Asas legalitas dan berlakunya hukum pidana menurut waktu

Asas legalitas dan waktu

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Pada 2018, seorang warga ditangkap karena menyebarkan foto pribadi mantan pasangannya di media sosial. Polisi sempat bingung mencari pasal, karena perbuatan seperti itu belum dirumuskan secara tegas sebagai delik tersendiri. Bolehkah hakim memidananya dengan pasal yang "mirip"? Bolehkah DPR membuat undang-undang baru lalu memberlakukannya pada perbuatan yang sudah terjadi? Pertanyaan ini menyentuh jantung hukum pidana modern: asas legalitas.

Di Bab 1 kamu sudah melihat bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi masyarakat dari penjahat, tetapi juga melindungi warga dari kesewenang-wenangan negara. Asas legalitas adalah alat utama untuk fungsi kedua itu. Bab ini membahas makna asas legalitas, turunannya, larangan analogi, pengecualian yang sangat khas Indonesia berupa pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan aturan yang dipakai ketika undang-undang berubah. Semua dasar hukumnya ada di Bab I Bagian Kesatu Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 1 sampai Pasal 3 [1].

Makna dan asal-usul asas legalitas

Rumusan Latin yang terkenal, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahuluinya), dipopulerkan oleh sarjana Jerman Paul Johann Anselm von Feuerbach pada awal abad ke-19. Gagasannya berakar pada pemikiran Pencerahan: Montesquieu dengan pemisahan kekuasaan dan Beccaria dengan kritiknya terhadap hukuman sewenang-wenang. Feuerbach mengaitkan asas ini dengan teorinya tentang paksaan psikologis: ancaman pidana hanya bisa mencegah orang berbuat jahat bila ancaman itu sudah diumumkan sebelum perbuatan dilakukan [2, 3].

Moeljatno menjelaskan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian. Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang. Kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan hukum pidana tidak berlaku surut [2]. Ketiga pengertian ini kini tertulis tegas dalam KUHP nasional.

Pasal 1KUHP (UU 1/2023)[1]

(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Bandingkan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP lama yang berbunyi bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada [4]. Ada tiga perbedaan. KUHP nasional menyebut "sanksi pidana dan/atau tindakan", sehingga tindakan pun tunduk pada asas legalitas. KUHP nasional menyebut "peraturan perundang-undangan", yang menurut Penjelasan Pasal 1 ayat (1) berarti undang-undang dan Peraturan Daerah. Dan larangan analogi, yang dalam KUHP lama hanya disimpulkan para ahli, kini ditulis tegas di ayat (2).

Asas ini juga berderajat konstitusional. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menempatkan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun [5].

Mengapa asas ini begitu dijaga? Para ahli biasanya menyebut dua fungsinya. Fungsi melindungi: warga tahu batas perbuatan yang terlarang sehingga bisa mengatur perilakunya, dan negara tidak dapat menghukum hanya karena penguasa tidak menyukai suatu perbuatan. Fungsi instrumental: karena negara hanya boleh menghukum berdasarkan aturan tertulis, negara juga terdorong merumuskan aturan yang jelas sehingga penegakan hukum berjalan efektif dan tidak tergantung selera aparat [3]. Kedua fungsi itu saling melengkapi. Tanpa asas legalitas, hukum pidana bisa menjadi alat politik. Tanpa rumusan yang jelas, hukum pidana tidak bisa dijalankan dengan adil.

Empat turunan asas legalitas

Ilmu hukum pidana modern merinci asas legalitas menjadi empat tuntutan. Eddy O.S. Hiariej menguraikannya sebagai syarat yang harus dipenuhi pembentuk undang-undang dan hakim sekaligus [3].

Empat turunan asas legalitas

Turunan	Artinya	Ditujukan kepada	Contoh pelanggaran
Lex scripta	Hukum pidana harus tertulis	Pembentuk peraturan	Memidana berdasarkan kebiasaan yang tidak tertulis (kecuali pengakuan terbatas Pasal 2 KUHP)
Lex certa	Rumusan delik harus jelas dan tidak multitafsir	Pembentuk peraturan	Rumusan karet seperti "perbuatan yang meresahkan" tanpa batas
Lex stricta	Rumusan delik ditafsirkan ketat, tanpa analogi	Hakim dan penegak hukum	Memidana perbuatan yang tidak diatur karena dianggap serupa
Lex praevia	Hukum pidana tidak berlaku surut	Pembentuk peraturan dan hakim	Undang-undang baru diberlakukan pada perbuatan sebelum diundangkan

Kolom pertama adalah nama turunan.

Mahkamah Konstitusi memakai turunan ini sebagai batu uji. Dalam Putusan 25/PUU-XIV/2016, MK menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus tertulis (lex scripta), ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa) [6, 7]. Putusan ini akan dibahas lagi di Bab 4 karena mengubah delik formil menjadi delik materiil.

Lex certa sering dilupakan, padahal paling sering dilanggar. Undang-undang yang rumusannya kabur memberi aparat ruang tafsir yang luas, dan ruang tafsir yang luas adalah pintu bagi kriminalisasi. Itulah sebabnya Penjelasan pasal demi pasal dalam KUHP nasional dinyatakan sebagai tafsir resmi yang tidak boleh menimbulkan ketidakjelasan norma [1].

Coba ingat dulu

Sebutkan empat turunan asas legalitas dan kepada siapa masing-masing terutama ditujukan.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Lex scripta (hukum pidana harus tertulis) dan lex certa (rumusan harus jelas) terutama ditujukan kepada pembentuk undang-undang dan Perda. Lex stricta (tafsir ketat tanpa analogi) terutama ditujukan kepada hakim dan penegak hukum. Lex praevia (tidak berlaku surut) mengikat pembentuk peraturan dan hakim. Dalam KUHP nasional, lex praevia dan lex scripta ada di Pasal 1 ayat (1), dan larangan analogi di Pasal 1 ayat (2).

Larangan analogi dan batas penafsiran

Penjelasan Pasal 1 ayat (2) KUHP memberi definisi resmi: analogi adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dan Perda, dengan cara menyamakan atau mengumpamakannya dengan kejadian lain yang telah diatur [1].

Larangan analogi tidak berarti hakim dilarang menafsirkan. Hakim wajib menafsirkan, karena kata-kata undang-undang tidak pernah sepenuhnya jelas. Yang dilarang adalah melompati batas teks. Garis batasnya sering tipis, terutama antara analogi dan penafsiran ekstensif.

Penafsiran ekstensif dan analogi

Penafsiran ekstensif (boleh)

Memperluas makna kata yang ada dalam teks
Masih dalam jangkauan bahasa undang-undang
Contoh klasik: listrik ditafsirkan sebagai barang dalam delik pencurian
Hakim tetap bertolak dari rumusan delik

Analogi (dilarang)

Menerapkan aturan pada peristiwa yang tidak tercakup teks
Bertolak dari kemiripan kasus, bukan dari kata
Menciptakan delik baru lewat putusan
Dilarang tegas Pasal 1 ayat (2) KUHP

Contoh listrik berasal dari putusan Hoge Raad Belanda tahun 1921 yang menerima pengambilan aliran listrik sebagai pencurian "barang". Para ahli memperdebatkan apakah putusan itu penafsiran ekstensif atau analogi terselubung [8, 3]. KUHP nasional menutup perdebatan untuk banyak hal dengan merumuskan definisi sendiri. Pasal 147 menyatakan Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program komputer. Pasal 164 bahkan mendefinisikan "Masuk" termasuk mengakses komputer atau sistem komputer [1]. Dengan definisi seperti ini, mencuri data tidak memerlukan analogi.

Di antara para ahli, pandangan yang menolak analogi dalam hukum pidana adalah pandangan mayoritas dan dianut Moeljatno [2]. Sebagian sarjana dari aliran modern pernah membuka ruang analogi demi melindungi masyarakat, tetapi pengalaman sejarah, misalnya penggunaan analogi oleh rezim totaliter di Eropa pada pertengahan abad ke-20, membuat pandangan ini ditinggalkan. KUHP nasional memilih sikap tegas: analogi dilarang untuk menetapkan adanya tindak pidana.

Coba ingat dulu

Mengapa mengambil data elektronik orang lain tidak memerlukan analogi untuk dipidana sebagai pencurian menurut KUHP nasional?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Karena Pasal 147 KUHP mendefinisikan Barang termasuk data dan program komputer. Jadi data elektronik sudah tercakup dalam kata Barang pada rumusan pencurian Pasal 476. Hakim cukup menerapkan definisi undang-undang, tidak perlu menyamakan data dengan benda berwujud, sehingga larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dilanggar.

Hukum yang hidup dalam masyarakat

Inilah bagian paling khas, dan paling diperdebatkan, dari KUHP nasional. Di banyak daerah di Indonesia masih hidup hukum adat yang menentukan bahwa perbuatan tertentu patut diberi sanksi, walaupun perbuatan itu tidak dilarang dalam undang-undang. Penjelasan Umum KUHP menyebutnya sebagai tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat [1].

Pasal 2KUHP (UU 1/2023)[1]

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengakuan ini bukan hal baru sama sekali. Sebelumnya, Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Darurat 1/1951 memberi dasar bagi pengadilan untuk mengadili perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai tindak pidana. Ketentuan itu dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) KUHP dan digantikan pengaturan yang lebih rinci [1]. Secara konstitusional, pengakuan ini bersandar pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya [5].

Rambu-rambu dalam KUHP dan PP 55/2025

Agar tidak menjadi pintu kesewenang-wenangan, Pasal 2 dipagari beberapa rambu. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk memperkuat keberlakuannya, Perda mengatur tindak pidana adat tersebut. Penjelasan ayat (2) menambahkan bahwa hukum itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut [1].

Pelaksanaannya diatur PP 55/2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, ditetapkan 31 Desember 2025 dan berlaku 3 Januari 2026 [9]. Pokok-pokoknya:

Fungsi. PP ini pedoman bagi pemerintahan daerah untuk menetapkan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP ke dalam Perda (Pasal 2).
Tidak menduplikasi KUHP. Tindak pidana adat yang unsurnya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana dalam KUHP tunduk pada KUHP (Pasal 3).
Kriteria hukum yang hidup. Sesuai Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum, serta diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat yang telah diakui dan ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 4).
Kriteria tindak pidana adat. Bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup, diancam pidana berupa pemenuhan kewajiban adat, tidak diatur dalam KUHP, dan berlaku bagi setiap orang di wilayah hukum adat itu (Pasal 5).
Prosedur. Usulan dari pemerintah daerah, DPRD, atau masyarakat hukum adat; penelitian langsung yang melibatkan anggota masyarakat adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil; lalu rancangan Perda diperiksa Menteri Hukum bersama Menteri Dalam Negeri (Pasal 7 sampai Pasal 14).
Sanksi dan penanganan. Pemenuhan kewajiban adat bagi perseorangan dianggap sebanding dengan denda kategori II; penanganan diutamakan oleh lembaga adat bersama Satuan Polisi Pamong Praja melalui musyawarah yang melibatkan korban dan terduga pelaku (Pasal 15 sampai Pasal 17) [9, 10].

Dari hukum adat sampai menjadi tindak pidana adat dalam Perda

Langkah 1 dari 6Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP 55/2025

Usulan

Pemerintah daerah, DPRD, atau masyarakat hukum adat (melalui pemda atau DPRD) mengusulkan perbuatan yang menurut adat patut dipidana.

Perdebatan yang belum selesai

Para pendukung melihat Pasal 2 sebagai wujud dekolonialisasi. WvS hanya mengakui hukum tertulis negara, sehingga hukum adat dianggap bukan hukum. Andri Yanto dan Faidatul Hikmah berpendapat pengakuan hukum yang hidup tidak bertentangan dengan kepastian hukum selama hukum adat dilembagakan melalui masyarakat hukum adat dan dikodifikasi dalam peraturan yang pasti, seperti yang dilakukan dengan qanun di Aceh [12].

Para pengkritik menunjuk ketegangan dengan lex scripta dan lex certa. Zul Khaidir Kadir menilai bahwa walaupun Pasal 1 ayat (1) tetap mempertahankan asas legalitas formal, Pasal 2 menggeser fondasi kepastian hukum karena rumusan hukum yang hidup bersifat evaluatif, sehingga perlu standar penafsiran dan kriteria yudisial yang terukur [13]. Kekhawatiran lain yang sering disampaikan adalah potensi Perda yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan atas nama moral setempat.

Jalan tengah yang dipilih pembentuk undang-undang terlihat dari rambu-rambunya: hukum yang hidup hanya berlaku bila dituangkan dalam Perda, bila tidak diatur KUHP, bila sesuai dengan HAM, dan sanksinya hanya pemenuhan kewajiban adat yang setara denda kategori II. Dengan demikian, Pasal 2 dalam praktik tidak lagi menjadi asas legalitas materiil yang liar, melainkan legalitas yang ditulis di tingkat daerah. Penjelasan Umum menyatakan hal yang sama: keadaan ini tidak menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas dan larangan analogi [1].

Coba ingat dulu

Sebutkan syarat berlakunya hukum yang hidup menurut Pasal 2 KUHP dan PP 55/2025.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Menurut Pasal 2 ayat (2) KUHP: berlaku di tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam KUHP, dan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, serta asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa. PP 55/2025 menambahkan bahwa hukum itu harus diakui dan dilaksanakan masyarakat hukum adat yang telah diakui menurut peraturan, tindak pidana adatnya tidak diatur KUHP, diancam sanksi pemenuhan kewajiban adat, dan harus ditetapkan dalam Perda setelah diperiksa Menteri Hukum.

Berlakunya hukum pidana menurut waktu

Asas tidak berlaku surut melarang undang-undang pidana baru menjerat perbuatan yang sudah terjadi. Tetapi bagaimana jika undang-undang berubah setelah perbuatan dilakukan, sebelum atau sesudah putusan? Pasal 3 KUHP menjawabnya dengan rinci, jauh lebih lengkap daripada Pasal 1 ayat (2) KUHP lama.

Pasal 3 ayat (1), (2), (4), dan (7)KUHP sebagaimana diubah UU 1/2026[11]

(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana. (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum. ... (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan. ... (7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Ayat (1) dikenal sebagai asas lex favor reo: aturan yang paling menguntungkan pelaku yang dipakai. Rumusannya terbalik dari KUHP lama. KUHP lama bertolak dari aturan yang berlaku saat perbuatan, dengan pengecualian aturan yang paling menguntungkan. KUHP nasional bertolak dari aturan baru, dengan pengecualian aturan lama bila lebih menguntungkan. Hasil akhirnya sama: terdakwa mendapat aturan yang lebih baik baginya.

Perbedaan besarnya ada di ayat (2) sampai ayat (7), yang menjangkau tahap setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam KUHP lama, perubahan sesudah putusan tetap tidak berpengaruh. Kini, bila perbuatan tidak lagi menjadi tindak pidana, pelaksanaan putusan dihapuskan dan terpidana dikeluarkan. UU 1/2026 mengubah ayat (5) sehingga kepala lembaga pemasyarakatan wajib segera mengeluarkan terpidana [11]. Pembebasan ini tidak menimbulkan hak menuntut ganti rugi (ayat (6)). Bila ancaman pidana menjadi lebih ringan, pelaksanaan putusan disesuaikan dengan batas pidana baru (ayat (7)). Penjelasannya menyatakan penyesuaian ini hanya untuk putusan yang lebih berat dari ancaman maksimal aturan baru, termasuk penyesuaian jenis pidana yang berbeda [1].

Menerapkan Pasal 3 KUHP saat aturan berubah

Langkah 1 dari 5Pasal 10 KUHP

Tentukan waktu perbuatan

Waktu tindak pidana adalah saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

Pasal 618 menerapkan prinsip yang sama pada masa peralihan: tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan pada 2 Januari 2026 memakai KUHP nasional, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa [1].

Apa yang dihitung sebagai "perubahan peraturan"

Dalam KUHP lama, para ahli berdebat tentang makna "perubahan dalam perundang-undangan" di Pasal 1 ayat (2). Ajaran formil hanya menghitung perubahan teks undang-undang pidana itu sendiri. Ajaran materiil terbatas menghitung juga perubahan peraturan lain yang memengaruhi undang-undang pidana, asalkan perubahan itu lahir dari perubahan pandangan pembentuk undang-undang tentang patut dipidananya perbuatan. Ajaran materiil tak terbatas menghitung setiap perubahan, termasuk perubahan peraturan di luar hukum pidana yang menjadi unsur delik [3, 8].

Contoh klasik: harga eceran tertinggi suatu barang dinaikkan oleh pemerintah setelah seorang pedagang didakwa menjual di atas harga lama. Apakah pedagang itu harus dibebaskan? Menurut ajaran materiil terbatas, tidak, karena perubahan harga terjadi akibat keadaan ekonomi, bukan karena pembentuk aturan berubah pikiran bahwa menjual di atas harga resmi patut dipidana. KUHP nasional tidak memilih salah satu ajaran secara tegas. Kata "peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 3 ayat (1) lebih luas daripada "undang-undang pidana", sehingga ruang perdebatan tetap terbuka dan akan dijawab praktik pengadilan.

Satu hal lagi perlu diingat. Perbandingan "lebih menguntungkan" dilakukan secara menyeluruh, bukan pasal per pasal. Hakim tidak boleh mengambil unsur yang ringan dari aturan lama lalu menggabungkannya dengan ancaman yang ringan dari aturan baru. Ia harus memilih satu paket aturan yang secara keseluruhan paling menguntungkan terdakwa.

Pengecualian: berlaku surut untuk pelanggaran HAM berat

Asas tidak berlaku surut memiliki satu pengecualian yang diakui. UU 1/2026 menyisipkan Pasal 599A: ketentuan berlaku surutnya tindak pidana berat terhadap HAM dalam Pasal 598 (genosida) dan Pasal 599 (kejahatan terhadap kemanusiaan) mengikuti UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM [11]. Pengecualian ini terkait sifat kejahatan tersebut yang diakui hukum internasional, tetapi tetap merupakan ketentuan undang-undang, bukan keputusan hakim.

Studi kasusPutusan MK 013/PUU-I/2003, diucapkan 23 Juli 2004

Bom Bali dan larangan berlaku surut[14, 15]

Fakta
Setelah bom Bali 12 Oktober 2002, pemerintah menerbitkan Perppu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perppu 2/2002 yang memberlakukan Perppu pertama secara surut khusus untuk peristiwa itu. Keduanya kemudian ditetapkan menjadi UU 15/2003 dan UU 16/2003. Seorang terdakwa bom Bali mengajukan pengujian UU 16/2003.
Masalah hukum
Bolehkah undang-undang pidana diberlakukan surut terhadap peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang itu ada, mengingat Pasal 28I ayat (1) UUD 1945?
Putusan dan alasannya
MK mengabulkan permohonan dan menyatakan UU 16/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagian hakim mengajukan pendapat berbeda dengan alasan keadilan bagi korban dapat membenarkan pengecualian terbatas.
Pelajaran
Larangan berlaku surut berderajat konstitusional dan tidak dapat disimpangi hanya karena beratnya kejahatan. Pengecualian, seperti untuk pelanggaran HAM berat, harus didasarkan pada pengaturan khusus yang diakui, bukan dibuat untuk satu peristiwa.

Putusan ini tidak membebaskan pelaku bom Bali, karena perbuatan mereka tetap dapat dijerat ketentuan pidana yang sudah ada sebelumnya, seperti pembunuhan berencana. Pesannya terletak pada prinsip: negara tidak boleh membuat aturan baru untuk menghukum perbuatan lama.

Keliru

Hukum yang hidup hanya dapat diterapkan bila tindak pidana adatnya ditetapkan dalam Perda menurut PP 55/2025, tidak diatur dalam KUHP, sesuai HAM, dan sanksinya pemenuhan kewajiban adat. Hakim tidak boleh menciptakan delik sendiri.

Keliru

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 15 UU 12/2011 sebagaimana diubah UU 1/2026 membatasi materi muatan pidana hanya pada undang-undang dan Perda.

Keliru

Hakim tetap wajib menafsirkan, termasuk secara ekstensif, selama masih dalam jangkauan teks. Yang dilarang adalah menerapkan aturan pada peristiwa yang tidak diatur karena kemiripan.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 8

Sebuah Peraturan Bupati mengancam pidana kurungan tiga bulan bagi warga yang membuang sampah di sungai. Bagaimana kedudukan ketentuan itu?

Soal 2 dari 8

Hakim memidana seseorang yang menyebarkan rekaman suara pribadi orang lain dengan pasal yang hanya menyebut gambar dan tulisan, karena menurutnya rekaman suara sama jahatnya. Yang dilanggar hakim adalah

Soal 3 dari 8

Seseorang dijatuhi pidana penjara empat tahun berdasarkan undang-undang lama dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Undang-undang baru menurunkan ancaman maksimal menjadi dua tahun. Apa akibatnya menurut KUHP nasional?

Soal 4 dari 8

Manakah yang BUKAN kriteria tindak pidana adat menurut PP 55/2025?

Soal 5 dari 8

Mengapa pada 2004 MK menyatakan UU 16/2003 tidak mengikat?

Soal 6 dari 8

Pada Desember 2025 seseorang melakukan perbuatan yang menurut KUHP lama diancam lebih berat daripada menurut KUHP nasional. Perkaranya disidangkan Maret 2026. Aturan mana yang dipakai?

Soal 7 dari 8

Pasal 147 KUHP mendefinisikan Barang termasuk aliran listrik dan data. Fungsi definisi ini dalam kaitan dengan asas legalitas adalah

Soal 8 dari 8

Pengecualian terhadap larangan berlaku surut yang diakui KUHP nasional setelah UU 1/2026 terdapat pada

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945): tidak ada sanksi pidana atau tindakan tanpa aturan dalam undang-undang atau Perda yang telah ada sebelum perbuatan.
Empat turunannya: lex scripta, lex certa, lex stricta, dan lex praevia.
Analogi dilarang (Pasal 1 ayat (2)); penafsiran ekstensif dalam batas teks tetap boleh, dan definisi seperti Pasal 147 tentang Barang mempersempit kebutuhan tafsir.
Pasal 2 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat dengan syarat ketat; pelaksanaannya melalui Perda menurut PP 55/2025 dengan sanksi pemenuhan kewajiban adat.
Pasal 3 menerapkan lex favor reo sampai tahap setelah putusan berkekuatan hukum tetap: pelaksanaan dihapus bila perbuatan tidak lagi pidana, atau disesuaikan bila ancaman lebih ringan.
Pasal 618 memakai prinsip yang sama untuk perkara yang sedang berjalan pada 2 Januari 2026.
Putusan MK 013/PUU-I/2003 menegaskan larangan berlaku surut; pengecualian terbatas hanya untuk pelanggaran HAM berat melalui Pasal 599A.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 2: Asas legalitas dan berlakunya hukum pidana menurut waktu

Dikuasai: 0 dari 10 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHP nasional beserta Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal; berlaku 2 Januari 2026.
2
Moeljatno (2008). Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi). Rineka Cipta, Jakarta.
Buku teks
Pengertian hukum pidana, perbuatan pidana, aliran dualistis, asas legalitas, dan kesalahan.
3
Eddy O.S. Hiariej (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Buku teks
Asas legalitas, sifat melawan hukum, kausalitas, kesalahan, percobaan, penyertaan, dan perbarengan.
4
Republik Indonesia (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (memberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai KUHP). Berita Negara RI II Nomor 9.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Dasar berlakunya KUHP lama (WvS) sampai dicabut UU 1/2023; dipakai untuk perbandingan dan perkara lama.
5
Republik Indonesia (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan keempat 2002.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 14 (grasi, amnesti, abolisi), Pasal 18B ayat (2) (masyarakat hukum adat), Pasal 28I ayat (1) (larangan berlaku surut).
6
Mahkamah Konstitusi RI (2017). Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 25 Januari 2017.
Putusan pengadilanmkri.id
Kata "dapat" dihapus sehingga delik korupsi Pasal 2 dan 3 menjadi delik materiil.
7
Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan (2017). Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Jurnal Konstitusi 14(1).
Jurnal ilmiahjurnalkonstitusi.mkri.id
Pergeseran delik formil menjadi materiil dan konsep actual loss.
8
Jan Remmelink (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Buku teks
Doktrin Belanda tentang percobaan, penyertaan, dan alasan penghapus pidana.
9
Republik Indonesia (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 197, TLN Nomor 7152.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pelaksana Pasal 2 ayat (3) KUHP: kriteria hukum yang hidup dan tindak pidana adat yang ditetapkan dalam Perda.
10
Muhammad Raihan Nugraha (2026). Tata Cara dan Kriteria Penetapan Living Law. Klinik Hukumonline, 11 Maret 2026.
Artikel atau ulasanhukumonline.com
Ringkasan isi PP 55/2025.
11
Republik Indonesia (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 1.
Peraturanperaturan.go.id
Menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP dan Perda, serta mengubah antara lain Pasal 3, 8, 37, 49, 66, 69, 76, 82, 99 sampai 101, 121, 132, 136, dan 613 KUHP.
12
Andri Yanto dan Faidatul Hikmah (2023). Akomodasi Hukum yang Hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menurut Perspektif Asas Legalitas. Recht Studiosum Law Review 2(2).
Jurnal ilmiahdoi:10.32734/rslr.v2i2.14162
Hubungan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHP serta syarat kepastian bagi hukum adat.
13
Zul Khaidir Kadir (2026). KUHP Baru Indonesia dan Prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi?. JIH: Jurnal Ilmu Hukum 2(2):100-111.
Jurnal ilmiahdoi:10.58540/jih.v2i2.1252
Kritik terhadap sifat evaluatif Pasal 2 KUHP bagi kepastian hukum.
14
Mahkamah Konstitusi RI (2004). Putusan Nomor 013/PUU-I/2003 tentang pengujian UU 16/2003 (pemberlakuan surut UU Terorisme pada Bom Bali). Mahkamah Konstitusi, diucapkan 23 Juli 2004.
Putusan pengadilans.mkri.id
Larangan berlaku surut ketentuan pidana; UU 16/2003 dinyatakan tidak mengikat.
15
I Made Gemet Dananjaya Suta, I Gusti Agung Mas Prabandari, Ida Ayu Agung Saraswati (2021). Enforcement of the Non-Retroactive Principle in the Bali Bombing Case I in the Constitutional Court of Indonesia Decision Number 013/PUU-I/2003. Kertha Wicaksana.
Jurnal ilmiahejournal.warmadewa.ac.id
Analisis asas nonretroaktif dalam perkara Bom Bali.