine qua non: Teori kausalitas von Buri: setiap syarat yang tanpanya akibat tidak terjadi adalah sebab.; Hukum Pidana
Conflict of laws: Istilah common law untuk bidang yang sama dengan HPI.; Hukum Perdata Internasional
Constitutional review: Pengujian konstitusionalitas norma terhadap konstitusi; bisa dilakukan pengadilan atau lembaga lain yang ditunjuk konstitusi.; Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Contra legem: Putusan yang menyimpang dari bunyi undang-undang.; Interpretasi dan Penalaran Hukum
Coretax: Sistem inti administrasi perpajakan DJP yang mulai dipakai 1 Januari 2025 dan mengintegrasikan pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan layanan.; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
CPTED: Crime Prevention Through Environmental Design: pencegahan kejahatan melalui rancangan lingkungan fisik.; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Crime clock: Selang waktu rata-rata antara satu kejahatan dan kejahatan berikutnya.; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Crime control model: Model Packer yang menekankan efisiensi penindakan kejahatan, digambarkan sebagai ban berjalan.; Hukum Acara Pidana
Crime rate: Jumlah kejahatan per 100.000 penduduk; menggambarkan risiko penduduk terkena kejahatan.; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Crime total: Jumlah seluruh kejadian kejahatan yang tercatat dalam kurun waktu tertentu.; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Culpa: Kealpaan: kurang hati-hati dan kurang menduga akibat yang sebenarnya dapat dihindari.; Hukum Pidana
Curatele: Pengampuan, yaitu penempatan orang dewasa di bawah pengawasan pengampu karena gangguan jiwa, lemah akal, atau keborosan.; Hukum Perdata
Daftar inventarisasi masalah: Tabel tanggapan atas setiap pasal RUU yang menjadi bahan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.; Ilmu Perundang-undangan
Daftar kumulatif terbuka: Daftar RUU dalam Prolegnas yang dapat dibahas kapan saja, seperti RUU APBN atau tindak lanjut putusan MK.; Ilmu Perundang-undangan
Dakwaan kombinasi: Gabungan dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidaritas.; Praktik Peradilan Pidana
Dakwaan subsidaritas: Dakwaan berlapis dari ancaman terberat ke teringan yang dibuktikan berurutan mulai dari primair.; Praktik Peradilan Pidana
Daluwarsa: Sarana memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari perikatan karena lewatnya waktu.; Hukum Perdata
Daluwarsa penagihan: Lewatnya waktu lima tahun sejak penerbitan ketetapan atau putusan sehingga hak negara menagih pajak hapus, kecuali tertangguh (Pasal 22 UU KUP).; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
Dana Bantuan Korban: Dana kompensasi negara kepada korban TPKS bila harta terpidana tidak cukup membayar restitusi (Pasal 35 UU 12/2022 dan PP 29/2025).; Tindak Pidana Khusus
Danantara: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, badan yang dibentuk UU 1/2025 untuk mengelola investasi dan saham seri B negara pada BUMN.; Hukum Bisnis
Danantara: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, badan hukum milik pemerintah yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Presiden dalam pengelolaan BUMN.; Hukum Perusahaan
Dapat dibatalkan (vernietigbaar): Perjanjian berlaku sampai dibatalkan hakim atas tuntutan pihak yang dilindungi karena syarat subjektif tidak terpenuhi.; Hukum Perjanjian
Das Sein: Hukum sebagai kenyataan yang senyatanya terjadi; objek ilmu tentang kenyataan.; Pengantar Ilmu Hukum
Das Sollen: Hukum sebagai apa yang seharusnya; objek ilmu tentang kaidah.; Pengantar Ilmu Hukum
Data fisik: Keterangan letak, batas, dan luas bidang tanah serta bangunan di atasnya.; Hukum Agraria
Data pribadi: Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain.; Hukum Telematika
Data yuridis: Keterangan status hukum bidang tanah, pemegang hak, dan hak pihak lain yang membebaninya.; Hukum Agraria
Dauerhaftig: Sifat norma yang berlaku terus-menerus sampai dicabut.; Ilmu Perundang-undangan
Daya dukung: Kemampuan lingkungan hidup mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.; Hukum Lingkungan
Daya tampung: Kemampuan lingkungan hidup menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.; Hukum Lingkungan
Deduksi: Penalaran dari aturan umum ke kesimpulan khusus; bila premis benar dan bentuknya sahih, kesimpulan pasti benar.; Interpretasi dan Penalaran Hukum
Deepfake: Konten audio atau visual sintetis buatan AI yang meniru wajah atau suara orang nyata.; Hukum Telematika
Dekonsentrasi: Pelimpahan sebagian urusan pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat, instansi vertikal, atau kepala daerah sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.; Hukum Tata Negara
Dekriminalisasi: Proses menghapus sifat pidana suatu perbuatan sehingga tidak lagi diancam pidana.; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Dekrit yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.; Hukum Tata Negara
Delegasi: Pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.; Hukum Administrasi Negara
Delegasi: Pelimpahan kewenangan mengatur dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah.; Ilmu Perundang-undangan
Delegasi blangko: Pendelegasian tanpa menyebut ruang lingkup materi yang didelegasikan; dilarang Lampiran II UU 12/2011.; Ilmu Perundang-undangan
Delicta communia: Tindak pidana umum yang dapat dilakukan setiap orang, biasanya diatur dalam kodifikasi.; Tindak Pidana Khusus
Delik adat (adatdelict): Gangguan sepihak terhadap keseimbangan masyarakat yang menimbulkan reaksi adat.; Hukum Adat
Delik aduan: Tindak pidana yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari orang yang berhak.; Hukum Pidana
Delik aduan: Tindak pidana yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan; seluruh tindak pidana dalam UU Hak Cipta dan UU Merek berbentuk delik aduan.; Hak Kekayaan Intelektual
Delik aduan absolut: Tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban, seperti pencemaran nama baik.; Hukum Telematika
Delik formil: Delik yang dirumuskan dengan menitikberatkan perbuatan yang dilarang, tanpa mensyaratkan akibat.; Hukum Pidana
Delik formil lingkungan: Tindak pidana yang cukup dengan dilakukannya perbuatan terlarang, misalnya dumping tanpa izin.; Hukum Lingkungan
Delik korupsi: Perbuatan yang memenuhi salah satu rumusan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor atau Pasal 603 sampai 606 KUHP.; Tindak Pidana Korupsi
Delik materiil: Delik yang baru selesai bila akibat yang dilarang timbul.; Hukum Pidana
Delik materiil: Delik yang baru selesai bila akibat yang dilarang terjadi; Pasal 603 dan 604 KUHP menuntut akibat kerugian keuangan negara.; Tindak Pidana Korupsi
Delik materiil lingkungan: Delik yang mensyaratkan akibat, misalnya dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan (Pasal 98 dan 99 UU 32/2009).; Tindak Pidana Khusus
Delik materiil lingkungan: Tindak pidana yang dirumuskan pada akibat, misalnya dilampauinya baku mutu udara ambien (Pasal 98 dan 99).; Hukum Lingkungan
Demokrasi ekonomi: Asas UU 5/1999 (Pasal 2) yang menghendaki kesempatan berusaha yang sama dan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, berakar pada Pasal 33 UUD 1945.; Hukum Persaingan Usaha
Demokrasi ekonomi: Asas perbankan Indonesia (Pasal 2 UU Perbankan) yang bersumber dari Pasal 33 UUD 1945.; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Denda administratif: Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sejumlah uang yang diperkenalkan dalam Pasal 82C UU 32/2009 hasil perubahan.; Hukum Lingkungan
Denda dasar: Denda paling sedikit Rp1 miliar yang menjadi titik awal perhitungan denda administratif sebelum ditambah faktor dampak, durasi, pemberat, dan peringan.; Hukum Persaingan Usaha
Deontologi: Teori etika yang menilai perbuatan dari kesesuaiannya dengan kewajiban, bukan dari akibatnya.; Filsafat Hukum dan Etika Profesi
Deradikalisasi: Proses terencana untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi (Pasal 43D UU 5/2018).; Tindak Pidana Khusus
Derajat: Ukuran jauh dekatnya hubungan keluarga; setiap kelahiran dihitung satu derajat.; Hukum Perdata
Derden beding: Janji untuk kepentingan pihak ketiga yang memberi pihak ketiga hak menuntut (Pasal 1317).; Hukum Perjanjian
Derden verzet: Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan atau sita yang merugikan haknya.; Hukum Acara Perdata
Derden verzet: Perlawanan pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik barang yang disita atau dieksekusi.; Praktik Peradilan Perdata
Derogasi: Pengurangan sementara atas kewajiban HAM tertentu oleh negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dengan syarat ketat Pasal 4 ICCPR.; Hukum dan Hak Asasi Manusia
Desa adat: Kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan sebagai desa dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul menurut UU Desa.; Hukum Adat
Desain industri: Kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna dua atau tiga dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan produk.; Hak Kekayaan Intelektual
Desentralisasi: Penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.; Hukum Tata Negara
Desentralisasi asimetris: Perlakuan berbeda bagi daerah tertentu yang bersifat khusus atau istimewa berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.; Hukum Tata Negara
Deterrence: Efek pencegahan pidana karena orang takut dihukum, baik umum (masyarakat) maupun khusus (pelaku).; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Détournement de pouvoir: Pemakaian wewenang untuk tujuan lain dari tujuan pemberian wewenang itu.; Hukum Administrasi Negara
Dewan Pengawas KPK: Organ KPK hasil UU 19/2019 yang mengawasi pelaksanaan tugas KPK; sejak Putusan MK 70/PUU-XVII/2019 tidak lagi memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.; Tindak Pidana Korupsi
Dewan pengawas syariah: Organ yang memberi nasihat dan mengawasi agar kegiatan perseroan atau koperasi sesuai prinsip syariah.; Hukum Perusahaan
Dewan Pengawas Syariah: Organ bank syariah yang memberi nasihat dan mengawasi kesesuaian kegiatan bank dengan prinsip syariah (Pasal 32 UU Perbankan Syariah).; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Diferensiasi fungsional: Prinsip pembagian fungsi: penyidikan pada Polri, penuntutan pada jaksa, pemeriksaan pada hakim, dengan advokat dan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 2 ayat (2) KUHAP).; Hukum Acara Pidana
Diferensiasi fungsional: Pembagian fungsi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, jasa hukum, dan pembinaan kepada lembaga yang berbeda dalam sistem peradilan pidana terpadu (Pasal 2 ayat (2) KUHAP).; Praktik Peradilan Pidana
Dikuasai oleh negara: Menurut Putusan MK 001-021-022/PUU-I/2003, mandat rakyat kepada negara untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi demi kemakmuran rakyat.; Ilmu Negara
Dilema etik: Keadaan ketika dua kewajiban moral yang sah saling bertentangan sehingga tidak dapat dipenuhi sekaligus.; Filsafat Hukum dan Etika Profesi
Diskresi: Keputusan atau tindakan pejabat untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau terjadi stagnasi.; Hukum Administrasi Negara
Diskresi: Keputusan atau tindakan pejabat untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau ada stagnasi (Pasal 1 angka 9 UU 30/2014).; Ilmu Perundang-undangan
Diskresi: Kewenangan pejabat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum dalam batas hukum.; Filsafat Hukum dan Etika Profesi
Dismissal: Penetapan ketua PTUN dalam rapat permusyawaratan yang menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar (Pasal 62 UU 5/1986).; Hukum Administrasi Negara
Dispensasi: Keputusan yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.; Hukum Administrasi Negara
Dispensasi kawin: Izin pengadilan untuk menikah di bawah umur 19 tahun karena alasan sangat mendesak.; Hukum Perdata
Dispensasi kawin: Izin kawin oleh pengadilan bagi calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun.; Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama
Dispensasi kawin: Izin pengadilan untuk melangsungkan perkawinan di bawah batas umur 19 tahun dengan alasan sangat mendesak.; Hukum dan Masyarakat
Distributor: Pelaku usaha distribusi yang bertindak atas nama sendiri dalam memasarkan barang yang dibelinya.; Hukum Dagang dan Kepailitan
Distributor: Pelaku usaha yang bertindak atas namanya sendiri membeli dan menjual kembali barang berdasarkan penunjukan prinsipal.; Hukum Bisnis
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan.; Hukum Acara Pidana
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Dogmatik hukum: Lapisan ilmu hukum yang memaparkan, menafsirkan, dan mensistematisasi hukum positif.; Metode Penelitian Hukum
Dogmatika hukum: Ilmu hukum positif yang memaparkan, mensistematisasi, dan menafsirkan hukum yang berlaku untuk keperluan praktik.; Filsafat Hukum dan Etika Profesi
Dokumen elektronik: Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital dan dapat ditampilkan melalui sistem elektronik.; Hukum Telematika
Dokumen perusahaan: Data, catatan, atau keterangan yang dibuat atau diterima perusahaan dalam kegiatannya, di atas kertas atau sarana lain.; Hukum Dagang dan Kepailitan
Dolus eventualis: Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan: pelaku sadar akibat mungkin terjadi dan tetap berbuat.; Hukum Pidana
Dolus specialis: Maksud khusus dalam genosida untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama.; Hukum Pidana Internasional
Domein verklaring: Pernyataan dalam Agrarisch Besluit 1870 bahwa tanah yang tidak dibuktikan sebagai eigendom pihak lain adalah milik negara.; Hukum Agraria
Dominus litis: Asas yang menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara yang menentukan dibawa tidaknya perkara ke pengadilan.; Hukum Acara Pidana
Domisili elektronik: Alamat elektronik atau layanan pesan terverifikasi milik para pihak untuk panggilan dan pemberitahuan.; Hukum Acara Perdata
Domisili elektronik: Alamat elektronik atau layanan pesan yang terverifikasi milik para pihak untuk panggilan dan pemberitahuan.; Praktik Peradilan Perdata
Double track system: Sistem dua jalur: hakim dapat menjatuhkan pidana dan tindakan.; Hukum Pidana
DPP nilai lain: Dasar pengenaan pajak selain harga jual atau penggantian; sejak 2025 ditetapkan 11/12 untuk barang dan jasa yang tidak tergolong mewah.; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
Droit de suite: Sifat hak kebendaan yang mengikuti benda di tangan siapa pun.; Hukum Perdata
Droit de suite: Sifat hak tanggungan yang mengikuti objeknya di tangan siapa pun objek itu berada.; Hukum Agraria
DSN-MUI: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang menetapkan fatwa ekonomi syariah.; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
DTLST: Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: kreasi peletakan tiga dimensi elemen sirkuit terpadu yang dipersiapkan untuk pembuatan cip.; Hak Kekayaan Intelektual
Dualisme: Pandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem terpisah sehingga perlu transformasi.; Hukum Internasional
Dualisme hukum tanah: Berlakunya hukum tanah Barat dan hukum tanah adat secara berdampingan sebelum UUPA.; Hukum Agraria
Due process model: Model Packer yang menekankan perlindungan individu dan kontrol atas aparat, digambarkan sebagai lintasan rintangan.; Hukum Acara Pidana
DUHAM: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 sebagai standar bersama pencapaian bagi semua bangsa.; Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dumping: Kegiatan membuang atau menempatkan limbah atau bahan ke media lingkungan tertentu dengan persyaratan tertentu.; Hukum Lingkungan
Duplik: Tanggapan tergugat atas replik penggugat.; Praktik Peradilan Perdata
Dwangsom: Uang paksa yang dibebankan untuk setiap kali atau selama pihak yang kalah tidak memenuhi hukuman selain membayar uang.; Hukum Acara Perdata
Dwingend recht: Hukum memaksa, yang tidak dapat disimpangi oleh kesepakatan para pihak.; Pengantar Ilmu Hukum
Dwingend recht: Aturan memaksa yang tidak boleh disimpangi meskipun para pihak sepakat.; Hukum Perdata
Dzawil furudh: Ahli waris yang bagiannya telah ditentukan, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.; Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama
e-SKUM: Surat Kuasa Untuk Membayar elektronik berisi taksiran panjar biaya perkara yang dihasilkan aplikasi e-court.; Praktik Peradilan Perdata
Efek jaringan: Keadaan nilai suatu layanan meningkat seiring bertambahnya pengguna, yang dapat mendorong pasar digital ke arah satu pemain dominan.; Hukum Persaingan Usaha
Efektivitas hukum: Keadaan ketika tujuan aturan hukum sungguh tercapai dalam kenyataan.; Hukum dan Masyarakat
Effectivites: Tindakan nyata dan berkelanjutan sebagai penguasa atas suatu wilayah, yang dipakai Mahkamah Internasional untuk menentukan kedaulatan.; Ilmu Negara
Effectivités: Tindakan nyata pelaksanaan kewenangan negara atas suatu wilayah yang dipakai sebagai bukti kedaulatan.; Hukum Internasional
Efikasi kolektif: Kohesi sosial warga yang disertai kesediaan bertindak bersama menjaga ketertiban lingkungan.; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Efisiensi alokatif: Keadaan ketika sumber daya dialokasikan untuk barang yang paling dihargai masyarakat, ditandai harga mendekati biaya marjinal.; Hukum Persaingan Usaha
Eigenrichting: Main hakim sendiri; menegakkan hak dengan kekerasan di luar jalur hukum.; Pengantar Ilmu Hukum
Einmalig: Sifat norma yang berlaku sekali lalu selesai.; Ilmu Perundang-undangan
Eksekuatur: Perintah pengadilan agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan; untuk putusan arbitrase internasional diberikan Ketua PN Jakarta Pusat.; Hukum Perdata Internasional
Eksekuatur: Perintah pelaksanaan dari ketua pengadilan yang membuat putusan arbitrase dapat dieksekusi secara paksa.; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
Eksekusi riil: Pelaksanaan putusan berupa penyerahan, pengosongan, atau pembongkaran langsung terhadap objeknya.; Hukum Acara Perdata
Eksepsi: Tangkisan tergugat yang tidak menyangkut pokok perkara, seperti kompetensi, kuasa, atau gugatan kabur.; Hukum Acara Perdata
Eksepsi: Tangkisan tergugat yang tidak menyangkut pokok perkara, misalnya tentang kompetensi atau cacat formil gugatan.; Praktik Peradilan Perdata
Eksepsi: Perlawanan terdakwa atau advokat bahwa pengadilan tidak berwenang, dakwaan tidak dapat diterima, atau dakwaan harus dibatalkan (Pasal 206 KUHAP).; Praktik Peradilan Pidana
Ekspeditur: Orang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengiriman barang dengan mencarikan pengangkut (Pasal 86 KUHD).; Hukum Dagang dan Kepailitan
Eksploitasi: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang memanfaatkan tenaga, tubuh, atau organ seseorang untuk keuntungan pihak lain (Pasal 1 angka 7 UU 21/2007).; Tindak Pidana Khusus
Ekspresi budaya tradisional: Ekspresi karya cipta benda atau tak benda yang menunjukkan keberadaan budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.; Hak Kekayaan Intelektual
Ekstradisi: Penyerahan seseorang oleh satu negara kepada negara lain yang berwenang mengadili atau memidananya.; Hukum Pidana Internasional
Endosemen: Pernyataan pada surat order yang memindahkan hak kepada pemegang baru; harus tanpa syarat.; Hukum Dagang dan Kepailitan
Erfpacht: Hak kebendaan kolonial untuk mengusahakan tanah orang lain dengan membayar canon; dikonversi menjadi HGU.; Hukum Agraria
Erfstelling: Pengangkatan ahli waris dengan wasiat atas seluruh atau bagian sebanding harta.; Hukum Perdata
Erga omnes: Sifat putusan pengujian undang-undang MK yang berlaku bagi semua orang, bukan hanya para pihak.; Hukum Tata Negara
Erga omnes: Kewajiban yang dimiliki negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan sehingga semua negara berkepentingan atas pemenuhannya.; Hukum Internasional
Erga omnes: Sifat putusan yang berlaku dan mengikat semua orang, bukan hanya para pihak.; Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Error in persona: Kekeliruan mengenai pihak dalam gugatan, misalnya menggugat orang yang tidak punya hubungan hukum dengan sengketa.; Hukum Acara Perdata
Error in persona: Kekeliruan mengenai pihak: penggugat tidak berhak, tergugat salah, atau pihak kurang lengkap.; Praktik Peradilan Perdata
Esensialia: Unsur mutlak yang menentukan jenis perjanjian, misalnya barang dan harga dalam jual beli.; Hukum Perjanjian
Etiamsi daremus: Rumusan Grotius bahwa hukum alam tetap berlaku sekalipun Tuhan dianggap tidak ada.; Filsafat Hukum dan Etika Profesi
Etika: Ilmu atau refleksi kritis tentang moralitas: mengapa sesuatu dianggap baik atau buruk.; Filsafat Hukum dan Etika Profesi
Etika keutamaan: Teori etika yang menekankan watak baik pelaku, seperti kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan.; Filsafat Hukum dan Etika Profesi
Etiologi kriminal: Cabang kriminologi yang mempelajari sebab-sebab kejahatan.; Kriminologi dan Kenakalan Remaja
Evenemen: Peristiwa tidak pasti yang menjadi dasar kewajiban penanggung.; Hukum Dagang dan Kepailitan
Ex aequo et bono: Permohonan agar hakim memutus menurut keadilan; isi lazim petitum subsidair.; Praktik Peradilan Perdata
Ex aequo et bono: Kewenangan arbiter memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan, bukan semata kaidah hukum, bila diberi wewenang oleh para pihak (Pasal 56 UU 30/1999).; Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi
Exceptio non adimpleti contractus: Tangkisan bahwa pihak lawan sendiri belum memenuhi prestasinya dalam perjanjian timbal balik.; Hukum Perjanjian
Exclusionary rule: Aturan bahwa alat bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.; Hukum Acara Pidana
Exclusive dealing: Perjanjian yang membatasi penerima barang hanya memasok pihak tertentu atau tidak membeli dari pesaing pemasok (Pasal 15 ayat (1) dan (3)).; Hukum Persaingan Usaha
Executive preview perda: Evaluasi rancangan perda tertentu oleh pemerintah pusat atau gubernur sebelum ditetapkan.; Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Executive review: Pembatalan peraturan oleh pejabat eksekutif; untuk perda dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada 2017.; Hukum Tata Negara
Executive review: Pengujian atau pembatalan peraturan oleh lembaga eksekutif, misalnya pengawasan pemerintah pusat atas peraturan kepala daerah.; Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Exhaustion: Prinsip habisnya hak distribusi setelah barang dilepas ke pasar secara sah oleh atau atas izin pemegang hak.; Hak Kekayaan Intelektual
Extraordinary crime: Sebutan bagi korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, berdasar konsiderans UU 20/2001.; Tindak Pidana Korupsi
Fabrikasi: Pembuatan data penelitian atau informasi fiktif.; Metode Penelitian Hukum
Fair trial: Hak atas peradilan yang adil: praduga tak bersalah, pengadilan independen, bantuan hukum, dan pemeriksaan terbuka.; Hukum dan Hak Asasi Manusia
Faktur pajak fiktif: Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya; penerbitan dan pemakaiannya dijerat Pasal 39A UU KUP.; Hukum Pidana Ekonomi
Falsifikasi: Perekayasaan data atau informasi penelitian.; Metode Penelitian Hukum
Fiduciary duty: Kewajiban direksi sebagai pemegang kepercayaan untuk mengurus perseroan dengan itikad baik, hati-hati, dan bebas benturan kepentingan demi kepentingan perseroan.; Hukum Perusahaan
Fidusia: Pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan benda tetap dikuasai pemiliknya.; Hukum Perdata
Fikih: Hasil pemahaman dan ijtihad ulama atas syariah; dapat berbeda dan berubah.; Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama
Fiksi hukum: Anggapan bahwa setiap orang mengetahui undang-undang sejak diundangkan.; Pengantar Ilmu Hukum
Fiksi hukum: Anggapan hukum yang diterima sebagai benar walaupun mungkin tidak sesuai kenyataan, misalnya setiap orang dianggap tahu undang-undang.; Interpretasi dan Penalaran Hukum
Fiktif negatif: Sikap diam pejabat atas permohonan yang dianggap sebagai penolakan (Pasal 3 UU 5/1986).; Hukum Administrasi Negara
Fiktif positif: Sikap diam pejabat atas permohonan yang dianggap sebagai pengabulan (Pasal 53 UU 30/2014).; Hukum Administrasi Negara
Fiktif positif: Mekanisme yang menganggap permohonan izin dikabulkan bila pemerintah tidak menanggapi dalam batas waktu layanan (SLA).; Hukum Bisnis
Filsafat hukum: Lapisan paling abstrak yang mempertanyakan hakikat, nilai, dan dasar keberlakuan hukum.; Metode Penelitian Hukum
Filsafat hukum: Refleksi kefilsafatan atas hakikat, dasar mengikat, dan nilai hukum; lapisan paling abstrak pengembanan hukum teoretis.; Filsafat Hukum dan Etika Profesi
Firma: Persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama, dengan sekutu yang bertanggung jawab tanggung renteng (Pasal 16 dan 18 KUHD).; Hukum Dagang dan Kepailitan
Firma: Persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama; setiap sekutu bertanggung jawab tanggung renteng atas perikatan firma (Pasal 16 dan 18 KUHD).; Hukum Bisnis
Firma: Persekutuan untuk menjalankan usaha di bawah satu nama bersama, yang setiap sekutunya bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya (Pasal 16 dan 18 KUHD).; Hukum Perusahaan
First to file: Sistem konstitutif: hak atas merek lahir dari pendaftaran, dan pemohon pertama yang beritikad baik didahulukan.; Hak Kekayaan Intelektual
Fit and proper test: Penilaian kemampuan dan kepatutan atas pihak utama bank (Pasal 38 UU Perbankan).; Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah
Forum externum: Dimensi lahiriah kebebasan beragama berupa manifestasi ibadah dan ajaran yang dapat dibatasi dengan syarat ketat.; Hukum dan Hak Asasi Manusia
Forum internum: Dimensi batin kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mutlak dan tidak dapat dibatasi.; Hukum dan Hak Asasi Manusia
Forum rei sitae: Pengadilan tempat benda tetap yang disengketakan terletak.; Hukum Acara Perdata
Forum shopping: Pemilihan forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling menguntungkan oleh pihak bersengketa.; Hukum dan Masyarakat
Freirechtsbewegung: Gerakan hukum bebas: hakim boleh menyimpang dari undang-undang demi keadilan.; Interpretasi dan Penalaran Hukum
Fungsi budgetair: Fungsi pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara.; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
Fungsi regulerend: Fungsi pajak sebagai alat mengatur atau mengarahkan kebijakan sosial dan ekonomi, misalnya cukai rokok atau tarif tinggi barang mewah.; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
Fungsi sosial: Asas bahwa hak atas tanah tidak boleh digunakan semata untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan masyarakat (Pasal 6 UUPA).; Hukum Agraria
Ganti rugi: Hak atas sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan sah atau karena kekeliruan orang atau hukum.; Hukum Acara Pidana
Garansi: Jaminan pelaku usaha atas mutu atau fungsi barang dalam jangka waktu tertentu (Pasal 7 huruf e, Pasal 25, Pasal 26).; Hukum Perlindungan Konsumen
Gaya selingkung: Aturan penulisan dan sitasi khas suatu jurnal.; Metode Penelitian Hukum
Geen straf zonder schuld: Tiada pidana tanpa kesalahan, asas pokok pertanggungjawaban pidana.; Hukum Pidana
Gelar perkara: Forum penyidik untuk memutuskan status peristiwa hasil penyelidikan atau, bersama penuntut umum, kelengkapan berkas (Pasal 19 dan Pasal 62 KUHAP).; Praktik Peradilan Pidana
Generasi HAM: Pengelompokan HAM oleh Karel Vasak: generasi pertama hak sipil dan politik, generasi kedua hak ekonomi, sosial, budaya, generasi ketiga hak solidaritas.; Hukum dan Hak Asasi Manusia
Gesetzgebungslehre: Ilmu perundang-undangan dalam arti sempit yang normatif, terdiri atas proses, metode, dan teknik perundang-undangan.; Ilmu Perundang-undangan
Gesetzgebungswissenschaft: Ilmu pengetahuan perundang-undangan; menurut Krems terdiri atas teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan.; Ilmu Perundang-undangan
Global Citizenship of Indonesia: Kebijakan keimigrasian sejak 2025 berupa izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi WNA tertentu yang punya hubungan dengan Indonesia; bukan kewarganegaraan.; Hukum Perdata Internasional
Gono-gini: Harta pencarian suami istri selama perkawinan menurut hukum adat Jawa.; Hukum Adat
Gratifikasi: Pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, meliputi uang, barang, diskon, komisi, tiket, penginapan, dan fasilitas lain (Penjelasan Pasal 12B).; Tindak Pidana Korupsi
Grundnorm: Norma dasar dalam teori Kelsen yang menjadi pengandaian bagi keabsahan seluruh tata hukum.; Ilmu Perundang-undangan
Grundnorm: Norma dasar yang diandaikan Kelsen sebagai sumber keabsahan seluruh tata hukum.; Filsafat Hukum dan Etika Profesi
Gugatan derivatif: Gugatan yang diajukan pemegang saham atas nama perseroan terhadap direksi atau komisaris yang merugikan perseroan (Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UUPT).; Hukum Perusahaan
Gugatan kelompok: Gugatan oleh satu atau beberapa wakil untuk kepentingan sekelompok konsumen yang bernasib sama (class action; Pasal 46 ayat (1) huruf b, Perma 1/2002).; Hukum Perlindungan Konsumen
Gugatan pajak: Upaya hukum ke Pengadilan Pajak atas pelaksanaan penagihan atau keputusan lain selain keputusan keberatan yang ditentukan undang-undang.; Hukum Pajak dan Acara Perpajakan
Gugatan perdata Pasal 38C: Gugatan negara terhadap terpidana atau ahli warisnya atas harta hasil korupsi yang baru diketahui setelah putusan berkekuatan hukum tetap.; Tindak Pidana Korupsi
Gugatan perwakilan kelompok: Gugatan oleh wakil kelompok untuk dirinya dan anggota kelompok yang banyak dengan kesamaan fakta atau dasar hukum (Perma 1/2002).; Hukum Acara Perdata
Gugatan perwakilan kelompok: Class action: gugatan oleh wakil kelompok untuk dirinya dan anggota kelompok yang memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan.; Hukum Lingkungan
Gugatan sederhana: Tata cara pemeriksaan gugatan wanprestasi atau PMH bernilai materiil paling banyak Rp500 juta dengan hakim tunggal dan pembuktian sederhana.; Hukum Acara Perdata
Gugatan sederhana: Tata cara pemeriksaan gugatan wanprestasi atau PMH dengan nilai materiil paling banyak Rp500 juta oleh hakim tunggal dalam 25 hari kerja.; Praktik Peradilan Perdata
Gugatan warga negara: Gugatan warga terhadap penyelenggara negara yang lalai memenuhi hak warga, dengan tuntutan tindakan atau kebijakan.; Hukum Acara Perdata
Gugatan warga negara: Citizen lawsuit: gugatan warga atas nama kepentingan umum terhadap pembiaran kewajiban hukum oleh pemerintah.; Hukum Lingkungan
Habitual residence: Tempat seseorang secara faktual hidup sehari-hari; titik pertalian yang dikembangkan HCCH.; Hukum Perdata Internasional
Hadhanah: Pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak hingga dewasa atau mandiri.; Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama

Menampilkan 400 istilah pertama. Ketik untuk menyaring.