Pasar bersangkutan, pendekatan analisis, dan pengecualian | Hukum Persaingan Usaha

Pasar bersangkutan dan pendekatan analisis

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Sebuah produsen air minum dalam kemasan menguasai 46 persen pasar air minum kemasan nasional. Apakah ia dominan? Jawabannya bergantung pada pertanyaan yang lebih dulu: pasar yang mana? Bila pasar didefinisikan sebagai "semua minuman", termasuk teh, kopi, dan minuman ringan, pangsanya mungkin hanya belasan persen. Bila didefinisikan sebagai "air mineral kemasan di wilayah distribusi Bekasi dan Jakarta Timur", angkanya bisa jauh di atas 50 persen. Satu kata dalam definisi pasar dapat mengubah nasib sebuah perkara.

Bab 1 memperkenalkan tujuan dan konsep dasar hukum persaingan. Bab ini memberimu alat kerja: cara menentukan pasar bersangkutan, cara mengukur kekuatan pasar, dan cara membaca pasal UU 5/1999 untuk mengetahui apakah KPPU cukup membuktikan perbuatannya (per se illegal) atau juga harus membuktikan dampaknya (rule of reason). Bab ini ditutup dengan pengecualian dalam Pasal 50 dan Pasal 51, yaitu keadaan ketika larangan undang-undang tidak berlaku.

Alat-alat ini dipakai di setiap bab berikutnya. Saat kamu mempelajari kartel, monopoli, posisi dominan, atau merger, pertanyaan pertama selalu sama: di pasar mana, dan seberapa kuat pelaku usahanya.

Struktur pasar: dari persaingan sempurna sampai monopoli

Ilmu ekonomi mengenal spektrum struktur pasar. Di satu ujung ada persaingan sempurna: banyak penjual dan pembeli, produk homogen, informasi sempurna, dan bebas masuk keluar pasar. Tidak ada satu penjual pun yang dapat memengaruhi harga. Di ujung lain ada monopoli: satu penjual, tidak ada substitusi dekat, dan hambatan masuk tinggi. Di antaranya ada persaingan monopolistik (banyak penjual dengan produk yang dibedakan, seperti warung makan) dan oligopoli (sedikit penjual yang saling memperhatikan langkah satu sama lain, seperti operator seluler atau maskapai) [1].

UU 5/1999 sendiri memberi definisi struktur pasar dan perilaku pasar.

Pasal 1 angka 11UU 5/1999[2]

Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.

Definisi ini mencerminkan paradigma structure-conduct-performance dari mazhab Harvard: struktur pasar memengaruhi perilaku, dan perilaku memengaruhi kinerja pasar. Mazhab Chicago mengkritik paradigma itu dengan menyatakan bahwa konsentrasi tinggi sering justru hasil efisiensi, sehingga yang perlu dinilai adalah perilaku dan dampaknya terhadap konsumen [1, 3]. UU 5/1999 memakai keduanya: ada pasal yang memakai ambang pangsa pasar (pendekatan struktur), dan ada pasal yang menuntut pembuktian dampak (pendekatan perilaku).

Konsep yang sangat penting adalah hambatan masuk (barriers to entry). Pangsa pasar 70 persen tidak terlalu berbahaya bila pesaing baru dapat masuk dengan mudah, karena setiap kenaikan harga akan mengundang pendatang. Sebaliknya, pangsa 40 persen dapat berbahaya bila masuk pasar membutuhkan izin terbatas, modal sangat besar, atau jaringan yang sulit ditiru. Hambatan masuk dapat bersifat teknis (skala ekonomi, teknologi), legal (izin, paten, kuota), atau strategis (diciptakan oleh perusahaan dominan, misalnya kontrak eksklusif jangka panjang).

Ciri empat struktur pasar

Struktur	Jumlah penjual	Produk	Kekuatan atas harga	Contoh di Indonesia
Persaingan sempurna	Sangat banyak	Homogen	Tidak ada	Mendekati: pedagang cabai di pasar induk
Persaingan monopolistik	Banyak	Dibedakan	Kecil	Warung makan, toko pakaian
Oligopoli	Sedikit	Homogen atau dibedakan	Besar, saling bergantung	Semen, maskapai, operator seluler
Monopoli	Satu	Tanpa substitusi dekat	Sangat besar	Transmisi listrik oleh BUMN

Contoh bersifat ilustratif untuk memudahkan pemahaman, bukan penilaian hukum atas pasar tertentu.

Coba ingat dulu

Mengapa pangsa pasar yang tinggi belum tentu berarti kekuatan pasar yang berbahaya?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Karena kekuatan pasar juga ditentukan hambatan masuk. Bila pesaing baru dapat masuk dengan mudah, kenaikan harga oleh pemain besar akan mengundang pendatang sehingga harga kembali turun. Pangsa tinggi baru mengkhawatirkan bila disertai hambatan masuk yang tinggi, baik teknis, legal, maupun strategis.

Pasar bersangkutan: produk dan geografis

Pasal 1 angka 10UU 5/1999[2]

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

Pedoman KPPU tentang Pasal 1 angka 10 (Peraturan KPPU 3/2009) membagi pasar bersangkutan ke dalam dua dimensi: pasar produk dan pasar geografis [4]. Pasar produk menjawab "barang apa saja yang bersaing satu sama lain". Pasar geografis menjawab "di wilayah mana persaingan itu terjadi".

Pasar produk dan substitusi

Dua barang berada di pasar produk yang sama bila konsumen menganggapnya dapat saling menggantikan dari segi fungsi, karakteristik, dan harga. Teh botol dan air mineral sama-sama minuman, tetapi apakah konsumen yang mencari air mineral akan beralih ke teh botol bila harga air naik sedikit? Mungkin tidak. Analisis ini disebut substitusi dari sisi permintaan.

Ada juga substitusi dari sisi penawaran: apakah produsen lain dapat dengan cepat dan murah mengalihkan produksinya untuk membuat barang yang sama? Misalnya, pabrik kardus untuk mi instan mungkin dapat dengan mudah membuat kardus untuk biskuit. Buku teks KPPU menjelaskan kedua sisi ini sebagai alat untuk mempersempit atau memperluas definisi pasar [1].

Alat yang paling terkenal adalah SSNIP test (Small but Significant and Non-transitory Increase in Price). Pertanyaannya hipotetis: bila seorang pemonopoli hipotetis atas produk X menaikkan harga sebesar 5 sampai 10 persen secara permanen, apakah cukup banyak konsumen beralih ke produk Y sehingga kenaikan itu tidak menguntungkan? Jika ya, Y harus dimasukkan ke pasar yang sama dengan X. Uji diulang sampai ditemukan kumpulan produk yang kenaikan harganya menguntungkan; itulah pasar bersangkutan [1, 5].

Contoh: skuter matik dan sepeda motor lain

Dalam perkara kartel Yamaha dan Honda, Majelis Komisi KPPU mendefinisikan pasar bersangkutan sebagai pemasaran sepeda motor skuter matik 110 sampai 125 cc di Indonesia, bukan seluruh sepeda motor. Alasannya, produk harus didefinisikan sesempit mungkin dengan memperhatikan karakteristik produk, jangkauan pemasaran, dan perilaku terlapor [6]. Konsumen yang mencari skuter matik untuk mobilitas harian di kota tidak mudah beralih ke motor sport 250 cc atau motor bebek hanya karena harga skuter naik sedikit.

Bayangkan bila pasar didefinisikan sebagai "semua sepeda motor": pangsa kedua produsen tetap besar, tetapi analisis kesepakatan harganya menjadi kabur karena motor sport dan motor bebek bergerak dengan pola harga yang berbeda.

Pasar geografis

Pasar geografis adalah wilayah tempat kondisi persaingannya relatif seragam dan berbeda dari wilayah lain. Faktor yang diperhatikan antara lain biaya transportasi, regulasi daerah, kebiasaan konsumen, dan jangkauan distribusi [4]. Semen dan beton siap pakai, misalnya, mahal diangkut jauh, sehingga pasar geografisnya cenderung regional. Layanan aplikasi digital biasanya nasional. Penjelasan Pasal 9 UU 5/1999 bahkan menyebut wilayah pemasaran dapat berupa seluruh Indonesia atau bagian wilayahnya seperti kabupaten atau provinsi [2].

Langkah menentukan pasar bersangkutan

Langkah 1 dari 5Pasal 1 angka 10 UU 5/1999

Identifikasi produk terlapor

Mulai dari barang atau jasa yang diperdagangkan pelaku usaha yang diduga melanggar, sesempit mungkin.

Keliru

Pasar geografis bergantung fakta. Dalam perkara Aqua, KPPU menetapkan pasar air mineral kemasan di wilayah distribusi PT Balina Agung Perkasa pada 2016, mencakup antara lain Cikampek, Bekasi, dan Cibubur (MA 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019).

Sebagian benar

Pasar yang terlalu luas memang menurunkan pangsa pasar terlapor, tetapi definisi yang tidak sesuai kenyataan substitusi justru menghasilkan analisis keliru. Ukuran yang benar adalah substitusi nyata, bukan kepentingan salah satu pihak.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Jebakan dalam mendefinisikan pasar

Ada beberapa jebakan yang sering muncul dalam perkara maupun dalam jawaban ujian. Jebakan pertama dikenal dalam literatur sebagai cellophane fallacy. Istilah ini berasal dari perkara plastik pembungkus selofan di Amerika Serikat. Pemonopoli yang sudah menaikkan harga setinggi mungkin akan membuat konsumen mulai beralih ke produk lain yang sebenarnya bukan substitusi dekat. Bila SSNIP test dijalankan pada harga yang sudah dimonopoli itu, pasar akan tampak luas, padahal kekuatan monopolinya justru yang menyebabkan peralihan. Karena itu, untuk perkara penyalahgunaan posisi dominan, analis perlu berhati-hati memakai harga yang berlaku sebagai titik awal [5].

Jebakan kedua adalah menyamakan pasar bersangkutan dengan sektor industri. "Industri makanan" bukan pasar bersangkutan; yang menjadi pasar adalah kumpulan produk yang saling menggantikan di mata konsumen, misalnya mi instan, roti tawar, atau susu formula bayi. Statistik sektor dari lembaga pemerintah berguna sebagai data awal, tetapi tidak dapat langsung dipakai sebagai definisi pasar.

Jebakan ketiga adalah melupakan sisi pembelian. Pasal 1 angka 13 menyebut "nilai jual atau beli". Dalam perkara oligopsoni dan monopsoni, pasar bersangkutan adalah pasar tempat terlapor menjadi pembeli, misalnya pasar pembelian tandan buah segar sawit dari petani di satu kabupaten. Petani tidak bisa membawa tandan buah segar jauh-jauh karena cepat rusak, sehingga pasar geografisnya bisa sangat sempit.

Jebakan keempat muncul di pasar digital. Platform seperti lokapasar melayani dua kelompok sekaligus: penjual dan pembeli. Layanan untuk pembeli sering gratis, sehingga uji kenaikan harga tidak dapat dijalankan pada sisi itu. Para peneliti mengusulkan uji penurunan kualitas (SSNDQ, small but significant non-transitory decrease in quality) sebagai pelengkap, misalnya dengan menanyakan apakah pengguna akan pindah platform bila iklan bertambah atau privasi berkurang [7, 8]. Persoalan ini dibahas lebih jauh di Bab 8.

Terakhir, definisi pasar bukan tujuan, melainkan alat. Hakim dan KPPU sering memeriksa bagaimana definisi pasar dibangun dari bukti: survei konsumen, data harga, dokumen internal perusahaan tentang siapa yang mereka anggap pesaing, dan keterangan ahli. Definisi yang hanya ditetapkan tanpa uraian bukti mudah dipatahkan dalam keberatan di Pengadilan Niaga, seperti yang dialami KPPU dalam beberapa perkara yang akan kamu pelajari di Bab 7.

Mengukur kekuatan pasar: pangsa pasar dan konsentrasi

Pasal 1 angka 13UU 5/1999[2]

Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

Perhatikan tiga unsur: ukurannya nilai jual atau beli (bukan jumlah unit), pada pasar bersangkutan, dalam tahun kalender tertentu. Pangsa pasar menjadi dasar beberapa ambang batas dalam UU 5/1999. Ambang ini bekerja sebagai praduga: pelaku usaha "patut diduga" atau "dianggap" menguasai pasar bila melampauinya, tetapi praduga itu masih dapat dibantah.

Ambang pangsa pasar dalam UU 5/1999

Pasal	Perbuatan	Ambang	Fungsi
Pasal 4 ayat (2)	Oligopoli	2 atau 3 pelaku menguasai lebih dari 75 persen	Praduga penguasaan bersama
Pasal 13 ayat (2)	Oligopsoni	2 atau 3 pelaku menguasai lebih dari 75 persen	Praduga penguasaan pembelian bersama
Pasal 17 ayat (2) huruf c	Monopoli	1 pelaku atau kelompok lebih dari 50 persen	Praduga penguasaan produksi atau pemasaran
Pasal 18 ayat (2)	Monopsoni	1 pelaku atau kelompok lebih dari 50 persen	Praduga penguasaan pasokan
Pasal 25 ayat (2)	Posisi dominan	1 pelaku 50 persen atau lebih; 2 atau 3 pelaku 75 persen atau lebih	Kriteria posisi dominan
Pasal 27	Pemilikan saham mayoritas	1 pelaku lebih dari 50 persen; 2 atau 3 pelaku lebih dari 75 persen	Batas kepemilikan pada perusahaan sejenis

Perhatikan perbedaan rumusan: Pasal 25 memakai 50 persen atau lebih, sedangkan Pasal 17 dan 27 memakai lebih dari 50 persen.

Rasio konsentrasi dan HHI

Selain pangsa individual, ekonom mengukur konsentrasi pasar secara keseluruhan. Rasio konsentrasi (CR) menjumlahkan pangsa beberapa pemain terbesar; CR4 berarti empat terbesar. Indeks Herfindahl-Hirschman (HHI) menjumlahkan kuadrat pangsa pasar semua pemain. Pasar dengan satu pemain bernilai 10.000 (100 kuadrat). Pasar dengan empat pemain masing-masing 25 persen bernilai 2.500 [5].

HHI berguna karena memberi bobot lebih kepada pemain besar. KPPU memakai HHI terutama dalam penilaian merger: kenaikan HHI yang signifikan setelah transaksi menjadi petunjuk awal bahwa merger berpotensi mengurangi persaingan. Dalam penilaian akuisisi Tokopedia oleh TikTok pada 2025, investigator KPPU mencatat peningkatan konsentrasi pasar yang signifikan berdasarkan perhitungan HHI [9].

HHI pada empat pasar hipotetis

Nilai indeks, 0 sampai 10.000

10 pemain @10 persen1.000

4 pemain @25 persen2.500

50, 30, 20 persen3.800

Satu pemain 100 persen10.000

Sumber: Perhitungan ilustratif berdasarkan rumus HHI[5]

Coba ingat dulu

Hitung HHI pasar dengan tiga pemain yang pangsanya 50, 30, dan 20 persen. Apa artinya?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

HHI = 50 kuadrat + 30 kuadrat + 20 kuadrat = 2.500 + 900 + 400 = 3.800. Angka ini menunjukkan pasar sangat terkonsentrasi. Pemain dengan pangsa 50 persen juga memenuhi kriteria posisi dominan Pasal 25 ayat (2) huruf a (50 persen atau lebih), dan ketiganya bersama menguasai lebih dari 75 persen.

Per se illegal dan rule of reason

Ketika KPPU menuduh pelaku usaha melanggar, apa yang harus dibuktikan? Ada dua pendekatan besar yang lahir dari praktik Amerika Serikat.

Sherman Act melarang "setiap" kontrak yang menghambat perdagangan. Bila dibaca harfiah, hampir semua kontrak dapat dilarang, karena setiap kontrak membatasi kebebasan para pihak. Dalam Standard Oil Co. of New Jersey v. United States (1911), Mahkamah Agung Amerika menyatakan bahwa yang dilarang hanya hambatan yang tidak wajar (unreasonable) [10]. Itulah asal rule of reason: perbuatan dinilai dengan menimbang dampak antipersaingan dan alasan efisiensinya.

Namun pengadilan Amerika juga menetapkan bahwa beberapa perbuatan begitu jelas merugikan sehingga tidak perlu ditimbang lagi, misalnya penetapan harga, pembagian pasar, dan persekongkolan tender antarpesaing. Perbuatan itu per se illegal: begitu perbuatannya terbukti, pelanggaran terjadi tanpa pembelaan apa pun. Di Amerika, kesepakatan antarpesaing menetapkan harga, mengatur tender, atau membagi pasar bahkan diperlakukan sebagai pelanggaran pidana [11, 5].

Per se illegal dan rule of reason

Per se illegal

Cukup membuktikan perbuatan
Tidak perlu membuktikan dampak pada pasar
Alasan efisiensi tidak diterima
Kepastian hukum tinggi, biaya pembuktian rendah
Contoh: kartel harga antarpesaing

Rule of reason

Membuktikan perbuatan dan dampaknya
Perlu analisis pasar bersangkutan dan kekuatan pasar
Alasan efisiensi ditimbang
Lebih akurat, tetapi mahal dan lama
Contoh: integrasi vertikal, merger

Membaca pendekatan dari bunyi pasal

UU 5/1999 tidak pernah menyebut istilah per se atau rule of reason. Pendekatan itu disimpulkan dari rumusan pasal. Buku teks KPPU dan para ahli menunjuk satu kunci: pasal yang memuat frasa "yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" atau sejenisnya dibaca sebagai rule of reason, karena akibat itu harus dibuktikan. Pasal yang tidak memuat frasa itu dibaca sebagai per se [1, 12].

Bandingkan dua pasal ini. Pasal 5 ayat (1) melarang perjanjian dengan pesaing "untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen" tanpa syarat akibat, sehingga lazim dibaca per se. Pasal 11 tentang kartel memuat syarat "yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat", sehingga dibaca rule of reason [2].

Pendekatan yang lazim untuk pasal-pasal UU 5/1999

Kelompok	Pasal yang lazim dibaca per se	Pasal yang lazim dibaca rule of reason
Perjanjian	Pasal 5, 6, 10 ayat (1), 15, 16 (diperdebatkan)	Pasal 4, 7, 8, 9, 10 ayat (2), 11, 12, 13, 14
Kegiatan	Sebagian ahli: Pasal 22 tidak, karena ada frasa akibat	Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Posisi dominan	Pasal 27 (ambang struktur)	Pasal 25, 26 huruf c, 28

Pengelompokan mengikuti buku teks KPPU (Lubis dkk., 2017). Dalam praktik, KPPU kerap tetap menganalisis dampak meskipun pasal dirumuskan per se.

Pembagian ini tidak mutlak. Susanti Adi Nugroho mencatat bahwa KPPU dan pengadilan sering menggabungkan keduanya: untuk pasal per se pun, KPPU tetap menguraikan pasar bersangkutan agar putusannya kuat ketika diuji di pengadilan [13]. Perkara minyak goreng 2022 memperlihatkan risiko sebaliknya: Pengadilan Niaga membatalkan putusan KPPU tentang Pasal 19 huruf c dengan pertimbangan antara lain tidak terbukti ada maksud mengendalikan pasar dan adanya intervensi kebijakan pemerintah, sesuatu yang dinilai dalam kerangka rule of reason [14, 15].

Pengecualian: Pasal 50 dan Pasal 51

Tidak semua perjanjian atau kegiatan yang tampak membatasi persaingan dilarang. UU 5/1999 menyediakan dua jalur pengecualian.

Sembilan pengecualian Pasal 50

Pasal 50 (dipotong)UU 5/1999[2]

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau ... h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Huruf lainnya mengecualikan perjanjian standar teknis yang tidak menghalangi persaingan (c), perjanjian keagenan yang tidak memuat penetapan harga jual kembali (d), perjanjian kerja sama penelitian untuk meningkatkan standar hidup masyarakat (e), perjanjian internasional yang telah diratifikasi (f), dan perjanjian untuk ekspor yang tidak mengganggu pasokan dalam negeri (g) [2].

Pengecualian ditafsirkan sempit. KPPU menerbitkan pedoman khusus untuk huruf a (Peraturan KPPU 5/2009), huruf b tentang HKI (2/2009), waralaba (6/2009), keagenan (7/2010), dan usaha kecil (9/2011) [4]. Untuk huruf a, kata kuncinya adalah "bertujuan melaksanakan": pelaku usaha tidak dapat berlindung di balik peraturan yang tidak secara jelas memerintahkan perbuatan antipersaingan itu, dan peraturan yang hanya memberi ruang pilihan tidak membenarkan kesepakatan antarpesaing [1]. Untuk HKI, yang dikecualikan adalah hak eksklusifnya, bukan setiap syarat dalam perjanjian lisensi. Klausul lisensi yang memaksa penerima lisensi membeli bahan baku dari pemberi lisensi tetap dapat dinilai sebagai tying.

Contoh: kebijakan tarif dan dalih Pasal 50 huruf a

Harga tiket pesawat kelas ekonomi dalam negeri diatur dengan tarif batas atas dan batas bawah oleh Menteri Perhubungan. Namun dalam perkara tiket pesawat, yang ditemukan KPPU adalah kesepakatan antarmaskapai untuk meniadakan atau menyeragamkan diskon serta meniadakan produk harga murah [16]. Ketentuan tarif batas hanya memberi rentang; ia tidak memerintahkan maskapai menyeragamkan harga di dalam rentang itu, sehingga ruang di antara kedua batas tetap merupakan ruang persaingan. Pelajaran umumnya: regulasi harga yang memberi rentang tidak membenarkan kesepakatan harga di dalam rentang itu.

Monopoli negara menurut Pasal 51

Pasal 51UU 5/1999[2]

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 51 adalah penjabaran Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Syaratnya kumulatif: menyangkut hajat hidup orang banyak atau cabang produksi penting, diatur dengan undang-undang, dan diselenggarakan BUMN atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah. KPPU memiliki pedoman khusus tentang Pasal 51 (Peraturan KPPU 3/2010), dan buku teks KPPU menekankan bahwa pengecualian hanya meliputi kegiatan monopoli yang diamanatkan undang-undang, bukan semua perbuatan BUMN [4, 1]. BUMN yang bersaing di pasar biasa, misalnya bank BUMN atau BUMN konstruksi dalam tender, tetap tunduk penuh pada UU 5/1999. Perkara tender revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang melibatkan BUMN konstruksi dan BUMD DKI Jakarta (Bab 5) membuktikannya [17].

Coba ingat dulu

Sebuah koperasi simpan pinjam menetapkan bunga pinjaman yang sama bagi anggotanya dan menolak melayani bukan anggota. Apakah dikecualikan? Bagaimana jika koperasi itu bersepakat dengan bank swasta menetapkan bunga kredit untuk masyarakat umum?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Penetapan bunga bagi anggota dan pelayanan khusus anggota termasuk pengecualian Pasal 50 huruf i, karena kegiatan itu secara khusus bertujuan melayani anggota. Kesepakatan dengan bank swasta untuk menetapkan bunga bagi masyarakat umum tidak dikecualikan, karena di luar pelayanan anggota dan merupakan perjanjian dengan pesaing yang dapat dinilai dengan Pasal 5.

Studi kasusPutusan KPPU 04/KPPU-I/2016 jo. Putusan MA 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Kartel skuter matik Yamaha dan Honda[6, 18]

Fakta
KPPU meneliti atas inisiatif sendiri pola harga skuter matik 110 sampai 125 cc pada 2014. Ditemukan komunikasi antara petinggi kedua produsen dan pola kenaikan harga yang searah dalam waktu berdekatan.
Masalah hukum
Bagaimana menentukan pasar bersangkutan, dan apakah pola harga yang paralel di pasar oligopoli dapat dibuktikan sebagai perjanjian penetapan harga Pasal 5 ayat (1)?
Putusan dan alasannya
Majelis Komisi menetapkan pasar bersangkutan pemasaran skuter matik 110 sampai 125 cc di Indonesia, lalu menyatakan kedua terlapor melanggar Pasal 5 ayat (1) berdasarkan bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Denda Rp25 miliar untuk Yamaha dan Rp22,5 miliar untuk Honda. PN Jakarta Utara menolak keberatan, dan MA pada 23 April 2019 menolak kasasi.
Pelajaran
Definisi pasar yang sempit tetapi beralasan memperkuat analisis. Perkara ini juga menjadi tonggak penerimaan bukti tidak langsung oleh Mahkamah Agung, yang dibahas lebih lanjut di Bab 3.

Latihan

Soal 1 dari 7

Dalam SSNIP test, apa yang menandakan bahwa produk Y harus dimasukkan ke pasar bersangkutan produk X?

Soal 2 dari 7

Pasar berisi empat perusahaan dengan pangsa 40, 30, 20, dan 10 persen. Berapa HHI-nya?

Soal 3 dari 7

Pasal mana yang lazim dibaca sebagai per se illegal?

Soal 4 dari 7

Perusahaan A menguasai tepat 50 persen pasar. Menurut bunyi pasal, keadaan mana yang terpenuhi?

Soal 5 dari 7

BUMN konstruksi bersekongkol dalam tender proyek pemerintah dan berdalih Pasal 51. Tepatkah?

Soal 6 dari 7

Pemberi lisensi merek mewajibkan penerima lisensi membeli seluruh bahan baku dari pemberi lisensi. Bagaimana kedudukan klausul itu terhadap Pasal 50 huruf b?

Soal 7 dari 7

Mengapa pasar geografis semen cenderung regional, sedangkan aplikasi digital cenderung nasional?

Terjawab 0 dari 7. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Struktur pasar berkisar dari persaingan sempurna sampai monopoli; kekuatan pasar ditentukan pangsa pasar dan hambatan masuk.
Pasar bersangkutan (Pasal 1 angka 10) terdiri atas pasar produk dan pasar geografis, ditentukan dengan analisis substitusi dan SSNIP test.
Pangsa pasar diukur dari nilai jual atau beli pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu; UU 5/1999 memakai ambang 50 dan 75 persen sebagai praduga.
HHI menjumlahkan kuadrat pangsa pasar dan banyak dipakai dalam penilaian merger.
Per se illegal cukup membuktikan perbuatan; rule of reason mensyaratkan pembuktian dampak. Frasa "yang dapat mengakibatkan" adalah penanda rule of reason.
Pasal 50 memuat sembilan pengecualian yang ditafsirkan sempit menurut pedoman KPPU.
Pasal 51 hanya mengecualikan monopoli atas cabang produksi penting yang diatur undang-undang dan diselenggarakan BUMN atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 2: Pasar bersangkutan, pendekatan analisis, dan pengecualian

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, Udin Silalahi (2017). Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks (Edisi Kedua). Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.
Buku teks
Buku teks utama: sejarah, ekonomi persaingan, pendekatan, perjanjian, kegiatan, posisi dominan, dan acara.
2
Republik Indonesia (1999). Naskah lengkap UU 5/1999 beserta Penjelasan. JDIH Sekretariat Kabinet.
Peraturanjdih.setkab.go.id
Sumber kutipan bunyi pasal dan penjelasan umum.
3
Robert H. Bork (1978). The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself. Basic Books, New York.
Buku teks
Argumen mazhab Chicago bahwa tujuan antitrust adalah kesejahteraan konsumen.
4
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2009). Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan. KPPU, Jakarta (daftar pedoman KPPU).
Peraturaneng.kppu.go.id
Pedoman penentuan pasar produk dan pasar geografis; daftar seluruh pedoman pasal KPPU.
5
Richard Whish, David Bailey (2021). Competition Law (edisi kesepuluh). Oxford University Press, Oxford.
Buku teks
Rujukan internasional tentang tujuan, pasar bersangkutan, kartel, dan penyalahgunaan dominasi.
6
Mahkamah Agung RI (2019). Putusan Kasasi Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 (kartel skuter matik, perkara KPPU 04/KPPU-I/2016). Diberitakan Bisnis.com, 29 April 2019.
Putusan pengadilankabar24.bisnis.com
MA menolak kasasi Yamaha dan Honda; denda Rp25 miliar dan Rp22,5 miliar berkekuatan hukum tetap.
7
Ahmad Sabirin, Raafid Haidar Herfian (2021). Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran KPPU di Era Ekonomi Digital. Jurnal Persaingan Usaha 2.
Jurnal ilmiahdoi:10.55869/kppu.v2i.23
Tantangan pasar digital bagi UU 5/1999 dan peran KPPU.
8
Sukarmi, Kukuh Tejomurti, Udin Silalahi (2024). Digital market and its adequacy of merger assessment in Indonesian business competition law. International Journal of Law and Management.
Jurnal ilmiahdoi:10.1108/ijlma-08-2023-0185
Keterbatasan definisi pasar dan penilaian merger pada pasar digital.
9
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2025). Siaran Pers Nomor 030/KPPU-PR/V/2025 tentang hasil penilaian menyeluruh akuisisi Tokopedia. KPPU, 28 Mei 2025.
Data atau dokumen resmikppu.go.id
Temuan investigator: pasar e-commerce barang fisik, kenaikan HHI, efek unilateral, efek jaringan.
10
Supreme Court of the United States (1911). Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 221 U.S. 1. Supreme Court of the United States.
Putusan pengadilansupreme.justia.com
Lahirnya rule of reason dalam penerapan Sherman Act.
11
U.S. Department of Justice, Antitrust Division (2015). The Antitrust Laws. Departemen Kehakiman Amerika Serikat.
Data atau dokumen resmijustice.gov
Ringkasan Sherman Act dan Clayton Act: kartel harga, persekongkolan tender, pembagian pasar, monopolisasi, tying, dan merger.
12
Munir Fuady (1999). Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Buku teks
Pengantar awal hukum antimonopoli, per se dan rule of reason.
13
Susanti Adi Nugroho (2012). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya. Kencana, Jakarta.
Buku teks
Analisis pasal dan putusan dari sudut pandang hakim agung, termasuk hukum acara keberatan.
14
Viranti Nur Ikhwan, Yulianto Syahyu, Diana Fitriana (2025). Penegakan Hukum terhadap Praktik Kartel dalam Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan. Journal of Law and Security Studies (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
Jurnal ilmiahejurnal.ubharajaya.ac.id
Analisis putusan KPPU 15/KPPU-I/2022 dan pembatalannya oleh Pengadilan Niaga.
15
Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat (2024). Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst (PT Asianagro Agungjaya dkk. vs KPPU). Direktori Putusan MA, 16 Mei 2024.
Putusan pengadilanputusan3.mahkamahagung.go.id
Membatalkan putusan KPPU 15/KPPU-I/2022 tentang pembatasan peredaran minyak goreng.
16
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2020). Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang jasa angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi dalam negeri. Diberitakan Kompas.com, 21 Desember 2022.
Putusan pengadilantravel.kompas.com
Tujuh maskapai melanggar Pasal 5 dan 11; kronologi keberatan dan kasasi.
17
Mahkamah Agung RI (2024). Putusan Kasasi Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024 (PT PP dan PT Jaya Konstruksi vs KPPU). Direktori Putusan MA, 31 Juli 2024.
Putusan pengadilanputusan3.mahkamahagung.go.id
MA membatalkan putusan KPPU 17/KPPU-L/2022 tentang tender revitalisasi Taman Ismail Marzuki.
18
Fajar Bima Alfian, Rilda Murniati (2023). Implementasi Bukti Tidak Langsung dalam Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha (KPPU).
Jurnal ilmiahjurnal.kppu.go.id
Bukti komunikasi, bukti ekonomi, dan plus factors dalam perkara skuter matik dan tiket pesawat.