Hukum perkawinan

Nadia dan Arif menikah di masjid dengan wali dan dua saksi, tetapi tidak pernah mencatatkan pernikahan mereka. Lima tahun kemudian Arif meninggal. Bisakah Nadia menuntut bagian harta yang mereka kumpulkan bersama? Di kota lain, Lisa, warga negara Indonesia, menikah dengan warga negara Jepang dan baru tahu bahwa ia akan kesulitan membeli apartemen bersertifikat hak milik atas namanya sendiri. Dua cerita ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya urusan perasaan dan agama, tetapi juga peristiwa hukum dengan akibat besar terhadap harta, anak, dan pihak ketiga.

Di Bab 2 kamu sudah melihat bahwa perkawinan memengaruhi kecakapan (orang yang sudah kawin dianggap dewasa) dan termasuk peristiwa penting yang dicatat negara. Bab ini membahas perkawinan secara menyeluruh: pengertian dan asasnya, kapan perkawinan sah, syaratnya, cara mencegah dan membatalkan perkawinan yang cacat, harta perkawinan termasuk perjanjian perkawinan, dan putusnya perkawinan. Kedudukan anak dan perwalian dibahas di Bab 4.

Pengertian dan asas perkawinan

Sejak 2 Januari 1974, hukum perkawinan Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang diubah dengan UU 16/2019 khusus mengenai batas umur, dan dilaksanakan dengan PP 9/1975 [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, 2PeraturanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 16/2019 · Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, 3PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanPP 9/1975 · Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12]. Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata tidak berlaku sejauh telah diatur, sehingga Buku I KUH Perdata kini hanya menjadi pelengkap untuk hal yang belum diatur.

Bandingkan dengan Pasal 26 KUH Perdata yang menyatakan undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata [4PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)KUH Perdata · Staatsblad 1847 Nomor 23]. BW memisahkan perkawinan sipil dari perkawinan agama, sedangkan UU Perkawinan menempatkan agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Perbedaan filosofis ini menjelaskan banyak perbedaan teknis di antara keduanya [5Buku teksHukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht)Prawirohamidjojo dan Pohan, 2008 · Airlangga University Press, Surabaya].

Penjelasan Umum UU Perkawinan merumuskan asas-asasnya [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1]: tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; sahnya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, ditambah kewajiban pencatatan; asas monogami, dengan kemungkinan poligami hanya jika hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan dan pengadilan memberi izin; kematangan jiwa raga calon mempelai; mempersukar perceraian; dan keseimbangan hak serta kedudukan suami dan istri.

Asas monogami terbuka tampak dalam Pasal 3 sampai Pasal 5. Pengadilan hanya dapat memberi izin beristri lebih dari seorang jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan, dan suami harus memenuhi syarat persetujuan istri, kemampuan menjamin keperluan hidup, dan jaminan berlaku adil [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1].

Hak dan kewajiban suami istri

Perkawinan melahirkan hubungan hukum timbal balik antara suami dan istri. UU Perkawinan merumuskannya dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1]. Suami istri memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga, wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Mereka harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan bersama. Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga, dan jika salah satu melalaikan kewajibannya, pihak lain dapat menggugat ke pengadilan.

Ketentuan terpenting bagi hukum perdata adalah Pasal 31. Ayat (1) menyatakan hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, dan ayat (2) menyatakan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1]. Dengan ketentuan ini, ketidakcakapan istri yang dahulu diatur Pasal 108 dan 110 KUH Perdata berakhir secara tegas. Istri boleh membuka rekening, membuat perjanjian kerja, mendirikan usaha, dan menggugat di pengadilan tanpa izin suami. Pembatasan yang tersisa hanya menyangkut harta bersama, yang memerlukan persetujuan kedua pihak (Pasal 36 ayat (1)).

Ayat (3) Pasal 31, yang menyebut suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, sering diperdebatkan karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam ayat (1). Penulis yang membela ketentuan itu memandangnya sebagai pembagian peran, bukan pembagian kecakapan; penulis yang mengkritik menilainya sebagai sisa pandangan patriarkal yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan keluarga dengan dua pencari nafkah [5Buku teksHukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht)Prawirohamidjojo dan Pohan, 2008 · Airlangga University Press, Surabaya]. Secara hukum perdata, yang menentukan adalah ayat (2): kecakapan bertindak keduanya sama.

Sahnya perkawinan dan pencatatan

Bagaimana hubungan kedua ayat ini? Ada dua pandangan. Pandangan pertama membaca keduanya sebagai syarat kumulatif: perkawinan yang tidak dicatat tidak sah menurut hukum negara. Pandangan kedua, yang dianut Mahkamah Konstitusi, menyatakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat agama, sedangkan pencatatan adalah kewajiban administratif. Menurut MK, pencatatan penting agar perkawinan dapat dibuktikan dengan akta otentik dan hak-hak yang timbul darinya terlindungi secara efektif [6Putusan pengadilanPutusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU Perkawinan (anak luar kawin)Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 · Mahkamah Konstitusi, diucapkan 17 Februari 2012].

Dalam praktik, perbedaan ini menentukan nasib pasangan seperti Nadia dan Arif. Perkawinan mereka mungkin sah menurut agama, tetapi tanpa akta nikah mereka sulit membuktikannya kepada bank, kantor pertanahan, atau pengadilan. Bagi pasangan beragama Islam, jalan keluarnya adalah permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama. Akta perkawinan kemudian menjadi bukti otentik bagi status mereka dan anak-anaknya [7PeraturanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanUU 23/2006 · Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, 6Putusan pengadilanPutusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU Perkawinan (anak luar kawin)Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 · Mahkamah Konstitusi, diucapkan 17 Februari 2012].

Perkawinan campuran dan perkawinan di luar negeri

UU Perkawinan memberi arti khusus pada istilah perkawinan campuran: perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57). Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UU Perkawinan, setelah terbukti syarat-syarat menurut hukum masing-masing pihak terpenuhi (Pasal 59 dan 60) [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1]. Kisah Lisa di awal bab adalah contoh perkawinan campuran, dan masalah kepemilikan tanahnya akan kita lihat di bagian harta perkawinan.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua WNI, atau WNI dengan WNA, sah bila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan dan bagi WNI tidak melanggar UU Perkawinan. Dalam satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia, bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka (Pasal 56) [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1]. Persoalan hukum mana yang berlaku untuk perkawinan lintas negara dibahas lebih dalam di mata kuliah Hukum Perdata Internasional.

Perkawinan beda agama

Karena sahnya perkawinan ditentukan hukum agama, perkawinan antarpemeluk agama berbeda menjadi persoalan pelik. Pasal 8 huruf f UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1]. Di sisi lain, Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan memungkinkan pencatatan perkawinan yang ditetapkan pengadilan, termasuk perkawinan antarumat berbeda agama, sehingga beberapa pengadilan negeri pernah mengabulkan permohonan pencatatan semacam itu [7PeraturanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanUU 23/2006 · Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, 8Artikel atau ulasanUU Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023MariNews, 2026a · MariNews, 6 Februari 2026].

Mahkamah Agung mengakhiri perbedaan praktik itu dengan SEMA 2/2023 tanggal 17 Juli 2023. Hakim diminta berpedoman bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan [9Data atau dokumen resmiSurat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan KepercayaanSEMA 2/2023 · Mahkamah Agung, 17 Juli 2023]. SEMA ini didukung sebagian kalangan karena memberi kepastian, dan dikritik kalangan lain karena SEMA bukan undang-undang dan tidak menyelesaikan kekosongan perlindungan bagi pasangan beda agama, misalnya yang menikah di luar negeri [8Artikel atau ulasanUU Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023MariNews, 2026a · MariNews, 6 Februari 2026].

Syarat-syarat perkawinan

Doktrin membagi syarat perkawinan menjadi syarat materiil (menyangkut diri calon mempelai) dan syarat formil (menyangkut tata cara) [5Buku teksHukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht)Prawirohamidjojo dan Pohan, 2008 · Airlangga University Press, Surabaya]. Syarat materiil dibagi lagi menjadi syarat umum, yang berlaku untuk setiap perkawinan, dan syarat khusus, yang berlaku untuk perkawinan tertentu.

Waktu tunggu dalam PP 9/1975 ditetapkan 130 hari jika perkawinan putus karena kematian. Jika putus karena perceraian, waktu tunggu adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang masih berdatang bulan, atau 90 hari bagi yang tidak, dan sampai melahirkan bagi janda yang hamil. Tidak ada waktu tunggu jika bekas suami istri belum pernah berhubungan kelamin [3PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanPP 9/1975 · Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12].

Batas umur 19 tahun dan dispensasi

Batas umur kawin menunjukkan bagaimana hukum perkawinan berubah karena putusan Mahkamah Konstitusi. Naskah asli Pasal 7 ayat (1) menetapkan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam Putusan 22/PUU-XV/2017 yang diucapkan 13 Desember 2018, MK menyatakan pembedaan itu diskriminatif. Umur 16 tahun bagi wanita masih tergolong anak menurut UU Perlindungan Anak, sehingga perkawinan pada umur itu adalah perkawinan anak. MK memerintahkan pembentuk undang-undang mengubahnya dalam waktu paling lama tiga tahun [10Putusan pengadilanIkhtisar Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan untuk wanitaPutusan MK 22/PUU-XV/2017 · Mahkamah Konstitusi, diucapkan 13 Desember 2018].

DPR dan Presiden merespons dengan UU 16/2019, diundangkan 15 Oktober 2019, yang menyamakan batas umur pria dan wanita menjadi 19 tahun [2PeraturanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 16/2019 · Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186].

Untuk menyeragamkan cara hakim memeriksa permohonan dispensasi, MA menerbitkan Perma 5/2019. Perma ini menegaskan asas kepentingan terbaik bagi anak dan mewajibkan hakim mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan di balik permohonan, serta meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak [11PeraturanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi KawinPerma 5/2019 · Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1489]. Permohonan dispensasi kini diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang lain.

Pencegahan dan pembatalan perkawinan

Hukum menyediakan dua pintu untuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat: menghentikannya sebelum terjadi (pencegahan), atau meniadakannya setelah terjadi (pembatalan).

Pencegahan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13). Yang berhak mencegah adalah keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu, dan pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 14), termasuk pasangan yang masih terikat perkawinan dengan salah satu calon (Pasal 15). Pejabat yang ditunjuk bahkan wajib mencegah jika ketentuan umur, larangan, atau monogami dilanggar (Pasal 16) [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1].

Pembatalan dapat dilakukan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22). Penjelasan pasal itu menyatakan kata "dapat" berarti bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana hukum agamanya tidak menentukan lain [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1]. Alasan pembatalan yang diatur khusus antara lain perkawinan di hadapan pegawai pencatat yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, tanpa dua saksi (Pasal 26), di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau karena salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27). Hak membatalkan karena ancaman atau salah sangka gugur jika dalam enam bulan setelah ancaman berhenti atau salah sangka disadari, mereka tetap hidup sebagai suami istri [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1].

Harta perkawinan dan perjanjian perkawinan

Ketika Rudi dan Maya menikah, Rudi sudah memiliki motor dan Maya memiliki tabungan. Selama menikah mereka membeli rumah, dan Maya menerima warisan sawah dari ayahnya. Harta mana yang menjadi milik bersama?

Jadi rumah yang dibeli selama perkawinan adalah harta bersama, sedangkan motor Rudi, tabungan Maya sebelum menikah, dan sawah warisan Maya adalah harta pribadi masing-masing. Untuk menjual rumah, Rudi memerlukan persetujuan Maya. Sistem ini berbeda tajam dengan KUH Perdata, yang menentukan bahwa sejak perkawinan terjadi harta bersama menyeluruh (persatuan bulat) antara suami dan istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin (Pasal 119) [4PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)KUH Perdata · Staatsblad 1847 Nomor 23, 12Buku teksHukum WarisSatrio, 1992 · Alumni, Bandung (cet. 2)].

Dalam perkawinan poligami, Pasal 65 UU Perkawinan menentukan bahwa istri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengannya, dan semua istri berhak sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1].

Perjanjian perkawinan setelah Putusan MK 69/PUU-XIII/2015

Pasangan dapat menyimpangi aturan harta bersama dengan perjanjian perkawinan (sering disebut perjanjian pranikah atau prenuptial agreement). Naskah asli Pasal 29 UU Perkawinan hanya membolehkan perjanjian dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan, berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan tidak dapat diubah selama perkawinan kecuali disepakati dan tidak merugikan pihak ketiga [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1]. KUH Perdata bahkan lebih ketat: perjanjian kawin harus dengan akta notaris sebelum pernikahan dan tidak boleh diubah dengan cara apa pun setelah perkawinan (Pasal 147 dan 149) [4PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)KUH Perdata · Staatsblad 1847 Nomor 23].

Pasca putusan itu, praktik kenotariatan membuat akta perjanjian perkawinan setelah kawin tanpa perlu penetapan pengadilan lebih dahulu, lalu mencatatkannya pada pegawai pencatat perkawinan [14Jurnal ilmiahImplikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan NotarisDwinopianti, 2017 · Lex Renaissance 2(1)]. Persoalan yang masih sering muncul adalah perlindungan kreditur: perjanjian pisah harta yang dibuat setelah utang timbul tidak boleh merugikan kreditur yang sudah ada, dan baru mengikat pihak ketiga setelah dicatatkan [14Jurnal ilmiahImplikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan NotarisDwinopianti, 2017 · Lex Renaissance 2(1), 13Putusan pengadilanPutusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UUPA dan UU Perkawinan (perjanjian perkawinan)Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 · Mahkamah Konstitusi, diucapkan 27 Oktober 2016].

Putusnya perkawinan

Pasal 38 UU Perkawinan menyebut tiga sebab putusnya perkawinan: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1]. Sebab ketiga mencakup misalnya putusan yang menyatakan perkawinan putus setelah salah satu pihak tidak hadir dalam waktu lama. Perceraian sendiri hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, dan harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun (Pasal 39) [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1].

Akibat perceraian diatur dalam Pasal 41: kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul bila bapak tidak mampu; pengadilan dapat mewajibkan bekas suami memberi biaya penghidupan atau kewajiban lain bagi bekas istri [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1]. Mengenai harta, Pasal 37 menentukan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dan Penjelasan Pasal 37 menyebut hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1]. Bagi yang tunduk pada KUH Perdata, Pasal 128 menentukan harta bersama dibagi dua antara suami dan istri tanpa mempersoalkan dari pihak mana barang itu berasal [4PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)KUH Perdata · Staatsblad 1847 Nomor 23].

Dua hal perlu kamu ingat dari akibat perceraian. Pertama, perceraian memutus hubungan suami istri, tetapi tidak memutus hubungan orang tua dan anak. Kewajiban memelihara anak tetap ada pada keduanya, dan perselisihan tentang penguasaan anak diputus pengadilan berdasarkan kepentingan anak, bukan berdasarkan siapa yang bersalah dalam perceraian. Kedua, pembagian harta bersama sering menjadi perkara tersendiri setelah perceraian. Pasangan dapat menyepakati pembagian di luar pengadilan, atau mengajukan gugatan pembagian harta bersama, yang untuk pasangan beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama [1PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU 1/1974 · Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, 5Buku teksHukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht)Prawirohamidjojo dan Pohan, 2008 · Airlangga University Press, Surabaya].

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1. 1
   Republik Indonesia (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Sahnya perkawinan, syarat, harta, putusnya perkawinan, anak, perwalian.
2. 2
   Republik Indonesia (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Batas umur kawin 19 tahun dan dispensasi, berlaku 15 Oktober 2019.
3. 3
   Republik Indonesia (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Tata cara perkawinan, alasan perceraian (Pasal 19), waktu tunggu (Pasal 39).
4. 4
   Republik Indonesia (Hindia Belanda) (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). Staatsblad 1847 Nomor 23.

   Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id

   Sumber utama seluruh bab; kutipan pasal mengikuti terjemahan yang lazim dipakai.
5. 5
   R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan (2008). Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht). Airlangga University Press, Surabaya.

   Buku teks

   Hukum orang, perkawinan, anak, perwalian, pendewasaan, dan pengampuan.
6. 6
   Mahkamah Konstitusi RI (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU Perkawinan (anak luar kawin). Mahkamah Konstitusi, diucapkan 17 Februari 2012.

   Putusan pengadilanmkri.id

   Hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis; pencatatan sebagai kewajiban administratif.
7. 7
   Republik Indonesia (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Pencatatan sipil dan Pasal 106 yang mencabut bagian nama dan bab domisili KUH Perdata.
8. 8
   MariNews Mahkamah Agung RI (2026). UU Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. MariNews, 6 Februari 2026.

   Artikel atau ulasanmarinews.mahkamahagung.go.id

   Latar, dukungan, dan kritik terhadap SEMA 2/2023.
9. 9
   Mahkamah Agung RI (2023). Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Mahkamah Agung, 17 Juli 2023.

   Data atau dokumen resmijdih.mahkamahagung.go.id

   Larangan mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama.
10. 10
    Mahkamah Konstitusi RI (2018). Ikhtisar Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan untuk wanita. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 13 Desember 2018.

    Putusan pengadilanmkri.id

    Pembedaan batas usia kawin pria dan wanita dinyatakan diskriminatif.
11. 11
    Mahkamah Agung RI (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1489.

    Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id

    Pedoman hakim mengadili dispensasi kawin.
12. 12
    J. Satrio (1992). Hukum Waris. Alumni, Bandung (cet. 2).

    Buku teks

    Asas, ahli waris, legitieme portie, dan wasiat.
13. 13
    Mahkamah Konstitusi RI (2016). Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UUPA dan UU Perkawinan (perjanjian perkawinan). Mahkamah Konstitusi, diucapkan 27 Oktober 2016.

    Putusan pengadilanmkri.id

    Perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan.
14. 14
    Eva Dwinopianti (2017). Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris. Lex Renaissance 2(1).

    Jurnal ilmiahdoi:10.20885/JLR.vol2.iss1.art2

    Praktik perjanjian perkawinan setelah kawin.