Panduan belajar ilmu hukum Indonesia

Pahami hukum Indonesia, satu mata kuliah demi satu mata kuliah

41 mata kuliah inti ilmu hukum, dari pengantar ilmu hukum sampai hukum telematika, ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan mengikuti aturan yang berlaku sekarang, termasuk KUHP dan KUHAP yang baru. Setiap bab punya peta konsep, contoh kasus, kuis, dan kartu hafalan, dan setiap klaim tertaut ke sumbernya.

Mulai dari Pengantar Ilmu Hukum Lihat peta kurikulum

Mata kuliah: 41
Bab: 310
Kartu hafalan: 2.615
Sumber dirujuk: 2.232

Dirancang mengikuti cara otak belajar

Setiap bab memakai teknik belajar yang paling kuat dukungan risetnya, bukan sekadar teks panjang untuk dibaca sekali.

Lihat peta sebelum masuk hutan

Peta konsep di awal memberi kerangka, sehingga setiap detail baru punya tempat untuk ditempelkan.

Ingat dulu, baru baca jawaban

Kotak “coba ingat” dan kuis memaksa kamu menarik ingatan. Itu yang membuat materi melekat, bukan membaca ulang.

Ulangi dengan jeda

Kartu hafalan muncul lagi setelah 1, 3, 7, lalu 16 hari. Yang sudah kamu kuasai jarang muncul, yang belum sering muncul.

Pasal, kasus, dan contoh nyata

Teori selalu dipasangkan dengan bunyi pasal, putusan pengadilan, dan contoh sehari-hari agar mudah dibayangkan.

Baca dasar ilmiahnya

Semua mata kuliah

Dikelompokkan per rumpun. Urutan di setiap kelompok mengikuti urutan belajar yang disarankan.

Dasar dan teori hukum

Konsep, sistem, cara bernalar, dan cara meneliti hukum.

Pengantar Ilmu HukumKonsep dasar seluruh ilmu hukum: pengertian, kaidah, tujuan, sumber, subjek, asas, pembidangan, penemuan hukum, aliran pemikiran, dan negara hukum Indonesia.8 bab Sistem Hukum IndonesiaPeta besar hukum Indonesia: komponen sistem hukum, akar civil law, adat, dan Islam, sejarah tata hukum, hierarki peraturan, peradilan, dan arah pembaruan hukum nasional.7 bab Hukum dan MasyarakatSosiologi hukum: bagaimana hukum bekerja, ditaati, dan dilanggar dalam masyarakat Indonesia, dari teori klasik sampai data penegakan hukum terbaru.8 bab Metode Penelitian HukumCara meneliti hukum dari isu hukum sampai preskripsi: jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum, penelitian empiris, analisis, proposal, artikel jurnal, sitasi, dan etika.8 bab Interpretasi dan Penalaran HukumCara berpikir ahli hukum: logika dan silogisme, penemuan hukum, metode tafsir dan konstruksi, argumentasi, kesesatan berpikir, analisis putusan, dan pendapat hukum.6 bab Filsafat Hukum dan Etika ProfesiPertanyaan terdalam tentang hukum (apa itu hukum, mengapa ditaati, apa itu adil) dan etika para pengemban profesi hukum di Indonesia.8 bab

Tata negara dan administrasi

Konstitusi, lembaga negara, pemerintahan, peraturan, dan hak warga.

Ilmu NegaraTeori umum tentang negara: pengertian, sejarah pemikiran, asal mula, unsur, kedaulatan, bentuk negara dan pemerintahan, negara hukum, demokrasi, dan konstitusi.6 bab Hukum Tata NegaraKonstitusi, lembaga negara, pemerintahan daerah, pemilu, dan kewarganegaraan Indonesia menurut UUD 1945 dan putusan MK terbaru.8 bab Hukum Administrasi NegaraAturan main antara pemerintah dan warga: wewenang, AUPB, keputusan, izin, pelayanan publik, sanksi, dan jalan menggugat ke PTUN.8 bab Ilmu Perundang-undanganTeori, jenis, hierarki, asas, proses, dan teknik pembentukan peraturan di Indonesia menurut UU 12/2011 dan perubahannya sampai 2026.8 bab Hukum Pajak dan Acara PerpajakanDasar, asas, dan jenis pajak, PPh dan PPN, hak dan kewajiban wajib pajak, penagihan, sengketa di Pengadilan Pajak, pidana pajak, dan pajak internasional.8 bab Pengujian Peraturan Perundang-undanganCara menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan peraturan di bawahnya di Mahkamah Agung, dari teori toetsingsrecht sampai menyusun permohonan.6 bab Hukum dan Hak Asasi ManusiaKonsep, instrumen, lembaga, dan penerapan hak asasi manusia di Indonesia: dari DUHAM dan kovenan sampai Bab XA UUD 1945, Komnas HAM, pelanggaran berat, dan bisnis.8 bab Hukum LingkunganHukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: asas, hak atas lingkungan, AMDAL dan persetujuan lingkungan, penegakan hukum, anti-SLAPP, serta hukum iklim dan karhutla.6 bab

Hukum perdata

Hubungan hukum antarorang: keluarga, harta, perjanjian, tanah, kerja.

Hukum PerdataDasar hukum privat Indonesia: KUH Perdata dan UU terkait tentang orang, keluarga, waris, benda, jaminan, perikatan, pembuktian, dan daluwarsa.9 bab Hukum Islam dan Acara Peradilan AgamaHukum Islam sebagai hukum positif Indonesia: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, ekonomi syariah, dan acara di Pengadilan Agama.8 bab Hukum AgrariaHukum tanah nasional dari UUPA sampai sertipikat elektronik: hak atas tanah, pendaftaran, peralihan, reforma agraria, pengadaan tanah, dan sengketa.8 bab Hukum AdatHukum yang hidup di masyarakat Indonesia: corak, masyarakat hukum adat, kekerabatan, perkawinan, waris, hak ulayat, dan delik adat sampai KUHP 2023.6 bab Hukum PerjanjianPerikatan, asas, syarat sah, pembentukan, wanprestasi, keadaan memaksa, hapusnya perikatan, perjanjian bernama, dan cara merancang kontrak.8 bab Hukum KetenagakerjaanHukum yang mengatur kerja dan upah: perjanjian kerja, PKWT, alih daya, upah minimum, jaminan sosial, serikat, PHK dan pesangon, PHI, pekerja migran, dan ojek daring.6 bab Hukum Perlindungan KonsumenHak konsumen, larangan bagi pelaku usaha, klausula baku, tanggung jawab produk, BPSK, dan perlindungan konsumen di e-commerce, jasa keuangan, pangan, dan transportasi.8 bab

Hukum pidana

Perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban, dan sanksinya.

Hukum PidanaAsas, tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan menurut KUHP nasional (UU 1/2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026.10 bab Tindak Pidana KorupsiDelik korupsi dalam UU Tipikor dan Pasal 603 sampai 606 KUHP nasional, kekhususan hukum acaranya, KPK, pemulihan aset, dan pencegahan.6 bab Hukum Pidana EkonomiKejahatan di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis: korporasi, perbankan, pasar modal, pajak, bea cukai, pencucian uang, dan keuangan digital menurut KUHP 2023.8 bab Kriminologi dan Kenakalan RemajaKriminologi umum dan kenakalan remaja: konsep kejahatan, data, teori, korban, anak berhadapan dengan hukum, dan pencegahan di era digital.8 bab Tindak Pidana KhususNarkotika, terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, kejahatan terhadap anak, siber, dan lingkungan: hukum pidana di luar KUHP dan hubungannya dengan KUHP 2023.6 bab

Hukum acara dan penyelesaian sengketa

Cara menegakkan hukum di pengadilan dan di luar pengadilan.

Hukum Acara PerdataCara menegakkan hak perdata lewat pengadilan: asas, kompetensi, gugatan, e-court, mediasi, pembuktian, putusan, upaya hukum, dan eksekusi.8 bab Hukum Acara PidanaAsas, kewenangan, dan prosedur peradilan pidana menurut KUHAP 2025 (UU 20/2025): dari laporan, upaya paksa, praperadilan, sampai putusan dan eksekusi.8 bab Praktik Peradilan PerdataKeterampilan beracara perdata: dari somasi, surat kuasa, gugatan, e-court, mediasi, jawab-menjawab, pembuktian, putusan, upaya hukum, sampai eksekusi.8 bab Praktik Peradilan PidanaKeterampilan menyusun dokumen dan menjalani persidangan pidana menurut KUHAP 2025 dan KUHP nasional, lewat satu perkara simulasi dari laporan polisi sampai eksekusi.8 bab Arbitrase, Mediasi, dan NegosiasiMenyelesaikan sengketa tanpa (atau sebelum) hakim: negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase nasional dan internasional, APS sektoral, dan penyelesaian daring.8 bab

Hukum bisnis dan ekonomi

Perusahaan, pasar, keuangan, teknologi, dan kekayaan intelektual.

Hukum Dagang dan KepailitanHukum perdata khusus dunia usaha: pengusaha dan perantara, surat berharga, asuransi, pengangkutan, kepailitan, dan PKPU.8 bab Hukum BisnisPeta hukum praktis untuk menjalankan atau menasihati usaha di Indonesia: bentuk usaha, izin, investasi, kontrak, pembiayaan, bisnis daring, kepatuhan, dan sengketa.6 bab Hukum PerusahaanBentuk badan usaha di Indonesia, dari persekutuan perdata, firma, dan CV sampai perseroan terbatas, BUMN pasca-Danantara, dan koperasi.8 bab Hukum Persaingan UsahaLarangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU 5/1999 pasca-Cipta Kerja: perjanjian, kegiatan, posisi dominan, merger, KPPU, dan pasar digital.8 bab Hukum Perbankan Konvensional dan SyariahHukum perbankan konvensional dan syariah Indonesia setelah UU P2SK dan perubahannya tahun 2026: lembaga, kehati-hatian, rahasia bank, kredit, akad syariah, pelindungan nasabah, dan pidana.8 bab Hukum TelematikaHukum telekomunikasi, informatika, dan media siber di Indonesia: UU ITE 2024, KUHP 2023, UU PDP, PSE, e-commerce, keamanan siber, dan AI.8 bab Hak Kekayaan IntelektualHak cipta, royalti musik, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, penegakan, AI, dan HKI sebagai aset menurut hukum Indonesia per 2026.8 bab

Hukum internasional

Hubungan antarnegara dan perkara yang melintasi batas negara.

Hukum InternasionalAturan yang mengikat negara dan subjek internasional lain: sumber, perjanjian, negara, laut, diplomasi, tanggung jawab, sengketa, dan perang, dari sudut pandang Indonesia.8 bab Hukum Perdata InternasionalHukum yang menentukan pengadilan mana berwenang, hukum negara mana berlaku, dan apakah putusan asing diakui dalam hubungan perdata berunsur asing.6 bab Hukum Pidana InternasionalKejahatan yang mengguncang dunia dan kejahatan yang melintasi batas negara: dari Nuremberg dan ICC sampai Pengadilan HAM, ekstradisi, dan kerja sama penegakan hukum.8 bab

Dari mana materinya

Materi disusun dari peraturan perundang-undangan resmi, putusan pengadilan, buku teks hukum standar, dan jurnal ilmiah. Setiap pernyataan penting diberi nomor sumber yang bisa kamu klik. Bila aturan baru mengubah aturan lama, halaman menyebutkan keduanya.

Situs ini untuk belajar, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Untuk masalah hukum yang sedang kamu hadapi, konsultasikan dengan advokat atau lembaga bantuan hukum.