Sistem pemerintahan, kementerian, dan keadaan darurat

Pada 21 Oktober 2024 Presiden baru melantik kabinet dengan 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet terbesar sejak reformasi. Beberapa hari sebelumnya, DPR dan pemerintah mengesahkan perubahan undang-undang yang menghapus batas jumlah kementerian. Setahun kemudian, Mahkamah Konstitusi menyatakan wakil menteri tidak boleh merangkap komisaris BUMN. Rangkaian peristiwa ini menggambarkan tiga hal yang dibahas di bab ini: sifat sistem pemerintahan presidensial, luas kekuasaan presiden, dan batas-batas hukum atas kekuasaan itu.

Bagian kedua bab ini membahas keadaan yang tidak biasa. Apa yang boleh dilakukan negara ketika terjadi pemberontakan, bencana besar, atau pandemi? Bagaimana presiden dapat membuat aturan setingkat undang-undang tanpa DPR? Di sinilah hukum tata negara darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) berperan.

Di Bab 5 kamu sudah melihat kedudukan Presiden di antara lembaga negara. Bab ini menukik ke dalam: bagaimana Presiden memerintah sehari-hari dan dalam keadaan genting.

Presidensial, parlementer, dan campuran

Ciri pokok masing-masing

Sistem pemerintahan membicarakan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Para ahli seperti Douglas Verney dan Arend Lijphart merumuskan ciri-ciri pembeda yang kemudian dipakai luas dalam buku HTN Indonesia [1Buku teksSistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan PresidensialIsra, 2019 · Rajawali Pers, Depok].

Di antara keduanya ada sistem campuran atau semipresidensial, seperti Prancis: presiden dipilih langsung dan memegang kekuasaan nyata, tetapi ada perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Perjalanan sistem pemerintahan Indonesia

Indonesia pernah mengalami semua varian. Naskah asli UUD 1945 bercorak presidensial, tetapi Penjelasannya menyatakan presiden bertanggung jawab kepada MPR, sehingga ada yang menyebutnya kuasi-presidensial. Praktik 1945 sampai 1949 berubah menjadi parlementer melalui Maklumat 14 November 1945. Konstitusi RIS dan UUDS 1950 menganut parlementer. Kembali ke UUD 1945 pada 1959, Indonesia menjalankan sistem presidensial yang dominan, ditopang supremasi MPR [2Buku teksPengantar Hukum Tata Negara IndonesiaKusnardi dan Ibrahim, 1983 · Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta (cet. 5), 1Buku teksSistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan PresidensialIsra, 2019 · Rajawali Pers, Depok].

Perubahan 1999 sampai 2002 sengaja memurnikan sistem presidensial, sesuai kesepakatan dasar ketiga: presiden dipilih langsung (Pasal 6A), masa jabatan tetap dan dibatasi (Pasal 7), alasan pemberhentian dibatasi dan harus melalui MK (Pasal 7A dan 7B), dan presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C) [3PeraturanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dengan Perubahan Pertama sampai Keempat, 1999-2002)UUD 1945 · JDIH BPK].

Kepada siapa presiden bertanggung jawab?

Sebelum perubahan, Penjelasan UUD 1945 menyatakan presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Setiap akhir masa jabatan presiden menyampaikan pidato pertanggungjawaban, dan MPR dapat menerimanya atau menolaknya. Pada 1999 MPR menolak pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie, yang kemudian tidak mencalonkan diri lagi.

Setelah perubahan, mekanisme itu hilang. Presiden dipilih langsung, sehingga pertanggungjawaban politiknya kepada rakyat, yang dinilai melalui pemilu berikutnya. Pertanggungjawaban hukum ditempuh melalui pemakzulan bila presiden melakukan pelanggaran yang disebut Pasal 7A. Di antara keduanya ada pengawasan DPR melalui hak interpelasi, angket, dan pembahasan APBN. Pidato presiden di depan sidang tahunan MPR setiap Agustus kini bukan pertanggungjawaban, melainkan penyampaian kinerja lembaga-lembaga negara kepada publik, contoh konvensi yang kamu pelajari di Bab 1.

Kedudukan Wakil Presiden

Dalam sistem presidensial murni seperti Amerika Serikat, wakil presiden punya peran terbatas: menggantikan presiden bila berhalangan dan memimpin Senat. UUD 1945 hanya menyebut wakil presiden membantu presiden (Pasal 4 ayat (2)) dan menggantikannya bila presiden berhalangan tetap (Pasal 8 ayat (1)). Tugas konkret wakil presiden sepenuhnya bergantung pada pembagian kerja yang diberikan presiden. Karena dipilih dalam satu paket dengan presiden, wakil presiden tidak dapat menjalankan kebijakan sendiri yang berbeda dari presiden, dan keduanya hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B. Undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, misalnya, menugasi wakil presiden memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi, contoh tugas yang diberikan undang-undang di luar UUD.

Presidensialisme dalam sistem multipartai

Sistem presidensial di Indonesia berjalan berdampingan dengan banyak partai. Ilmuwan politik Scott Mainwaring menyebut perpaduan presidensialisme dan multipartai sebagai kombinasi yang sulit, karena presiden sering tidak didukung mayoritas parlemen. Indonesia menyiasatinya dengan koalisi besar: partai-partai pendukung diberi kursi menteri. Saldi Isra mencatat bahwa praktik ini membuat presiden kuat secara politik, tetapi juga menimbulkan kecenderungan pemerintahan yang mengakomodasi partai dan melemahkan fungsi pengawasan DPR [1Buku teksSistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan PresidensialIsra, 2019 · Rajawali Pers, Depok]. Penghapusan batas jumlah kementerian pada 2024, yang dibahas di bawah, sering dibaca dalam kerangka ini.

Kekuasaan Presiden

Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat (1)). Sebagai kepala pemerintahan ia mengajukan dan ikut membahas RUU (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20), menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang (Pasal 5 ayat (2)), mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17), dan mengajukan RUU APBN (Pasal 23). Sebagai kepala negara ia menjalankan kekuasaan yang banyak di antaranya kini memerlukan keterlibatan lembaga lain [3PeraturanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dengan Perubahan Pertama sampai Keempat, 1999-2002)UUD 1945 · JDIH BPK].

Kekuasaan regulasi presiden

Selain ikut membentuk undang-undang, presiden memiliki kekuasaan membentuk peraturan sendiri. Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2)), sehingga tidak boleh menambah norma baru yang tidak diperintahkan undang-undang. Peraturan Presiden ditetapkan untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (Pasal 13 UU 12/2011) [4PeraturanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUU 12/2011 · Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82]. Dalam keadaan genting, presiden juga dapat menetapkan Perppu, yang dibahas di akhir bab ini.

Kekuasaan regulasi inilah yang membuat presiden sangat berpengaruh dalam praktik. Undang-undang yang dirumuskan umum, misalnya dengan banyak frasa "diatur dengan Peraturan Pemerintah", menyerahkan isi penting kepada eksekutif. Kontrolnya ada pada pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung.

Hak prerogatif dan batasnya

Hak prerogatif berasal dari tradisi Inggris, yaitu sisa kekuasaan raja yang tidak dibatasi undang-undang. Dalam sistem presidensial, istilah ini dipakai untuk kekuasaan yang melekat pada presiden dan tidak memerlukan persetujuan lembaga lain, misalnya mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun Perubahan Pertama justru membatasi banyak kekuasaan yang dulu dianggap prerogatif: pengangkatan duta, pemberian amnesti dan abolisi, dan grasi kini memerlukan pertimbangan lembaga lain [1Buku teksSistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan PresidensialIsra, 2019 · Rajawali Pers, Depok, 5Buku teksDasar dan Struktur Ketatanegaraan IndonesiaMahfud MD, 2001 · Rineka Cipta, Jakarta].

Bahkan kewenangan mengangkat menteri pun tidak sepenuhnya bebas. Pasal 17 ayat (4) menyatakan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Artinya, siapa yang menjadi menteri adalah hak presiden, tetapi kementerian apa saja yang ada adalah materi undang-undang yang dibentuk bersama DPR [3PeraturanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dengan Perubahan Pertama sampai Keempat, 1999-2002)UUD 1945 · JDIH BPK, 6Jurnal ilmiahDinamika Kekuasaan Hak Prerogatif Presiden dalam Reformasi Kementerian dalam Sistem Presidensial di IndonesiaBaslayn dkk., 2025 · Journal of Citizenship 5(3)].

Presiden juga dibantu dewan pertimbangan yang dibentuknya sendiri untuk memberi nasihat (Pasal 16), sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Agung yang dihapus Perubahan Keempat. Dewan ini bukan lembaga negara yang sejajar dengan presiden; ia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, dan nasihatnya tidak mengikat.

Kementerian negara

Dasar konstitusional

Pelaksanaan Pasal 17 ayat (4) adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini membagi urusan pemerintahan yang ditangani kementerian menjadi tiga kelompok: urusan yang nomenklatur kementeriannya disebut tegas dalam UUD (luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan); urusan yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD, seperti agama, hukum, keuangan, pendidikan, dan kesehatan; serta urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah [7PeraturanUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian NegaraUU 39/2008 · Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166]. Kementerian luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan tidak dapat dibubarkan, karena ketiga menterinya menjadi pelaksana tugas kepresidenan bersama-sama bila presiden dan wakil presiden berhalangan tetap bersamaan (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945).

Selain kementerian yang menangani urusan, presiden dapat membentuk kementerian koordinator untuk menyinkronkan kebijakan beberapa kementerian. Di luar kementerian ada lembaga pemerintah nonkementerian, seperti badan atau lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan tertentu dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang mengoordinasikan. Setiap kementerian dipimpin menteri yang diangkat dan diberhentikan presiden kapan saja, tanpa persetujuan DPR, karena menteri adalah pembantu presiden (Pasal 17 ayat (2)). Inilah perbedaan mencolok dengan sistem parlementer, di mana menteri biasanya anggota parlemen dan jatuh bersama kabinet bila kehilangan dukungan mayoritas.

Pengubahan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR, tetapi pertimbangan itu tidak mengikat. Ketika kementerian dipecah atau digabung, presiden menetapkannya dengan peraturan presiden tentang organisasi kementerian [7PeraturanUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian NegaraUU 39/2008 · Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166].

Perubahan 2024: jumlah kementerian sesuai kebutuhan presiden

Pasal 15 UU 39/2008 semula membatasi jumlah kementerian paling banyak 34. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang disahkan dan diundangkan pada 15 Oktober 2024, mengubah beberapa ketentuan pokok [8PeraturanUndang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU 39/2008 tentang Kementerian NegaraUU 61/2024 · Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 225].

Perubahan ini memicu perdebatan. Pendukungnya berpendapat presiden dalam sistem presidensial harus leluasa menyusun kabinet sesuai program yang dijanjikan kepada pemilih. Pengkritiknya berpendapat penghapusan batas tanpa parameter terukur membuka ruang kabinet berbasis akomodasi koalisi, menambah beban anggaran, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dan melemahkan pengawasan DPR. Dihan Ahmad Baslayn dan rekan-rekan menekankan bahwa karena Pasal 17 ayat (4) menjadikan kementerian materi undang-undang, kewenangan presiden atas jumlah kementerian bukan prerogatif murni dan tetap tunduk pada checks and balances [6Jurnal ilmiahDinamika Kekuasaan Hak Prerogatif Presiden dalam Reformasi Kementerian dalam Sistem Presidensial di IndonesiaBaslayn dkk., 2025 · Journal of Citizenship 5(3)].

Wakil menteri dan larangan rangkap jabatan

Pasal 10 UU 39/2008 membolehkan presiden mengangkat wakil menteri bila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus. MK dalam Putusan 79/PUU-IX/2011 menyatakan keberadaan wakil menteri konstitusional, karena presiden berwenang mengangkat pejabat yang membantunya. Persoalan berikutnya adalah rangkap jabatan.

Batas masa penyesuaian dua tahun berarti larangan itu efektif paling lambat akhir Agustus 2027. Kamu dapat memakainya sebagai contoh bagaimana putusan MK bekerja dengan tenggang waktu, teknik yang juga dipakai MK dalam putusan-putusan pemilu di Bab 7.

Keadaan bahaya dan hukum tata negara darurat

Dua pasal, dua keadaan

UUD 1945 mengenal dua pintu darurat yang sering dicampuradukkan.

Jimly Asshiddiqie membedakan hukum tata negara darurat subjektif, yaitu hak negara bertindak dalam keadaan darurat bahkan menyimpang dari UUD, dari hukum tata negara darurat objektif, yaitu hukum yang berlaku dalam keadaan darurat sebagaimana diatur konstitusi dan undang-undang [10Buku teksHukum Tata Negara DaruratAsshiddiqie, 2007 · RajaGrafindo Persada, Jakarta]. Dalam negara hukum, yang dikehendaki adalah yang kedua: keadaan darurat pun harus berjalan menurut aturan.

Perppu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya

Undang-undang yang dimaksud Pasal 12 sampai sekarang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU 74/1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, yang masih berstatus berlaku [11PeraturanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU 74/1957 dan Penetapan Keadaan BahayaPerppu 23/1959 · Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 139]. Ia mengenal tiga tingkatan: keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan perang. Presiden selaku panglima tertinggi dapat menyatakan seluruh atau sebagian wilayah dalam keadaan bahaya bila keamanan atau ketertiban terancam pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam yang tidak dapat diatasi alat perlengkapan biasa; bila timbul perang atau bahaya perang; atau bila hidup negara dalam bahaya.

Dalam setiap tingkatan, kewenangan penguasa darurat makin luas, misalnya membatasi pertemuan umum, menggeledah, dan mengatur lalu lintas orang. Para ahli lama mengusulkan penggantian peraturan ini dengan undang-undang yang lebih sesuai dengan UUD hasil perubahan, terutama jaminan HAM, tetapi hingga November 2026 belum ada penggantinya [10Buku teksHukum Tata Negara DaruratAsshiddiqie, 2007 · RajaGrafindo Persada, Jakarta].

Batas mutlak: hak yang tidak dapat dikurangi

Keadaan darurat tidak memberi negara cek kosong. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyebut hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun [3PeraturanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dengan Perubahan Pertama sampai Keempat, 1999-2002)UUD 1945 · JDIH BPK]. Ketentuan serupa dikenal dalam hukum HAM internasional, yang akan kamu pelajari di Hukum dan HAM.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Pasal ini tidak diubah sedikit pun dalam empat perubahan UUD. Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan undang-undang, dan kedudukannya sejajar dengan undang-undang dalam hierarki (Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011) [4PeraturanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUU 12/2011 · Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82].

Meskipun materinya sama dengan undang-undang, Perppu tetap tunduk pada batas-batas UUD. Perppu tidak dapat mengubah UUD, tidak dapat membubarkan DPR (karena dilarang Pasal 7C), dan tidak dapat mengurangi hak yang tidak dapat dikurangi menurut Pasal 28I ayat (1). Para ahli juga berpendapat Perppu sebaiknya tidak dipakai untuk mengatur hal-hal yang menurut UUD harus diatur "dengan undang-undang" melalui pembahasan bersama yang melibatkan DPD, seperti pemekaran daerah, kecuali benar-benar mendesak. Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa Perppu adalah instrumen darurat yang harus dipakai sehemat mungkin, karena ia menunda sementara prinsip bahwa undang-undang dibentuk bersama wakil rakyat [10Buku teksHukum Tata Negara DaruratAsshiddiqie, 2007 · RajaGrafindo Persada, Jakarta].

Tiga syarat kegentingan yang memaksa

Siapa yang menilai ada kegentingan yang memaksa? Pada mulanya dianggap penilaian subjektif presiden, yang kemudian dinilai secara politik oleh DPR. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perppu 4/2009 yang mengubah UU KPK membawa dua pembaruan penting [12Putusan pengadilanPutusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perppu 4/2009Putusan MK 138/PUU-VII/2009 · Mahkamah Konstitusi]. Pertama, MK menyatakan berwenang menguji Perppu, karena Perppu melahirkan norma hukum baru yang setingkat undang-undang sejak ditetapkan. Kedua, MK merumuskan tiga syarat objektif kegentingan yang memaksa:

1. Ada keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu lama, sedangkan keadaan mendesak memerlukan kepastian.

MK juga menegaskan kegentingan yang memaksa tidak sama dengan keadaan bahaya menurut Pasal 12. Penilaian presiden memang subjektif, tetapi harus didasarkan pada keadaan objektif yang memenuhi tiga syarat itu.

Pengujian Perppu di MK punya batas waktu alami. Bila DPR sudah menyetujui Perppu menjadi undang-undang atau menolaknya sehingga dicabut, Perppu itu tidak ada lagi sebagai objek, dan permohonan biasanya dinyatakan kehilangan objek. Pengujian kemudian harus diarahkan pada undang-undang penetapannya. Karena itu, pengujian Perppu yang efektif hanya mungkin dalam jendela waktu antara penetapan Perppu dan keputusan DPR.

Praktik dan kritik

Perppu Cipta Kerja menjadi contoh paling diperdebatkan. MK dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki UU 11/2020 dalam dua tahun, termasuk dengan partisipasi bermakna. Pemerintah justru menerbitkan Perppu 2/2022 yang kemudian disetujui DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [13PeraturanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangUU 6/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023]. Pengkritik menilai cara ini menghindari partisipasi publik yang diminta MK dan tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa. Muhammad Siddiq, jauh sebelum kasus ini, sudah mengingatkan bahwa ketiadaan ukuran yang jelas membuat Perppu rawan dipakai untuk kepentingan penguasa [14Jurnal ilmiahKegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa (Analisis terhadap Pembentukan Perppu)Siddiq, 2014 · Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 48(1)].

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1. 1
   Saldi Isra (2019). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial. Rajawali Pers, Depok.

   Buku teks

   Sistem presidensial dan praktik koalisi.
2. 2
   Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta (cet. 5).

   Buku teks

   Definisi HTN, hubungan dengan ilmu lain, sejarah ketatanegaraan.
3. 3
   Republik Indonesia (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dengan Perubahan Pertama sampai Keempat, 1999-2002). JDIH BPK.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Seluruh pasal UUD 1945 yang dikutip di setiap bab.
4. 4
   Republik Indonesia (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82.

   Peraturanperaturan.go.id

   Pancasila sebagai sumber hukum (Pasal 2), hierarki (Pasal 7), Perppu (Pasal 52).
5. 5
   Moh. Mahfud MD (2001). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta.

   Buku teks

   Kelemahan UUD 1945 naskah asli dan kekuasaan presiden.
6. 6
   Dihan Ahmad Baslayn, Reni Febriani, Andritia Permana, Novan Aulia Izzati Permana (2025). Dinamika Kekuasaan Hak Prerogatif Presiden dalam Reformasi Kementerian dalam Sistem Presidensial di Indonesia. Journal of Citizenship 5(3).

   Jurnal ilmiahdoi:10.37950/joc.v5i3.838

   Batas prerogatif presiden setelah UU 61/2024.
7. 7
   Republik Indonesia (2008). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166.

   Peraturanperaturan.go.id

   Pengelompokan urusan kementerian, wakil menteri, larangan rangkap jabatan.
8. 8
   Republik Indonesia (2024). Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU 39/2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 225.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Penghapusan batas 34 kementerian (Pasal 15) dan Pasal 6A, 9A, 25 baru.
9. 9
   Mahkamah Konstitusi RI (2025). Ikhtisar Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 28 Agustus 2025.

   Putusan pengadilans.mkri.id

   Pasal 23 UU Kementerian Negara berlaku bagi wakil menteri; masa penyesuaian dua tahun.
10. 10
    Jimly Asshiddiqie (2007). Hukum Tata Negara Darurat. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

    Buku teks

    Keadaan bahaya, Perppu, dan hukum tata negara darurat.
11. 11
    Republik Indonesia (1959). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU 74/1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya. Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 139.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Tingkatan darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang.
12. 12
    Mahkamah Konstitusi RI (2010). Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perppu 4/2009. Mahkamah Konstitusi.

    Putusan pengadilanmkri.id

    MK berwenang menguji Perppu; tiga syarat kegentingan yang memaksa.
13. 13
    Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2023.

    Peraturanperaturan.go.id

    Contoh Perppu yang disetujui DPR; mengubah sebagian UU Pemerintahan Daerah.
14. 14
    Muhammad Siddiq (2014). Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa (Analisis terhadap Pembentukan Perppu). Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 48(1).

    Jurnal ilmiahdoi:10.14421/ajish.v48i1.87

    Risiko penyalahgunaan Perppu.