Jawab-menjawab: eksepsi, rekonvensi, replik, dan duplik | Praktik Peradilan Perdata

Jawab-menjawab

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Sekarang kita pindah meja. Untuk sementara kamu adalah Hasan Basri, advokat PT BRN dan Rudi Hartanto. Gugatan Hendra sudah dibacakan pada sidang 10 September 2026, dan majelis memberi waktu satu minggu untuk mengunggah jawaban ke e-court. Klien Hasan kesal: ia merasa Hendra telah mempermalukannya di grup WhatsApp asosiasi toko bangunan, dan ia yakin keterlambatan itu bukan salahnya.

Tahap jawab-menjawab adalah saat kedua pihak memetakan apa yang sebenarnya disengketakan. Tergugat menyerang dari dua arah: formil melalui eksepsi dan materiil melalui bantahan pokok perkara, dan bila ada tuntutan sendiri, melalui gugatan balik. Penggugat membalas dengan replik, tergugat menutup dengan duplik. Hasil akhirnya adalah daftar dalil yang diakui dan yang dibantah, yang menentukan apa yang harus dibuktikan di Bab 6.

Bab ini membahas cara menyusun setiap dokumen itu, dilengkapi jawaban PT BRN dan replik Hendra sebagai contoh.

Membaca gugatan lawan dan merancang jawaban

HIR membolehkan tergugat menjawab gugatan secara tertulis (Pasal 121 ayat (2) HIR) [1]. Dalam persidangan elektronik, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan disampaikan sebagai dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang yang dijadwalkan; jawaban tergugat disertai bukti surat yang bermeterai; dan pihak yang tidak menyampaikan dokumen sesuai jadwal tanpa alasan sah dianggap tidak menggunakan haknya [2]. Di sini disiplin waktu bukan sekadar sopan santun: jawaban yang terlambat bisa dianggap tidak pernah ada.

Hasan membaca gugatan Hendra dengan tiga pertanyaan. Apakah ada cacat formil yang bisa menghentikan perkara tanpa memeriksa pokoknya? Dalil mana yang benar dan tidak ada gunanya dibantah? Adakah tuntutan PT BRN sendiri terhadap Hendra yang bisa diajukan sekaligus? Jawaban atas pertanyaan kedua sering diabaikan advokat pemula yang membantah semuanya. Padahal membantah fakta yang jelas terbukti, misalnya penerimaan uang muka yang didukung bukti transfer, hanya merusak kredibilitas di mata hakim.

Menyusun jawaban tergugat

Langkah 1 dari 7

Periksa formalitas

Surat kuasa penggugat, identitas para pihak, kompetensi pengadilan, kelengkapan pihak, kejelasan posita dan petitum, dan pemenuhan syarat sebelum menggugat.

Eksepsi: menyerang dari sisi formil

Eksepsi (tangkisan) adalah keberatan yang tidak menyentuh pokok perkara, tetapi menyatakan gugatan tidak dapat diperiksa atau tidak dapat diterima. HIR membedakan eksepsi kompetensi dari eksepsi lainnya, dan perbedaan ini menentukan kapan eksepsi boleh diajukan dan kapan diputus.

Pasal 133, 134, dan 136HIR[1]

Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pasal 118 ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan hari pertama; ...

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.

Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Buku II 2026 merinci akibatnya. Eksepsi kompetensi relatif harus diajukan pada permulaan sidang; bila terlambat, hakim dilarang memperhatikannya. Eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan setiap waktu, dan hakim wajib menyatakan tidak berwenang meskipun tidak ada eksepsi, termasuk di tingkat banding dan kasasi. Bila eksepsi kompetensi diterima, putusannya putusan akhir yang dapat dibanding; bila ditolak, hakim menjatuhkan putusan sela yang dicatat dalam berita acara sidang dan pemeriksaan dilanjutkan, dan putusan sela itu hanya dapat dibanding bersama putusan akhir [3, 4].

Jenis eksepsi dan cara pemeriksaannya

Jenis eksepsi	Kapan diajukan	Kapan diputus	Contoh
Kompetensi absolut	Setiap waktu, juga diperiksa karena jabatan	Lebih dahulu dengan putusan sela, atau putusan akhir bila diterima	Ada klausul arbitrase; sengketa waris orang Islam yang menjadi wewenang pengadilan agama
Kompetensi relatif	Pada permulaan sidang, bersama jawaban pertama	Lebih dahulu dengan putusan sela, atau putusan akhir bila diterima	Tergugat bertempat tinggal di wilayah PN lain dan tidak ada pilihan domisili
Gugatan prematur	Dalam jawaban	Bersama pokok perkara	Syarat musyawarah belum ditempuh
Error in persona atau kurang pihak	Dalam jawaban	Bersama pokok perkara	Menggugat orang yang bukan pihak dalam perjanjian
Obscuur libel	Dalam jawaban	Bersama pokok perkara	Posita dan petitum bertentangan
Ne bis in idem	Dalam jawaban	Bersama pokok perkara	Perkara sama telah diputus dan berkekuatan hukum tetap
Surat kuasa tidak sah	Dalam jawaban	Bersama pokok perkara	Kuasa penggugat bersifat umum

Menurut Buku II 2026, eksepsi diputus setelah mendengar jawab-jinawab dan memeriksa bukti permulaan para pihak; eksepsi yang dikabulkan diputus dengan putusan akhir.

Hasan menimbang eksepsi yang mungkin. Kompetensi tidak bisa diserang: PT BRN berkedudukan di Bandung, ada pilihan PN Bandung, dan tidak ada klausul arbitrase. Surat kuasa penggugat rapi. Tiga eksepsi tersisa: gugatan prematur karena musyawarah 14 hari belum ditempuh, error in persona terhadap Rudi karena ia hanya bertindak sebagai direktur, dan gugatan kabur karena penggugat menuntut pemutusan perjanjian sekaligus denda yang menurut Hasan merupakan bagian dari pemenuhan. Hasan tahu eksepsi pertama dan kedua lemah, tetapi memasukkannya karena kliennya bersikeras dan karena ia ingin memaksa penggugat membuktikan surat penanggungan.

Apakah memasukkan eksepsi yang lemah itu bijak? Pendapat praktisi terbelah. Satu pandangan menyatakan setiap kemungkinan cacat formil harus diajukan, karena eksepsi selain kompetensi yang tidak diajukan dalam jawaban sulit diangkat belakangan dan putusan NO menghemat waktu klien. Pandangan lain, yang lebih dekat dengan cara hakim membaca berkas, mengingatkan bahwa deretan eksepsi tanpa dasar mengurangi bobot eksepsi yang serius dan menunjukkan tergugat tidak punya bantahan pokok yang kuat. Harahap menempatkan eksepsi sebagai sarana menunjukkan cacat formil yang sungguh ada, bukan sarana menunda perkara [5]. Kode etik juga melarang advokat memberi keterangan yang menyesatkan kepada klien tentang peluang perkara [6], sehingga Hasan wajib menjelaskan kepada Rudi bahwa dua eksepsi itu kemungkinan besar ditolak.

Ada satu sisi lain yang perlu diperiksa Hasan: kemungkinan sengketa ini terikat forum lain. Bila saja perjanjian memuat klausul arbitrase, eksepsi kompetensi absolut menjadi senjata paling kuat tergugat. Perkara berikut menunjukkan betapa rumitnya bila soal ini tidak ditangani tegas sejak awal.

Studi kasusPN Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst sampai Putusan PK 238 PK/PDT/2014, dan Putusan BANI 547/XI/ARB-BANI/2013

Dua forum untuk satu sengketa[7]

Fakta
Pemegang saham PT CTPI dan PT BKB terikat perjanjian investasi yang memuat klausul arbitrase. Pemegang saham menggugat PT BKB dan pihak lain atas dasar perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat. Pada saat yang sama sengketa dibawa ke BANI.
Masalah hukum
Apakah pengadilan negeri berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum yang bersumber dari hubungan yang diikat klausul arbitrase?
Putusan dan alasannya
PN Jakarta Pusat menyatakan berwenang, dan putusan itu dikuatkan sampai tingkat peninjauan kembali dalam Putusan 238 PK/PDT/2014. BANI dalam Putusan 547/XI/ARB-BANI/2013 juga menyatakan berwenang atas sengketa yang sama, sehingga lahir dua putusan yang bertentangan.
Pelajaran
Pasal 3 dan 11 UU 30/1999 menegaskan pengadilan negeri tidak berwenang atas sengketa yang terikat perjanjian arbitrase, tetapi penggugat kerap mencoba menghindarinya dengan membingkai sengketa sebagai perbuatan melawan hukum. Analisis Jurnal Yudisial menyimpulkan yang berwenang semestinya BANI. Bagi tergugat, eksepsi kompetensi absolut atas dasar klausul arbitrase harus diajukan tegas dan disertai bukti perjanjian.

Coba ingat dulu

Dalam duplik, Hasan baru menyadari bahwa Tergugat II tinggal di Kabupaten Bandung, bukan Kota Bandung, lalu mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Bagaimana nasib eksepsi itu?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Eksepsi itu tidak akan diperhatikan. Eksepsi kompetensi relatif harus diajukan pada permulaan sidang (Pasal 133 HIR), dan menurut Buku II 2026 eksepsi yang terlambat dilarang diperhatikan hakim. Selain itu, gugatan terhadap debitur utama dan penanggung memang diajukan di tempat debitur utama (Pasal 118 ayat (2) HIR), dan ada pilihan domisili PN Bandung.

Jawaban dalam pokok perkara

Setelah eksepsi, tergugat menjawab pokok perkara. Pilihannya tiga: mengakui, membantah, atau menyerahkan kepada pertimbangan hakim (referte). Pengakuan di hadapan hakim adalah bukti yang cukup untuk memberatkan yang mengaku (Pasal 174 HIR), sehingga dalil yang diakui tidak perlu dibuktikan lagi [1]. Karena itu pengakuan adalah keputusan strategis, bukan kelalaian.

Bentuk yang paling sering dipakai adalah pengakuan dengan tambahan keterangan, misalnya "benar Tergugat I menerima uang muka, tetapi uang itu telah dipakai membayar pemasok atas permintaan Penggugat". Untuk pengakuan semacam ini berlaku asas pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu).

Pasal 176HIR[1]

Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya; hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar.

Bantahan yang baik spesifik. "Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas" adalah kalimat pembuka yang lazim, tetapi tidak berguna bila tidak diikuti bantahan butir demi butir. Harahap mengingatkan bahwa bantahan tanpa alasan dapat dinilai tidak beralasan, dan bahwa dalil yang tidak dibantah dapat dianggap diakui [5].

Gugatan rekonvensi

PT BRN merasa punya dua tuntutan terhadap Hendra. Pertama, sejak Juni 2026 PT BRN menyimpan sekitar 75 ton barang yang menurutnya siap dikirim, tetapi Hendra menolak menerimanya, sehingga timbul biaya penyimpanan. Kedua, Hendra menulis di grup WhatsApp asosiasi toko bangunan bahwa PT BRN "penipu", yang menurut Rudi mencemarkan nama baik perusahaan. Daripada menggugat terpisah, PT BRN dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) dalam perkara yang sama.

HIR memberi hak itu dalam setiap perkara, kecuali dalam tiga keadaan: bila penggugat semula menggugat dalam suatu kualitas sedangkan rekonvensi mengenai dirinya pribadi atau sebaliknya, bila pengadilan yang memeriksa gugatan asal tidak berwenang memeriksa rekonvensi, dan dalam perkara perselisihan pelaksanaan putusan (Pasal 132a ayat (1) HIR). Rekonvensi yang tidak diajukan di tingkat pertama tidak dapat diajukan di tingkat banding (Pasal 132a ayat (2) HIR) [1].

Pasal 132b ayat (1) dan (3)HIR[1]

(1) Si tergugat wajib memasukkan tuntutan balik bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan. ... (3) Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan hakim, kecuali kalau pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain; ...

Buku II 2026 menambahkan dua syarat praktik: rekonvensi hanya dapat diterima bila berhubungan dengan gugatan konvensi, dan bila gugatan konvensi dicabut, rekonvensi tidak dapat dilanjutkan [3]. Rekonvensi juga dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena mediasi sudah dilaksanakan atas gugatan asal. Dalam rekonvensi kedudukan pihak berganti nama: Hendra menjadi Penggugat Konvensi sekaligus Tergugat Rekonvensi, sedangkan PT BRN menjadi Tergugat Konvensi sekaligus Penggugat Rekonvensi.

Tuntutan pencemaran nama baik menarik untuk dianalisis. Ia tidak lahir dari perjanjian, melainkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Apakah ia cukup "berhubungan" dengan gugatan wanprestasi? Hasan berargumen hubungannya ada, karena tulisan Hendra menyangkut keterlambatan pengiriman yang sama. Dewi kelak akan membantah bahwa rekonvensi itu tidak berhubungan dan tidak didukung bukti kerugian.

Gugatan rekonvensi dan gugatan baru tersendiri

Rekonvensi

Diajukan bersama jawaban pertama
Diperiksa dan diputus bersama gugatan asal
Tidak perlu panjar pendaftaran baru dan tidak wajib mediasi
Hilang bila gugatan konvensi dicabut
Tidak dapat diajukan pertama kali di tingkat banding

Gugatan baru

Dapat diajukan kapan saja dalam batas daluwarsa
Nomor perkara dan majelis bisa berbeda
Membayar panjar dan menjalani mediasi sendiri
Tetap berjalan meskipun gugatan lain dicabut
Berisiko putusan yang saling bertentangan

Kutipan jawaban Para Tergugat, dalam eksepsi, pokok perkara, dan rekonvensi

JAWABAN PARA TERGUGAT Perkara Nomor 412/Pdt.G/2026/PN Bdg, disampaikan melalui e-court 17 September 2026

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Gugatan prematur. Pasal 12 Perjanjian mewajibkan musyawarah selama 14 hari sebelum ke pengadilan. Somasi Penggugat bukan musyawarah, melainkan tuntutan sepihak, sehingga syarat Pasal 12 belum terpenuhi.
Gugatan salah pihak terhadap Tergugat II. Tergugat II menandatangani Perjanjian dan seluruh korespondensi dalam kedudukan sebagai Direktur Utama Tergugat I, sehingga tidak dapat digugat secara pribadi.
Gugatan kabur. Penggugat menuntut pemutusan Perjanjian, tetapi sekaligus menuntut denda keterlambatan yang hanya relevan bila Perjanjian dilaksanakan, sehingga posita dan petitum saling bertentangan.

B. Dalam Pokok Perkara

Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
Para Tergugat mengakui adanya Perjanjian, pembayaran uang muka Rp960.000.000, dan penyerahan 25 ton pada 28 April 2026.
Para Tergugat membantah melakukan wanprestasi. Keterlambatan disebabkan berhentinya produksi pabrik pemasok Tergugat I sejak April 2026, keadaan di luar kekuasaan Tergugat I sebagaimana Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, yang telah diberitahukan secara lisan kepada Penggugat.
Sejak 15 Juni 2026 sebanyak 75 ton telah tersedia di gudang Tergugat I dan siap dikirim, tetapi Penggugat menolak menerimanya.
Tuntutan selisih harga Rp85.000.000 tidak berdasar karena pembelian dari pemasok lain adalah keputusan Penggugat sendiri.

DALAM REKONVENSI

Para Tergugat Konvensi mohon dalil-dalil dalam konvensi dianggap termasuk dalam rekonvensi.
Karena Tergugat Rekonvensi menolak menerima 75 ton yang siap dikirim, Penggugat Rekonvensi I menanggung biaya penyimpanan Rp25.000.000 per bulan sejak Juni 2026, sampai September 2026 sebesar Rp75.000.000.
Pada 8 Juli 2026 Tergugat Rekonvensi menulis dalam grup WhatsApp asosiasi toko bangunan Bandung bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah penipu. Perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang merusak nama baik dan menimbulkan kerugian immateriil Rp500.000.000.

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat mohon Majelis memutus:

Dalam Konvensi. Dalam eksepsi: menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara: menolak gugatan untuk seluruhnya; menolak permohonan sita jaminan.

Dalam Rekonvensi. Mengabulkan gugatan rekonvensi; menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum; menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya penyimpanan Rp75.000.000 dan ganti rugi immateriil Rp500.000.000.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi. Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Kuasa Para Tergugat, Hasan Basri, S.H.

Perhatikan bagaimana butir 5 mengakui fakta yang jelas terbukti. Pengakuan itu membuat perkara lebih fokus pada pertanyaan sebenarnya: apakah keterlambatan dapat dimaafkan, dan apakah Hendra berhak membatalkan sebagian perjanjian.

Replik dan duplik

Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban, dan duplik adalah tanggapan tergugat atas replik. Keduanya tidak disebut dalam HIR sebagai tahap tersendiri, tetapi diakui dalam praktik dan dalam Perma e-court sebagai acara persidangan elektronik [8, 2]. Bila ada rekonvensi, replik penggugat sekaligus menjadi jawaban dalam rekonvensi, dan duplik tergugat sekaligus menjadi replik dalam rekonvensi.

Kesalahan paling umum dalam replik adalah mengulang gugatan. Replik yang baik menanggapi hal baru dalam jawaban, menunjuk pengakuan lawan, dan mempersempit sengketa. Retnowulan Sutantio menekankan bahwa dari jawab-menjawab inilah hakim menyimpulkan dalil mana yang sudah tidak dipersoalkan dan mana yang harus dibuktikan [9].

Kutipan replik Penggugat, 24 September 2026

REPLIK PENGGUGAT (sekaligus jawaban dalam rekonvensi)

Dalam Konvensi, tentang eksepsi

Eksepsi prematur tidak berdasar. Somasi pertama tanggal 18 Juni 2026 secara tegas mengundang Para Tergugat bermusyawarah pada 24 Juni 2026, dan Para Tergugat menjawab tertulis pada hari yang sama tanpa hadir. Gugatan didaftarkan 20 Juli 2026, lebih dari 14 hari setelah undangan musyawarah. Pasal 12 Perjanjian tidak mewajibkan musyawarah berhasil, hanya mewajibkan musyawarah diupayakan.
Tergugat II digugat sebagai penanggung, bukan sebagai direktur. Hal itu jelas dari butir 4 dan 18 posita dan dari Surat Penanggungan yang ditandatangani Tergugat II atas nama pribadi. Dengan demikian tidak ada kekeliruan pihak.
Gugatan tidak kabur. Denda dalam Pasal 7 Perjanjian adalah denda keterlambatan yang lahir sejak 1 Mei 2026, sebelum Penggugat memilih pemutusan. Pasal 1307 KUH Perdata membolehkan denda keterlambatan dituntut bersama pokok, dan Pasal 1267 KUH Perdata membolehkan pembatalan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Dalam pokok perkara

Penggugat mencatat pengakuan Para Tergugat atas Perjanjian, pembayaran uang muka, dan penyerahan 25 ton. Pengakuan di persidangan merupakan bukti yang sempurna (Pasal 174 HIR).
Para Tergugat mengakui tidak pernah memberitahukan keadaan memaksa secara tertulis. Pasal 9 Perjanjian mensyaratkan pemberitahuan tertulis dalam 7 hari, sehingga dalil keadaan memaksa harus dikesampingkan. Lagi pula, terhentinya produksi pemasok Tergugat I adalah risiko usaha yang dapat diduga.
Dalil bahwa 75 ton telah siap sejak 15 Juni 2026 dibantah. Bila benar siap, tidak ada alasan Tergugat I menawarkan pengiriman pada Agustus 2026 dengan harga baru, sebagaimana dalam suratnya tanggal 24 Juni 2026.

Dalam rekonvensi

Biaya penyimpanan tidak berdasar, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyetujui pengiriman setelah 30 April 2026 dan berhak menolak prestasi yang terlambat setelah memilih pemutusan perjanjian.
Tuntutan pencemaran nama baik tidak berhubungan dengan pokok sengketa wanprestasi, dan Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan kerugian apa pun yang nyata. Tuntutan itu patut ditolak.

Hasan membalas dengan duplik pada 1 Oktober 2026. Ia tetap pada eksepsinya, menambahkan bahwa pemberitahuan keadaan memaksa disampaikan Rudi secara lisan kepada Hendra di toko pada akhir April, dan menyatakan akan membuktikan stok 75 ton melalui saksi dan pemeriksaan setempat. Kalimat terakhir ini penting: duplik telah menunjukkan arah pembuktian yang akan ditempuh tergugat. Dengan berakhirnya duplik, jawab-menjawab selesai, dan majelis menyusun daftar hal yang disengketakan: adanya pemberitahuan keadaan memaksa, ketersediaan 75 ton, besarnya kerugian selisih harga, dan dalil rekonvensi.

Perubahan dan pencabutan gugatan, serta masuknya pihak ketiga

Selama jawab-menjawab, penggugat kadang ingin memperbaiki gugatannya. Menurut Buku II 2026, perubahan gugatan diperkenankan bila diajukan sebelum tergugat menjawab; setelah ada jawaban, perubahan memerlukan persetujuan tergugat. Perubahan tidak boleh mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dan dasar gugatan [3]. Jadi Dewi tidak dapat tiba-tiba menambahkan tuntutan bunga di tengah perkara.

Pencabutan gugatan serupa. Gugatan dapat dicabut sepihak sebelum tergugat menjawab, tetapi setelah jawaban, pencabutan harus disetujui tergugat. Pencabutan dituangkan dalam penetapan tanpa upaya hukum, dan penggugat dapat menggugat lagi setelah membayar panjar [3].

Pihak ketiga juga dapat masuk ke perkara melalui intervensi: voeging (bergabung dengan salah satu pihak), tussenkomst (masuk membela kepentingannya sendiri), atau vrijwaring (ditarik tergugat untuk ikut bertanggung jawab). Misalnya, bila pabrik pemasok PT BRN benar-benar lalai, PT BRN dapat memohon agar pabrik itu ditarik sebagai pihak penanggung. Permohonan intervensi diajukan setelah mediasi gagal dan sebelum pembuktian, dan majelis memutusnya dengan penetapan yang tidak dapat diupayakan hukum [3].

Keliru

Hanya eksepsi kompetensi yang diputus tersendiri lebih dahulu. Eksepsi lain dibicarakan dan diputus bersama pokok perkara (Pasal 136 HIR).

Keliru

Membantah fakta yang terbukti jelas merusak kredibilitas. Pengakuan atas hal yang tidak dapat disangkal membuat perkara fokus pada dalil yang memang lemah.

Keliru

Rekonvensi wajib diajukan bersama jawaban pertama (Pasal 132b ayat (1) HIR) dan tidak dapat diajukan pertama kali di tingkat banding (Pasal 132a ayat (2) HIR).

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Coba ingat dulu

Pada sidang replik, Hendra ingin mencabut gugatannya karena PT BRN menawarkan damai di luar sidang. Bisakah ia mencabut sendiri, dan apa yang terjadi dengan rekonvensi PT BRN?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Karena tergugat sudah memberi jawaban, pencabutan harus mendapat persetujuan tergugat. Bila gugatan konvensi dicabut, rekonvensi tidak dapat dilanjutkan menurut Buku II 2026, sehingga PT BRN harus mengajukan gugatan baru bila tetap ingin menuntut. Bila perdamaian tercapai, lebih aman dituangkan dalam akta perdamaian di persidangan agar dapat dieksekusi.

Latihan

Soal 1 dari 8

Tergugat mengajukan eksepsi bahwa sengketa seharusnya diperiksa BANI karena ada klausul arbitrase. Eksepsi ini diajukan pada sidang kesimpulan. Bagaimana?

Soal 2 dari 8

Eksepsi error in persona yang diajukan PT BRN diputus kapan?

Soal 3 dari 8

Tergugat mengakui menerima uang muka tetapi menambahkan bahwa uang itu sudah dikembalikan sebagian. Menurut Pasal 176 HIR, hakim...

Soal 4 dari 8

PT BRN baru mengajukan gugatan rekonvensi dalam duplik. Bagaimana?

Soal 5 dari 8

Dalam replik, Dewi ingin menambahkan tuntutan bunga moratoir yang tidak ada dalam gugatan. Menurut Buku II 2026...

Soal 6 dari 8

Dalam perkara yang ada rekonvensinya, siapa Tergugat Rekonvensi?

Soal 7 dari 8

Pihak ketiga yang barangnya ikut diperebutkan penggugat dan tergugat masuk ke perkara untuk membela kepentingannya sendiri. Bentuk intervensi ini disebut...

Soal 8 dari 8

Fungsi utama replik dan duplik dalam praktik adalah...

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Jawaban tergugat dapat tertulis (Pasal 121 ayat (2) HIR); dalam persidangan elektronik dokumen disampaikan sesuai jadwal, disertai bukti bermeterai, dan keterlambatan tanpa alasan sah dianggap tidak menggunakan hak.
Eksepsi kompetensi relatif diajukan pada permulaan sidang (Pasal 133 HIR); kompetensi absolut setiap waktu dan diperiksa karena jabatan (Pasal 134 HIR); eksepsi lain diputus bersama pokok perkara (Pasal 136 HIR).
Eksepsi kompetensi yang ditolak diputus dengan putusan sela yang hanya dapat dibanding bersama putusan akhir; yang diterima diputus dengan putusan akhir.
Pengakuan di persidangan adalah bukti sempurna (Pasal 174 HIR) dan tidak boleh dipisah-pisahkan (Pasal 176 HIR); bantahan harus spesifik.
Gugatan rekonvensi wajib diajukan bersama jawaban pertama, harus berhubungan dengan gugatan asal, tidak wajib mediasi, diputus dalam satu putusan, dan gugur bila konvensi dicabut.
Replik dan duplik menanggapi hal baru dan mempersempit sengketa, bukan mengulang gugatan dan jawaban.
Setelah jawaban, perubahan dan pencabutan gugatan memerlukan persetujuan tergugat; perubahan tidak boleh menambah petitum atau mengubah dasar gugatan.
Pihak ketiga dapat masuk melalui voeging, tussenkomst, atau vrijwaring setelah mediasi gagal dan sebelum pembuktian.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 5: Jawab-menjawab: eksepsi, rekonvensi, replik, dan duplik

Dikuasai: 0 dari 9 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Pemerintah Hindia Belanda (1941). Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbarui), Staatsblad 1941 Nomor 44. JDIH Mahkamah Agung RI.
Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id
Hukum acara perdata pokok untuk Jawa dan Madura: gugatan, kuasa, verstek, perdamaian, rekonvensi, eksepsi, pembuktian, putusan, eksekusi, sita.
2
Mahkamah Agung RI (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019. Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1039.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Domisili elektronik, panggilan elektronik dan surat tercatat, persidangan elektronik tanpa persetujuan bila tergugat diwakili advokat, bukti bermeterai diunggah, putusan elektronik, banding elektronik.
3
Ketua Mahkamah Agung RI (2026). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan. JDIH Mahkamah Agung RI, ditetapkan 19 Agustus 2026.
Data atau dokumen resmijdih.mahkamahagung.go.id
Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum: pendaftaran, panggilan, kuasa, verstek, eksepsi, pembuktian, sita, eksekusi, lelang, gugatan sederhana.
4
Republik Indonesia (1947). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. JDIH BPK.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Tenggang banding 14 hari, banding atas putusan sela bersama putusan akhir, kesempatan memeriksa berkas (inzage).
5
M. Yahya Harahap (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta (edisi kedua).
Buku teks
Rujukan utama tentang surat kuasa, gugatan, eksepsi, rekonvensi, pembuktian, pemeriksaan setempat, dan putusan.
6
Komite Kerja Advokat Indonesia (2002). Kode Etik Advokat Indonesia, disahkan 23 Mei 2002. Kongres Advokat Indonesia.
Data atau dokumen resmikongres-advokat-indonesia.org
Hubungan dengan klien, teman sejawat, cara bertindak menangani perkara, Dewan Kehormatan.
7
Cut Memi (2017). Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut antara Arbitrase dan Pengadilan. Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI.
Jurnal ilmiahjurnal.komisiyudisial.go.id
Pertentangan putusan PN Jakarta Pusat 10/Pdt.G/2010 dan putusan BANI dalam sengketa PT CTPI.
8
Mahkamah Agung RI (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 894.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Dasar e-court: pengguna terdaftar, pendaftaran dan pembayaran elektronik, persidangan elektronik.
9
Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata (2009). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Mandar Maju, Bandung.
Buku teks
Praktik penyusunan gugatan, jalannya persidangan, dan eksekusi dari sudut pandang hakim.

Membaca gugatan lawan dan merancang jawaban

Eksepsi: menyerang dari sisi formil

Dua forum untuk satu sengketa[7Jurnal ilmiahPenyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut antara Arbitrase dan PengadilanMemi, 2017 · Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI]

Jawaban dalam pokok perkara

Gugatan rekonvensi

Replik dan duplik

Perubahan dan pencabutan gugatan, serta masuknya pihak ketiga

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Sumber bab ini

Dua forum untuk satu sengketa[7]