Merancang kontrak

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Lima bab terakhir sebagian besar berbicara tentang apa yang terjadi ketika kontrak bermasalah: syaratnya tidak terpenuhi, isinya ditafsirkan berbeda, debiturnya ingkar janji, atau keadaan berubah. Hampir semua masalah itu bisa dicegah, atau setidaknya diperkecil, pada saat kontrak ditulis. Perancang kontrak yang baik menulis dengan membayangkan hari terburuk hubungan para pihak: hari ketika mereka tidak lagi saling percaya dan membaca kontrak dengan kacamata pengacara.

Bayangkan kamu diminta temanmu, Laras, menyusun perjanjian kerja sama antara usaha konveksinya dan sebuah merek pakaian daring. Merek itu memesan 2.000 kaos per bulan. Laras ingin dibayar tepat waktu, merek ingin kualitas terjaga dan desainnya tidak bocor. Keduanya ingin bisa berpisah baik-baik bila tidak cocok. Bab ini mengajarkan cara mengubah keinginan itu menjadi pasal-pasal yang jelas, sah, dan dapat ditegakkan.

Kamu akan memakai hampir semua yang sudah dipelajari: syarat sah (Bab 3) untuk komparisi dan objek, unsur esensialia dan aksidentalia (Bab 1) untuk isi, klausula baku (Bab 4) untuk batas yang tidak boleh dilanggar, serta wanprestasi dan keadaan memaksa (Bab 5) untuk klausul penyelesaian masalah. Keterampilan ini akan diasah lagi di mata kuliah Hukum Bisnis dan Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi.

Sebelum menulis: memahami transaksi dan risikonya

Kesalahan perancang pemula adalah langsung mengambil templat dari internet. Templat berguna sebagai daftar periksa, tetapi kontrak yang baik dimulai dari pemahaman transaksi [1, 2].

Proses merancang kontrak

Langkah 1 dari 7

Pahami kehendak para pihak

Wawancarai klien: apa yang ingin dicapai, apa yang paling ditakutkan, berapa lama hubungan akan berjalan, dan apa yang sudah disepakati lisan. Tuangkan dalam ringkasan pokok kesepakatan (term sheet).

Agus Yudha Hernoko menekankan bahwa kontrak komersial yang baik adalah kontrak yang mempertukarkan hak dan kewajiban secara proporsional sejak tahap negosiasi [3]. Dalam bahasa perancang: setiap risiko sebaiknya ditanggung pihak yang paling mampu mengendalikannya. Laras paling mampu mengendalikan kualitas jahitan, jadi wajar ia menanggung risiko cacat produksi. Merek paling mampu mengendalikan desain, jadi wajar ia menanggung risiko desain yang melanggar hak cipta pihak lain.

Bahasa kontrak

Sejak MK memutus Perkara 188/PUU-XXIII/2025, kita tahu kontrak berbahasa asing tidak otomatis batal demi hukum. Tetapi kewajiban Pasal 31 UU 24/2009 tetap imperatif [4, 5]. Praktik terbaik untuk kontrak dengan pihak asing adalah naskah dwibahasa yang ditandatangani bersamaan, ditambah klausul bahasa yang menentukan naskah mana yang berlaku bila terjadi perbedaan tafsir, sesuai Pasal 26 ayat (4) Perpres 63/2019 [6]. Untuk kontrak elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia, bahasa Indonesia diwajibkan Pasal 47 ayat (1) PP 71/2019 [7].

Gaya bahasa kontrak berbeda dari gaya esai. Prinsip yang diajarkan dalam literatur perancangan kontrak antara lain [1, 8]:

Satu istilah, satu arti. Bila sudah memakai "Barang", jangan berganti menjadi "Produk" atau "Kaos" di pasal lain.
Kalimat normatif yang jelas subjeknya. "Pihak Kedua wajib membayar..." lebih baik daripada "Pembayaran akan dilakukan...", karena yang kedua tidak menyebut siapa yang wajib.
Bedakan wajib, berhak, dan dapat. "Wajib" untuk kewajiban, "berhak" untuk hak, "dapat" untuk pilihan.
Angka ditulis dengan angka dan huruf, misalnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan tentukan mana yang berlaku bila berbeda.
Hindari kata relatif seperti "segera", "secepatnya", "wajar", "sebagian besar" tanpa ukuran.

Anatomi kontrak

Kontrak tertulis di Indonesia umumnya mengikuti struktur yang mirip, baik kontrak di bawah tangan maupun akta notaris. Akta notaris memiliki struktur wajib sendiri menurut Pasal 38 UU Jabatan Notaris, yaitu awal akta, badan akta, dan akhir akta [9].

Anatomi kontrak dari atas ke bawah

Pilih satu tingkat untuk melihat penjelasannya. Makin ke atas, makin tinggi kedudukannya.

Diolah dari Ahmadi Miru, Salim HS, dan praktik perancangan kontrak.

Komparisi: tempat paling sering terjadi kesalahan

Komparisi menjawab pertanyaan "siapa yang berjanji dan apakah ia berhak". Bandingkan dua rumusan berikut.

Contoh komparisi yang lemah dan yang lebih baik

Lemah: "Pihak Pertama: CV Laras Konveksi, Bandung. Pihak Kedua: Toko Kaos Kita."

Masalahnya: tidak jelas siapa yang menandatangani, dalam kedudukan apa, dan apakah "Toko Kaos Kita" itu badan usaha, merek, atau nama akun media sosial.

Lebih baik:

"1. Laras Pertiwi, lahir di Bandung pada 3 Maret 1995, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ..., dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai sekutu pengurus, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama CV Laras Konveksi, berkedudukan di Kota Bandung, yang didirikan dengan akta Nomor ... tanggal ..., selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Bima Santoso, ..., dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Kaos Kita Nusantara, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor ... beserta perubahannya, dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sesuai anggaran dasarnya, selanjutnya disebut Pihak Kedua."

Rumusan kedua memastikan tiga hal sekaligus: identitas orang, badan usaha yang terikat, dan dasar kewenangan. Bila kelak Pihak Kedua berdalih direkturnya tidak berwenang, dokumen yang dirujuk dalam komparisi menjadi bukti pertama.

Premis

Premis menceritakan mengapa kontrak dibuat. Contoh: "Bahwa Pihak Pertama adalah badan usaha yang bergerak di bidang konveksi dan memiliki kapasitas produksi 5.000 potong per bulan; bahwa Pihak Kedua adalah pemilik merek dagang yang terdaftar dan bermaksud memesan produk secara berkala kepada Pihak Pertama." Premis bukan tempat menaruh kewajiban. Tetapi ketika kata-kata dalam isi kontrak meragukan, premis membantu menyelidiki maksud para pihak menurut Pasal 1343 dan membaca janji dalam hubungan dengan seluruh perjanjian menurut Pasal 1348 [10].

Coba ingat dulu

Apa fungsi komparisi dan premis dalam kontrak, dan syarat sah mana yang paling terkait dengan komparisi?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Komparisi memuat identitas para pihak dan dasar kewenangan penanda tangan, sehingga paling terkait dengan syarat kecakapan dan kewenangan dalam Pasal 1320 angka 2. Premis memuat latar belakang dan tujuan para pihak; ia tidak memuat kewajiban, tetapi membantu menafsirkan maksud para pihak menurut Pasal 1343 dan 1348.

Klausul-klausul penting dengan contoh

Berikut klausul yang hampir selalu diperlukan dalam kontrak komersial. Contoh rumusannya disederhanakan untuk belajar, bukan untuk disalin tanpa disesuaikan.

Definisi

Definisi yang baik mencegah sengketa tentang arti kata, seperti "hari" (hari kalender atau hari kerja?) yang sangat sering menjadi persoalan dalam menghitung tenggat.

Pembayaran

Contoh klausul pembayaran

Pasal 5 Harga dan Pembayaran.

(1) Harga Barang adalah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per potong, sudah termasuk pajak pertambahan nilai, belum termasuk biaya pengiriman.

(2) Pihak Kedua wajib membayar uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai setiap Pesanan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Pesanan dikonfirmasi Pihak Pertama, dan sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Barang diterima Pihak Kedua sebagaimana dibuktikan dengan berita acara serah terima.

(3) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Pihak Pertama Nomor ... pada Bank ... atas nama CV Laras Konveksi. Pembayaran dianggap telah dilakukan pada tanggal dana efektif diterima di rekening tersebut.

(4) Atas keterlambatan pembayaran, Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari dari jumlah yang terlambat, paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah tersebut.

Perhatikan beberapa pilihan rancangan: harga menyebut status pajak dan biaya kirim; tenggat pembayaran dikaitkan dengan peristiwa yang dapat dibuktikan (berita acara serah terima); saat pembayaran dianggap terjadi ditentukan tegas; denda diberi batas atas. Denda adalah perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304), dan Pasal 1249 menyatakan hakim tidak memberikan lebih atau kurang dari jumlah yang ditetapkan. Tetapi denda yang tidak patut tetap dapat dikoreksi atas dasar itikad baik, seperti dibahas di Bab 2 [10, 3].

Pernyataan dan jaminan

Dalam kontrak modern, istilah "jaminan" punya dua makna. Pertama, jaminan dalam arti pernyataan dan jaminan (representations and warranties): para pihak menyatakan fakta tertentu benar dan menjamin kebenarannya. Kedua, jaminan pelunasan seperti uang jaminan, garansi bank, penanggungan, atau fidusia.

Klausul ayat (1) menjadi jaring pengaman bagi syarat kewenangan. Ayat (2) mengalokasikan risiko desain kepada pihak yang mengendalikannya. Ayat (3) mempertegas unsur naturalia penanggungan cacat (Pasal 1491 dan 1504) dengan prosedur yang jelas. Bila pernyataan ternyata tidak benar, pihak lain dapat menuntut wanprestasi atau, bila pernyataan itu menipu, pembatalan karena penipuan.

Wanprestasi dan pengakhiran

Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 mengajarkan bahwa cidera janji yang tidak disepakati tidak dapat ditentukan sepihak [11]. Karena itu kontrak sebaiknya merumuskan peristiwa wanprestasi secara tegas dan prosedurnya.

Contoh klausul wanprestasi dan pengakhiran

Pasal 11 Wanprestasi.

(1) Suatu Pihak dianggap wanprestasi apabila: a. tidak melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo; b. terlambat menyerahkan Barang lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender dari tanggal dalam Pesanan; c. melanggar kewajiban kerahasiaan dalam Pasal 12; atau d. lalai melaksanakan kewajiban lain dalam Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadi wanprestasi, Pihak yang dirugikan wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan wanprestasi yang terjadi, dan Pihak yang wanprestasi wajib memperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan diterima.

(3) Apabila wanprestasi tidak diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang dirugikan berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis, tanpa mengurangi haknya untuk menuntut ganti rugi. Untuk keperluan pengakhiran ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai keharusan adanya putusan pengadilan.

(4) Pengakhiran Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban yang telah jatuh tempo sebelum tanggal pengakhiran, serta kewajiban dalam Pasal 12 dan Pasal 14 yang tetap berlaku setelah Perjanjian berakhir.

Ayat (2) berfungsi sebagai somasi yang disepakati (Pasal 1238) dan memberi kesempatan memperbaiki. Ayat (3) memuat klausul pengesampingan Pasal 1266 yang lazim. Seperti dibahas di Bab 6, keabsahannya masih diperdebatkan dan putusan Mahkamah Agung belum seragam [12]. Karena itu kekuatan klausul ini justru terletak pada ayat (1) dan (2): alasan pemutusan yang jelas dan prosedur yang adil membuat pemutusan lebih sulit dibantah di pengadilan.

Keadaan memaksa

Contoh klausul keadaan memaksa

Pasal 13 Keadaan Memaksa.

(1) Keadaan Memaksa adalah peristiwa di luar kendali Pihak yang terdampak, yang tidak dapat diduga secara wajar pada saat Perjanjian ini ditandatangani dan tidak dapat dihindari atau diatasi, yang menyebabkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, epidemi atau pandemi yang ditetapkan pemerintah, perang, huru-hara, dan tindakan pemerintah yang melarang pelaksanaan Perjanjian.

(2) Kesulitan keuangan, kenaikan harga bahan baku, atau kekurangan tenaga kerja Pihak yang terdampak tidak termasuk Keadaan Memaksa.

(3) Pihak yang terdampak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa, disertai keterangan tentang peristiwa, perkiraan lamanya, dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi akibatnya. Pihak yang tidak memberitahukan dalam waktu tersebut tidak dapat mendalilkan Keadaan Memaksa untuk masa sebelum pemberitahuan.

(4) Selama Keadaan Memaksa, kewajiban yang terdampak ditangguhkan. Apabila Keadaan Memaksa berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, Para Pihak wajib merundingkan penyesuaian Perjanjian, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian tanpa kewajiban membayar ganti rugi.

Rumusan ini menerapkan pelajaran Bab 5. Ayat (1) mengulang unsur Pasal 1244 dan 1245 dan menyebut pandemi secara tegas, menjawab persoalan yang muncul dalam Putusan PN Denpasar 28/Pdt.G.S/2021/PN Dps [13]. Ayat (2) mencegah dalil keadaan memaksa yang sebenarnya risiko usaha. Ayat (3) dan (4) meminjam gagasan pemberitahuan dan renegosiasi dari UNIDROIT Principles Pasal 7.1.7 dan 6.2.3 [14].

Penyelesaian sengketa dan pilihan hukum

Para pihak bebas memilih cara penyelesaian sengketa: musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pilihan arbitrase membawa akibat besar. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase (Pasal 3), dan perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan negeri (Pasal 11) [15].

Contoh klausul penyelesaian sengketa, pilihan hukum, dan bahasa

Pasal 16 Hukum yang Berlaku. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 17 Penyelesaian Sengketa.

(1) Setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang adanya sengketa.

(2) Apabila musyawarah tidak berhasil, sengketa diselesaikan melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia menurut peraturan dan prosedurnya, dengan satu arbiter, bertempat di Jakarta, dalam bahasa Indonesia. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Pasal 19 Bahasa. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang ditandatangani bersamaan. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah berbahasa Indonesia yang berlaku.

Bila para pihak lebih suka pengadilan, pilih satu pengadilan negeri yang jelas: "Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung." Jangan sekaligus memilih arbitrase dan pengadilan untuk sengketa yang sama, kesalahan yang dibahas di subbab berikutnya. Untuk kontrak elektronik internasional dengan klausula baku, ingat bahwa Pasal 18A UU ITE dapat menundukkan kontrak pada hukum Indonesia terlepas dari pilihan para pihak [16].

Coba ingat dulu

Mengapa klausul arbitrase harus dirumuskan dengan hati-hati, dan apa akibat hukumnya menurut UU 30/1999?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Karena klausul arbitrase menentukan forum satu-satunya. Pasal 3 UU 30/1999 menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase, dan Pasal 11 menyatakan perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak mengajukan sengketa ke pengadilan negeri. Rumusan yang kabur (misalnya tidak menyebut lembaga atau sekaligus menyebut pengadilan) dapat memicu sengketa tentang forum sebelum pokok sengketanya diperiksa.

Klausul penutup yang sering diremehkan

Beberapa klausul pendek mencegah sengketa panjang [1, 8]:

Pemberitahuan: alamat, surel, dan nama penerima resmi setiap pihak, serta kapan pemberitahuan dianggap diterima. Tanpa ini, perdebatan tentang somasi yang "tidak pernah diterima" mudah muncul.
Perubahan: setiap perubahan hanya sah bila dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak (adendum).
Keterpisahan (severability): bila satu ketentuan batal, ketentuan lain tetap berlaku. Ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (3) UUPK yang hanya membatalkan klausulnya, bukan perjanjiannya.
Keseluruhan perjanjian (entire agreement): perjanjian ini menggantikan semua kesepakatan sebelumnya, termasuk MoU, tentang hal yang sama.
Pengalihan: hak dan kewajiban tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis pihak lain.
Rangkap dan mulai berlaku: jumlah rangkap asli dan tanggal mulai berlaku.

Kesalahan umum dan cara memperbaikinya

Kesalahan umum dalam kontrak dan perbaikannya

Kesalahan	Contoh	Akibat	Perbaikan
Kata relatif tanpa ukuran	Pembayaran dilakukan secepatnya	Tidak jelas kapan debitur lalai; sulit menyatakan wanprestasi	Paling lambat 14 hari kalender setelah berita acara serah terima
Istilah tidak konsisten	Barang, Produk, dan Kaos dipakai bergantian	Tafsir ganda tentang objek	Definisikan satu istilah dan pakai konsisten
Subjek kewajiban tidak jelas	Barang akan dikirim ke gudang	Tidak jelas siapa menanggung biaya dan risiko	Pihak Pertama wajib mengirim Barang atas biaya Pihak Pertama
Forum ganda	Sengketa diselesaikan di BANI atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sengketa tentang forum; potensi pemeriksaan berlarut	Pilih satu forum dengan tegas
Peristiwa wanprestasi tidak dirumuskan	Hanya menyebut bila salah satu pihak lalai	Sulit membuktikan wanprestasi; lihat Putusan MK 18/PUU-XVII/2019	Daftar peristiwa wanprestasi dan prosedur pemberitahuan
Klausul yang dilarang	Pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang dalam bentuk apa pun	Klausula batal demi hukum dan pidana bila terhadap konsumen (Pasal 18 dan 62 UUPK)	Batasi tanggung jawab secara wajar dan sesuai undang-undang
Penanda tangan tidak berwenang	Manajer cabang menandatangani atas nama PT tanpa kuasa	Perjanjian tidak mengikat badan usaha kecuali disetujui	Periksa anggaran dasar dan minta surat kuasa
Lampiran tidak dirujuk atau tidak ditandatangani	Spesifikasi hanya dikirim lewat pesan	Spesifikasi bisa dianggap bukan bagian perjanjian	Sebut lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dan beri paraf

Diolah dari literatur perancangan kontrak dan putusan yang dibahas di bab-bab sebelumnya.

Satu kesalahpahaman perlu diluruskan secara khusus: meterai. Banyak orang mengira kontrak tanpa meterai tidak sah. Meterai berkaitan dengan bea atas dokumen dan kepentingan pembuktian di pengadilan, bukan dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 [17]. Kontrak tanpa meterai tetap sah, dan bila akan dijadikan alat bukti, bea meterainya dapat dilunasi kemudian sesuai aturan bea meterai.

Studi kasusPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188/PUU-XXIII/2025, 2 Maret 2026

Pelajaran dari perkara bahasa perjanjian[4]

Fakta
Dua perkumpulan, salah satunya perkumpulan agensi jasa bahasa, menguji Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan frasa suatu sebab dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Mereka mendalilkan ketidakjelasan akibat perjanjian berbahasa asing membuat pelaku usaha ragu apakah kontrak mereka sah atau batal demi hukum, sebagaimana pernah terjadi dalam perkara Nine AM.
Masalah hukum
Apakah ketiadaan sanksi batal demi hukum atas kewajiban bahasa Indonesia dalam perjanjian bertentangan dengan UUD 1945, dan apakah syarat sebab yang halal harus dimaknai mencakup penggunaan bahasa Indonesia?
Putusan dan alasannya
Mahkamah menolak permohonan seluruhnya. Kata wajib dalam Pasal 31 ayat (1) tetap imperatif walau tanpa sanksi. Sebab terlarang dalam Pasal 1337 berada pada dimensi materiil, yaitu isi dan tujuan perjanjian, sedangkan bentuk, tata cara, dan bahasa tidak terkait dengan syarat sah, sehingga pelanggarannya tidak otomatis membuat perjanjian batal demi hukum kecuali undang-undang menentukannya secara eksplisit.
Pelajaran
Bagi perancang kontrak, putusan ini mengurangi risiko kebatalan, tetapi tidak menghapus kewajiban. Naskah dwibahasa yang ditandatangani bersamaan dengan klausul bahasa yang tegas tetap praktik terbaik, karena SEMA 3/2023 masih membuka pembatalan bila ketiadaan terjemahan menunjukkan iktikad tidak baik.

Memeriksa dan menandatangani

Draf yang baik masih bisa gagal karena kecerobohan di tahap akhir. Sebelum ditandatangani, perancang memeriksa ulang dengan daftar periksa berikut [1, 2]:

Syarat sah. Apakah para pihak sepakat tanpa tekanan, cakap, dan berwenang? Apakah objek jelas dan isinya tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum?
Konsistensi. Apakah istilah yang didefinisikan dipakai konsisten? Apakah rujukan antarpasal benar setelah pasal ditambah atau dihapus? Apakah angka dalam angka dan huruf sama?
Kelengkapan. Apakah setiap kewajiban punya subjek, tenggat, dan akibat bila tidak dipenuhi? Apakah lampiran lengkap?
Kepatuhan. Apakah ada aturan sektoral yang mewajibkan bentuk atau isi tertentu, misalnya PP 35/2024 untuk waralaba, POJK 22/2023 untuk jasa keuangan, atau PP 71/2019 untuk kontrak elektronik?
Keseimbangan. Apakah pembagian risiko proporsional sehingga kontrak tidak mudah diserang dengan dalil itikad baik atau penyalahgunaan keadaan?
Bentuk. Apakah cukup di bawah tangan, atau perlu akta notaris karena diwajibkan undang-undang (misalnya hibah) atau karena kebutuhan pembuktian? Bila elektronik dan berisiko tinggi, apakah tanda tangan elektroniknya tersertifikasi (Pasal 17 ayat (2a) UU ITE)?

Setelah ditandatangani, setiap pihak menyimpan naskah asli, memberi paraf pada setiap halaman, dan mencatat tanggal-tanggal penting (jatuh tempo, masa berlaku, batas pemberitahuan). Kontrak bukan dokumen yang disimpan di laci; ia adalah peta hubungan para pihak yang terus dirujuk sampai seluruh perikatannya hapus.

Keliru

Kontrak yang berat sebelah mudah diserang dengan dalil itikad baik, penyalahgunaan keadaan, atau larangan klausula baku. Kontrak yang baik jelas, lengkap, dan membagi risiko secara proporsional.

Keliru

Keabsahannya masih diperdebatkan dan putusan MA belum seragam. Bila wanprestasi dibantah, hakim tetap menilai. Yang lebih melindungi adalah alasan pemutusan yang jelas dan prosedur pemberitahuan yang adil.

Keliru

Meterai berkaitan dengan bea dokumen dan pembuktian, bukan syarat sah Pasal 1320.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 7

Kontrak menyebut "Pihak Kedua: PT Maju Jaya, diwakili oleh Budi, Manajer Pemasaran". Anggaran dasar menyatakan PT diwakili direksi. Apa risiko utamanya?

Soal 2 dari 7

Klausul berbunyi: "Sengketa diselesaikan melalui BANI atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." Apa masalahnya?

Soal 3 dari 7

Mana rumusan tenggat pembayaran yang paling baik?

Soal 4 dari 7

Klausul keadaan memaksa dalam kontrak pasokan menyebut "termasuk kenaikan harga bahan baku". Mengapa banyak perancang menghindari rumusan ini dari sudut pemasok sebagai pembeli?

Soal 5 dari 7

Fungsi utama klausul pemberitahuan tertulis dan masa perbaikan 14 hari dalam pasal wanprestasi adalah...

Soal 6 dari 7

Kontrak antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang dibuat dalam dua bahasa. Klausul apa yang paling penting ditambahkan menurut Pasal 26 ayat (4) Perpres 63/2019?

Soal 7 dari 7

Mengapa klausul "keterpisahan" (severability) penting dalam kontrak dengan konsumen?

Terjawab 0 dari 7. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Merancang kontrak dimulai dari memahami transaksi, memeriksa para pihak dan kewenangannya, menguji objek, dan memetakan risiko, bukan dari templat.
Anatomi kontrak terdiri atas judul, pembukaan, komparisi, premis, definisi, isi pokok, klausul pelindung, ketentuan penutup, tanda tangan, dan lampiran.
Bahasa kontrak harus konsisten, normatif, terukur, dan, untuk pihak Indonesia, memakai bahasa Indonesia; naskah dwibahasa memerlukan klausul bahasa yang berlaku.
Klausul pembayaran, pernyataan dan jaminan, wanprestasi dan pengakhiran, keadaan memaksa, penyelesaian sengketa, serta pilihan hukum adalah penerapan langsung Pasal 1238, 1244, 1249, 1266, 1304, 1491 KUH Perdata dan UU 30/1999.
Pengesampingan Pasal 1266 tidak menjamin pemutusan sepihak; rumusan peristiwa wanprestasi dan prosedur pemberitahuan lebih melindungi.
Kesalahan umum meliputi kata relatif, istilah tidak konsisten, forum ganda, klausul yang dilarang UUPK, penanda tangan tidak berwenang, dan lampiran yang tidak dirujuk.
Meterai bukan syarat sah; yang menentukan sah tidaknya kontrak tetap Pasal 1320 dan aturan bentuk dalam undang-undang khusus.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 8: Merancang kontrak

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Ahmadi Miru (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Buku teks
Anatomi kontrak dan teknik perancangan.
2
Salim HS (2003). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika, Jakarta.
Buku teks
Teori kontrak, jenis perjanjian, dan teknik penyusunan kontrak.
3
Agus Yudha Hernoko (2010). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Buku teks
Asas proporsionalitas, tiga tahap kontrak, dan pengesampingan Pasal 1266.
4
Mahkamah Konstitusi RI (2026). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian. Mahkamah Konstitusi RI, diucapkan 2 Maret 2026.
Putusan pengadilans.mkri.id
Menolak permohonan; bahasa bukan bagian syarat sebab yang halal dalam Pasal 1320 dan 1337.
5
Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 109.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 31 tentang kewajiban bahasa Indonesia dalam perjanjian.
6
Republik Indonesia (2019). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 180.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 26 tentang bahasa dalam nota kesepahaman dan perjanjian, termasuk bahasa yang berlaku bila tafsir berbeda.
7
Republik Indonesia (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 185.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 45 sampai 50 tentang syarat, bahasa, isi minimum, dan saat terjadinya kontrak elektronik.
8
Winny Wiriani (2024). Techniques in Drafting Contracts. International Journal of Social Science and Human Research 7(5).
Jurnal ilmiahdoi:10.47191/ijsshr/v7-i05-47
Prinsip dan tahapan perancangan kontrak di Indonesia.
9
Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 38 tentang struktur akta dan Pasal 39 tentang batas usia penghadap 18 tahun.
10
Republik Indonesia (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). Staatsblad 1847 Nomor 23.
Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id
Buku III tentang perikatan; kutipan pasal mengikuti terjemahan yang beredar luas.
11
Mahkamah Konstitusi RI (2020). Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi RI, 6 Januari 2020.
Putusan pengadilanmkri.id
Cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur, melainkan berdasarkan kesepakatan atau upaya hukum.
12
Pahlefi, Raffles, dan Herlina Manik (2019). Klausula Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Gorontalo Law Review 2(2).
Jurnal ilmiahdoi:10.32662/golrev.v2i2.702
Perbandingan Putusan MA 1527 K/Pdt/2007 dan 2821 K/Pdt/2009 tentang Pasal 1266.
13
Suci Ramadhani dan Harjono (2023). Penolakan Coronavirus Disease 19 sebagai Alasan Force Majeure Debitur Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps). Verstek 11(1).
Jurnal ilmiahdoi:10.20961/jv.v11i1.71258
Analisis putusan yang menolak pandemi sebagai keadaan memaksa dalam sewa ruang usaha.
14
International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) (2016). UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016. UNIDROIT, Roma.
Instrumen internasionalunidroit.org
Itikad baik (1.7), negosiasi beritikad buruk (2.1.15), syarat baku mengejutkan (2.1.20), contra proferentem (4.6), hardship (6.2.1 sampai 6.2.3), force majeure (7.1.7).
15
Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 3 dan 11 tentang akibat perjanjian arbitrase terhadap kewenangan pengadilan negeri.
16
Republik Indonesia (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 18A tentang kontrak elektronik internasional berklausula baku, Pasal 17 ayat (2a), dan Pasal 5 tentang alat bukti elektronik.
17
R. Subekti (2005). Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta.
Buku teks
Pengertian perikatan dan perjanjian, asas, syarat sah, wanprestasi, keadaan memaksa, dan risiko.

Sebelum menulis: memahami transaksi dan risikonya

Bahasa kontrak

Anatomi kontrak

Komparisi: tempat paling sering terjadi kesalahan

Premis

Klausul-klausul penting dengan contoh

Definisi

Pembayaran

Pernyataan dan jaminan

Wanprestasi dan pengakhiran

Keadaan memaksa

Penyelesaian sengketa dan pilihan hukum

Klausul penutup yang sering diremehkan

Kesalahan umum dan cara memperbaikinya

Pelajaran dari perkara bahasa perjanjian[4Putusan pengadilanIkhtisar Putusan Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam PerjanjianPutusan MK 188/PUU-XXIII/2025 · Mahkamah Konstitusi RI, diucapkan 2 Maret 2026]

Memeriksa dan menandatangani

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Sumber bab ini

Pelajaran dari perkara bahasa perjanjian[4]