UU Darurat 7/1955, hukum pidana administratif, dan ultimum remedium

UU Darurat 7/1955 dan hukum pidana administratif

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Bayangkan tahun 1950-an. Republik baru berdiri, devisa sangat sedikit, beras dan tekstil langka, dan pemerintah mengatur harga serta peredaran barang dengan izin. Pedagang yang menimbun beras atau menyelundupkan karet ke Singapura bisa meraup untung besar. Bagi mereka, denda kecil hanyalah ongkos usaha. Pemerintah butuh satu undang-undang yang membuat pelanggaran aturan ekonomi itu benar-benar menakutkan dan cepat diproses. Lahirlah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Di Bab 1 kamu sudah melihat bahwa UU Darurat inilah yang memberi istilah "tindak pidana ekonomi" dalam arti sempit. Bab ini membedah isinya: tiga golongan tindak pidana ekonomi, sanksinya yang unik, dan gagasan-gagasan yang kemudian diwarisi undang-undang ekonomi modern. Setelah itu kita masuk ke konsep yang paling penting untuk memahami hampir semua bab berikutnya, yaitu hukum pidana administratif dan perdebatan antara ultimum remedium dan premium remedium.

Pertanyaan yang ingin dijawab bab ini sederhana: kapan negara sebaiknya memakai penjara untuk pelanggaran di bidang ekonomi, dan kapan cukup dengan denda administratif, pencabutan izin, atau pembayaran kembali kerugian?

Sejarah UU Darurat 7/1955

UU Darurat 7/1955 ditetapkan di Jakarta pada 11 Mei 1955 dan diundangkan pada 13 Mei 1955 dalam Lembaran Negara 1955 Nomor 27 [1]. Bentuknya undang-undang darurat, yaitu produk yang dikenal dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 untuk keadaan mendesak. Konsiderannya menyebut dua alasan: perlu peraturan yang efektif tentang pengusutan, penuntutan, dan pengadilan perbuatan yang merugikan perekonomian, dan perlu kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi.

Model yang ditiru adalah Wet op de Economische Delicten (WED) Belanda tahun 1950. Belanda membuat WED setelah Perang Dunia II untuk mengatasi krisis barang dan pengendalian harga. Indonesia, yang menghadapi krisis serupa setelah revolusi fisik, mengadopsi pola yang sama [2, 3]. Itulah sebabnya banyak istilah dalam UU Darurat ini terasa Belanda: bedrijfsrisico, verkapte bestraffing, monster.

Perjalanan pengaturan tindak pidana ekonomi

1940
Deviezen Ordonnantie
Ordonansi devisa Hindia Belanda, kelak menjadi salah satu ordonansi yang dirujuk UU Darurat 7/1955.
1948
Ordonansi barang dan harga
Ordonnantie Gecontroleerde Goederen, Prijsbeheersing-ordonnantie, dan Rijstordonnantie mengatur barang yang diawasi, harga, dan beras.
1950
WED di Belanda
Wet op de Economische Delicten menyatukan aturan penyidikan, penuntutan, dan peradilan delik ekonomi.
13 Mei 1955
UU Darurat 7/1955 diundangkan
Lembaran Negara 1955 Nomor 27. Memperkenalkan istilah tindak pidana ekonomi dan korporasi sebagai pelaku.
1958 sampai 1960
Penambahan dan perubahan
Diubah dan ditambah dengan UU Darurat 8/1958, Perpu 1/1960, dan Perpu 36/1960.
1961
Menjadi undang-undang
Semua undang-undang darurat yang ada sebelum 1 Januari 1961 ditetapkan menjadi undang-undang.
2 Jan 2026
KUHP nasional dan UU Penyesuaian Pidana berlaku
Kurungan dihapus, denda disesuaikan ke sistem kategori, minimum khusus di luar KUHP dihapus kecuali untuk tindak pidana tertentu.

Penjelasan UU Darurat ini memuat diagnosis yang masih tepat sampai sekarang. Menurut pembentuknya, kebanyakan tindak pidana ekonomi punya tiga sifat. Pertama, pelanggar menganggapnya bukan hal luar biasa, hanya bedrijfsrisico (risiko usaha) yang dapat diperhitungkan dalam kalkulasi. Kedua, kepentingan yang dirugikan sangat rumit (gecompliceerd), sehingga orang biasa, bahkan hakim dan jaksa, sering tidak punya gambaran yang sebenarnya. Ketiga, keuntungannya besar sehingga sangat menarik bagi pelanggar [1].

Dari diagnosis itu lahir tiga resep: ancaman pidana harus berat, prosedur harus cepat, dan harus ada cara untuk meniadakan keuntungan yang sudah diperoleh. Hakim dan jaksa yang menangani perkara ini juga sebaiknya orang yang ahli atau khusus ditugasi, dan dibantu pejabat ahli ekonomi.

Tiga golongan tindak pidana ekonomi

Pasal 1 UU Darurat 7/1955 adalah pasal definisi. Pasal ini tidak merumuskan perbuatan yang dilarang. Ia hanya menunjuk ketentuan mana yang termasuk tindak pidana ekonomi.

Pasal 1UU Darurat 7/1955[1]

Yang disebut tindak-pidana ekonomi ialah: 1e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan: a. "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948" ... f. "Deviezen Ordonnantie 1940" ...; 2e. tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini; 3e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi.

Golongan pertama adalah pelanggaran enam peraturan yang disebut satu per satu: barang yang diawasi, pengendalian harga, penimbunan barang, beras, penggilingan padi, dan devisa. Golongan kedua adalah tindak pidana yang dibuat oleh UU Darurat itu sendiri: Pasal 26 (dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut), Pasal 32 (melanggar hukuman tambahan atau tindakan tata tertib yang dijatuhkan), dan Pasal 33 (menarik bagian kekayaan untuk menghindari tagihan atau pelaksanaan hukuman). Golongan ketiga adalah pintu terbuka: undang-undang lain dapat menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana ekonomi, sehingga seluruh mesin UU Darurat ikut berlaku.

Tiga golongan tindak pidana ekonomi menurut Pasal 1 UU Darurat 7/1955

Golongan	Isi	Kualifikasi menurut Pasal 2
Sub 1e	Pelanggaran enam ordonansi dan undang-undang ekonomi yang disebut satu per satu	Kejahatan bila dilakukan dengan sengaja, pelanggaran bila tidak dengan sengaja
Sub 2e	Pasal 26, 32, dan 33 UU Darurat: menghalangi pengusutan, melanggar putusan, menyembunyikan kekayaan	Selalu kejahatan
Sub 3e	Pelanggaran undang-undang lain yang menyebut dirinya tindak pidana ekonomi	Kejahatan bila ada unsur sengaja, kecuali undang-undang itu menentukan lain

Sumber: Pasal 1 dan Pasal 2 UU Darurat 7/1955.

Pasal 2 memuat aturan yang tidak lazim dalam KUHP lama: kualifikasi kejahatan atau pelanggaran ditentukan oleh ada tidaknya kesengajaan, bukan oleh letak pasalnya. Perbuatan yang sama dapat menjadi kejahatan bila dilakukan dengan sengaja dan pelanggaran bila karena lalai [1]. Pasal 3 memperluas jangkauan ke peserta yang turut melakukan di luar negeri, dan Pasal 4 memasukkan percobaan dan pembantuan ke dalam pengertian tindak pidana ekonomi, termasuk untuk pelanggaran. Dalam KUHP lama, percobaan dan pembantuan pelanggaran tidak dipidana, sehingga Pasal 4 ini adalah penyimpangan yang disengaja.

H.A.K. Moch. Anwar, sebagaimana dikutip Febriyani dan Santoso, membaca pembagian ini sebagai dasar pembedaan arti sempit dan arti luas yang sudah kamu kenal di Bab 1 [2]. Dalam praktik hari ini, sebagian besar ordonansi golongan pertama sudah dicabut atau diganti undang-undang baru, sehingga UU Darurat ini lebih sering dibaca sebagai sumber asas daripada dasar dakwaan. Dini Ramdania mencatat bahwa bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi kini telah diatur dalam undang-undang tersendiri, misalnya kepabeanan dan perbankan, sehingga relevansi UU Darurat dipertanyakan [4]. Afdhali dan Prasetyo menilai sebaliknya bahwa UU Darurat masih berguna sebagai payung asas pemberantasan kejahatan ekonomi [5]. Status resminya menurut basis data peraturan BPK tetap berlaku [1].

Coba ingat dulu

Apa perbedaan cara UU Darurat 7/1955 menentukan kejahatan dan pelanggaran dibanding KUHP lama?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

KUHP lama menentukan kejahatan dan pelanggaran berdasarkan letak pasal: Buku II untuk kejahatan, Buku III untuk pelanggaran. Pasal 2 UU Darurat 7/1955 menentukannya berdasarkan sikap batin: tindak pidana ekonomi golongan sub 1e dan sub 3e adalah kejahatan bila dilakukan dengan sengaja dan pelanggaran bila tidak dengan sengaja. Golongan sub 2e selalu kejahatan. Selain itu, Pasal 4 membuat percobaan dan pembantuan pelanggaran ekonomi ikut dapat dipidana.

Sanksi yang khas: hukuman tambahan dan tindakan tata tertib

Bagian paling berpengaruh dari UU Darurat 7/1955 adalah sistem sanksinya. Pasal 6 memuat ancaman pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan bersama-sama atau salah satunya. Untuk kejahatan golongan sub 1e, ancamannya penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak lima ratus ribu rupiah, nilai yang sangat besar pada 1955. Ayat (2) memuat gagasan yang kelak ditiru banyak undang-undang: bila harga barang yang terkait lebih tinggi dari seperempat denda maksimum, denda dapat dinaikkan sampai empat kali harga barang itu [1]. Denda dihubungkan dengan nilai ekonomi perbuatan, bukan angka tetap.

Pasal 7 memuat hukuman tambahan yang ditujukan pada usaha, bukan hanya orang: pencabutan hak, penutupan perusahaan paling lama satu tahun, perampasan barang yang terkait (bahkan bila bukan milik terhukum, dengan perlindungan pihak ketiga beritikad baik), pencabutan hak atau keuntungan yang diberikan pemerintah, dan pengumuman putusan. Pasal 8 memuat tindakan tata tertib: menempatkan perusahaan di bawah pengampuan, mewajibkan uang jaminan, mewajibkan pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan mewajibkan terhukum memperbaiki apa yang dilalaikan atau dilakukan tanpa hak atas biayanya sendiri.

Sanksi dalam UU Darurat 7/1955 dan padanannya dalam KUHP nasional

Sanksi UU Darurat	Pasal	Padanan dalam KUHP 2023 untuk korporasi
Penutupan perusahaan paling lama satu tahun	Pasal 7 ayat (1) huruf b	Penutupan tempat usaha, paling lama dua tahun (Pasal 120 ayat (1) huruf j dan ayat (2))
Perampasan barang terkait tindak pidana	Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d	Perampasan barang atau keuntungan (Pasal 120 ayat (1) huruf f)
Pencabutan hak atau keuntungan dari pemerintah	Pasal 7 ayat (1) huruf e	Pencabutan izin tertentu (Pasal 120 ayat (1) huruf h)
Pengumuman putusan	Pasal 7 ayat (1) huruf f	Pengumuman putusan pengadilan (Pasal 120 ayat (1) huruf g)
Pengampuan perusahaan	Pasal 8 huruf a	Penempatan di bawah pengampuan (Pasal 123 huruf c)
Kewajiban memperbaiki akibat	Pasal 8 huruf d	Perbaikan akibat tindak pidana dan pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan (Pasal 120 ayat (1) huruf b dan c)

Sumber: UU Darurat 7/1955 dan UU 1/2023 sebagaimana diubah UU 1/2026. Kemiripannya menunjukkan UU Darurat sebagai cikal bakal pidana korporasi modern.

Pasal 15 adalah tonggak sejarah. Untuk pertama kali dalam perundang-undangan Indonesia, badan hukum, perseroan, perserikatan, dan yayasan dapat dituntut dan dipidana.

Pasal 15 ayat (1) dan (2)UU Darurat 7/1955[1]

(1) Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya. (2) Suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum ... jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan-kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum ...

Perhatikan frasa "hubungan kerja maupun hubungan lain" dan "dalam lingkungan". Frasa ini akan kamu temukan lagi hampir kata per kata dalam Pasal 108 UU Kepabeanan, Perma 13/2016, dan Pasal 46 KUHP nasional (Bab 3). Pasal 16 juga maju untuk zamannya: bila tersangka meninggal sebelum ada putusan tetap, hakim atas tuntutan jaksa tetap dapat memutus perampasan barang yang disita. Gagasan perampasan tanpa pemidanaan orangnya ini kini sedang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Bab 7).

Sanksi UU Darurat setelah 2 Januari 2026

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP. Menurut Pasal II, pidana kurungan dalam undang-undang di luar KUHP dihapus atau diubah menjadi denda kategori, ancaman penjara yang kumulatif dengan denda diubah menjadi kumulatif alternatif, dan besaran denda disesuaikan dengan kategori menurut lamanya ancaman penjara. Denda yang dirumuskan sebagai kelipatan kerugian atau keuntungan tidak ikut dikonversi. Pasal VIII menegaskan bahwa ketentuan pidana yang belum tercantum dalam Lampiran I tunduk pada Pasal I sampai Pasal III [6]. Artinya, angka rupiah tahun 1955 dalam Pasal 6 UU Darurat kini dibaca melalui sistem kategori Pasal 79 KUHP, sedangkan denda empat kali harga barang dalam Pasal 6 ayat (2) adalah denda kelipatan. Untuk perkara konkret, selalu periksa Lampiran I UU 1/2026.

Hukum pidana administratif

Sekarang kita tinggalkan sejarah dan masuk ke konsep. Coba lihat ketentuan pidana dalam UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Kepabeanan, atau UU Perlindungan Konsumen. Polanya sama: undang-undang itu terutama mengatur izin, kewajiban lapor, standar, dan pengawasan. Di bagian akhir, ada bab ketentuan pidana yang mengancam pelanggaran kewajiban administratif tersebut. Inilah yang disebut hukum pidana administratif (administrative penal law, verwaltungsstrafrecht).

Barda Nawawi Arief menggambarkan hukum pidana administratif sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran hukum administrasi. Pidana dipakai sebagai alat untuk menegakkan norma administrasi, bukan untuk melindungi kepentingan hukum yang berdiri sendiri seperti nyawa atau harta [7]. Karena itu ciri-cirinya berbeda dari pidana umum.

Hukum pidana umum dan hukum pidana administratif

Hukum pidana umum

Melindungi kepentingan yang jelas: nyawa, tubuh, harta
Norma berdiri sendiri, misalnya larangan mencuri
Umumnya delik materiil atau jelas tercela secara moral (mala in se)
Penyidik utama Polri
Pidana adalah reaksi utama

Hukum pidana administratif

Melindungi tertib administrasi: izin, laporan, pungutan negara
Norma bergantung pada aturan administrasi, misalnya wajib izin usaha bank
Banyak delik formil dan tercela karena dilarang (mala prohibita)
Ada PPNS khusus: DJP, Bea Cukai, OJK
Sanksi administratif didahulukan, pidana menyusul

Ada tiga konsekuensi praktis. Pertama, untuk memahami unsur tindak pidananya kamu harus membaca aturan administrasinya. Unsur "tanpa izin usaha dari OJK" dalam tindak pidana perbankan baru bisa dipahami bila kamu tahu jenis izin apa yang dimaksud. Kedua, sering ada dua jalur sanksi untuk satu perbuatan: sanksi administratif dari regulator dan sanksi pidana dari pengadilan. Ketiga, karena sasarannya kepatuhan, pembuat undang-undang sering menyediakan jalan keluar dari pemidanaan bila pelanggar memulihkan keadaan, misalnya membayar pajak yang kurang beserta denda.

Penjelasan UU 1/2026 bahkan menyebut contoh resmi undang-undang administratif yang bersanksi pidana: UU Pemilu, UU Perbankan, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU Pelindungan Data Pribadi [6]. Dua dari empat contoh itu adalah materi inti mata kuliah ini.

Coba ingat dulu

Sebutkan tiga ciri hukum pidana administratif dan satu contoh undang-undangnya.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Pertama, pidana dipakai untuk menegakkan norma administrasi seperti izin, kewajiban lapor, atau pungutan negara, sehingga unsur deliknya merujuk aturan administrasi. Kedua, banyak deliknya berupa delik formil yang tercela karena dilarang (mala prohibita). Ketiga, ada jalur sanksi administratif di samping pidana, dengan penyidik khusus (PPNS) dan sering mekanisme penghentian perkara bila kerugian dipulihkan. Contohnya UU Perbankan dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang disebut Penjelasan Pasal 613 ayat (3) KUHP versi UU 1/2026.

Ultimum remedium dan premium remedium

Istilah ultimum remedium berarti "obat terakhir". Hukum pidana hanya dipakai bila sarana lain, seperti sanksi perdata atau administratif, tidak memadai. Gagasan ini lazim dikaitkan dengan menteri kehakiman Belanda Modderman saat pembahasan Wetboek van Strafrecht pada abad ke-19, dan menjadi asas umum yang diajarkan sejak semester awal. Lawannya adalah premium remedium (atau primum remedium): pidana sebagai obat utama yang dipakai lebih dulu, biasanya untuk kejahatan yang sangat merusak seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, atau perusakan lingkungan yang berat.

Dalam hukum pidana ekonomi, ketegangan keduanya sangat terasa. Di satu sisi, terlalu cepat memidana pelaku usaha bisa merusak iklim investasi dan tidak memulihkan kerugian negara. Di sisi lain, terlalu lunak membuat pidana menjadi sekadar bedrijfsrisico, persis seperti yang dikhawatirkan pembentuk UU Darurat 1955.

Pasal 613 ayat (3)KUHP (UU 1/2023 sebagaimana diubah UU 1/2026)[6]

Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.

Ayat ini baru. Ia ditambahkan oleh UU 1/2026 dan menjadikan ultimum remedium bukan lagi sekadar asas doktrin, tetapi kewajiban normatif untuk undang-undang administratif bersanksi pidana [6]. Kata "harus didahulukan" berarti penyidik dan penuntut umum perlu menunjukkan bahwa pembinaan dan sanksi administratif sudah atau tidak mungkin ditempuh. Rumusan ini akan diuji dalam praktik: apakah pelanggaran berat yang disengaja, misalnya bank gelap yang menghimpun dana ribuan nasabah, juga harus menunggu sanksi administratif lebih dulu? Penulis berpendapat jawabannya tidak, karena untuk pelaku tanpa izin tidak ada hubungan administratif yang bisa dibina. Namun ini wilayah yang masih terbuka untuk diperdebatkan.

Selain Pasal 613 ayat (3), mekanisme ultimum remedium tersebar di banyak undang-undang. Kamu akan menemuinya satu per satu di bab-bab berikut.

Wujud ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi Indonesia

Mekanisme	Dasar	Cara kerja
Pembinaan dan sanksi administratif didahulukan	Pasal 613 ayat (3) KUHP	Berlaku untuk undang-undang administratif bersanksi pidana seperti Perbankan dan perpajakan
Penghentian penyidikan pajak	Pasal 44B UU KUP	Jaksa Agung menghentikan penyidikan setelah pokok pajak dan denda 1, 3, atau 4 kali dilunasi
Penghentian penyidikan kepabeanan	Pasal 113 UU Kepabeanan	Jaksa Agung menghentikan penyidikan setelah bea masuk dan denda 4 kali dilunasi
Tidak dilakukan penyidikan cukai	Pasal 40B UU Cukai	Pelanggar membayar denda administratif 3 kali nilai cukai pada tahap penelitian
Penghentian penyidikan cukai	Pasal 64 UU Cukai dan PP 54/2023	Denda administratif 4 kali nilai cukai pada tahap penyidikan
Gugurnya penuntutan karena membayar denda	Pasal 132 ayat (1) huruf d dan e KUHP	Untuk tindak pidana ringan, pembayaran denda maksimum secara sukarela menggugurkan penuntutan
Perjanjian penundaan penuntutan	Pasal 328 UU 20/2025 (KUHAP)	Khusus korporasi: penuntutan ditunda bila korporasi memulihkan kerugian dan memperbaiki tata kelola

Rincian tiap mekanisme dibahas di Bab 3 (korporasi) dan Bab 6 (pajak, kepabeanan, cukai).

Studi kasusPutusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, 18 Desember 2012

Asian Agri: penggelapan pajak diputus sebagai kejahatan[8]

Fakta
Suwir Laut adalah manajer pajak kelompok usaha perkebunan Asian Agri. Ia menyusun dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan untuk 14 perusahaan dalam kelompok itu dengan isi yang tidak benar selama tahun pajak 2002 sampai 2005. Jaksa mendakwa perbuatan ini menimbulkan kerugian pendapatan negara sekitar Rp1,26 triliun. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dakwaan tidak dapat diterima karena prematur, dan Pengadilan Tinggi menguatkannya.
Masalah hukum
Apakah perkara penggelapan pajak bernilai besar harus diselesaikan secara administratif dulu, atau dapat langsung dipidana? Dan dapatkah perusahaan yang menikmati keuntungan ikut menanggung akibatnya walaupun yang didakwa adalah pegawainya?
Putusan dan alasannya
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa, menyatakan terdakwa terbukti menyampaikan SPT yang isinya tidak benar secara berlanjut, dan menjatuhkan pidana penjara dua tahun dengan masa percobaan tiga tahun. Majelis juga memerintahkan 14 perusahaan Asian Agri membayar denda dua kali pajak terutang yang kurang dibayar, seluruhnya sekitar Rp2,52 triliun, dalam waktu satu tahun.
Pelajaran
Juru bicara MA menyebut putusan ini menarik karena walaupun pidana pajak dipahami sebagai hukum pidana administratif dengan asas ultimum remedium, majelis memutusnya langsung sebagai kejahatan pajak. Putusan ini juga menunjukkan bahwa beban finansial dapat diarahkan ke korporasi penerima manfaat, gagasan yang kini dirumuskan tegas dalam KUHP nasional.

Putusan Asian Agri sering dipakai untuk menunjukkan bahwa ultimum remedium tidak berarti kekebalan [9, 10]. Abduh dan kawan-kawan mengkritik bahwa rumusan diskresi Pasal 44B UU KUP dan ratio decidendi putusan pajak yang tidak konsisten menimbulkan ketidakpastian dan perlakuan yang tidak sama di antara wajib pajak [11]. Perdebatan ini akan kita lanjutkan di Bab 6.

Coba ingat dulu

Apa yang baru dari Pasal 613 ayat (3) KUHP, dan mengapa penting untuk hukum pidana ekonomi?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Ayat ini ditambahkan oleh UU 1/2026. Isinya: untuk undang-undang administratif yang bersanksi pidana, pembinaan dan sanksi administratif atau sanksi lain harus didahulukan daripada sanksi pidana. Penjelasannya menyebut contoh UU Perbankan, UU KUP, UU Pemilu, dan UU Pelindungan Data Pribadi. Ini penting karena mengubah ultimum remedium dari asas doktrin menjadi kewajiban normatif yang berlaku di banyak undang-undang ekonomi, sehingga penegak hukum perlu memperhitungkan jalur administratif sebelum memidana.

Contoh ringkas: persaingan usaha dan perlindungan konsumen

Dua bidang ini mempunyai mata kuliah sendiri, yaitu Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen. Di sini kita hanya melihat sisi pidananya untuk memperlihatkan bagaimana pembuat undang-undang menggeser keseimbangan antara pidana dan sanksi administratif.

Persaingan usaha: pidana nyaris dihapus

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat semula memuat pidana pokok denda yang besar untuk pelanggaran perjanjian dan kegiatan yang dilarang, serta pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan larangan menjadi direksi. Undang-Undang Cipta Kerja, kini UU 6/2023, mengubah Pasal 48 dan menghapus Pasal 49 [12, 13].

Pasal 48UU 5/1999 sebagaimana diubah UU 6/2023[13]

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 41 adalah kewajiban pelaku usaha memenuhi panggilan, memberi keterangan, dan tidak menghambat pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jadi pidananya kini hanya untuk menghalangi pemeriksaan, sedangkan kartel dan monopoli ditangani dengan sanksi administratif KPPU, termasuk denda yang tidak lagi berbatas maksimum tetap. Apriani dan kawan-kawan menilai penghapusan ini memperkuat pendekatan administratif tetapi menimbulkan pertanyaan tentang efek jera terhadap kartel besar [14]. Ini contoh paling jelas pergeseran ke arah ultimum remedium.

Perlindungan konsumen: pidana tetap ada

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menempuh jalan berbeda. Pasal 61 menyatakan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 ayat (1) mengancam pelanggaran larangan pokok, seperti memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar, label, atau janji iklan, dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Pelanggaran lain diancam penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Bila pelanggaran mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, berlaku ketentuan pidana yang umum. Pasal 63 menyediakan pidana tambahan seperti perampasan barang, pengumuman putusan, penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha [15].

Keliru

Undang-undang darurat yang ada sebelum 1961 sudah ditetapkan menjadi undang-undang, dan basis data peraturan BPK mencatat statusnya berlaku. Banyak ordonansi yang dirujuknya sudah diganti, sehingga pemakaiannya sebagai dasar dakwaan memang jarang.

Sebagian benar

Pasal 613 ayat (3) KUHP memang mewajibkan sanksi administratif didahulukan untuk undang-undang administratif bersanksi pidana. Namun asas ini tidak menghapus pidana, dan untuk pelaku tanpa izin atau pelanggaran berat yang disengaja, pidana tetap terbuka. Putusan Asian Agri menunjukkan pengadilan dapat langsung memidana.

Keliru

Setelah UU Cipta Kerja, Pasal 48 UU 5/1999 hanya mengancam pidana untuk pelanggaran Pasal 41 (menghambat pemeriksaan KPPU). Kartel ditangani dengan sanksi administratif KPPU, walaupun perbuatan terkait bisa saja memenuhi delik lain seperti korupsi.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 8

Undang-undang asing mana yang menjadi model UU Darurat 7/1955?

Soal 2 dari 8

Sebuah undang-undang baru menyatakan bahwa pelanggaran ketentuannya adalah tindak pidana ekonomi. Pelanggaran itu termasuk golongan mana dalam Pasal 1 UU Darurat 7/1955?

Soal 3 dari 8

Seorang pedagang lalai mencatat stok barang yang diawasi sehingga melanggar ordonansi golongan sub 1e. Menurut Pasal 2 UU Darurat, perbuatannya adalah

Soal 4 dari 8

Gagasan apa dari Pasal 6 ayat (2) UU Darurat 7/1955 yang kemudian banyak ditiru undang-undang ekonomi modern?

Soal 5 dari 8

Manakah yang paling tepat menggambarkan hukum pidana administratif?

Soal 6 dari 8

PT A berulang kali menghambat pemeriksaan KPPU dengan menolak memberikan dokumen. Ancaman pidana yang berlaku saat ini adalah

Soal 7 dari 8

Apa isi Pasal 613 ayat (3) KUHP yang ditambahkan UU 1/2026?

Soal 8 dari 8

Mengapa putusan kasasi Asian Agri dianggap penting bagi perdebatan ultimum remedium?

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

UU Darurat 7/1955 lahir dari krisis ekonomi 1950-an, meniru WED Belanda 1950, dan memperkenalkan istilah tindak pidana ekonomi.
Pasal 1 membagi tindak pidana ekonomi ke dalam golongan sub 1e (enam ordonansi), sub 2e (Pasal 26, 32, 33 UU Darurat), dan sub 3e (undang-undang lain yang menyebut dirinya tindak pidana ekonomi).
Kualifikasi kejahatan atau pelanggaran ditentukan oleh ada tidaknya kesengajaan, dan percobaan serta pembantuan pelanggaran ikut dipidana.
Sanksinya khas: denda kelipatan nilai barang, hukuman tambahan terhadap usaha, tindakan tata tertib, dan pertanggungjawaban badan hukum dalam Pasal 15.
Hukum pidana administratif memakai pidana untuk menegakkan norma administrasi; contohnya UU Perbankan dan UU KUP.
Ultimum remedium kini dinormakan dalam Pasal 613 ayat (3) KUHP versi UU 1/2026, dan tercermin dalam Pasal 44B UU KUP, Pasal 40B dan 64 UU Cukai, serta perjanjian penundaan penuntutan dalam KUHAP.
UU Persaingan Usaha setelah Cipta Kerja hanya memidana penghambatan pemeriksaan KPPU, sedangkan UU Perlindungan Konsumen tetap memuat pidana penjara dan denda.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 2: UU Darurat 7/1955, hukum pidana administratif, dan ultimum remedium

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Republik Indonesia (1955). Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Lembaran Negara 1955 Nomor 27, TLN Nomor 801.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 1 sampai 16 dan Penjelasan Umum tentang tiga golongan TPE, sanksi, tindakan tata tertib, dan korporasi.
2
Emiliya Febriyani dan Topo Santoso (2022). Examining Economic Crime Policy: Evidence from Indonesia. Journal of Judicial Review 24(2).
Jurnal ilmiahdoi:10.37253/jjr.v24i2.7203
Asal-usul UU Darurat dari WED dan pembedaan arti sempit dan luas menurut Moch. Anwar.
3
Andi Hamzah (1996). Hukum Pidana Ekonomi (edisi revisi, selaras Inpres No. 4 Tahun 1985). Erlangga, Jakarta.
Buku teks
Pengertian, sejarah, dan sistem UU Darurat 7/1955.
4
Dini Ramdania (2021). Eksistensi Undang-Undang Drt Nomor 7/1955 dalam Penegakan Hukum di Bidang Ekonomi (Economic Crimes). Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum.
Jurnal ilmiahjournalfh.unla.ac.id
Economic crime dan economic criminality, serta relevansi UU Darurat.
5
Dino Rizka Afdhali dan Handoyo Prasetyo (2024). Pengaturan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dalam Rangka Pemberantasan Kejahatan Ekonomi di Indonesia. Journal Evidence of Law 3(3).
Jurnal ilmiahdoi:10.59066/jel.v3i3.895
UU Darurat sebagai payung asas pemberantasan kejahatan ekonomi.
6
Republik Indonesia (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ditetapkan 2 Januari 2026.
Peraturanperaturan.go.id
Penghapusan minimum khusus dan kurungan di luar KUHP, konversi denda, serta perubahan Pasal 37, 49, 120, 121, 132, dan 613 KUHP.
7
Barda Nawawi Arief (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Prenadamedia Group, Jakarta.
Buku teks
Kebijakan hukum pidana dan hukum pidana administrasi.
8
Mahkamah Agung RI (2012). Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir Laut (Asian Agri). Mahkamah Agung, 18 Desember 2012.
Putusan pengadilanputusan3.mahkamahagung.go.id
Pidana pajak Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP; 14 perusahaan dibebani denda dua kali pajak terutang sekitar Rp2,52 triliun.
9
ANTARA News (2012). MA perintahkan Asian Agri bayar dua kali kekurangan pajak. ANTARA News, 28 Desember 2012.
Artikel atau ulasanantaranews.com
Keterangan juru bicara MA tentang pidana dan denda dalam perkara Asian Agri.
10
Kepaniteraan Mahkamah Agung (2013). Inilah Putusan Kasasi yang Memerintahkan AAG Membayar Pajak Terhutang sebesar 2,5 Trilyun Lebih. kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, 21 Februari 2013.
Data atau dokumen resmikepaniteraan.mahkamahagung.go.id
Ringkasan amar putusan Asian Agri.
11
Arridho Abduh, Irma Romi Anto, Naser Ali Abdulghani (2025). Ultimum Remedium and the Legal Politics of Tax Criminal Prosecution in Indonesia. JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 4(2).
Jurnal ilmiahdoi:10.55583/jkih.v4i2.1700
Diskresi Pasal 44B UU KUP dan inkonsistensi putusan pidana pajak.
12
Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, TLN Nomor 3817.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 41, 47, 48, dan 49 sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja.
13
Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Perubahan Pasal 48 dan penghapusan Pasal 49 UU 5/1999.
14
Desi Apriani, Zulherman Idris, Nur Hidayat, Dwi Yusuf Rafly (2025). Analisis Penghapusan Sanksi Pidana Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Legislasi Indonesia 22(4):449-466.
Jurnal ilmiahe-jurnal.peraturan.go.id
Penghapusan pidana pokok dan tambahan dalam UU Persaingan Usaha.
15
Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Ketentuan pidana Pasal 61 sampai 63.

Sejarah UU Darurat 7/1955

Tiga golongan tindak pidana ekonomi

Sanksi yang khas: hukuman tambahan dan tindakan tata tertib

Hukum pidana administratif

Ultimum remedium dan premium remedium

Asian Agri: penggelapan pajak diputus sebagai kejahatan[8Putusan pengadilanPutusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir Laut (Asian Agri)Putusan MA 2239 K/PID.SUS/2012 · Mahkamah Agung, 18 Desember 2012]

Contoh ringkas: persaingan usaha dan perlindungan konsumen

Persaingan usaha: pidana nyaris dihapus

Perlindungan konsumen: pidana tetap ada

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Sumber bab ini

Asian Agri: penggelapan pajak diputus sebagai kejahatan[8]