Hukum Perdata

Peta konsep

Lihat gambaran besarnya dulu sebelum masuk ke detail. Peta ini menjadi kerangka tempat setiap bab nanti “digantungkan”, sehingga informasi baru lebih mudah diingat karena punya tempat.

Daftar bab

1. 1Pengantar hukum perdataApa itu hukum perdata, bagaimana BW sampai ke Indonesia, mengapa masih berlaku, dan bagaimana isinya disusun.25 menitchevron_right
2. 2Hukum orangSiapa yang dapat memiliki hak, kapan ia cakap bertindak sendiri, dan bagaimana statusnya dicatat.25 menitchevron_right
3. 3Hukum perkawinanKapan perkawinan sah, apa syaratnya, bagaimana harta perkawinan diatur, dan bagaimana perkawinan putus.25 menitchevron_right
4. 4Kedudukan anak, kekuasaan orang tua, dan perwalianSiapa anak sah, apa kedudukan anak luar kawin setelah Putusan MK 46/2010, dan siapa yang mengurus anak.25 menitchevron_right
5. 5Hukum waris menurut KUH PerdataSiapa mewaris, berapa bagiannya, sejauh mana wasiat boleh mengatur, dan apa pilihan ahli waris.25 menitchevron_right
6. 6Hukum bendaApa itu benda, bagaimana hak kebendaan bekerja, dan kapan hak milik berpindah.25 menitchevron_right
7. 7Hukum jaminanBagaimana kreditur mengamankan piutangnya melalui jaminan umum, jaminan kebendaan, dan jaminan perorangan.25 menitchevron_right
8. 8Dasar perikatan dan perbuatan melawan hukumDari mana kewajiban perdata lahir, kapan debitur wanprestasi, dan kapan orang wajib mengganti kerugian tanpa perjanjian.25 menitchevron_right
9. 9Pembuktian dan daluwarsaBagaimana membuktikan hak, seberapa kuat setiap alat bukti, dan kapan hak hilang karena waktu.25 menitchevron_right

Posisi dalam kurikulum

Ilmu hukum saling bertumpu. Kuasai dulu mata kuliah di kolom kiri; mata kuliah di kolom kanan memakai konsep dari sini. Lihat seluruh peta kurikulum.

Bacaan utama

Buku teks dan sumber primer yang paling layak dibaca untuk mendalami mata kuliah ini.

• menu_book
  Pokok-Pokok Hukum Perdata

  Subekti · Intermasa, Jakarta (cet. 31) · 2003

  Pengertian, sistematika, perikatan, benda, dan waris.
• description
  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

  Republik Indonesia (Hindia Belanda) · Staatsblad 1847 Nomor 23 · 1847

  Sumber utama seluruh bab; kutipan pasal mengikuti terjemahan yang lazim dipakai.
• description
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

  Republik Indonesia · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1 · 1974

  Sahnya perkawinan, syarat, harta, putusnya perkawinan, anak, perwalian.
• menu_book
  Hukum Waris

  J. Satrio · Alumni, Bandung (cet. 2) · 1992

  Asas, ahli waris, legitieme portie, dan wasiat.
• menu_book
  Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht)

  R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan · Airlangga University Press, Surabaya · 2008

  Hukum orang, perkawinan, anak, perwalian, pendewasaan, dan pengampuan.
• menu_book
  Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata

  Riduan Syahrani · Alumni, Bandung (ed. revisi, cet. 2) · 2013

  Asas hukum perdata, badan hukum, benda, dan perikatan.
• menu_book
  Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan

  J. Satrio · Citra Aditya Bakti, Bandung (cet. 5) · 2007

  Sifat jaminan kebendaan, gadai, fidusia, dan penanggungan.

Istilah penting

Hukum perdata

Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dalam hubungan yang setara.

Asas konkordansi

Asas bahwa hukum bagi orang Eropa di Hindia Belanda disamakan dengan hukum di negeri Belanda.

Burgerlijk Wetboek (BW)

Kitab hukum perdata Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1848, kini disebut KUH Perdata.

Aanvullend recht

Aturan pelengkap yang boleh disimpangi para pihak.

Dwingend recht

Aturan memaksa yang tidak boleh disimpangi meskipun para pihak sepakat.

Penundukan diri

Tindakan sukarela golongan non-Eropa pada masa kolonial untuk tunduk pada hukum perdata Eropa.

Subjek hukum

Pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.

Rechtsbevoegdheid

Kewenangan berhak, yaitu kemampuan menjadi pendukung hak dan kewajiban.

Handelingsbekwaamheid

Kecakapan bertindak, yaitu kemampuan umum melakukan perbuatan hukum sendiri.

Venia aetatis

Pendewasaan penuh yang diberikan pemerintah kepada anak berumur 20 tahun.

Curatele

Pengampuan, yaitu penempatan orang dewasa di bawah pengawasan pengampu karena gangguan jiwa, lemah akal, atau keborosan.

Afwezigheid

Keadaan tidak hadir, yaitu seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kabar.

Peristiwa penting

Kejadian seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang wajib dicatat menurut UU Administrasi Kependudukan.

Itsbat nikah

Pengesahan perkawinan yang tidak tercatat melalui Pengadilan Agama.

Dispensasi kawin

Izin pengadilan untuk menikah di bawah umur 19 tahun karena alasan sangat mendesak.

Harta bersama

Harta yang diperoleh selama perkawinan (Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974).

Perjanjian perkawinan

Perjanjian tertulis suami istri tentang harta atau hal lain, kini dapat dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan.

Waktu tunggu

Masa yang harus dilalui janda sebelum boleh menikah lagi, misalnya 130 hari karena kematian.

Derajat

Ukuran jauh dekatnya hubungan keluarga; setiap kelahiran dihitung satu derajat.

Semenda

Hubungan keluarga karena perkawinan antara suami atau istri dengan keluarga sedarah pasangannya.

Pengakuan anak

Pernyataan bapak atau ibu yang melahirkan hubungan perdata dengan anak luar kawin.

Pengesahan anak

Pemberian kedudukan anak sah kepada anak luar kawin karena perkawinan orang tuanya yang didahului pengakuan.

Perwalian

Kekuasaan atas pribadi dan harta anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Alimentasi

Kewajiban timbal balik memberi nafkah antara orang tua dan anak serta keluarga garis lurus.

Saisine

Asas bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum kepada ahli waris saat kematian.

Ab intestato

Pewarisan menurut undang-undang, tanpa wasiat.

Plaatsvervulling

Penggantian tempat, yaitu keturunan menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dulu.

Legitieme portie

Bagian mutlak ahli waris garis lurus yang tidak dapat dikurangi wasiat atau hibah.

Inkorting

Pengurangan wasiat atau hibah yang melanggar legitieme portie atas tuntutan legitimaris.

Inbreng

Pemasukan hibah semasa hidup ke dalam perhitungan pembagian warisan.

Legaat

Hibah wasiat berupa barang tertentu atau barang dari macam tertentu.

Erfstelling

Pengangkatan ahli waris dengan wasiat atas seluruh atau bagian sebanding harta.

Benda

Tiap barang dan hak yang dapat menjadi objek hak milik (Pasal 499 KUH Perdata).

Hak kebendaan

Hak yang memberi kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Bezit

Kedudukan menguasai suatu barang seakan-akan miliknya sendiri.

Levering

Penyerahan yuridis yang memindahkan hak milik berdasarkan suatu peristiwa perdata.

Droit de suite

Sifat hak kebendaan yang mengikuti benda di tangan siapa pun.

Paritas creditorum

Asas bahwa kreditur konkuren dibayar seimbang menurut besar piutangnya.

Fidusia

Pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan benda tetap dikuasai pemiliknya.

Parate eksekusi

Kewenangan kreditur menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri tanpa putusan pengadilan.

Borgtocht

Penanggungan, yaitu pihak ketiga mengikatkan diri memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhinya.

Roya

Pencoretan catatan hak tanggungan setelah hak tanggungan hapus.

Perikatan

Hubungan hukum di bidang harta kekayaan antara kreditur dan debitur atas suatu prestasi.

Wanprestasi

Keadaan debitur tidak memenuhi prestasi perjanjian sebagaimana mestinya.

Overmacht

Keadaan memaksa yang membebaskan debitur dari ganti rugi.

Zaakwaarneming

Perwakilan sukarela, yaitu mengurus urusan orang lain tanpa ditugaskan.

Onrechtmatige daad

Perbuatan melawan hukum yang mewajibkan ganti rugi menurut Pasal 1365 KUH Perdata.

Akta otentik

Akta yang dibuat dalam bentuk menurut undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Unus testis nullus testis

Asas bahwa keterangan satu saksi saja tanpa bukti lain tidak cukup.

Daluwarsa

Sarana memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari perikatan karena lewatnya waktu.

Rechtsverwerking

Hilangnya hak karena pemilik membiarkannya tidak dipergunakan dalam waktu lama.

Latihan kartu hafalan

Semua kartu dari 9 bab dicampur secara acak. Mencampur topik memaksa otak membedakan konsep yang mirip, dan hasilnya lebih awet daripada berlatih satu topik sampai habis.

Semua sumber

1. 1
   Republik Indonesia (Hindia Belanda) (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). Staatsblad 1847 Nomor 23.

   Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id

   Sumber utama seluruh bab; kutipan pasal mengikuti terjemahan yang lazim dipakai.
2. 2
   Republik Indonesia (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Sahnya perkawinan, syarat, harta, putusnya perkawinan, anak, perwalian.
3. 3
   Republik Indonesia (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Batas umur kawin 19 tahun dan dispensasi, berlaku 15 Oktober 2019.
4. 4
   Republik Indonesia (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Tata cara perkawinan, alasan perceraian (Pasal 19), waktu tunggu (Pasal 39).
5. 5
   Republik Indonesia (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Pencatatan sipil dan Pasal 106 yang mencabut bagian nama dan bab domisili KUH Perdata.
6. 6
   Republik Indonesia (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Perubahan aturan administrasi kependudukan.
7. 7
   Republik Indonesia (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Pencabutan Buku II KUH Perdata sepanjang bumi, air, dan kekayaan alam; fungsi sosial dan hak milik atas tanah.
8. 8
   Republik Indonesia (1996). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 42.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Objek, pembebanan, lahirnya, eksekusi, dan hapusnya hak tanggungan.
9. 9
   Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168.

   Peraturanjdih.kemenkeu.go.id

   Pengertian, pendaftaran, eksekusi, dan larangan dalam jaminan fidusia.
10. 10
    Republik Indonesia (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 80.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Pendaftaran fidusia elektronik dalam 30 hari dan biaya akta.
11. 11
    Kementerian ATR/BPN (2020). Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 349.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Pelayanan hak tanggungan elektronik (HT-el).
12. 12
    Republik Indonesia (2024). Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 252.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Perubahan terakhir UU Pelayaran; hipotek kapal diatur Pasal 60 UU 17/2008.
13. 13
    Republik Indonesia (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Dokumen elektronik sebagai alat bukti dan perubahan Pasal 5 ayat (4).
14. 14
    Republik Indonesia (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Perseroan sebagai badan hukum dan tanggung jawab terbatas; diubah UU 6/2023.
15. 15
    Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Syarat umur penghadap 18 tahun dan akta notaris sebagai akta otentik.
16. 16
    Republik Indonesia (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2007.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Prinsip pengangkatan anak, syarat seagama, dan tidak putusnya hubungan darah.
17. 17
    Mahkamah Agung RI (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1489.

    Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id

    Pedoman hakim mengadili dispensasi kawin.
18. 18
    Mahkamah Agung RI (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 940.

    Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id

    Peralihan perkara perbuatan melawan hukum penguasa ke peradilan tata usaha negara.
19. 19
    Mahkamah Konstitusi RI (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU Perkawinan (anak luar kawin). Mahkamah Konstitusi, diucapkan 17 Februari 2012.

    Putusan pengadilanmkri.id

    Hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis; pencatatan sebagai kewajiban administratif.
20. 20
    Mahkamah Konstitusi RI (2016). Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UUPA dan UU Perkawinan (perjanjian perkawinan). Mahkamah Konstitusi, diucapkan 27 Oktober 2016.

    Putusan pengadilanmkri.id

    Perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan.
21. 21
    Mahkamah Konstitusi RI (2018). Ikhtisar Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan untuk wanita. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 13 Desember 2018.

    Putusan pengadilanmkri.id

    Pembedaan batas usia kawin pria dan wanita dinyatakan diskriminatif.
22. 22
    Mahkamah Konstitusi RI (2020). Ikhtisar Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 6 Januari 2020.

    Putusan pengadilanmkri.id

    Cidera janji tidak ditentukan sepihak; eksekusi bila debitur keberatan.
23. 23
    Mahkamah Konstitusi RI (2021). Ikhtisar Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 31 Agustus 2021.

    Putusan pengadilanmkri.id

    Eksekusi melalui pengadilan negeri hanya alternatif.
24. 24
    Mahkamah Konstitusi RI (2017). Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang kolom agama bagi penghayat kepercayaan. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 7 November 2017.

    Putusan pengadilanmkri.id

    Pencatatan kependudukan yang tidak diskriminatif.
25. 25
    Mahkamah Konstitusi RI (2016). Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang informasi elektronik sebagai alat bukti. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 7 September 2016.

    Putusan pengadilanmkri.id

    Batasan perekaman sebagai alat bukti elektronik.
26. 26
    Mahkamah Agung RI (1958). Putusan Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 tentang perlindungan pembeli beritikad baik (dikutip dalam putusan-putusan pada Direktori Putusan MA). Direktori Putusan Mahkamah Agung.

    Putusan pengadilanputusan3.mahkamahagung.go.id

    Kaidah pembeli beritikad baik harus dilindungi.
27. 27
    Subekti (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa, Jakarta (cet. 31).

    Buku teks

    Pengertian, sistematika, perikatan, benda, dan waris.
28. 28
    R. Subekti (1987). Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita, Jakarta (cet. 8).

    Buku teks

    Beban pembuktian dan alat-alat bukti.
29. 29
    R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan (2008). Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht). Airlangga University Press, Surabaya.

    Buku teks

    Hukum orang, perkawinan, anak, perwalian, pendewasaan, dan pengampuan.
30. 30
    J. Satrio (1992). Hukum Waris. Alumni, Bandung (cet. 2).

    Buku teks

    Asas, ahli waris, legitieme portie, dan wasiat.
31. 31
    J. Satrio (1999). Hukum Pribadi, Bagian I: Persoon Alamiah. Citra Aditya Bakti, Bandung.

    Buku teks

    Manusia sebagai subjek hukum dan kecakapan.
32. 32
    J. Satrio (2007). Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan. Citra Aditya Bakti, Bandung (cet. 5).

    Buku teks

    Sifat jaminan kebendaan, gadai, fidusia, dan penanggungan.
33. 33
    Riduan Syahrani (2013). Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Alumni, Bandung (ed. revisi, cet. 2).

    Buku teks

    Asas hukum perdata, badan hukum, benda, dan perikatan.
34. 34
    Salim HS (2002). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika, Jakarta.

    Buku teks

    Pengantar, badan hukum, dan unsur perikatan.
35. 35
    Salim HS (2004). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

    Buku teks

    Lembaga jaminan, hipotek kapal, dan penanggungan.
36. 36
    H.F.A. Vollmar (terj. I.S. Adiwimarta) (1992). Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid 1. Rajawali Pers, Jakarta (cet. 3).

    Buku teks

    Hak mutlak dan relatif, aturan pelengkap dan memaksa.
37. 37
    Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1981). Hukum Perdata: Hukum Benda. Liberty, Yogyakarta.

    Buku teks

    Benda, asas hak kebendaan, bezit, hak milik, dan levering.
38. 38
    Ali Afandi (1997). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Rineka Cipta, Jakarta.

    Buku teks

    Waris, keluarga, dan pembuktian.
39. 39
    Rosa Agustina (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

    Buku teks

    Perluasan pengertian dan unsur perbuatan melawan hukum.
40. 40
    Sudikno Mertokusumo (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

    Buku teks

    Pembuktian, akta, dan domisili dalam hukum acara.
41. 41
    Erie Hariyanto (2009). Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia). Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 4(1).

    Jurnal ilmiahdoi:10.19105/al-lhkam.v4i1.268

    Sejarah BW dan SEMA 3/1963.
42. 42
    Ruzaipah, Abdul Halim Manan, Hafizh Qurrota Ayun (2021). Penetapan Usia Kedewasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Misaqan Ghalizan 1(1).

    Jurnal ilmiahdoi:10.33084/jmg.v1i1.2808

    Keragaman batas usia dewasa.
43. 43
    Eva Dwinopianti (2017). Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris. Lex Renaissance 2(1).

    Jurnal ilmiahdoi:10.20885/JLR.vol2.iss1.art2

    Praktik perjanjian perkawinan setelah kawin.
44. 44
    Achmad Khozin Baharudin, Septian Arya Budi Mahesa, Fadila Fernanda (2023). Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Nasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains 4(1).

    Jurnal ilmiahdoi:10.36418/jiss.v4i1.770

    Perdebatan hak waris anak luar kawin.
45. 45
    Yanuar Suryadini, Alifiana Tanasya Widiyanti (2020). Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie. Media Iuris 3(2):241-256.

    Jurnal ilmiahdoi:10.20473/mi.v3i2.18774

    Legitieme portie dan urutan inkorting.
46. 46
    Ghifara Ayudia Ramadhanty, Surahmad (2021). Peralihan Hak Milik atas Barang melalui Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau 10(2):361-380.

    Jurnal ilmiahpaperity.org

    Levering dalam jual beli daring.
47. 47
    Marhaeni Ria Siombo (2023). Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum.

    Jurnal ilmiahejournal.unib.ac.id

    Dampak Putusan MK 18/2019 terhadap praktik pembiayaan.
48. 48
    Syukron Salam (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. Nurani Hukum (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

    Jurnal ilmiahjurnal.untirta.ac.id

    Perkembangan doktrin dari onwetmatige ke onrechtmatige daad.
49. 49
    Disriani Latifah Soroinda, Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata. Jurnal Hukum dan Pembangunan 52(2).

    Jurnal ilmiahscholarhub.ui.ac.id

    Pengakuan dan kekuatan bukti elektronik di persidangan perdata.
50. 50
    Mahkamah Agung RI (1963). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak sebagai Undang-Undang. Mahkamah Agung, 5 September 1963.

    Data atau dokumen resmirefworld.org

    Tujuh kelompok pasal BW yang dianggap tidak berlaku.
51. 51
    Mahkamah Agung RI (2023). Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Mahkamah Agung, 17 Juli 2023.

    Data atau dokumen resmijdih.mahkamahagung.go.id

    Larangan mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama.
52. 52
    Mahkamah Agung RI (2016). Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016. Mahkamah Agung, 9 Desember 2016.

    Data atau dokumen resmijdih.mahkamahagung.go.id

    Usia dewasa kasuistis, kriteria pembeli beritikad baik, dan PPJB.
53. 53
    Muhammad Yasin (Hukumonline) (2024). Sekilas tentang Yurisprudensi Lindenbaum-Cohen. Hukumonline, 10 Januari 2024.

    Artikel atau ulasanhukumonline.com

    Latar dan arti penting Arrest Lindenbaum-Cohen.
54. 54
    Agung Hermansyah (Hukumonline) (2021). Rekontruksi Konsep Rechtsverwerking di Luar Sengketa Tanah. Hukumonline, 28 Mei 2021.

    Artikel atau ulasanhukumonline.com

    Putusan MA 210 K/Sip/1955 dan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997.
55. 55
    Muhammad Yasin (Hukumonline) (2017). Inilah Daftar Karya Lengkap J Satrio. Hukumonline, 29 Agustus 2017.

    Artikel atau ulasanhukumonline.com

    Pandangan J. Satrio tentang levering dan kritik atas Putusan MK 46/2010.
56. 56
    Nafiatul Munawaroh (Klinik Hukumonline) (2024). Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?. Hukumonline, 8 Februari 2024.

    Artikel atau ulasanhukumonline.com

    SEMA tidak dapat mencabut undang-undang; Pasal 1238 tetap berlaku.
57. 57
    MariNews Mahkamah Agung RI (2025). Burgerlijke Wetboek, Sejarah KUH Perdata Warisan Belanda. MariNews, 11 Juli 2025.

    Artikel atau ulasanmarinews.mahkamahagung.go.id

    Sejarah BW, golongan penduduk, dan dasar berlaku setelah merdeka.
58. 58
    MariNews Mahkamah Agung RI (2026). UU Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. MariNews, 6 Februari 2026.

    Artikel atau ulasanmarinews.mahkamahagung.go.id

    Latar, dukungan, dan kritik terhadap SEMA 2/2023.
59. 59
    Derry Yusuf Hendriana (MariNews) (2026). Pembeli Beritikad Baik dan Wajah Keadilan Sengketa Tanah. MariNews, 4 Februari 2026.

    Artikel atau ulasanmarinews.mahkamahagung.go.id

    Penjelasan kriteria pembeli beritikad baik dalam SEMA 4/2016.