Tuntutan, pledoi, replik, dan duplik | Praktik Peradilan Pidana

Tuntutan dan pembelaan

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Setelah lima minggu pembuktian, majelis hakim menyatakan pemeriksaan Perkara Bima selesai. Jaksa Hendra Wijaya punya satu minggu untuk menulis surat tuntutan; advokat Dewi Lestari punya satu minggu setelahnya untuk menulis pledoi. Dua dokumen ini adalah tempat para pihak menyusun ulang semua fakta persidangan menjadi argumen, dan meminta hakim menjatuhkan, atau tidak menjatuhkan, pidana tertentu.

Banyak mahasiswa mengira tuntutan hanyalah angka tahun penjara. Sebenarnya bagian terpenting tuntutan adalah analisis: fakta mana yang terbukti, dari alat bukti apa, dan bagaimana fakta itu memenuhi setiap unsur. Hal yang sama berlaku untuk pledoi. Lilik Mulyadi menekankan bahwa tuntutan dan pembelaan yang baik bertumpu pada fakta persidangan, bukan pada isi BAP semata [1].

Bab ini memperlihatkan surat tuntutan, pledoi, replik, dan duplik Perkara Bima, yang semuanya kini harus memperhitungkan pedoman pemidanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [2].

Menutup pembuktian

KUHAP 2025 menambahkan satu tahap sebelum tuntutan. Setelah kesaksian dan bukti disampaikan kedua pihak, penuntut umum dan advokat diberi kesempatan menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan bagaimana bukti yang diajukan mendukung pendapat mereka (Pasal 231 ayat (1)). Ini mirip closing argument dalam sistem adversarial, dan sejalan dengan perpaduan hakim aktif dan para pihak berimbang dalam Pasal 4 [3].

Pasal 231 ayat (2) sampai ayat (5)KUHAP (UU 20/2025)[3]

(2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa setelah menguraikan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. (3) Setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, Terdakwa dan/atau Advokat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Advokatnya selalu mendapat giliran terakhir. (4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan salinannya kepada pihak yang berkepentingan. (5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) selesai dilaksanakan, Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

Sidang yang telah ditutup dapat dibuka kembali, karena jabatan hakim atau atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau advokat dengan alasan yang dapat diterima (Pasal 232 ayat (1)). Dalam praktik, ini dipakai misalnya bila ada bukti baru yang penting sebelum musyawarah. Ingat pula batas penahanan: Bima ditahan hakim sejak 6 Agustus 2026, sehingga dengan 30 hari ditambah perpanjangan 60 hari (Pasal 104), putusan harus dijatuhkan sebelum awal November 2026 agar Bima tidak keluar demi hukum.

Coba ingat dulu

Siapa yang selalu mendapat giliran terakhir dalam rangkaian tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik, dan apa dasarnya?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Terdakwa atau advokatnya selalu mendapat giliran terakhir (Pasal 231 ayat (3) KUHAP 2025). Karena itu, bila penuntut umum mengajukan replik, terdakwa berhak mengajukan duplik; bila penuntut umum masih menanggapi lagi, terdakwa juga berhak menjawab lagi. Ketentuan ini mewujudkan asas bahwa pihak yang dituntut harus punya kesempatan terakhir membela diri.

Anatomi surat tuntutan

Surat tuntutan (requisitoir) disusun dengan pola yang relatif baku di Kejaksaan. Struktur di bawah merangkum praktik itu dan kewajiban KUHAP untuk menguraikan hal yang memberatkan dan meringankan (Pasal 231 ayat (2)).

Struktur surat tuntutan

Bagian	Isi	Catatan praktik
Pendahuluan	Nomor register, identitas terdakwa, riwayat penahanan, dakwaan yang diajukan	Konsisten dengan surat dakwaan
Fakta persidangan	Ringkasan keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti, bukti elektronik, keterangan terdakwa	Ambil dari berita acara sidang, bukan BAP
Fakta hukum	Fakta yang terbukti dari persesuaian alat bukti	Sebut alat bukti pendukung setiap fakta
Analisis yuridis	Pembuktian unsur demi unsur sesuai bentuk dakwaan	Subsidaritas: mulai dari primair; alternatif: pilih langsung
Pertanggungjawaban	Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf	Alasan pembenar dan pemaaf dalam Buku Kesatu KUHP
Pertimbangan pemidanaan	Hal memberatkan dan meringankan; pedoman Pasal 51 sampai Pasal 54 KUHP	Tuliskan 11 aspek Pasal 54 ayat (1)
Amar tuntutan	Pernyataan terbukti, pidana, restitusi, barang bukti, biaya perkara	Mengikuti format amar SEMA 1/2026

Struktur ini merangkum praktik penuntutan; KUHAP hanya mewajibkan tuntutan tertulis yang menguraikan hal memberatkan dan meringankan.

Bagian pertimbangan pemidanaan berubah besar dengan KUHP nasional. Pasal 54 ayat (1) KUHP mewajibkan pemidanaan mempertimbangkan sebelas aspek: bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, perencanaan, cara melakukan, sikap dan tindakan sesudahnya, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban, pemaafan dari korban, dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 70 menyatakan pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam keadaan tertentu, misalnya terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana atau telah membayar ganti rugi kepada korban [2]. SEMA 1/2026 menegaskan bahwa sebelas aspek Pasal 54 ayat (1) wajib dipertimbangkan, tidak bersifat limitatif, dan diletakkan setelah pernyataan kesalahan terdakwa terbukti [4].

Restitusi juga masuk ke tuntutan. Korban berhak mengajukan restitusi melalui tuntutan (Pasal 144 huruf l KUHAP), penyidik dan penuntut umum wajib memberitahukan hak itu dan memfasilitasi penghitungannya, dan restitusi dapat dititipkan lebih dahulu di kepaniteraan PN (Pasal 179) [3]. Dalam Perkara Bima, keluarga Bima menitipkan Rp40.000.000 di kepaniteraan PN Malang pada September 2026.

Contoh surat tuntutan Perkara Bima

Dokumen 17: Surat tuntutan Perkara Bima (fiktif, bagian-bagian pokok)

KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG SURAT TUNTUTAN Nomor Reg. Perkara: PDM-118/M.5.10/Eoh.2/08/2026

Majelis Hakim yang kami muliakan, Penasihat Hukum Terdakwa yang kami hormati, dan Terdakwa,

I. PENDAHULUAN. Terdakwa Bima Prasetyo (identitas lengkap) diajukan ke persidangan dengan dakwaan kombinasi: Kesatu Pasal 391 ayat (1) jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP; dan Kedua Primair Pasal 488 jo. Pasal 486 jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 486 jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP.

II. FAKTA PERSIDANGAN (diringkas)

Saksi Rina Hapsari, dua auditor, dan staf gudang menerangkan bahwa UD Tani Arjuna tidak pernah mengirim barang dan tidak terdaftar.
Saksi pegawai bank dan rekening koran menunjukkan 23 transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp148.500.000.
Saksi Hendra Gunawan menerangkan satu-satunya kasbon yang ia setujui adalah Rp10.000.000 pada November 2025, sudah lunas, dan ia tidak lagi menjabat sejak 1 Januari 2026.
Ahli digital forensik menerangkan bahwa metadata tujuh berkas faktur menunjukkan pembuat "bima.p" dari komputer kerja Terdakwa; Ahli forensik dokumen dan hasil penelitian ulang menyatakan cap pada faktur identik dengan stempel yang ditemukan di laci meja Terdakwa.
Terdakwa mengakui transfer, mengakui menggunakan uang untuk uang muka mobil dan cicilan pinjaman daring, tetapi menyangkal membuat faktur.

III. FAKTA HUKUM. Dari persesuaian keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti, dan bukti elektronik, terbukti bahwa Terdakwa membuat tujuh faktur palsu dan memindahkan dana perusahaan ke rekeningnya tanpa hak.

IV. ANALISIS YURIDIS Dakwaan Kesatu. (a) Unsur "setiap orang" terpenuhi oleh Terdakwa yang identitasnya sesuai dan mampu bertanggung jawab. (b) Unsur "membuat secara tidak benar atau memalsu surat" terpenuhi karena faktur dibuat atas nama pemasok yang tidak ada. (c) Faktur adalah surat yang diperuntukkan sebagai bukti perikatan jual beli dan pembayaran, sesuai keterangan ahli hukum pidana dan Pasal 148 KUHP. (d) Maksud menggunakannya seolah-olah benar terbukti dari dimasukkannya faktur ke arsip pembayaran. (e) Penggunaannya menimbulkan kerugian. (f) Pembuatan tujuh faktur dalam rangkaian yang berhubungan memenuhi Pasal 126 ayat (1). Dakwaan Kedua Primair. Unsur "secara melawan hukum memiliki", "barang milik orang lain" (uang giral, Pasal 147 KUHP), "ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana", dan "karena ada hubungan kerja" terpenuhi berdasarkan surat keputusan direksi yang menyerahkan token internet banking kepada Terdakwa. Dalil kasbon tidak didukung bukti tertulis apa pun dan dibantah saksi Hendra Gunawan. Karena Primair terbukti, Subsidair tidak perlu dibuktikan.

V. PERTIMBANGAN PEMIDANAAN (Pasal 54 ayat (1) KUHP) Memberatkan: perbuatan dilakukan dengan perencanaan dan menyalahgunakan kepercayaan; Terdakwa berupaya menghapus 214 berkas data setelah perkara dilaporkan; kerugian korban relatif besar bagi usaha kecil menengah. Meringankan: Terdakwa belum pernah dipidana; Terdakwa menitipkan Rp40.000.000 sebagai restitusi; Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan seorang anak. Mengenai Pasal 70 KUHP, Penuntut Umum berpendapat pidana penjara tetap perlu karena ganti rugi belum penuh dan Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya.

VI. TUNTUTAN. Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

Menyatakan Terdakwa Bima Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Kesatu, dan "penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Kedua Primair.
Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
Menghukum Terdakwa membayar restitusi kepada PT Kopi Senja Nusantara sebesar Rp148.500.000, diperhitungkan dengan Rp40.000.000 yang telah dititipkan di kepaniteraan, sehingga sisanya Rp108.500.000; bila tidak dibayar dalam 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sita jaminan dilelang, dan bila tidak mencukupi diganti pidana penjara 6 bulan.
Menetapkan barang bukti: tujuh faktur tetap terlampir dalam berkas; satu stempel karet dirampas untuk dimusnahkan; satu laptop kerja dikembalikan kepada PT Kopi Senja Nusantara; satu ponsel dikembalikan kepada Terdakwa.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.

Malang, 13 Oktober 2026. Penuntut Umum (tanda tangan) HENDRA WIJAYA, S.H., M.H.

Perhatikan butir 3. Pidana penjara pengganti atas restitusi yang tidak dibayar tidak boleh melebihi pidana pokoknya (Pasal 181 ayat (7) KUHAP), dan pelaksanaannya diperhitungkan dengan restitusi yang telah dibayar secara proporsional (Pasal 181 ayat (9)) [3].

Pledoi

Pledoi (nota pembelaan) dapat diajukan advokat, terdakwa pribadi, atau keduanya. Strukturnya mencerminkan tuntutan, tetapi dari sudut pandang sebaliknya: fakta mana yang tidak terbukti atau ditafsirkan keliru, unsur mana yang tidak terpenuhi, dan bila terbukti, mengapa pidana harus ringan atau tidak berupa penjara. Yahya Harahap mengingatkan bahwa pembelaan yang efektif tidak menyerang semua hal, tetapi memusatkan pada unsur yang paling lemah pembuktiannya [5].

Tiga arah permohonan dalam pledoi

Bebas atau lepas

Bebas: perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 244 ayat (2))
Lepas: perbuatan terbukti tetapi ada dasar peniadaan pidana (Pasal 244 ayat (3))
Mintakan pemulihan harkat dan martabat, rehabilitasi, dan pengembalian barang bukti

Terbukti, tetapi ringan

Minta lapisan dakwaan yang lebih ringan dinyatakan terbukti
Pakai Pasal 54 dan Pasal 70 KUHP untuk pidana non-penjara
Pemaafan hakim bila perbuatan ringan (Pasal 54 ayat (2) KUHP, Pasal 246 KUHAP)

Dokumen 18: Nota pembelaan Perkara Bima (fiktif, bagian pokok)

NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) "Antara Kepercayaan dan Kesalahan"

Majelis Hakim yang kami muliakan,

I. Pendahuluan. Terdakwa tidak menyangkal telah menerima transfer dari rekening perusahaan, dan sejak awal menitipkan sebagian uang untuk dikembalikan. Yang kami persoalkan adalah apakah seluruh perbuatan itu tepat dikualifikasikan sebagaimana dituntut.

II. Dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ahli digital forensik mengakui di bawah sumpah bahwa akun "bima.p" dapat diakses dari komputer bersama di ruang keuangan dan bahwa kata sandinya disimpan di catatan tempel di meja, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 24 September 2026.
Stempel ditemukan di laci yang tidak terkunci, yang dapat diakses setidaknya tiga orang.
Tidak ada saksi yang melihat Terdakwa membuat atau menandatangani faktur. Keterangan ahli tentang kepemilikan akun dan stempel tidak serta-merta membuktikan siapa yang membuat faktur. Pembuktian harus didasarkan minimal dua alat bukti yang saling bersesuaian tentang perbuatan Terdakwa sendiri, bukan tentang benda di sekitarnya.

III. Dakwaan Kedua: yang terbukti paling jauh adalah Subsidair. Unsur "karena ada hubungan kerja" dalam Pasal 488 KUHP menuntut penguasaan berdasarkan hubungan kerja. Terdakwa memang memegang token, tetapi sejak Januari 2026 tidak ada direktur yang memverifikasi pembayaran karena jabatan direktur kosong sampai Rina Hapsari diangkat pada 1 Maret 2026. Dalam kekosongan itu Terdakwa memahami janji "perusahaan akan membantu" sebagai izin kasbon. Kesalahpahaman ini tidak menghapus kesalahan, tetapi menunjukkan bahwa unsur pemberat tidak terbukti secara meyakinkan.

IV. Pemidanaan. Bila Majelis berpendapat lain, mohon dipertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 70 KUHP: Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah menitipkan Rp40.000.000, dan keluarganya bergantung pada Terdakwa. Pidana penjara yang panjang akan menyulitkan Terdakwa membayar sisa kerugian korban.

V. Permohonan.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
Menyatakan dakwaan Kedua Primair tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa darinya.
Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Subsidair (Pasal 486 KUHP).
Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya, atau pidana pengawasan dengan syarat khusus mengganti kerugian korban (Pasal 75 dan Pasal 76 KUHP).

Malang, 20 Oktober 2026. Tim Advokat Terdakwa (tanda tangan)

Pembelaan pribadi Terdakwa (dibacakan sendiri): "Saya menyesal telah memakai uang perusahaan. Saya ingin bekerja dan mengembalikan seluruhnya..."

Perhatikan permohonan angka 4. Pidana pengawasan hanya tersedia bagi tindak pidana yang diancam penjara paling lama 5 tahun (Pasal 75 KUHP) dan dijatuhkan paling lama sama dengan ancaman penjara tetapi tidak lebih dari 3 tahun (Pasal 76 ayat (1)). Strategi advokat karena itu bergantung pada keberhasilan menggugurkan dakwaan Kesatu yang diancam 6 tahun. Inilah contoh bagaimana pledoi yang baik menghubungkan argumen pembuktian dengan konsekuensi pemidanaan [2].

Coba ingat dulu

Mengapa permohonan pidana pengawasan dalam pledoi Bima hanya masuk akal bila dakwaan Kesatu dinyatakan tidak terbukti?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Karena Pasal 75 KUHP hanya membolehkan pidana pengawasan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Dakwaan Kesatu (Pasal 391 ayat (1)) diancam 6 tahun. Bila hanya dakwaan Kedua Subsidair (Pasal 486, ancaman 4 tahun) yang terbukti, syarat Pasal 75 terpenuhi, dan lamanya dibatasi Pasal 76 ayat (1) paling lama 3 tahun dengan syarat umum dan dapat ditambah syarat khusus mengganti kerugian.

Menulis untuk didengar

Tuntutan dan pledoi dibacakan di ruang sidang, sering di hadapan keluarga terdakwa, korban, dan wartawan, lalu dibaca ulang oleh hakim di ruang musyawarah. Karena itu keduanya harus enak didengar sekaligus tepat secara hukum. Beberapa kebiasaan praktisi yang baik:

Satu paragraf, satu gagasan. Hakim harus bisa menandai bagian mana yang menjawab unsur mana.
Kutip berita acara sidang dengan tanggal. "Ahli menerangkan pada sidang 24 September 2026" jauh lebih kuat daripada "sebagaimana kita dengar bersama".
Pisahkan fakta dari penilaian. Fakta disertai sumber alat buktinya; penilaian diberi tanda jelas, misalnya "menurut kami".
Hormati lawan. Kode Etik Advokat melarang kata-kata yang tidak sopan terhadap teman sejawat, dan sikap serupa diharapkan dari penuntut umum. Serangan pribadi melemahkan argumen.
Sesuaikan permohonan dengan amar yang mungkin. Permohonan yang tidak dikenal hukum acara, misalnya "membebaskan terdakwa tetapi menghukumnya membayar ganti rugi", membingungkan hakim.

Penuntut umum juga perlu menghitung angka dengan cermat. Dalam Perkara Bima, restitusi yang dituntut sama dengan kerugian yang dibuktikan (Rp148.500.000) dan diperhitungkan dengan titipan Rp40.000.000. Restitusi dikembalikan kepada pelaku bila terdakwa diputus bebas atau lepas (Pasal 180 KUHAP), sehingga titipan bukan pengakuan bersalah dan advokat dapat menyarankannya tanpa merugikan pembelaan pokok [3]. Bagi advokat, titipan ini juga menjadi bukti konkret "sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana" dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f KUHP, yang dapat dikutip dalam pledoi [2].

Replik dan duplik

Replik adalah jawaban penuntut umum atas pledoi; duplik adalah jawaban terdakwa atau advokat atas replik. Keduanya tertulis dan diserahkan paling lambat 1 hari setelah dibacakan, dan dalam persidangan elektronik dikirim dalam PDF sebelum dibacakan (Pasal 231 ayat (4) KUHAP; Pasal 3 Perma 4/2020) [3, 6]. Replik dan duplik bukan pengulangan tuntutan dan pledoi. Yang baik hanya menjawab argumen baru lawan dan meluruskan fakta yang dikutip keliru.

Dokumen 19: Pokok replik dan duplik Perkara Bima (fiktif)

Replik Penuntut Umum (22 Oktober 2026)

Penasihat hukum mengutip keterangan ahli digital forensik secara tidak lengkap. Berita acara sidang 24 September 2026 juga mencatat bahwa ketujuh berkas faktur dibuat di luar jam kerja (antara pukul 19.00 dan 22.00 WIB), saat ruang keuangan hanya diakses Terdakwa menurut log kartu akses gedung.
Kekosongan jabatan direktur pada Januari sampai Februari 2026 justru memperlihatkan bahwa Terdakwa menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepadanya karena hubungan kerja, sehingga unsur Pasal 488 KUHP makin nyata.
Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Duplik Penasihat Hukum (26 Oktober 2026)

Log kartu akses gedung tidak pernah diajukan sebagai alat bukti dan tidak diperiksa autentikasinya di persidangan. Fakta yang tidak diperiksa di sidang tidak dapat dijadikan dasar putusan (Pasal 232 ayat (3) dan Pasal 235 ayat (3) KUHAP).
Penasihat Hukum tetap pada pledoi.

Poin pertama duplik itu adalah pelajaran penting bagi penuntut umum: replik tidak boleh memasukkan fakta yang tidak diajukan di persidangan. Bila penuntut umum merasa bukti itu penting, jalurnya adalah meminta sidang dibuka kembali (Pasal 232 ayat (1)), sehingga bukti dapat diperiksa dan dibantah. Penuntut umum dalam Perkara Bima tidak melakukannya, sehingga hakim hanya akan menilai log kartu akses itu sebagai argumen tanpa dasar bukti.

Studi kasusPN Jakarta Selatan 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, 15 Februari 2023

Tuntutan, pembelaan, dan putusan dalam perkara Richard Eliezer[7, 8]

Fakta
Terdakwa, anggota Polri, menembak rekannya atas perintah atasannya dalam rangkaian pembunuhan berencana. Ia kemudian membuka kejadian sebenarnya dan mendapat rekomendasi sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dari LPSK. Penuntut umum menuntut 12 tahun penjara berdasarkan dakwaan primair Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama. Penasihat hukum dalam pledoi meminta terdakwa dilepaskan karena ada alasan penghapus pidana. Penuntut umum mengajukan replik dan penasihat hukum mengajukan duplik.
Masalah hukum
Seberapa jauh hakim terikat pada tuntutan penuntut umum, dan bagaimana kerja sama terdakwa dengan penegak hukum memengaruhi pidana?
Putusan dan alasannya
Majelis menyatakan terdakwa terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana, tetapi menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan menetapkannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator). Permohonan lepas dalam pledoi ditolak.
Pelajaran
Hakim tidak terikat pada tuntutan; pidana ditentukan berdasarkan fakta dan pertimbangan pemidanaan. KUHAP 2025 kini menyediakan lembaga saksi mahkota dengan perjanjian tertulis dan imbalan yang terbatas (Pasal 74), sehingga keringanan bagi pelaku yang bekerja sama lebih dapat diprediksi sejak tahap penuntutan.

Keliru

Hakim memutus berdasarkan dakwaan dan apa yang terbukti di sidang (Pasal 232 ayat (3) KUHAP), bukan berdasarkan tuntutan. Tuntutan adalah pendapat penuntut umum, dan dalam perkara Richard Eliezer pidana yang dijatuhkan jauh di bawah tuntutan.

Keliru

Pasal 231 ayat (3) menyatakan pembelaan "dapat" dijawab oleh penuntut umum. Bila penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya secara lisan, terdakwa tetap diberi kesempatan terakhir, lalu pemeriksaan ditutup.

Keliru

Pasal 231 ayat (3) menyebut terdakwa dan/atau advokat. Terdakwa berhak membacakan pembelaan pribadinya, dan dalam praktik keduanya sering diajukan bersama.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 7

Penuntut umum membacakan tuntutan pada 13 Oktober. Kapan paling lambat naskah tertulisnya diserahkan kepada hakim ketua dan salinannya kepada pihak?

Soal 2 dari 7

Dalam dakwaan subsidaritas, penuntut umum menilai dakwaan primair terbukti. Apa yang harus ia lakukan terhadap dakwaan subsidair dalam tuntutan?

Soal 3 dari 7

Dalam replik, penuntut umum mengutip log kartu akses gedung yang tidak pernah diajukan di persidangan. Apa tanggapan advokat yang paling tepat dalam duplik?

Soal 4 dari 7

Seorang terdakwa penggelapan (Pasal 486 KUHP, ancaman 4 tahun) baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah mengembalikan seluruh kerugian. Ketentuan KUHP mana yang paling relevan untuk pledoi yang meminta pidana non-penjara?

Soal 5 dari 7

Korban penipuan ingin kerugiannya dipulihkan melalui proses pidana. Menurut KUHAP 2025, bagaimana caranya?

Soal 6 dari 7

Dalam Perkara Bima, berapa maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan bila kedua dakwaan (Kesatu, 6 tahun; Kedua Primair, 5 tahun) terbukti?

Soal 7 dari 7

Mengapa SEMA 1/2026 penting bagi penyusun surat tuntutan, walaupun SEMA ditujukan kepada hakim?

Terjawab 0 dari 7. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Setelah pembuktian, penuntut umum dan advokat menyampaikan keterangan lisan penutup (Pasal 231 ayat (1)), lalu tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik, dengan terdakwa atau advokat selalu terakhir (Pasal 231 ayat (3)).
Tuntutan dan jawaban atas pembelaan dibuat tertulis dan diserahkan paling lambat 1 hari setelah dibacakan (Pasal 231 ayat (4)); sidang dapat dibuka kembali dengan alasan yang dapat diterima (Pasal 232 ayat (1)).
Surat tuntutan memuat fakta persidangan, fakta hukum, analisis unsur sesuai bentuk dakwaan, pertimbangan pemidanaan, dan amar; hal memberatkan dan meringankan wajib diuraikan.
Pertimbangan pemidanaan wajib memuat sebelas aspek Pasal 54 ayat (1) KUHP; Pasal 70 KUHP mengarahkan agar pidana penjara sedapat mungkin dihindari dalam keadaan tertentu.
Restitusi dapat diajukan melalui tuntutan dan dititipkan lebih dahulu di kepaniteraan; restitusi yang tidak dibayar diganti lelang sita jaminan dan pidana pengganti yang tidak melebihi pidana pokok (Pasal 179, Pasal 181).
Pledoi dapat meminta bebas, lepas, lapisan dakwaan yang lebih ringan, atau pidana non-penjara; pidana pengawasan hanya untuk ancaman paling lama 5 tahun (Pasal 75 KUHP).
Replik dan duplik menjawab argumen baru, bukan mengulang; fakta yang tidak diperiksa di sidang tidak boleh dijadikan dasar putusan.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 7: Tuntutan, pledoi, replik, dan duplik

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Lilik Mulyadi (2007). Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan. Citra Aditya Bakti, Bandung (cetakan ketiga).
Buku teks
Teori dan praktik surat dakwaan, eksepsi, dan putusan.
2
Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHP nasional: pasal pemalsuan surat, penggelapan, penyertaan, perbarengan, dan pedoman pemidanaan.
3
Republik Indonesia (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188, TLN Nomor 7149.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHAP baru, berlaku 2 Januari 2026; dasar seluruh prosedur dan dokumen dalam mata kuliah ini.
4
Mahkamah Agung RI (2026). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Mahkamah Agung RI, 2 Januari 2026.
Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id
Pedoman peralihan, keadilan restoratif, pengakuan bersalah, format amar, dan pertimbangan pemidanaan.
5
M. Yahya Harahap (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika, Jakarta (edisi kedua).
Buku teks
Rujukan klasik tentang dakwaan, persidangan, pembelaan, dan upaya hukum.
6
Mahkamah Agung RI (2020). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1128.
Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id
Tata cara teknis persidangan pidana elektronik dan pengiriman dokumen PDF.
7
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2023). Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel (Richard Eliezer Pudihang Lumiu). Direktori Putusan MA, 15 Februari 2023.
Putusan pengadilanputusan3.mahkamahagung.go.id
Tuntutan 12 tahun, putusan 1 tahun 6 bulan, dan status justice collaborator.
8
Yasdin, Yedi Kusnadi, La Ode Ismail (2026). Tinjauan Yuridis Penerapan Judex Factie dalam Perkara Bharada Richard Eliezer (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jak.Sel). Juridisch Research: Jurnal Ilmu Hukum.
Jurnal ilmiahjurnal.unusultra.ac.id
Disparitas tuntutan dan putusan serta pertimbangan justice collaborator.