Menyusun surat gugatan | Praktik Peradilan Perdata

Surat gugatan

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Surat gugatan adalah dokumen paling menentukan dalam perkara perdata. Hakim hanya boleh memutus apa yang dimintakan di dalamnya, lawan menyusun jawaban berdasarkan isinya, dan putusan kelak dieksekusi persis seperti bunyi petitumnya. Gugatan yang baik membuat semua tahap berikutnya lebih mudah; gugatan yang buruk bisa berakhir dengan putusan "tidak dapat diterima" setelah berbulan-bulan sidang.

Di Bab 2, Dewi sudah menyelesaikan memo analisis, dua somasi, dan surat kuasa khusus dari Hendra. Somasi kedua lewat tanpa hasil pada 6 Juli 2026. Pada 10 Juli 2026 staf Dewi menemukan iklan daring yang menawarkan "gudang siap pakai 2.400 meter persegi di Dayeuhkolot" dengan nomor telepon kantor PT BRN. Waktunya menulis gugatan, dan menulisnya cepat.

Bab ini membedah surat gugatan bagian demi bagian, lalu menyajikan contoh lengkapnya, dan diakhiri dengan daftar kesalahan yang paling sering membuat gugatan kandas sebelum pokok perkaranya diperiksa.

Anatomi surat gugatan

HIR hanya mengatur sedikit tentang bentuk gugatan. Gugatan diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat (Pasal 118 ayat (1) HIR), dan penggugat yang tidak dapat menulis boleh mengajukannya secara lisan kepada ketua pengadilan (Pasal 120 HIR) [1]. Isi gugatan dalam praktik mengikuti Pasal 8 nomor 3 Rv yang meminta tiga hal: identitas para pihak, dalil-dalil konkret tentang hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (fundamentum petendi atau posita), dan tuntutan yang jelas (petitum) [2, 3].

Buku II 2026 menambahkan rincian praktis: gugatan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, tanpa dibubuhi meterai, ditandatangani penggugat atau kuasanya yang sah, dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri [4]. Banyak mahasiswa masih menempelkan meterai pada surat gugatan karena kebiasaan lama; itu tidak perlu.

Bagian-bagian surat gugatan

Bagian	Isi	Fungsi
Kepala surat	Tempat dan tanggal, alamat tujuan ketua PN, perihal	Menentukan pengadilan dan jenis perkara
Identitas penggugat	Nama, umur atau tanggal lahir, pekerjaan, alamat, domisili elektronik, kuasa	Memastikan siapa yang menuntut dan ke mana panggilan dikirim
Identitas tergugat	Nama, kedudukan atau alamat, wakil badan hukum, domisili elektronik bila ada	Memastikan siapa yang dituntut dan dapat dipanggil
Posita	Uraian fakta dan dasar hukum secara bernomor	Alasan mengapa tuntutan harus dikabulkan
Permohonan sita (bila ada)	Objek, alasan kekhawatiran, identifikasi objek	Mengamankan harta untuk eksekusi
Petitum	Tuntutan primair dan subsidair	Batas putusan dan dasar eksekusi
Penutup	Tanda tangan penggugat atau kuasa	Menunjukkan gugatan diajukan oleh yang berwenang

Para ahli berbeda pendapat tentang seberapa rinci posita harus ditulis. Teori substantiering meminta posita menguraikan tidak hanya hubungan hukum tetapi juga sejarah terjadinya, sedangkan teori individualisering menganggap cukup menyebut hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Sudikno Mertokusumo mencatat bahwa praktik di Indonesia condong ke tengah: posita harus cukup jelas menggambarkan peristiwa dan hubungan hukumnya agar tergugat dapat membela diri, tanpa perlu menceritakan segala hal [3]. Bagi advokat, ukurannya sederhana: setiap tuntutan dalam petitum harus punya dasar dalam posita, dan setiap dalil penting dalam posita harus bisa dibuktikan.

Urutan kerja menulis gugatan

Langkah 1 dari 7

Tulis petitum lebih dulu

Mulai dari apa yang ingin diperoleh klien dan bagaimana kelak dieksekusi. Petitum menentukan apa saja yang harus diuraikan di posita.

Identitas para pihak dan kompetensi pengadilan

Identitas yang salah adalah kesalahan yang memalukan sekaligus mahal. Nama perusahaan yang tidak sesuai akta, alamat yang sudah berubah, atau orang yang sudah meninggal dunia dapat membuat gugatan salah alamat, dan panggilan tidak pernah sampai.

Hendra digugat sebagai pribadi meskipun ia berdagang dengan nama UD Sinar Jaya. Usaha dagang perseorangan bukan badan hukum, sehingga pemiliknya yang menjadi subjek hukum. Sebaliknya, PT BRN adalah badan hukum yang menjadi pihak atas namanya sendiri dan diwakili direksi; menulis "Rudi Hartanto, Direktur PT BRN" sebagai tergugat tunggal adalah salah alamat karena yang berutang adalah perseroan. Rudi baru tepat ditarik sebagai tergugat kedua dalam kapasitasnya sebagai penanggung pribadi.

Kadang ada pihak yang tidak dituntut melakukan apa-apa tetapi perlu ikut terikat pada putusan, misalnya kantor pertanahan dalam sengketa sertipikat. Pihak semacam itu didudukkan sebagai turut tergugat. Dalam perkara Hendra tidak ada pihak seperti itu, karena sita jaminan atas tanah cukup didaftarkan oleh jurusita ke kantor pertanahan tanpa menjadikannya pihak [4].

Era e-court menambahkan satu unsur identitas: domisili elektronik, yaitu alamat elektronik atau layanan pesan yang terverifikasi. Panggilan elektronik dikirim kepada penggugat, tergugat yang domisili elektroniknya dicantumkan dalam gugatan, tergugat yang menyatakan setuju, dan para pihak yang perkaranya sudah berjalan elektronik [5]. Bila kamu mengetahui alamat surel resmi tergugat, misalnya dari korespondensi atau kop surat, cantumkan dalam gugatan. Bila tidak, tergugat dipanggil melalui surat tercatat.

Pasal 118 ayat (2) dan (4)HIR[1]

(2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka ... tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama. ... (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

Kompetensi relatif diperiksa dengan pasal ini. Kompetensi absolut diperiksa dengan pertanyaan lain: apakah sengketa ini memang wewenang pengadilan negeri, bukan pengadilan agama, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, atau arbitrase? Perjanjian dengan klausul arbitrase membuat pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 3 UU 30/1999), dan hakim wajib menyatakan tidak berwenang meskipun tidak ada eksepsi [6, 4]. Kita akan melihat sengketa kompetensi semacam itu di Bab 5.

Coba ingat dulu

Mengapa gugatan Hendra tidak ditujukan kepada Rudi Hartanto sebagai direktur, tetapi kepada PT BRN sebagai Tergugat I dan Rudi pribadi sebagai Tergugat II?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Karena yang terikat perjanjian jual beli dan wajib menyerahkan barang adalah PT BRN sebagai badan hukum; direktur hanya mewakilinya. Rudi dapat digugat pribadi bukan karena jabatannya, tetapi karena ia menandatangani surat penanggungan dan melepaskan hak istimewa penanggung. Menggugat Rudi sebagai direktur saja berarti salah menarik pihak (error in persona).

Posita: dari fakta menjadi alasan hukum

Posita bukan cerita bebas. Ia adalah rangkaian dalil bernomor yang masing-masing akan diakui atau dibantah lawan dan kemudian dibuktikan. Karena itu setiap butir sebaiknya memuat satu fakta atau satu argumen, dengan tanggal dan angka yang tepat.

Ada tiga kebiasaan yang membedakan posita yang kuat. Pertama, ia mengikuti urutan logis unsur dasar gugatan, bukan urutan emosi klien: hubungan hukum, prestasi penggugat, pelanggaran tergugat, teguran, kerugian, dan tanggung jawab. Kedua, ia mengantisipasi pembelaan lawan tanpa menyebut nama pembelaan itu secara defensif. Dalam perkara Hendra, misalnya, posita menjelaskan sejak awal bahwa musyawarah sudah ditempuh dan bahwa PT BRN tidak pernah memberitahukan keadaan memaksa. Ketiga, ia menyebut dasar hukum secukupnya. Hakim karena jabatannya wajib melengkapi alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak (Pasal 178 ayat (1) HIR), sehingga posita tidak perlu menjadi kuliah hukum perdata [1].

Satu hal lagi: posita harus konsisten dengan dirinya sendiri. Bila di butir 10 kamu menyebut PT BRN "tidak memenuhi prestasi sama sekali", jangan di butir 14 menyebut PT BRN "terlambat memenuhi prestasi" tanpa penjelasan. Lawan akan memakai kontradiksi itu untuk menyebut gugatan kabur.

Petitum primair dan subsidair

Petitum adalah daftar permintaan kepada hakim. Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang memutus yang tidak dituntut atau memberi lebih dari yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR) [1]. Larangan ini dikenal sebagai larangan ultra petita. Konsekuensinya, apa pun yang tidak diminta tidak akan diberikan, dan apa yang diminta secara keliru dapat ditolak.

Petitum biasanya dibagi dua. Petitum primair berisi tuntutan yang dirinci. Petitum subsidair berisi permohonan agar hakim memutus menurut keadilan bila ia berpendapat lain, dikenal dengan rumusan ex aequo et bono. Petitum subsidair memberi ruang bagi hakim untuk mengabulkan dalam bentuk yang sedikit berbeda, misalnya mengurangi jumlah, asalkan tetap dalam kerangka posita.

Jenis rumusan petitum dan contohnya dalam perkara Hendra

Sifat	Ciri	Contoh rumusan
Declaratoir	Menyatakan suatu keadaan hukum; tidak perlu dieksekusi	Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi
Constitutief	Meniadakan atau menciptakan keadaan hukum baru	Menyatakan perjanjian putus sepanjang mengenai 75 ton yang belum diserahkan
Condemnatoir	Menghukum melakukan sesuatu; dasar eksekusi	Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar Rp705.000.000
Asesor sita	Mengesahkan sita yang telah diletakkan	Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan SHGB Nomor 1123
Biaya perkara	Membebankan biaya kepada pihak yang kalah, Pasal 181 HIR	Menghukum para tergugat membayar biaya perkara
Subsidair	Putusan seadil-adilnya	Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Pembedaan sifat putusan diolah dari Buku II 2026 bagian eksekusi putusan dan Harahap (2017).

Dua tuntutan tambahan sering dipakai dan sering disalahgunakan. Yang pertama, putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi (Pasal 180 HIR). Buku II 2026 membatasinya pada keadaan tertentu, antara lain bukti berupa akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui, putusan yang didasarkan pada putusan lain yang berkekuatan hukum tetap, dikabulkannya tuntutan provisional, atau sengketa bezit, dan pelaksanaannya memerlukan izin ketua pengadilan tinggi [4]. Karena perjanjian Hendra dibuat di bawah tangan dan kemungkinan besar akan dipersoalkan PT BRN, Dewi memutuskan tidak memintanya agar gugatan tetap fokus.

Yang kedua, uang paksa (dwangsom), yaitu sejumlah uang yang harus dibayar tergugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. Uang paksa diatur Pasal 606a Rv dan tidak dapat dijatuhkan untuk hukuman membayar sejumlah uang, karena hukuman membayar uang sudah dapat dieksekusi melalui sita dan lelang [2]. Menuntut uang paksa atas kewajiban membayar Rp705.000.000 adalah kesalahan klasik.

Petitum primair dan subsidair

Primair

Dirinci butir demi butir
Harus didukung posita
Menjadi dasar eksekusi
Contoh: menghukum membayar Rp560.000.000

Subsidair

Umum: putusan seadil-adilnya
Memberi ruang hakim menyesuaikan
Tidak boleh dipakai untuk mengabulkan hal di luar posita
Contoh: ex aequo et bono

Permohonan sita jaminan

Iklan penjualan gudang membuat Dewi khawatir: bila gudang itu terjual sebelum putusan, Hendra mungkin menang di atas kertas tetapi tidak bisa mengambil apa-apa. Untuk keadaan inilah HIR menyediakan sita jaminan (conservatoir beslag).

Pasal 227 ayat (1)HIR[1]

Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; ...

Buku II 2026 memberi pedoman yang harus dipenuhi permohonan: harus ada sangkaan beralasan bahwa tergugat berupaya mengalihkan barangnya dan ada indikasi gugatan akan dikabulkan; objeknya barang milik tergugat disertai bukti kepemilikan; majelis wajib lebih dahulu mendengar tergugat sebelum menetapkan sita; dan bila objek terletak di wilayah pengadilan lain, penyitaan dilaksanakan oleh pengadilan negeri tempat objek berada atas permintaan bantuan [4]. Gudang PT BRN terletak di Kabupaten Bandung, wilayah Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga sita kelak didelegasikan ke sana. Karena itu permohonan sita harus mengidentifikasi objek dengan teliti: nomor sertipikat, luas, letak, dan batas-batasnya.

Contoh lengkap surat gugatan

Surat gugatan wanprestasi Hendra Wijaya

Bandung, 20 Juli 2026

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung di Bandung

Perihal: Gugatan Wanprestasi disertai Permohonan Sita Jaminan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewi Anggraini, S.H., M.H. dan Bayu Pratama, S.H., advokat pada Kantor Advokat Anggraini dan Rekan, Jalan Riau Nomor 45, Kota Bandung, domisili elektronik kantor@anggrainirekan.contoh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2026 bertindak untuk dan atas nama:

HENDRA WIJAYA, lahir di Bandung, 12 Mei 1981, warga negara Indonesia, wiraswasta, pemilik UD Sinar Jaya, bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 210, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

PT BAJA RINGAN NUSANTARA, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 88, Kota Bandung, diwakili oleh direksinya, domisili elektronik admin@bajaringannusantara.contoh, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
RUDI HARTANTO, warga negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Nomor 17, Kota Bandung, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya bersama-sama disebut PARA TERGUGAT.

Adapun dalil-dalil gugatan adalah sebagai berikut.

A. Para pihak dan hubungan hukum

Penggugat adalah pedagang bahan bangunan yang menjalankan usaha dengan nama UD Sinar Jaya di Kota Bandung.
Tergugat I adalah distributor rangka atap baja ringan yang berkedudukan di Kota Bandung.
Pada 2 Maret 2026 Penggugat dan Tergugat I membuat Perjanjian Jual Beli Nomor 017/PJB-BRN/III/2026 (selanjutnya disebut Perjanjian) atas 100 ton baja ringan dengan harga Rp16.000.000 per ton atau seluruhnya Rp1.600.000.000. Perjanjian antara lain menentukan: uang muka 60 persen dibayar paling lambat 5 Maret 2026 (Pasal 3); seluruh barang diserahkan paling lambat 30 April 2026 (Pasal 4); sisa harga 40 persen dibayar 7 hari setelah seluruh barang diterima (Pasal 3); denda keterlambatan 1 permil per hari dari nilai barang yang terlambat, paling banyak 5 persen (Pasal 7); keadaan memaksa wajib diberitahukan tertulis dalam 7 hari sejak kejadian (Pasal 9); dan sengketa diselesaikan secara musyawarah dalam 14 hari dan bila tidak berhasil melalui Pengadilan Negeri Bandung (Pasal 12).
Pada tanggal yang sama Tergugat II menandatangani Surat Penanggungan yang menyatakan menanggung pelaksanaan seluruh kewajiban Tergugat I berdasarkan Perjanjian dan melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar harta Tergugat I lebih dahulu disita dan dijual, sehingga berlaku Pasal 1832 KUH Perdata.
Perjanjian dibuat secara sah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

B. Penggugat telah memenuhi kewajibannya

Pada 5 Maret 2026 Penggugat membayar uang muka Rp960.000.000 melalui transfer ke rekening Tergugat I.
Sisa harga 40 persen belum jatuh tempo, karena menurut Pasal 3 Perjanjian baru wajib dibayar 7 hari setelah seluruh barang diterima.

C. Tergugat I melakukan wanprestasi

Sampai batas waktu 30 April 2026, Tergugat I hanya menyerahkan 25 ton baja ringan senilai Rp400.000.000, yaitu pada 28 April 2026, sedangkan 75 ton senilai Rp1.200.000.000 tidak pernah diserahkan.
Pada 4 Mei 2026 Tergugat II, selaku direktur utama Tergugat I, berjanji melalui pesan WhatsApp mengirim sisa barang paling lambat 31 Mei 2026, tetapi janji itu tidak dipenuhi.
Melalui surel 2 Juni 2026 Tergugat I menyatakan keterlambatan disebabkan pabrik pemasoknya terlambat berproduksi. Alasan itu tidak dapat membebaskan Tergugat I karena tidak pernah diberitahukan secara tertulis dalam 7 hari sebagaimana diwajibkan Pasal 9 Perjanjian, dan keterlambatan pemasok merupakan risiko usaha Tergugat I sendiri, bukan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.
Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan Tergugat I lalai dengan somasi pertama tanggal 18 Juni 2026 yang sekaligus mengundang musyawarah pada 24 Juni 2026, dan somasi kedua tanggal 29 Juni 2026 dengan tenggat 6 Juli 2026. Tergugat I tidak hadir dalam musyawarah, tetapi menjawab secara tertulis pada 24 Juni 2026 dengan mengakui belum menyerahkan 75 ton dan menawarkan pengiriman pada Agustus 2026 dengan harga baru. Dengan demikian upaya musyawarah lebih dari 14 hari sebagaimana Pasal 12 Perjanjian telah ditempuh.
Berdasarkan uraian di atas Tergugat I telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata.

D. Pemutusan Perjanjian dan kerugian Penggugat

Berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, Penggugat memilih menuntut pemutusan Perjanjian sepanjang mengenai 75 ton yang tidak diserahkan, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.
Akibat pemutusan tersebut Tergugat I wajib mengembalikan kelebihan uang muka yang telah diterimanya, yaitu Rp960.000.000 dikurangi Rp400.000.000, sebesar Rp560.000.000.
Berdasarkan Pasal 7 Perjanjian, Tergugat I wajib membayar denda keterlambatan 1 permil per hari dari Rp1.200.000.000 atau Rp1.200.000 per hari sejak 1 Mei 2026, yang telah mencapai batas 5 persen sebesar Rp60.000.000. Denda ini ditetapkan khusus untuk keterlambatan sehingga dapat dituntut bersama pokok sesuai Pasal 1307 KUH Perdata.
Karena terikat kontrak penyediaan barang dengan pelanggannya, Penggugat terpaksa membeli 50 ton baja ringan dari pemasok lain dengan harga Rp17.700.000 per ton, lebih mahal Rp1.700.000 per ton dari harga Perjanjian, sehingga Penggugat menderita kerugian nyata sebesar Rp85.000.000. Kerugian ini dapat diduga pada saat Perjanjian dibuat karena Tergugat I mengetahui barang dibeli untuk dijual kembali, dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi Tergugat I (Pasal 1246 sampai 1248 KUH Perdata).
Jumlah kerugian Penggugat seluruhnya adalah Rp705.000.000.

E. Tanggung jawab Tergugat II

Karena Tergugat II telah melepaskan hak istimewanya sebagai penanggung, Tergugat II bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama Tergugat I atas seluruh kewajiban pada butir 14 sampai 17.

F. Permohonan sita jaminan

Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat berupaya mengalihkan hartanya, karena sejak 10 Juli 2026 Tergugat I mengiklankan penjualan gudangnya melalui media daring. Untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia, Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan gudang milik Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1123, seluas 2.400 meter persegi, terletak di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas: utara jalan desa, timur tanah milik PT Mitra Logistik, selatan saluran irigasi, barat tanah milik Haji Mulyana.
Karena objek sita berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, Penggugat mohon pelaksanaan sita dilakukan melalui permintaan bantuan kepada pengadilan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan gudang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1123 seluas 2.400 meter persegi di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, atas nama Tergugat I;
Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli Nomor 017/PJB-BRN/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 dan Surat Penanggungan tanggal 2 Maret 2026;
Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor 017/PJB-BRN/III/2026 putus sepanjang mengenai 75 ton baja ringan yang tidak diserahkan;
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp705.000.000 (tujuh ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas pengembalian uang muka Rp560.000.000, denda keterlambatan Rp60.000.000, dan kerugian Rp85.000.000, secara tunai dan sekaligus;
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Penggugat,

(tanda tangan elektronik atau basah) Dewi Anggraini, S.H., M.H.

(tanda tangan elektronik atau basah) Bayu Pratama, S.H.

Bandingkan petitum ini dengan memo analisis di Bab 2. Bunga moratoir tidak diminta dalam primair, sejalan dengan keputusan menghindari tuntutan ganda; ruang bagi hakim tetap terbuka lewat subsidair. Perhatikan pula bahwa butir 3 petitum meminta perjanjian dinyatakan sah, karena pemutusan dan hukuman membayar hanya masuk akal bila perjanjiannya sah.

Kesalahan yang membuat gugatan tidak dapat diterima

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard, disingkat NO) dijatuhkan bila gugatan cacat formil, sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa. Berbeda dengan gugatan yang ditolak, gugatan yang NO dapat diajukan kembali setelah cacatnya diperbaiki, tetapi waktu, biaya, dan momentum sudah hilang [2, 7].

Bentuk cacat formil yang paling sering ditemui

Cacat	Bentuk	Contoh
Obscuur libel (gugatan kabur)	Dasar hukum tidak jelas, objek tidak jelas, petitum tidak jelas, posita dan petitum bertentangan	Gugatan tanah tanpa menyebut luas dan batas; posita wanprestasi tetapi petitum PMH
Error in persona: diskualifikasi	Penggugat tidak berhak atau tidak cakap	Anak di bawah umur menggugat tanpa wali; bukan ahli waris menggugat pembagian warisan
Error in persona: salah sasaran	Pihak yang digugat tidak terkait kewajiban yang dituntut	Menggugat direktur pribadi atas utang perseroan
Kurang pihak (plurium litis consortium)	Masih ada pihak yang harus ikut sebagai penggugat atau tergugat	Tidak menarik penjual asal dalam sengketa peralihan tanah berantai
Prematur	Hak menggugat belum lahir	Menggugat sebelum utang jatuh tempo atau sebelum syarat musyawarah dipenuhi
Ne bis in idem	Perkara yang sama sudah diputus berkekuatan hukum tetap	Pihak, objek, dan dasar sama dengan perkara terdahulu
Kompetensi	Pengadilan tidak berwenang absolut atau relatif	Ada klausul arbitrase; tergugat tinggal di kota lain tanpa pilihan domisili
Kuasa cacat	Surat kuasa tidak memenuhi Pasal 123 HIR	Kuasa umum dipakai menandatangani gugatan

Klasifikasi mengikuti Harahap (2017) dan praktik putusan NO yang dikaji Aurell dkk. (2024).

Gugatan kurang pihak paling sering muncul dalam sengketa tanah dan warisan. Contoh yang sering dikutip adalah Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984: pihak ketiga yang menjadi sumber perolehan hak tergugat seharusnya ikut ditarik sebagai tergugat, karena ia berkepentingan untuk membuktikan asal-usul tanah dan dasar hibahnya [8]. Tetapi dalil kurang pihak juga sering diajukan secara berlebihan oleh tergugat, dan Mahkamah Agung tidak selalu menerimanya.

Studi kasusYurisprudensi MA: Putusan 244 K/Sip/1959, 439 K/Sip/1969, 516 K/Sip/1973, dan 2490 K/Pdt/2015

Tidak semua ahli waris wajib ikut menggugat[9]

Fakta
Dalam beberapa perkara, sebagian ahli waris menggugat pihak di luar keluarga yang menguasai harta warisan tanpa hak, tanpa mengikutsertakan seluruh ahli waris lain. Tergugat membalas dengan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak.
Masalah hukum
Apakah gugatan pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga harus diajukan oleh atau terhadap seluruh ahli waris?
Putusan dan alasannya
Sejak 1959 Mahkamah Agung konsisten menyatakan gugatan untuk mengembalikan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak dapat diterima walaupun tidak semua ahli waris ikut, karena tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya. Putusan 2490 K/Pdt/2015 menegaskan cukup salah seorang ahli waris yang menggugat, karena tujuannya mengembalikan objek ke dalam harta warisan untuk kepentingan semua ahli waris.
Pelajaran
Kurang pihak bukan soal jumlah orang, melainkan soal apakah putusan dapat dilaksanakan dan apakah ada pihak yang haknya akan terlanggar tanpa didengar. Advokat penggugat perlu menilai siapa yang benar-benar harus ditarik; advokat tergugat perlu menilai apakah eksepsi kurang pihak benar-benar berdasar.

Keliru

Menarik orang yang tidak punya hubungan hukum dengan tuntutan membuka eksepsi error in persona dan memperlambat perkara karena setiap pihak harus dipanggil. Tarik hanya pihak yang dituntut prestasinya atau yang harus tunduk pada putusan.

Keliru

Putusan NO tidak memeriksa pokok perkara, sehingga gugatan dapat diajukan kembali setelah cacat formilnya diperbaiki. Yang tidak dapat diajukan kembali adalah gugatan yang sudah ditolak dan berkekuatan hukum tetap, karena berlaku ne bis in idem.

Keliru

Buku II 2026 menyebut gugatan diajukan tanpa dibubuhi meterai. Yang wajib bermeterai adalah dokumen yang diajukan sebagai alat bukti di pengadilan.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Coba ingat dulu

Andaikan gugatan Hendra hanya menyebut objek sita sebagai gudang milik Tergugat I di Dayeuhkolot, tanpa nomor sertipikat, luas, dan batas. Apa risikonya?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Permohonan sita berisiko ditolak atau tidak dapat dilaksanakan karena objeknya tidak jelas. Bila hal yang sama terjadi pada objek tuntutan, gugatan dapat dinilai kabur (obscuur libel) dan putusannya tidak dapat dieksekusi. Objek benda tetap harus diidentifikasi dengan bukti kepemilikan, letak, luas, dan batas-batasnya.

Latihan

Soal 1 dari 8

Menurut Buku II 2026, manakah syarat bentuk surat gugatan yang benar?

Soal 2 dari 8

Gugatan meminta PT BRN membayar uang paksa Rp1.000.000 per hari bila terlambat membayar Rp705.000.000. Bagaimana menilainya?

Soal 3 dari 8

Dalam posita penggugat menguraikan tergugat tidak membayar cicilan sesuai perjanjian kredit, tetapi petitum meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Risiko terbesarnya adalah...

Soal 4 dari 8

Mengapa Hendra tidak meminta putusan serta merta dalam gugatannya?

Soal 5 dari 8

Objek sita jaminan berada di Kabupaten Bandung, sedangkan perkara diperiksa PN Bandung. Bagaimana pelaksanaannya?

Soal 6 dari 8

Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena dua ahli waris lain tidak ikut menggugat orang luar yang menguasai tanah warisan. Menurut yurisprudensi MA, eksepsi itu...

Soal 7 dari 8

Mana petitum yang bersifat condemnatoir?

Soal 8 dari 8

Gugatan Hendra dinyatakan tidak dapat diterima karena surat kuasanya cacat. Apa yang dapat dilakukan Hendra?

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Surat gugatan memuat identitas, posita, dan petitum (Pasal 118 HIR jo. Pasal 8 nomor 3 Rv); menurut Buku II 2026 diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia tanpa meterai.
Identitas harus tepat: usaha dagang digugat melalui pemiliknya, badan hukum atas namanya sendiri, dan domisili elektronik tergugat dicantumkan bila diketahui.
Kompetensi relatif ditentukan Pasal 118 HIR, termasuk pilihan domisili; klausul arbitrase membuat PN tidak berwenang secara absolut.
Posita disusun bernomor mengikuti unsur dasar gugatan; setiap tuntutan dalam petitum harus punya dasar dalam posita.
Hakim terikat petitum dan dilarang ultra petita (Pasal 178 HIR); petitum subsidair ex aequo et bono memberi ruang penyesuaian dalam kerangka posita.
Uang paksa tidak dapat dijatuhkan atas hukuman membayar uang; putusan serta merta hanya dalam keadaan terbatas dan perlu izin ketua PT.
Sita jaminan (Pasal 227 HIR) memerlukan sangkaan beralasan, objek milik tergugat yang teridentifikasi jelas, dan didengarnya tergugat; objek di luar wilayah dilaksanakan melalui delegasi.
Cacat formil seperti obscuur libel, error in persona, kurang pihak, prematur, dan kuasa cacat berujung putusan NO yang memungkinkan gugatan diajukan ulang.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 3: Menyusun surat gugatan

Dikuasai: 0 dari 9 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Pemerintah Hindia Belanda (1941). Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbarui), Staatsblad 1941 Nomor 44. JDIH Mahkamah Agung RI.
Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id
Hukum acara perdata pokok untuk Jawa dan Madura: gugatan, kuasa, verstek, perdamaian, rekonvensi, eksepsi, pembuktian, putusan, eksekusi, sita.
2
M. Yahya Harahap (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta (edisi kedua).
Buku teks
Rujukan utama tentang surat kuasa, gugatan, eksepsi, rekonvensi, pembuktian, pemeriksaan setempat, dan putusan.
3
Sudikno Mertokusumo (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta (edisi revisi).
Buku teks
Asas hukum acara perdata, peran hakim, pembuktian, dan putusan.
4
Ketua Mahkamah Agung RI (2026). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan. JDIH Mahkamah Agung RI, ditetapkan 19 Agustus 2026.
Data atau dokumen resmijdih.mahkamahagung.go.id
Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum: pendaftaran, panggilan, kuasa, verstek, eksepsi, pembuktian, sita, eksekusi, lelang, gugatan sederhana.
5
Mahkamah Agung RI (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019. Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1039.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Domisili elektronik, panggilan elektronik dan surat tercatat, persidangan elektronik tanpa persetujuan bila tergugat diwakili advokat, bukti bermeterai diunggah, putusan elektronik, banding elektronik.
6
Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang terikat perjanjian arbitrase (Pasal 3 dan 11).
7
Prudencia Aurell, David Deji, Richard Nathan Wijaya, Aubrey Hariman Halim, Mikael Simanungkalit, Helidorus Chandera Halim (2024). Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul. Prosiding SENAPAS 2(1):287-292.
Jurnal ilmiahojs.uajy.ac.id
Ragam alasan gugatan NO, termasuk posita wanprestasi dengan petitum perbuatan melawan hukum.
8
Sovia Hasanah (2017). Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Klinik Hukumonline.
Artikel atau ulasanhukumonline.com
Kurang pihak sebagai bentuk error in persona dan contoh Putusan MA 1125 K/Pdt/1984.
9
Mahkamah Agung RI (2016). Yurisprudensi: Tuntutan pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga tidak diharuskan diajukan oleh semua ahli waris (Putusan 244 K/Sip/1959, 439 K/Sip/1969, 516 K/Sip/1973, 2490 K/Pdt/2015). Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan pengadilanputusan3.mahkamahagung.go.id
Batas dalil kurang pihak: tidak semua ahli waris wajib ikut menggugat bila objek dikuasai pihak ketiga.