Pencegahan kejahatan dan kebijakan kriminal

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Setiap kali sebuah kasus kekerasan remaja menjadi viral, reaksi yang muncul hampir selalu sama. Ada yang meminta hukuman diperberat, ada yang meminta pelaku dikeluarkan dari sekolah, ada yang meminta razia senjata tajam, ada yang meminta jam malam bagi pelajar, dan ada yang meminta media sosial diblokir. Semua usulan itu bermaksud baik. Tetapi mana yang benar-benar mengurangi kejahatan? Mana yang hanya memindahkannya ke tempat lain? Dan mana yang justru memperburuk keadaan?

Bab ini adalah muara seluruh mata kuliah. Bab 1 sampai Bab 7 menjelaskan apa itu kejahatan, bagaimana mengukurnya, mengapa ia terjadi, siapa korbannya, dan bagaimana hukum menangani anak pelaku. Sekarang pertanyaannya: apa yang harus dilakukan? Dalam ilmu hukum pidana, pertanyaan ini dijawab oleh kebijakan kriminal. Dalam kriminologi, ia dijawab oleh teori dan evaluasi pencegahan kejahatan.

Kamu akan mempelajari pengertian kebijakan kriminal, peran dan batas sarana penal, tiga pendekatan pencegahan (situasional, sosial, dan komunitas), dan penerapannya pada kenakalan remaja di sekolah dan di ruang digital. Pokok bahasan kebijakan hukum pidana akan kamu temui lagi di mata kuliah Hukum Pidana lanjutan dan Ilmu Perundang-undangan.

Kebijakan kriminal dan hubungannya dengan kebijakan sosial

Istilah kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy) sering disalahpahami sebagai kebijakan tentang hukum pidana saja. Sudarto membedakan tiga arti [1]:

Arti sempit: keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
Arti luas: keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi.
Arti paling luas: keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Sudarto juga merumuskan politik kriminal secara singkat sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kata kuncinya rasional: kebijakan harus berdasar pengetahuan tentang sebab dan akibat, bukan sekadar reaksi emosional.

Barda Nawawi Arief menekankan bahwa kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan melindungi masyarakat (social defence). Karena itu penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, yaitu memadukan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non-penal (di luar hukum pidana), serta memadukan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial lainnya seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan tata kota [2].

Kedudukan kebijakan kriminal

Pilih satu tingkat untuk melihat penjelasannya. Makin ke atas, makin tinggi kedudukannya.

Diolah dari Arief (2016) dan Sudarto (1981).

G. Peter Hoefnagels, kriminolog Belanda yang skemanya sering dikutip Barda Nawawi Arief, membagi upaya penanggulangan kejahatan menjadi tiga jalur: penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment) [3]. Jalur pertama adalah sarana penal; dua jalur lainnya adalah sarana non-penal. Jalur ketiga terasa sangat relevan di era media sosial, ketika persepsi publik tentang kejahatan dibentuk oleh video viral.

Sarana penal dan batas-batasnya

Sarana penal meliputi tiga tahap: formulasi (pembentuk undang-undang menetapkan perbuatan yang dilarang dan ancamannya), aplikasi (polisi, jaksa, dan hakim menerapkannya), dan eksekusi (pidana dilaksanakan, misalnya oleh lembaga pemasyarakatan). Hukum pidana punya kekuatan yang tidak dimiliki sarana lain: ia menegaskan norma secara resmi, memberi kepastian, dan dapat melumpuhkan pelaku berbahaya.

Namun para ahli mengingatkan keterbatasannya. Barda Nawawi Arief merangkum beberapa batas kemampuan hukum pidana [2]. Sebab-sebab kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana; hukum pidana hanya bagian kecil dari sarana kontrol sosial; pemidanaan bersifat pengobatan simptomatik, bukan kausatif; dan sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif dan efek samping negatif, seperti stigmatisasi dan prisonisasi, yaitu proses ketika narapidana justru mempelajari budaya kriminal di penjara. Karena itu hukum pidana sebaiknya dipakai sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Temuan kriminologi mendukung peringatan itu. Teori pencegahan menunjukkan bahwa kepastian tertangkap jauh lebih berpengaruh daripada beratnya pidana (Bab 3). Teori pelabelan menunjukkan bahwa proses pidana dapat mendorong penyimpangan sekunder (Bab 4). Taksonomi Moffitt menunjukkan bahwa sebagian besar remaja nakal akan berhenti sendiri, dan intervensi pidana yang berlebihan dapat menghambatnya. Ketika setiap masalah sosial dijawab dengan ancaman pidana baru, terjadilah overkriminalisasi: penjara penuh, aparat kewalahan, dan hukum kehilangan wibawa karena tidak mungkin ditegakkan secara merata.

KUHP nasional merespons sebagian persoalan ini dengan memperkaya pilihan pidana. Selain penjara, KUHP mengenal pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, serta pedoman agar pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam keadaan tertentu, misalnya bila terdakwa anak, berumur di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, atau kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar [4]. KUHAP baru memperluas mekanisme keadilan restoratif untuk perkara orang dewasa [5], melanjutkan praktik yang sebelumnya dijalankan berdasarkan Peraturan Kepolisian 8/2021 dan peraturan internal kejaksaan serta Mahkamah Agung [6].

Coba ingat dulu

Sebutkan tiga arti politik kriminal menurut Sudarto, dan jelaskan apa yang dimaksud pendekatan integral menurut Barda Nawawi Arief.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Arti sempit: asas dan metode yang menjadi dasar reaksi pidana terhadap pelanggaran. Arti luas: keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk pengadilan dan polisi. Arti paling luas: keseluruhan kebijakan melalui perundang-undangan dan badan resmi untuk menegakkan norma sentral masyarakat. Pendekatan integral berarti penanggulangan kejahatan memadukan sarana penal dan non-penal, dan memadukan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial lain seperti pendidikan dan ekonomi, karena sebab kejahatan kompleks dan hukum pidana punya keterbatasan.

Pencegahan situasional

Pencegahan non-penal dapat dibagi menjadi tiga pendekatan besar: situasional, sosial, dan berbasis komunitas. Pencegahan situasional berangkat dari teori pilihan rasional dan aktivitas rutin. Ia tidak berusaha mengubah watak pelaku, melainkan mengubah situasi agar kejahatan menjadi lebih sulit, lebih berisiko, dan kurang menguntungkan. Ronald Clarke merumuskannya dalam lima strategi [7].

Lima strategi pencegahan situasional dan contohnya

Strategi	Contoh teknik	Contoh di Indonesia
Menambah usaha	Mengeraskan sasaran, mengendalikan akses	Kunci ganda motor, verifikasi dua langkah pada aplikasi bank
Menambah risiko	Memperluas pengawasan alami dan formal	Penerangan jalan, kamera di parkiran, ronda malam
Mengurangi keuntungan	Menyembunyikan atau menandai sasaran	Pemblokiran cepat rekening penampung penipuan, nomor rangka motor
Mengurangi provokasi	Mengurangi frustrasi dan pemicu	Mengatur jam pulang sekolah berbeda bagi sekolah yang sering bentrok
Menghilangkan dalih	Memperjelas aturan dan memudahkan kepatuhan	Tata tertib sekolah yang jelas, rambu larangan, kanal pengaduan

Strategi dari Clarke (1997). Kolom contoh adalah ilustrasi.

Salah satu turunan pencegahan situasional adalah CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), yaitu pencegahan kejahatan melalui rancangan lingkungan fisik. Oscar Newman, arsitek Amerika, memperkenalkan konsep ruang yang dapat dipertahankan (defensible space): permukiman yang dirancang agar penghuni dapat saling mengawasi, merasa memiliki ruang bersama, dan mudah mengenali orang asing [8]. Jendela yang menghadap jalan, taman yang terang dan terbuka, dan gang yang tidak buntu adalah contoh prinsip ini.

James Q. Wilson dan George Kelling menambahkan teori jendela pecah (broken windows). Menurut mereka, satu jendela pecah yang dibiarkan memberi isyarat bahwa tidak ada yang peduli, sehingga mengundang perusakan lebih lanjut, lalu pelanggaran yang lebih serius [9]. Teori ini mendorong perhatian pada ketertiban kecil, tetapi penerapannya di beberapa kota Amerika berupa penindakan agresif terhadap pelanggaran ringan dikritik karena menyasar kelompok miskin dan minoritas secara tidak adil. Pelajaran bagi Indonesia: memperbaiki lingkungan fisik berbeda dengan merazia orang.

Kritik: kejahatan hanya berpindah?

Kritik klasik terhadap pencegahan situasional adalah pemindahan (displacement): bila satu parkiran dijaga, pencuri pindah ke parkiran lain. Penelitian menunjukkan pemindahan memang dapat terjadi, tetapi jarang sempurna; sebagian pelaku justru berhenti karena usaha tambahan tidak sepadan. Bahkan sering terjadi perluasan manfaat (diffusion of benefits): kamera di satu sudut juga menurunkan kejahatan di sudut sekitarnya karena pelaku tidak yakin di mana pengawasan berakhir. Kritik lain yang lebih serius adalah soal privasi dan keadilan, terutama ketika pengawasan berbasis kamera dan data makin luas.

Pencegahan sosial dan pencegahan berbasis komunitas

Pencegahan sosial dan perkembangan

Pencegahan sosial menyasar akar kejahatan: faktor-faktor yang membuat orang termotivasi melanggar. Pendekatan ini berangkat dari teori ketegangan, kontrol sosial, dan perkembangan. Mengikuti model kesehatan masyarakat, pencegahan dibagi menjadi tiga tingkat.

Pencegahan primer menyasar masyarakat umum sebelum masalah muncul, misalnya pendidikan pengasuhan, layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan karakter, dan literasi digital untuk semua siswa.
Pencegahan sekunder menyasar kelompok berisiko, misalnya pendampingan bagi siswa yang sering membolos, program bagi anak dari keluarga dengan kekerasan, atau kegiatan bagi remaja di wilayah rawan tawuran.
Pencegahan tersier menyasar orang yang sudah melanggar agar tidak mengulang, misalnya diversi, pembinaan di LPKA, dan pendampingan setelah bebas.

Riyadh Guidelines 1990 menegaskan bahwa pencegahan kenakalan remaja adalah bagian penting dari pencegahan kejahatan dan harus melibatkan seluruh masyarakat: keluarga, sekolah, komunitas, dan media. Pedoman itu juga mengingatkan bahwa memberi label menyimpang atau nakal kepada remaja sering justru ikut membentuk pola perilaku yang tidak diinginkan [10]. Program yang terbukti efektif di banyak negara antara lain kunjungan rumah bagi keluarga muda yang rentan, pendidikan anak usia dini yang berkualitas, dan program antiperundungan menyeluruh di sekolah seperti yang dikembangkan Olweus, yang melibatkan seluruh warga sekolah, aturan kelas yang jelas, pengawasan di tempat rawan, dan percakapan dengan pelaku dan korban [11].

Coba ingat dulu

Sebutkan lima strategi pencegahan situasional menurut Clarke beserta satu contoh masing-masing, lalu jelaskan beda pemindahan dan perluasan manfaat.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

(1) Menambah usaha, misalnya kunci ganda motor atau verifikasi dua langkah. (2) Menambah risiko, misalnya penerangan jalan dan kamera. (3) Mengurangi keuntungan, misalnya pemblokiran cepat rekening penipuan. (4) Mengurangi provokasi, misalnya mengatur jam pulang sekolah yang sering bentrok. (5) Menghilangkan dalih, misalnya tata tertib yang jelas dan rambu larangan. Pemindahan berarti kejahatan pindah ke tempat, waktu, atau sasaran lain setelah intervensi; perluasan manfaat berarti kejahatan justru ikut turun di wilayah sekitar yang tidak diintervensi.

Peran keluarga sebagai pencegah pertama

Dari semua lingkungan, keluarga adalah tempat pencegahan yang paling murah dan paling menentukan. Teori kontrol sosial dan teori kontrol diri sama-sama menempatkan pengasuhan sebagai kunci: orang tua yang hangat, memantau dengan siapa anaknya bergaul dan apa yang dilakukannya di ponsel, menetapkan aturan yang konsisten, dan mengoreksi tanpa kekerasan. Kekerasan sebagai cara mendidik justru menanamkan pelajaran bahwa kekerasan adalah cara menyelesaikan masalah, sekaligus melanggar larangan kekerasan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak [12]. Karena itu program pencegahan yang paling menjanjikan sering bukan program untuk remaja, melainkan program untuk orang tua: kelas pengasuhan, konseling keluarga, dan dukungan bagi keluarga yang sedang dalam krisis. Di ruang digital, PP 17/2025 juga memberi orang tua peran formal melalui persetujuan pembuatan akun dan fitur pengawasan, tetapi peran itu hanya bermakna bila orang tua memahami dunia digital anaknya.

Pencegahan berbasis komunitas

Pencegahan berbasis komunitas memperkuat kemampuan warga untuk mengawasi lingkungannya sendiri. Dasarnya adalah teori disorganisasi sosial dan konsep efikasi kolektif: lingkungan yang warganya saling percaya dan bersedia bertindak bersama memiliki tingkat kekerasan lebih rendah [13]. Di Indonesia, bentuk-bentuknya sudah lama dikenal: sistem keamanan lingkungan (siskamling), pemolisian masyarakat yang mendekatkan polisi dengan warga, karang taruna, forum anak, dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah di tingkat desa.

Untuk kenakalan yang berakar pada subkultur, seperti klitih dan geng motor, para peneliti menyarankan pendekatan berbasis komunitas dan budaya: menyediakan ruang ekspresi dan kegiatan bagi remaja, pelatihan kerja, serta pelibatan tokoh masyarakat dan mantan anggota kelompok, bukan hanya patroli dan razia [14, 15]. Pendekatan integral seperti ini, yang memadukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dengan program sosial bagi remaja berisiko, juga dianjurkan untuk penanggulangan kejahatan anak pada umumnya [16].

Merancang program pencegahan berbasis masalah

Langkah 1 dari 4

Pindai masalah

Identifikasi pola yang berulang dari data polisi, sekolah, puskesmas, dan laporan warga, misalnya tawuran tiap Jumat sore di satu persimpangan.

Pencegahan situasional dan pencegahan sosial

Situasional

Dasar: pilihan rasional, aktivitas rutin
Sasaran: situasi dan kesempatan
Hasil cepat dan mudah diukur
Risiko: pemindahan, isu privasi

Sosial dan perkembangan

Dasar: ketegangan, kontrol, perkembangan
Sasaran: motivasi dan akar masalah
Hasil jangka panjang dan sulit diukur
Risiko: mahal dan butuh koordinasi lintas sektor

Pencegahan kenakalan remaja di sekolah dan ruang digital

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Pemerintah mengubah pendekatan terhadap kekerasan di sekolah pada awal 2026. Permendikbudristek 46/2023, yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan melalui Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah dan satuan tugas di daerah, dicabut dan diganti Permendikdasmen 6/2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang diundangkan 9 Januari 2026 [17].

Dari TPPK ke Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Permendikdasmen 6/2026 mencabut Permendikbudristek 46/2023. TPPK dan satuan tugas yang dibentuk berdasarkan aturan lama dinyatakan berakhir masa tugasnya, tetapi tetap menyelesaikan laporan yang sedang ditangani sampai Kelompok Kerja (Pokja) di daerah terbentuk, paling lambat enam bulan sejak aturan baru berlaku. Aturan baru menekankan pendekatan promotif dan preventif: pemenuhan kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Pelanggaran tata tertib ditangani sekolah melalui penanganan pelanggaran kolaboratif yang mengutamakan pelindungan korban, edukasi pelanggar, dan pemulihan keamanan sekolah, sedangkan pelanggaran peraturan perundang-undangan dirujuk melalui Pokja.

Dari sudut kriminologi, pergeseran ini menarik. Pendekatan "budaya sekolah" sejalan dengan pencegahan primer dan teori kontrol sosial: memperkuat kelekatan siswa pada sekolah, melibatkan mereka menyusun kesepakatan kelas, dan memperluas cakupan ke ruang digital yang berkaitan dengan interaksi warga sekolah. Penanganan pelanggaran kolaboratif yang mengutamakan edukasi dan pemulihan juga sejalan dengan gagasan rasa malu reintegratif Braithwaite. Tantangannya adalah memastikan pendekatan promotif tidak membuat kasus kekerasan serius ditutup-tutupi demi nama baik sekolah. Ingat bahwa angka gelap perundungan sangat besar, dan sekolah punya kepentingan agar kasusnya tidak tercatat.

Pelindungan anak di ruang digital

Untuk ruang digital, kerangka pokoknya adalah PP 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang ditetapkan 27 Maret 2025. PP ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menyediakan informasi batas minimum usia, menerapkan verifikasi usia, menyediakan mekanisme pelaporan penyalahgunaan yang mudah dipakai anak, dan melarang praktik terselubung yang mendorong anak membuka data pribadi atau melakukan tindakan berbahaya, termasuk larangan pemrofilan anak dalam keadaan tertentu [18]. Aturan pelaksananya, Permenkomdigi 9/2026, mengatur profil risiko dan akun anak pada layanan jejaring dan media sosial [19]. Pada tahap awal, kebijakan ini diterapkan pada platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox [20], dan penyelenggara layanan media sosial wajib menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun [21].

Dalam bahasa teori aktivitas rutin, kebijakan ini berusaha menghadirkan penjaga yang cakap di ruang digital: verifikasi usia, kendali orang tua, dan kewajiban platform. Dalam bahasa pencegahan situasional, ia menambah usaha dan mengurangi kesempatan anak terpapar judi, eksploitasi seksual, dan perundungan. Tetapi kriminologi juga mengingatkan beberapa risiko: remaja dapat berpindah ke platform atau akun yang tidak terjangkau aturan (pemindahan), verifikasi usia menimbulkan persoalan pelindungan data pribadi, dan larangan tanpa literasi dapat membuat anak menyembunyikan aktivitasnya dari orang tua sehingga pengawasan justru melemah.

Untuk judi daring, kombinasi sarana penal dan non-penal terlihat jelas. Sarana penal menyasar bandar dan jaringan penyelenggara berdasarkan KUHP dan UU ITE [4, 22]. Sarana non-penal meliputi pemblokiran situs dan rekening, analisis transaksi oleh PPATK, kerja sama dengan bank, serta edukasi keluarga. Untuk remaja yang menjadi pemain, pendekatan yang dianjurkan adalah diversi, pendampingan, dan penanganan kecanduan, bukan pemenjaraan.

Contoh: menyusun respons terhadap tawuran di satu kecamatan

Sebuah kecamatan mencatat tawuran pelajar hampir setiap bulan, biasanya Jumat sore di sebuah persimpangan, melibatkan dua SMK yang bertetangga. Respons yang terpadu dapat berupa:

Situasional: jam pulang kedua sekolah diatur berbeda, persimpangan diberi penerangan dan pos jaga bergilir pada jam rawan, angkutan khusus pelajar.
Sosial: kegiatan ekstrakurikuler bersama antarsekolah, konseling bagi siswa yang berulang kali terlibat, program magang yang memperkuat komitmen pada masa depan.
Komunitas: forum orang tua dan alumni kedua sekolah, pelibatan tokoh masyarakat untuk memutus tradisi permusuhan antarangkatan.
Penal: penegakan hukum terhadap pembawa senjata tajam dan pelaku kekerasan, dengan diversi bagi anak yang memenuhi syarat dan perhatian pada pemulihan korban.
Penilaian: survei siswa sebelum dan sesudah program, bukan hanya jumlah laporan ke polisi.

Keliru

Sudarto dan Barda Nawawi Arief mengingatkan batas kemampuan hukum pidana. Kepastian tertangkap dan sarana non-penal yang menyentuh sebab kejahatan umumnya lebih efektif.

Sebagian benar

Pemindahan memang bisa terjadi, tetapi jarang sempurna, dan sering terjadi perluasan manfaat ke wilayah sekitar.

Keliru

Batas usia dan verifikasi dalam PP 17/2025 membantu, tetapi tanpa literasi digital dan pengasuhan, anak dapat berpindah ke platform lain atau menyembunyikan aktivitasnya sehingga pengawasan melemah.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 8

Menurut Sudarto, politik kriminal dalam arti paling luas adalah

Soal 2 dari 8

Pemerintah daerah memasang lampu dan kamera di gang yang sering menjadi lokasi penjambretan. Ini contoh

Soal 3 dari 8

Pendampingan khusus bagi siswa yang sering membolos dan berasal dari keluarga dengan kekerasan termasuk

Soal 4 dari 8

Hoefnagels menyebut tiga jalur penanggulangan kejahatan. Kampanye publik yang mengubah anggapan bahwa perundungan adalah bercanda termasuk jalur

Soal 5 dari 8

Setelah satu parkiran kampus dijaga ketat, pencurian motor di parkiran lain di sekitarnya juga turun. Gejala ini disebut

Soal 6 dari 8

Apa yang terjadi dengan TPPK sekolah setelah Permendikdasmen 6/2026 berlaku?

Soal 7 dari 8

Dalam kerangka teori aktivitas rutin, kewajiban verifikasi usia dan kendali orang tua dalam PP 17/2025 paling tepat dipahami sebagai upaya

Soal 8 dari 8

Pernyataan Barda Nawawi Arief bahwa pemidanaan bersifat pengobatan simptomatik berarti

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Kebijakan kriminal adalah usaha rasional masyarakat menanggulangi kejahatan; Sudarto membedakan arti sempit, luas, dan paling luas.
Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan sosial dan harus integral, memadukan sarana penal dan non-penal.
Hoefnagels: penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan memengaruhi pandangan masyarakat melalui media massa.
Hukum pidana punya batas: simptomatik, berefek samping, dan sebaiknya ultimum remedium; KUHP nasional menyediakan alternatif penjara.
Pencegahan situasional (Clarke) mengubah kesempatan melalui lima strategi; CPTED dan jendela pecah adalah turunannya; pemindahan jarang sempurna dan ada perluasan manfaat.
Pencegahan sosial (primer, sekunder, tersier) menyasar akar masalah; pencegahan komunitas memperkuat efikasi kolektif.
Permendikdasmen 6/2026 menggantikan Permendikbudristek 46/2023 dengan pendekatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; PP 17/2025 dan Permenkomdigi 9/2026 mengatur pelindungan anak di ruang digital.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 8: Pencegahan kejahatan dan kebijakan kriminal

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Sudarto (1981). Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
Buku teks
Tiga arti politik kriminal dan kriminalisasi.
2
Barda Nawawi Arief (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana, Jakarta (ed. 2, cet. 5).
Buku teks
Kebijakan kriminal integral, sarana penal dan non-penal.
3
G. Peter Hoefnagels (1973). The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime. Kluwer, Deventer.
Buku teks
Skema kebijakan kriminal: pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh media.
4
Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHP nasional, berlaku 2 Januari 2026; Pasal 40, 41, dan 112 sampai 117 tentang anak; Pasal 426 dan 427 tentang judi.
5
Republik Indonesia (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188, TLN Nomor 7149.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHAP baru, berlaku 2 Januari 2026; memuat keadilan restoratif dan Dana Abadi.
6
Kepolisian Negara RI (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kepolisian Negara RI, ditetapkan 2021.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
7
Ronald V. Clarke (ed.) (1997). Situational Crime Prevention: Successful Case Studies (2nd ed.). Harrow and Heston, Guilderland.
Buku teks
Teknik pencegahan situasional.
8
Oscar Newman (1972). Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design. Macmillan, New York.
Buku teks
Rancangan ruang yang mendorong pengawasan alami.
9
James Q. Wilson, George L. Kelling (1982). Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety. The Atlantic, Maret 1982.
Artikel atau ulasantheatlantic.com
Teori jendela pecah.
10
Perserikatan Bangsa-Bangsa (1990). United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines). Resolusi Majelis Umum PBB 45/112.
Instrumen internasionalohchr.org
Pencegahan kenakalan remaja melalui keluarga, sekolah, komunitas, dan media.
11
Dan Olweus (1993). Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Blackwell, Oxford.
Buku teks
Definisi perundungan dan program pencegahan di sekolah.
12
Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Larangan kekerasan terhadap anak dan perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum.
13
Robert J. Sampson, Stephen W. Raudenbush, Felton Earls (1997). Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy. Science 277(5328):918-924.
Jurnal ilmiahdoi:10.1126/science.277.5328.918
Efikasi kolektif dan kekerasan di lingkungan kota.
14
Chisa Belinda Harahap, Iqrak Sulhin (2022). Pengendalian Kejahatan pada Sub-Kebudayaan Gang Klitih (dalam Paradigma Kriminologi Budaya). Deviance: Jurnal Kriminologi, Universitas Budi Luhur.
Jurnal ilmiahdoi:10.36080/djk.1569
Klitih sebagai subkultur kekerasan dan kebutuhan pengendalian non-penal berbasis komunitas.
15
Dody Hartanto, Mufied Fauziah, Ewang Sewoko, Karsih (2022). Systematic Review: A Literature Review on Systematic Integrative Intervention Model for Klitih Issue in Yogyakarta. Psikopedagogia 10(2).
Jurnal ilmiahdoi:10.12928/psikopedagogia.v10i2.22844
Intervensi klitih melalui keluarga, sekolah, dan komunitas.
16
Beby Suryani Fithri (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Doktrina: Journal of Law, Universitas Medan Area.
Jurnal ilmiahojs.uma.ac.id
Pendekatan integral penal dan non-penal untuk kejahatan anak.
17
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Berita Negara RI Tahun 2026 Nomor 11, diundangkan 9 Januari 2026.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Mencabut Permendikbudristek 46/2023; Pokja daerah, deteksi dini, dan penanganan pelanggaran kolaboratif.
18
Republik Indonesia (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Ditetapkan 27 Maret 2025.
Peraturanperaturan.go.id
PP Tunas: batas usia akun (Pasal 20 dan 21), verifikasi usia, larangan pemrofilan anak.
19
Kementerian Komunikasi dan Digital RI (2026). Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 17 Tahun 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Profil risiko, verifikasi usia, dan akun anak pada layanan jejaring dan media sosial.
20
Kementerian Komunikasi dan Digital (2026). Permen Komdigi Terbit, Pemerintah Mulai Implementasi Perlindungan Anak di Platform Digital. Portal Komdigi, 6 Maret 2026.
Artikel atau ulasanportal.komdigi.go.id
Tahap awal penerapan pada platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Instagram, X, dan Roblox.
21
Muhammad Raihan Nugraha (Klinik Hukumonline) (2026). Dasar Hukum Larangan Anak Punya Akun Medsos. Klinik Hukumonline, 12 Maret 2026.
Artikel atau ulasanhukumonline.com
Kewajiban menonaktifkan akun media sosial anak di bawah 16 tahun menurut aturan pelaksana PP Tunas.
22
Republik Indonesia (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1, TLN Nomor 6905.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Perbuatan yang dilarang di ruang siber, termasuk muatan perjudian dan pengancaman.