Surat dakwaan | Praktik Peradilan Pidana

Surat dakwaan

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Setelah tahap II pada 30 Juli 2026, jaksa Hendra Wijaya duduk dengan berkas Perkara Bima dan selembar kertas kosong. Dalam 7 hari ia harus menulis dokumen yang akan menentukan seluruh jalannya persidangan: surat dakwaan. Hakim hanya boleh memutus berdasarkan apa yang didakwakan. Bila perbuatan tidak diuraikan, hakim tidak boleh memidananya, sekuat apa pun buktinya. Bila uraiannya kabur, advokat akan mengajukan eksepsi.

Yahya Harahap menyebut surat dakwaan sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan [1]. Lilik Mulyadi menambahkan bahwa dakwaan sekaligus menjadi dasar pembelaan, karena terdakwa hanya perlu membela diri terhadap apa yang didakwakan [2]. KUHAP 2025 menegaskan kedudukan ini: musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di sidang (Pasal 232 ayat (3)) [3].

Bab ini melatihmu menyusun dakwaan dari nol berdasarkan pasal KUHP nasional, termasuk contoh lengkap dakwaan kombinasi untuk Perkara Bima.

Syarat formil dan materiil

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memindahkan syarat dakwaan dari Pasal 143 KUHAP lama ke Pasal 75. Rumusannya hampir sama, dengan satu tambahan penting tentang perbaikan dakwaan.

Pasal 75 ayat (2) sampai ayat (5)KUHAP (UU 20/2025)[3]

(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi: a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka; b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan; c. pasal Undang-Undang yang dilanggar; dan d. tanda tangan Penuntut Umum. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum. (4) Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim memberikan kesempatan 1 (satu) kali kepada Penuntut Umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. (5) Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Advokatnya, Hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.

Doktrin membagi isi itu menjadi syarat formil (huruf a dan d, ditambah pasal yang dilanggar dalam huruf c) dan syarat materiil (huruf b). Hanya pelanggaran syarat materiil yang secara tegas membuat dakwaan batal demi hukum; kekurangan syarat formil, menurut pandangan umum dalam praktik, membuat dakwaan dapat dibatalkan, tergantung apakah kekurangan itu menimbulkan keraguan tentang siapa yang didakwa [1, 2].

Apa arti cermat, jelas, dan lengkap? Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yang masih menjadi rujukan internal Kejaksaan, menjelaskannya secara praktis [4, 5]:

Makna syarat materiil surat dakwaan

Syarat	Artinya	Contoh kesalahan
Cermat	Teliti terhadap dasar hukum, identitas, kewenangan, dan kedaluwarsa; tidak ada kekeliruan yang mengakibatkan batal	Menulis Pasal 372 KUHP lama untuk perbuatan yang terjadi Februari 2026
Jelas	Unsur tindak pidana dirumuskan dan dipadukan dengan uraian perbuatan materiil sehingga terdakwa tahu persis apa yang didakwakan	Menulis "terdakwa telah memalsukan dokumen" tanpa menjelaskan dokumen apa, bagaimana, dan untuk apa
Lengkap	Setiap unsur yang dirumuskan undang-undang diuraikan, tidak ada yang tertinggal	Tidak menguraikan unsur "karena ada hubungan kerja" dalam dakwaan Pasal 488 KUHP
Waktu dan tempat	Tempus menentukan hukum yang berlaku dan kedaluwarsa; locus menentukan kompetensi relatif	Tidak menyebut tempat sehingga tidak jelas PN mana yang berwenang (Pasal 165)

Diolah dari SE-004/J.A/11/1993 dan Pasal 75 ayat (2) UU 20/2025.

Tenggatnya juga ketat. Penuntut umum membuat dakwaan paling lama 7 hari setelah berpendapat perkara dapat dituntut (Pasal 70) dan melimpahkan perkara paling lama 14 hari (Pasal 75 ayat (1)). Salinan surat pelimpahan dan dakwaan disampaikan kepada penyidik, tersangka, dan advokat bersamaan dengan pelimpahan (Pasal 75 ayat (6)). Dakwaan dapat disempurnakan satu kali, paling lambat 7 hari sebelum sidang dimulai, dengan salinan kepada penyidik, terdakwa, dan advokat (Pasal 76) [3].

Coba ingat dulu

Apa akibat surat dakwaan yang tidak menyebut tempat tindak pidana dilakukan, dan bagaimana KUHAP 2025 menanganinya?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Penyebutan waktu dan tempat adalah bagian dari syarat materiil dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, sehingga kelalaiannya membuat dakwaan batal demi hukum (ayat (3)). KUHAP 2025 memberi hakim kewajiban memberi penuntut umum satu kali kesempatan memperbaiki dan mengajukan kembali dakwaan (ayat (4)); bila dakwaan perbaikan masih dieksepsi, keberatan diputus bersama pokok perkara (ayat (5)).

Lima bentuk dakwaan

KUHAP tidak mengatur bentuk dakwaan. Bentuk-bentuk itu lahir dari praktik dan dibakukan dalam SE-004/J.A/11/1993: tunggal, alternatif, subsidaritas, kumulatif, dan kombinasi [4, 5]. Memilih bentuk sebenarnya adalah menerapkan ajaran perbarengan dari Hukum Pidana. Satu perbuatan yang memenuhi beberapa ketentuan (Pasal 125 KUHP) cocok dengan bentuk alternatif atau subsidaritas; beberapa perbuatan yang berdiri sendiri (Pasal 127 dan Pasal 128 KUHP) menuntut bentuk kumulatif; perbuatan berlanjut (Pasal 126 KUHP) cukup didakwakan sebagai satu tindak pidana dengan uraian rangkaian perbuatannya [6].

Perbandingan lima bentuk surat dakwaan

Bentuk	Kapan dipakai	Kata sambung	Cara hakim membuktikan	Contoh dengan KUHP nasional
Tunggal	Satu perbuatan, penuntut umum yakin satu kualifikasi	Tidak ada	Satu dakwaan; tidak terbukti berarti bebas	Pencurian (Pasal 476)
Alternatif	Satu perbuatan, ragu kualifikasi mana yang tepat; kualifikasi saling mengecualikan	atau	Langsung memilih dakwaan yang paling sesuai fakta; satu terbukti, yang lain tidak perlu dipertimbangkan	Penipuan (Pasal 492) atau penggelapan (Pasal 486)
Subsidaritas	Satu perbuatan, lapisan dari ancaman terberat ke teringan	Primair, Subsidair, Lebih Subsidair	Berurutan dari primair; bila primair terbukti, lapisan bawah tidak dipertimbangkan	Primair Pasal 488, Subsidair Pasal 486
Kumulatif	Beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri	dan; Kesatu, Kedua	Semua dakwaan dibuktikan satu per satu	Kesatu Pasal 391 ayat (1) dan Kedua Pasal 488
Kombinasi	Gabungan kumulatif dengan alternatif atau subsidaritas	Kesatu Primair ... dan Kedua ...	Tiap kelompok dibuktikan menurut bentuknya	Dakwaan Perkara Bima (lihat contoh lengkap)

Contoh pasal adalah pasal KUHP nasional (UU 1/2023).

Alternatif dan subsidaritas: dua bentuk yang paling sering tertukar

Alternatif

Lapisan setara dan saling mengecualikan
Hakim bebas memilih lapisan mana yang diperiksa lebih dulu
Dipakai saat ragu kualifikasi, misalnya penipuan atau penggelapan
Putusan cukup menyatakan satu lapisan terbukti

Subsidaritas

Lapisan bertingkat dari ancaman terberat
Hakim wajib mulai dari primair
Dipakai saat ragu tingkat beratnya, misalnya penggelapan dalam hubungan kerja atau penggelapan biasa
Lapisan atas yang tidak terbukti harus dinyatakan dan terdakwa dibebaskan darinya

Selain bentuk, KUHAP mengatur penggabungan. Penuntut umum dapat menggabungkan beberapa perkara dalam satu dakwaan bila tindak pidana dilakukan orang yang sama, bersangkut paut, atau berhubungan dan penggabungan diperlukan untuk pemeriksaan (Pasal 72 ayat (1)). Dua terdakwa atau lebih dapat dituntut dalam satu dakwaan bila melakukan tindak pidana penyertaan (Pasal 72 ayat (3)) [3]. Bila ada penyertaan, pasal penyertaan dicantumkan dengan kata juncto (disingkat jo.), misalnya "Pasal 476 jo. Pasal 20 huruf c KUHP" untuk turut serta melakukan pencurian.

Studi kasusMA 1466 K/Pid/2024, 22 Oktober 2024

Dakwaan alternatif dalam perkara Ronald Tannur[7, 8]

Fakta
Penuntut umum mendakwa secara alternatif: pembunuhan (Pasal 338 KUHP lama), penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3)), kealpaan yang mengakibatkan mati (Pasal 359), dan penganiayaan (Pasal 351 ayat (1)). PN Surabaya memutus bebas dari seluruh dakwaan.
Masalah hukum
Bagaimana hakim kasasi memperlakukan dakwaan alternatif ketika menilai putusan bebas yang salah menerapkan hukum?
Putusan dan alasannya
MA mengadili sendiri dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua, penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagai yang terbukti, lalu menjatuhkan pidana penjara 5 tahun. Lapisan lain tidak perlu dibuktikan.
Pelajaran
Bentuk alternatif memberi ruang bagi hakim memilih kualifikasi yang paling sesuai fakta. Seandainya penuntut umum hanya mendakwa pembunuhan secara tunggal, putusan yang menyatakan pembunuhan tidak terbukti akan berujung bebas. Pilihan bentuk dakwaan adalah strategi pembuktian.

Menyusun uraian perbuatan

Uraian dakwaan bukan cerita bebas. Ia disusun dengan pola tetap: identitas pelaku, waktu dan tempat, kemudian rumusan unsur yang dipadukan dengan fakta perbuatan, ditutup dengan kalimat "perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ...". Harun M. Husein menyebut teknik ini sebagai memadukan unsur yuridis dengan fakta perbuatan sehingga setiap unsur "terisi" fakta [5].

Langkah menyusun surat dakwaan

Langkah 1 dari 7Pasal 59 ayat (6), Pasal 61

Tentukan fakta dari berkas

Kumpulkan fakta yang didukung alat bukti dalam BAP; fakta yang tidak ada dalam berkas tidak boleh masuk dakwaan.

Klausul "atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan ..." dan "atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri ..." lazim dipakai untuk mengantisipasi selisih kecil antara dakwaan dan fakta persidangan. Klausul ini bukan izin untuk tidak cermat: tanggal pokok dan tempat pokok tetap harus disebut.

Latihan pemanasan: dakwaan alternatif sederhana (fiktif)

Perkara Andi (motor sewaan). Andi menyewa motor dari rental milik Pak Joko di Yogyakarta pada 3 Maret 2026 dengan KTP asli, lalu pada 10 Maret 2026 menjual motor itu kepada orang lain. Penyidik belum yakin apakah sejak awal Andi berniat menipu (memakai rangkaian kebohongan untuk mendapatkan motor) atau baru berniat memiliki setelah motor ada padanya.

Penuntut umum memilih bentuk alternatif:

PERTAMA: Bahwa Terdakwa Andi ... pada 3 Maret 2026 ... dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kata bohong, yaitu mengaku akan memakai motor untuk mengantar orang tuanya berobat dan akan mengembalikannya dalam tiga hari, menggerakkan saksi Joko supaya menyerahkan satu unit sepeda motor ... sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 KUHP.

ATAU

KEDUA: Bahwa Terdakwa Andi ... pada 10 Maret 2026 ... secara melawan hukum memiliki satu unit sepeda motor yang seluruhnya milik saksi Joko, yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena tindak pidana melainkan karena perjanjian sewa, dengan cara menjualnya kepada saksi Rudi seharga Rp6.000.000 ... sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 486 KUHP.

Mengapa alternatif dan bukan subsidaritas? Karena kedua kualifikasi saling mengecualikan: barang yang diperoleh karena penipuan tidak berada dalam kekuasaan pelaku "bukan karena tindak pidana", sehingga tidak bisa sekaligus penggelapan.

Contoh lengkap: surat dakwaan Perkara Bima

Perkara Bima memuat dua kelompok perbuatan. Kelompok pertama adalah pembuatan tujuh faktur palsu, yang merupakan tindak pidana berdiri sendiri. Kelompok kedua adalah 23 transfer dana perusahaan ke rekening pribadi. Untuk kelompok kedua, penuntut umum yakin perbuatannya penggelapan, tetapi ragu apakah unsur "hubungan kerja" akan terbukti karena Bima mendalilkan sebagian transfer adalah kasbon. Maka disusun dakwaan kombinasi: kumulatif antara Kesatu dan Kedua, dengan Kedua disusun subsidaritas. Karena faktur dibuat berulang dan transfer dilakukan berulang dalam rangkaian yang berhubungan, masing-masing dijuncto-kan dengan Pasal 126 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Unsur-unsurnya diambil dari bunyi pasal. Pasal 391 ayat (1) KUHP mengancam setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Pasal 486 mengancam setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dan Pasal 488 memperberatnya bila penguasaan itu karena hubungan kerja [6]. Pasal 147 KUHP mendefinisikan barang termasuk uang giral, sehingga dana di rekening bank memenuhi unsur "barang".

Dokumen 10: Surat dakwaan Perkara Bima (fiktif, lengkap)

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

"UNTUK KEADILAN"

SURAT DAKWAAN Nomor Reg. Perkara: PDM-118/M.5.10/Eoh.2/08/2026

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama lengkap: Bima Prasetyo
Tempat lahir: Blitar
Umur/tanggal lahir: 29 tahun / 2 Februari 1997
Jenis kelamin: Laki-laki
Kebangsaan: Indonesia
Tempat tinggal: Jalan Kalpataru Nomor 7, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
Agama: Islam
Pekerjaan: Karyawan swasta (staf administrasi keuangan)

B. PENAHANAN

Penyidik, rumah tahanan negara, 17 Juni 2026 sampai 6 Juli 2026.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum, 7 Juli 2026 sampai 29 Juli 2026.
Penuntut Umum, rumah tahanan negara, sejak 30 Juli 2026 sampai 18 Agustus 2026.

C. DAKWAAN

KESATU: Bahwa Terdakwa Bima Prasetyo, pada waktu-waktu antara tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 April 2026, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan April 2026, bertempat di kantor PT Kopi Senja Nusantara, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 18, Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa bekerja sebagai staf administrasi keuangan PT Kopi Senja Nusantara berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak 1 Maret 2023, dengan tugas antara lain memproses pembayaran kepada pemasok atas dasar faktur yang telah diverifikasi.
Pada tanggal 5 Januari 2026, Terdakwa membuat dengan komputer kerjanya sebuah dokumen berjudul "Faktur Penjualan" atas nama UD Tani Arjuna, Nomor 001/TA/I/2026, berisi tagihan pembelian 300 kilogram biji kopi arabika senilai Rp21.000.000, padahal UD Tani Arjuna tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi pembelian tersebut.
Terdakwa mencetak faktur tersebut, membubuhkan cap bertuliskan "UD TANI ARJUNA, LOWOKWARU, MALANG" dari stempel karet yang dipesan Terdakwa sendiri, dan membubuhkan tanda tangan atas nama "Suyono" seolah-olah pemilik UD Tani Arjuna.
Dengan cara yang sama, Terdakwa membuat enam faktur lainnya, masing-masing Nomor 002 sampai 007/TA/2026, dengan tanggal 19 Januari, 9 Februari, 2 Maret, 23 Maret, 13 April, dan 27 April 2026, sehingga seluruhnya berjumlah tujuh faktur dengan nilai total Rp148.500.000, sebagaimana rinciannya dalam lampiran surat dakwaan ini.
Terdakwa memasukkan ketujuh faktur ke arsip pembayaran pemasok dan mencatatnya dalam sistem akuntansi perusahaan sebagai utang usaha yang telah dibayar, dengan maksud agar faktur dipakai sebagai bukti sah pengeluaran dana seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
Ketujuh faktur tersebut diperuntukkan sebagai bukti adanya perikatan jual beli dan pembayaran, dan penggunaannya menimbulkan kerugian bagi PT Kopi Senja Nusantara karena menjadi dasar pengeluaran dana sebesar Rp148.500.000 dan menyembunyikan pengeluaran tersebut dari pemeriksaan direksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 391 ayat (1) jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA:

PRIMAIR: Bahwa Terdakwa Bima Prasetyo, pada waktu-waktu antara tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan April 2026, bertempat di kantor PT Kopi Senja Nusantara, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 18, Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, yang dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 04/SK-DIR/III/2023, Terdakwa diberi wewenang memegang token dan kode akses internet banking rekening giro PT Kopi Senja Nusantara pada Bank (nama bank) Nomor (nomor rekening), khusus untuk membayar pemasok yang tagihannya telah diverifikasi. Dengan demikian dana dalam rekening tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena hubungan kerja, bukan karena tindak pidana.
Antara 5 Januari dan 30 April 2026, Terdakwa melakukan 23 kali transfer dari rekening giro perusahaan ke rekening tabungan atas nama Terdakwa sendiri pada Bank (nama bank) Nomor (nomor rekening), dengan total Rp148.500.000, dengan rincian tanggal, jumlah, dan nomor referensi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat dakwaan ini.
Pada setiap transfer, Terdakwa mengisi keterangan "pembayaran UD Tani Arjuna" sehingga transfer tampak sebagai pembayaran pemasok.
Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, antara lain membayar uang muka satu unit mobil, membayar cicilan pinjaman daring, dan membiayai renovasi rumah, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan direksi PT Kopi Senja Nusantara.
Dana sebesar Rp148.500.000 berupa uang giral adalah Barang yang seluruhnya milik PT Kopi Senja Nusantara.
Akibat perbuatan Terdakwa, PT Kopi Senja Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp148.500.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 488 jo. Pasal 486 jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR: Bahwa Terdakwa Bima Prasetyo, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Primair, secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, yang dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan cara sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai angka 6 dakwaan Kedua Primair, yang dianggap termuat kembali secara utuh dalam dakwaan Subsidair ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 486 jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Malang, 5 Agustus 2026 PENUNTUT UMUM, (tanda tangan) HENDRA WIJAYA, S.H., M.H. Jaksa Madya, NIP (nomor)

Lampiran: Tabel rincian tujuh faktur dan 23 transfer.

Perhatikan beberapa pilihan teknis dalam dokumen ini. Pertama, waktu Kesatu berakhir 27 April (faktur terakhir), sedangkan Kedua berakhir 30 April (transfer terakhir); keduanya konsisten dengan berkas. Kedua, setiap unsur dicetak tebal dalam kalimat pembuka lalu diisi fakta pada angka-angka. Ketiga, rincian transfer dan faktur dipindahkan ke lampiran agar uraian tetap terbaca tetapi tetap lengkap. Keempat, dakwaan Subsidair merujuk uraian Primair yang "dianggap termuat kembali", teknik yang lazim agar dakwaan tidak berulang, tetapi tetap memuat unsur pasalnya sendiri secara lengkap.

Coba ingat dulu

Mengapa Kesatu dan Kedua dalam dakwaan Bima disusun kumulatif, sedangkan Kedua sendiri disusun subsidaritas?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Pembuatan faktur palsu dan pengambilan dana adalah dua perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri (perbarengan, Pasal 127 KUHP), sehingga keduanya harus dibuktikan dan disusun kumulatif dengan kata "dan". Di dalam Kedua, perbuatannya satu (mengambil dana), tetapi penuntut umum ragu apakah unsur pemberat "karena ada hubungan kerja" (Pasal 488) akan terbukti; maka disusun bertingkat: Primair Pasal 488 yang lebih berat, Subsidair Pasal 486 yang lebih ringan.

Kesalahan yang sering berujung eksepsi

Advokat Bima akan membaca dakwaan ini dengan satu pertanyaan: di mana celahnya? Di Bab 6 kamu akan melihat eksepsi yang benar-benar diajukan. Di sini, kenali pola kesalahan yang sering terjadi.

Keliru

Lapisan yang tidak relevan membuat dakwaan kabur dan memperpanjang pembuktian. Dakwaan kumulatif yang sebenarnya menguraikan satu perbuatan dua kali dengan kualifikasi bertentangan dapat dieksepsi sebagai tidak cermat dan tidak jelas (Pasal 75 ayat (2) huruf b).

Keliru

Musyawarah hakim harus didasarkan surat dakwaan dan apa yang terbukti di sidang (Pasal 232 ayat (3)). Memidana di luar dakwaan melampaui batas wewenang, yang merupakan alasan kasasi (Pasal 308 ayat (1) huruf c).

Keliru

Uraian cermat, jelas, dan lengkap adalah syarat materiil yang pelanggarannya membuat dakwaan batal demi hukum (Pasal 75 ayat (2) huruf b dan ayat (3)). Fungsi dakwaan justru memberi tahu terdakwa secara pasti apa yang harus ia bela.

Sebagian benar

Selisih yang tidak mengubah unsur tindak pidana lazim diantisipasi dengan klausul "setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut" dan dinilai dalam pembuktian. Namun bila angka yang berbeda-beda muncul dalam dakwaan itu sendiri tanpa penjelasan, terdakwa dapat mendalilkan dakwaan kabur.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Dakwaan dibaca dari dua kursi

Kursi penuntut umum

Apakah setiap unsur punya fakta dan alat bukti?
Apakah bentuk dakwaan sesuai ajaran perbarengan?
Apakah tempus dan locus sesuai berkas dan kompetensi PN?
Apakah nomor pasal memakai KUHP nasional?

Kursi advokat

Adakah unsur yang hanya disalin dari pasal tanpa fakta?
Adakah angka atau tanggal yang saling bertentangan?
Apakah uraian Primair dan Subsidair memuat unsur masing-masing?
Adakah fakta yang tidak didukung berkas?

Latihan

Soal 1 dari 8

Surat dakwaan tidak mencantumkan agama terdakwa, tetapi uraian perbuatannya cermat, jelas, dan lengkap. Apa akibatnya menurut Pasal 75 KUHAP 2025?

Soal 2 dari 8

Seseorang menerima motor dari orang yang ia tahu baru mencurinya, lalu menjualnya. Penuntut umum ragu apakah ia ikut mencuri atau hanya menadah. Bentuk dakwaan apa yang paling tepat?

Soal 3 dari 8

Dalam dakwaan subsidaritas Kedua Perkara Bima, hakim berpendapat unsur hubungan kerja terbukti. Apa yang dilakukan terhadap dakwaan Kedua Subsidair?

Soal 4 dari 8

Penuntut umum ingin memperbaiki dakwaan setelah pelimpahan. Hari sidang pertama ditetapkan 13 Agustus 2026. Kapan paling lambat perbaikan dapat dilakukan, dan berapa kali?

Soal 5 dari 8

Dakwaan menyebut "Pasal 372 KUHP" untuk penggelapan yang terjadi pada Maret 2026. Bagaimana menilainya?

Soal 6 dari 8

A membongkar pintu gudang dan mengambil barang. Sehari sebelumnya, B dengan sengaja meminjamkan linggis dan memberi tahu jadwal penjaga, tetapi tidak ikut ke lokasi. Bagaimana pasal untuk B ditulis dalam dakwaan berdasarkan KUHP nasional?

Soal 7 dari 8

Hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum karena tidak menyebut tempat kejadian. Apa yang terjadi kemudian menurut KUHAP 2025?

Soal 8 dari 8

Mengapa dakwaan Perkara Bima menyebut Pasal 147 KUHP dalam analisisnya bahwa dana di rekening adalah "barang"?

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Surat dakwaan adalah dasar dan batas pemeriksaan; musyawarah hakim harus didasarkan atas dakwaan dan apa yang terbukti (Pasal 232 ayat (3) KUHAP).
Isi dakwaan diatur Pasal 75 ayat (2): identitas dan tanggal, uraian cermat, jelas, dan lengkap dengan waktu dan tempat, pasal yang dilanggar, dan tanda tangan penuntut umum.
Dakwaan yang uraiannya tidak cermat, jelas, dan lengkap batal demi hukum, tetapi hakim wajib memberi satu kali kesempatan perbaikan (Pasal 75 ayat (3) sampai (5)).
Dakwaan dibuat paling lama 7 hari, dilimpahkan paling lama 14 hari, dan dapat disempurnakan satu kali paling lambat 7 hari sebelum sidang (Pasal 70, 75, 76).
Lima bentuk dakwaan (tunggal, alternatif, subsidaritas, kumulatif, kombinasi) lahir dari praktik dan SE-004/J.A/11/1993; pemilihannya mengikuti ajaran perbarengan dalam Pasal 125 sampai Pasal 128 KUHP.
Penyertaan kini merujuk Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP nasional, perbuatan berlanjut Pasal 126, dan definisi barang termasuk uang giral ada di Pasal 147.
Dakwaan Perkara Bima berbentuk kombinasi: Kesatu Pasal 391 ayat (1) jo. Pasal 126 ayat (1), dan Kedua Primair Pasal 488 jo. Pasal 486, Subsidair Pasal 486, masing-masing jo. Pasal 126 ayat (1).

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 4: Surat dakwaan

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
M. Yahya Harahap (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika, Jakarta (edisi kedua).
Buku teks
Rujukan klasik tentang dakwaan, persidangan, pembelaan, dan upaya hukum.
2
Lilik Mulyadi (2007). Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan. Citra Aditya Bakti, Bandung (cetakan ketiga).
Buku teks
Teori dan praktik surat dakwaan, eksepsi, dan putusan.
3
Republik Indonesia (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188, TLN Nomor 7149.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHAP baru, berlaku 2 Januari 2026; dasar seluruh prosedur dan dokumen dalam mata kuliah ini.
4
Jaksa Agung RI (1993). Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Kejaksaan Agung RI, 15 November 1993 (metadata di pusat data Hukumonline).
Data atau dokumen resmihukumonline.com
Pedoman bentuk dakwaan dan makna cermat, jelas, lengkap.
5
Harun M. Husein (2005). Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya. Rineka Cipta, Jakarta.
Buku teks
Teknik praktis menyusun surat dakwaan.
6
Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHP nasional: pasal pemalsuan surat, penggelapan, penyertaan, perbarengan, dan pedoman pemidanaan.
7
Mahkamah Agung RI (2024). Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 (Gregorius Ronald Tannur). Direktori Putusan MA, 22 Oktober 2024.
Putusan pengadilanputusan3.mahkamahagung.go.id
Kasasi atas putusan bebas dengan dakwaan alternatif; latar etik hakim dan advokat.
8
Vania Rahma Dilla, Novia Bella Safitri, Irwan Yulianto (2025). Ratio Decidendi Putusan Hakim Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024. Fenomena, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
Jurnal ilmiahunars.ac.id
Perbandingan putusan bebas PN dan putusan kasasi dalam perkara Tannur.