Kehati-hatian, tata kelola, APU-PPT, dan rahasia bank | Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah

Kehati-hatian dan rahasia bank

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Magda menggugat cerai suaminya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan meminta pembagian harta bersama, termasuk tabungan dan deposito atas nama suaminya di beberapa bank. Ia memegang buku tabungan dan bilyet deposito aslinya. Suaminya menyangkal. Pengadilan menyurati bank untuk meminta keterangan, tetapi dua bank menolak hadir dengan alasan rahasia bank. Uang yang menurut hukum perkawinan sebagian adalah hak Magda tidak bisa dibuktikan karena terhalang kewajiban bank merahasiakan simpanan [1].

Kisah ini menyentuh dua kewajiban besar bank: menjaga kepercayaan dengan merahasiakan informasi nasabah, dan pada saat yang sama tidak menjadi tempat persembunyian harta dari proses hukum yang sah. Bab ini membahas kewajiban-kewajiban yang membuat bank layak dipercaya. Kita mulai dari prinsip kehati-hatian dan tata kelola, lalu prinsip mengenal nasabah dan program anti pencucian uang, dan terakhir rahasia bank beserta pengecualiannya setelah UU P2SK.

Ingat dari Bab 1: hubungan bank dan nasabah bukan hanya kontraktual, tetapi juga hubungan kepercayaan. Hampir semua kewajiban di bab ini dapat dibaca sebagai penjabaran hubungan kepercayaan itu.

Prinsip kehati-hatian

Dari asas menjadi kewajiban

Pasal 2 UU Perbankan menyebut prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari asas perbankan. Selama bertahun-tahun para penulis mengkritik bahwa prinsip ini terlalu abstrak untuk ditegakkan [2]. UU P2SK menjawabnya dengan menyisipkan pasal yang lebih operasional.

Pasal 20AUU Perbankan, disisipkan oleh UU 4/2023[3]

(1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha. (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Prinsip kehati-hatian berarti bank harus selalu mengelola usahanya sedemikian rupa sehingga tetap sehat, mampu memenuhi kewajiban kepada penyimpan, dan tidak membahayakan sistem. Rachmadi Usman menyebutnya sebagai pengaman agar bank tidak mengambil risiko yang melampaui kemampuannya demi mengejar laba [4]. Dalam praktik, prinsip ini dijabarkan dalam sejumlah ketentuan kuantitatif dan kualitatif yang ditetapkan OJK dan BI sesuai kewenangannya.

Instrumen kehati-hatian

Instrumen utama prinsip kehati-hatian

Instrumen	Apa yang diatur	Dasar hukum
Kecukupan modal	Rasio modal minimum sesuai profil risiko dan tambahan modal (buffer)	Pasal 30A UU Perbankan; POJK; PBI untuk buffer kontrasiklus
Batas maksimum pemberian kredit	Batas penyaluran dana kepada satu peminjam, kelompok, dan pihak terkait	Pasal 11 UU Perbankan; POJK
Kualitas aset dan penyisihan	Penggolongan kredit dan cadangan kerugian	POJK 40/POJK.03/2019
Likuiditas	Alat likuid, rasio kecukupan likuiditas (LCR) dan pendanaan stabil	POJK; PBI makroprudensial
Analisis kredit	Keyakinan atas itikad dan kemampuan debitur	Pasal 8 UU Perbankan
Tingkat kesehatan bank	Penilaian menyeluruh atas profil risiko, tata kelola, rentabilitas, permodalan	Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan; POJK

Rasio permodalan industri Juli 2026 sebesar 23,84 persen dan NPL gross 2,10 persen (OJK).

Kecukupan modal. Pasal 30A mewajibkan bank memenuhi rasio kecukupan modal minimum sesuai profil risikonya, dan Bank Umum wajib membentuk tambahan modal. Tambahan modal yang didasarkan pada kondisi pertumbuhan kredit diatur dengan PBI, karena berkaitan dengan kebijakan makroprudensial [3]. Pembagian ini memperlihatkan titik temu kewenangan OJK dan BI: OJK mengatur modal bank secara individual, BI mengatur penyangga yang berfungsi meredam siklus kredit di seluruh sistem.

Batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Pasal 11 mengatur bahwa bank tidak boleh menyalurkan dana melebihi batas tertentu kepada satu peminjam atau satu kelompok peminjam, dan batas yang lebih ketat berlaku bagi pihak terkait seperti pemegang saham, pengurus, dan keluarganya [5, 6]. BMPK adalah obat atas penyakit utama perbankan sebelum 1998: bank yang meminjamkan sebagian besar dananya kepada perusahaan milik pemiliknya sendiri. Pasal 15 UU Perbankan menyatakan Pasal 11 berlaku juga bagi BPR.

Laporan dan transparansi. Bank wajib menyampaikan laporan kepada OJK, laporan keuangan tahunannya wajib diaudit akuntan publik yang terdaftar di OJK, dan bank wajib mengumumkan laporan keuangan (Pasal 30, 34, 35). Kelalaian pengurus yang sengaja tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah ini diancam pidana Pasal 48 [3].

Transparansi suku bunga. P2SK juga menyisipkan Pasal 8A yang mewajibkan Bank Umum melakukan transparansi suku bunga untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian. Ketentuan rincinya diatur POJK setelah dikonsultasikan dengan DPR [3]. Kewajiban ini sebenarnya berada di perbatasan antara kehati-hatian dan pelindungan konsumen: suku bunga yang transparan memudahkan otoritas menilai risiko dan memudahkan nasabah membandingkan produk sebelum memilih.

Coba ingat dulu

Mengapa batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait lebih ketat dibanding kepada pihak lain?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Karena kredit kepada pemegang saham, pengurus, dan keluarganya rawan diberikan tanpa analisis objektif dan sulit ditagih bila macet. Pengalaman krisis 1998 menunjukkan pelanggaran BMPK kepada kelompok usaha pemilik bank menjadi sumber kerugian besar dan BLBI. Batas yang lebih ketat mencegah bank dipakai sebagai sumber dana murah bagi pemiliknya sendiri.

Tata kelola dan manajemen risiko

Kewajiban tata kelola yang baik

Pasal 20BUU Perbankan, disisipkan oleh UU 4/2023[3]

(1) Bank wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam melakukan kegiatan usaha. (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tata kelola yang baik (good corporate governance) dalam literatur Indonesia lazim diringkas dengan lima prinsip: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran [6]. Pada bank, prinsip ini diwujudkan antara lain lewat:

pemisahan tugas yang jelas antara direksi (pengurusan) dan dewan komisaris (pengawasan), termasuk adanya komisaris independen;
komite di bawah dewan komisaris, seperti komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi;
satuan kerja audit intern, manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan yang independen dari unit bisnis;
kebijakan benturan kepentingan, remunerasi yang tidak mendorong pengambilan risiko berlebihan, dan transparansi laporan tata kelola.

Manajemen risiko

Bank menghadapi berbagai risiko sekaligus: risiko kredit (debitur tidak membayar), pasar (perubahan suku bunga dan kurs), likuiditas (tidak mampu memenuhi penarikan), operasional (kegagalan sistem, kecurangan pegawai, serangan siber), hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko itu [6, 4]. Praktik perbankan memakai model tiga lini pertahanan: unit bisnis sebagai pemilik risiko, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan sebagai pengawas kedua, dan audit intern sebagai penjamin independen.

UU P2SK juga menempatkan kepatuhan sebagai kewajiban pribadi. Pasal 37E ayat (4) mewajibkan bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan, dan Pasal 49 ayat (4) huruf b serta Pasal 50 mengancam pidana bagi yang dengan sengaja tidak melakukannya [3]. Ancaman ini membuat tata kelola tidak lagi sekadar urusan etika bisnis.

Prinsip mengenal nasabah dan APU-PPT

Bank sebagai garda depan anti pencucian uang

Pencucian uang adalah upaya menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan agar tampak sah. Karena hampir semua aliran uang besar melewati bank, bank ditempatkan sebagai garda depan. UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadikan bank sebagai pihak pelapor yang wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melapor kepada PPATK, antara lain transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu [7, 8]. Kewajiban pelaporan ini dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, sehingga bank tidak dapat berlindung di balik Pasal 40 untuk menolak melapor.

UU P2SK menambahkan kewajiban umum bagi seluruh pelaku usaha sektor keuangan.

Pasal 12 ayat (1) dan (2)UU 4/2023[3]

(1) PUSK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, dan/atau jaringan distribusi. (2) PUSK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pelaksanaannya di sektor jasa keuangan diatur POJK 8/2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, yang mencabut POJK 12/POJK.01/2017 [9].

Isi program APU-PPT

Program APU-PPT berbasis risiko. Semakin tinggi risiko nasabah, semakin dalam uji tuntasnya. Unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut [9, 8]:

Prinsip mengenal nasabah dalam praktik bank

Langkah 1 dari 6

Identifikasi

Bank meminta identitas, misalnya NIK, akta pendirian korporasi, dan data pengurus; bagi diaspora Indonesia diatur dokumen pendukung khusus.

Program ini juga dipakai dalam pemberantasan judi daring. OJK meminta bank melakukan uji tuntas lanjutan atau memblokir puluhan ribu rekening yang terindikasi terkait perjudian berdasarkan data dari kementerian, bahkan menutup rekening lain yang memakai NIK yang sama [10].

Coba ingat dulu

Apa beda CDD sederhana, CDD biasa, dan EDD?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Ketiganya tingkatan uji tuntas nasabah berbasis risiko. CDD sederhana dipakai untuk nasabah dan produk berisiko rendah, misalnya tabungan dasar bernilai kecil. CDD biasa dipakai untuk nasabah umum dengan identifikasi dan verifikasi lengkap. EDD atau uji tuntas lanjutan dipakai untuk nasabah berisiko tinggi seperti pejabat publik, nasabah dari wilayah berisiko tinggi, atau transaksi yang tidak sesuai profil, dengan pemeriksaan sumber dana yang lebih dalam dan persetujuan pejabat senior.

Rahasia bank

Pengertian dan teori

Rahasia bank adalah kewajiban yang paling tua dalam hukum perbankan dan paling sering diuji. UU Perbankan setelah P2SK mendefinisikannya secara sempit: informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah penyimpan (Pasal 1 angka 28) [3]. UU Perbankan Syariah memperluasnya mencakup nasabah investor dan investasinya [11].

Pasal 40UU Perbankan, diubah oleh UU 4/2023[3]

(1) Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitur, Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.

Doktrin mengenal dua teori. Teori mutlak menyatakan rahasia bank tidak boleh dibuka dalam keadaan apa pun. Teori nisbi (relatif) menyatakan rahasia bank dapat dibuka bila kepentingan negara atau kepentingan umum yang lebih besar menghendaki, dengan prosedur yang ketat [2, 8]. Indonesia menganut teori nisbi sejak UU 7/1992. Yang berubah dari waktu ke waktu adalah luasnya pengecualian.

Dua hal penting dari rumusan ini. Pertama, yang dilindungi adalah simpanan. Informasi tentang kredit nasabah debitur tidak termasuk rahasia bank, sehingga dapat dipertukarkan melalui SLIK, meski tetap dilindungi kewajiban kerahasiaan lain dan UU Pelindungan Data Pribadi yang menggolongkan data keuangan pribadi sebagai data pribadi spesifik [12]. Kedua, kewajiban merahasiakan dibebankan kepada bank dan pihak terafiliasi, termasuk direksi, komisaris, pegawai, akuntan publik, konsultan hukum, dan penilai yang memberi jasa kepada bank.

Dua belas pengecualian

Sebelum P2SK, pengecualian tersebar di Pasal 41 sampai 44A UU 10/1998. UU P2SK mengumpulkannya dalam satu pasal.

Pasal 40A ayat (1)UU Perbankan, disisipkan oleh UU 4/2023[3]

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku untuk: a. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabah, Nasabah dan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah; b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana; c. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta; d. permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis; e. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia; f. tukar menukar informasi antar-Bank; g. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana; h. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang; j. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia; k. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan l. pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal.

Tidak semua pengecualian berjalan dengan prosedur yang sama. Undang-undang membedakan mana yang memerlukan izin OJK dan mana yang langsung menjadi kewajiban bank [3].

Prosedur membuka rahasia bank setelah UU P2SK

Pengecualian	Prosedur	Pasal
Perkara pidana	Izin tertulis OJK atas permintaan Kapolri/Kabareskrim/Kapolda, Jaksa Agung/JAM/Kajati, Ketua MA/KPT/KPN, atau pimpinan instansi penyidik	40B, 42, 42A
Bantuan timbal balik pidana	Izin OJK atas permintaan Kapolri atau Jaksa Agung	40B, 42 ayat (3) sampai (5)
Perkara perdata bank dan nasabah	Direksi bank dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah kepada pengadilan	43 huruf a
Perkara perdata nasabah dan nasabah, atau terkait nasabah	Direksi wajib menginformasikan atas permintaan ketua pengadilan	43 huruf b
Kurator atau likuidator	Bank wajib memberikan informasi	43A
Tukar informasi antarbank	Direksi dapat memberitahukan kepada bank lain	44
Kuasa tertulis nasabah dan ahli waris	Bank wajib memberikan kepada pihak yang ditunjuk atau ahli waris	44A
Penyelenggaraan negara dan kepentingan umum	Instansi berkoordinasi dengan OJK	44B
Kerja sama otoritas antarnegara	Mitra mengajukan ke OJK, diberikan dengan asas resiprokal	44C
Panitia urusan piutang negara	Izin tertulis OJK atas simpanan nasabah debitur	41A

Setiap orang yang memperoleh informasi melalui pengecualian wajib tetap merahasiakannya (Pasal 40C).

Pihak yang dirugikan oleh keterangan yang diberikan bank berhak mengetahui isinya dan meminta pembetulan, dan bila tidak dipenuhi dapat menggugat ke pengadilan (Pasal 45) [3].

Catatan atas beberapa pengecualian baru

Tiga pengecualian patut dicermati karena cakupannya luas.

Perpajakan (huruf h). Rumusan "permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" menghubungkan rahasia bank dengan rezim akses informasi keuangan untuk perpajakan, termasuk pertukaran informasi otomatis antarnegara. Dalam rezim ini bank melaporkan informasi rekening tertentu secara berkala, bukan menunggu permintaan kasus per kasus. Di sini teori nisbi bergerak paling jauh: rahasia bank tidak lagi menjadi penghalang bagi otoritas pajak sepanjang ada dasar undang-undang [3, 2].

Penyelenggaraan negara dan kepentingan umum (huruf i). Pengecualian ini dirumuskan sangat umum: kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai tugas dan kewenangan dalam undang-undang. Satu-satunya pengaman adalah Pasal 44B yang mewajibkan instansi berkoordinasi dengan OJK [3]. Bagi mahasiswa, ini bahan diskusi yang baik. Rumusan seluas itu berisiko dipakai di luar maksudnya bila tidak disertai batasan dalam peraturan pelaksana, padahal Pasal 28G UUD 1945 melindungi diri pribadi dan UU 27/2022 menuntut pemrosesan data yang terbatas dan spesifik sesuai tujuannya [12].

Kerja sama otoritas antarnegara (huruf l). Informasi dapat diberikan OJK kepada mitra perjanjian dengan asas resiprokal dan dapat digunakan untuk kepentingan pidana, perdata, maupun administratif (Pasal 44C). Pengecualian ini melengkapi jalur bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang lebih formal.

Rahasia bank dan keterbukaan data atas persetujuan nasabah

Rahasia bank bukan larangan bagi nasabah sendiri untuk membagikan datanya. Pasal 40A ayat (1) huruf d dan Pasal 44A ayat (1) mewajibkan bank memberikan informasi kepada pihak yang ditunjuk nasabah berdasarkan permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis. Gagasan ini diperluas oleh Pasal 7A ayat (2) UU Perbankan: dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi, Bank Umum dapat membuka akses data dan informasi nasabah kepada penyelenggara keuangan lain termasuk penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan, berdasarkan persetujuan dan untuk kepentingan nasabah melalui sistem atau aplikasi tertentu [3]. Inilah dasar hukum open banking, misalnya ketika kamu mengizinkan aplikasi pengelola keuangan membaca mutasi rekeningmu. Kuncinya ada pada persetujuan yang sah, spesifik, dan dapat ditarik kembali, sejalan dengan prinsip UU Pelindungan Data Pribadi.

Kasus Magda Safrina dan pengaruhnya

Studi kasusPutusan MK Nomor 64/PUU-X/2012, diucapkan 28 Februari 2013

Rahasia bank dan harta bersama dalam perceraian[1, 13]

Fakta
Pemohon menggugat cerai suaminya dan meminta pembagian harta bersama, termasuk tabungan dan deposito atas nama suami di beberapa bank di Aceh. Ketika pengadilan meminta keterangan, sebagian bank menolak dengan alasan Pasal 40 UU 10/1998, karena perkara perceraian tidak termasuk pengecualian rahasia bank saat itu.
Masalah hukum
Apakah kewajiban merahasiakan simpanan dapat menghalangi seorang istri membuktikan haknya atas harta bersama di pengadilan?
Putusan dan alasannya
MK mengabulkan sebagian. Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Menurut MK, harta bersama juga milik pasangan, sehingga rahasia bank tidak boleh dipakai untuk menyembunyikannya.
Pelajaran
Putusan ini memperluas pengecualian rahasia bank melalui tafsir konstitusional dan mendorong pembentuk undang-undang merumuskan ulang pengecualian. UU P2SK kini menyebut kepentingan peradilan perdata yang terkait dengan nasabah, dan Pasal 43 huruf b mewajibkan direksi memberi keterangan atas permintaan ketua pengadilan.

Yosea Iskandar mencatat bahwa meski hasilnya diterima luas sebagai terobosan, penalaran MK dalam putusan ini perlu dicermati, terutama karena putusan itu menambah pengecualian yang tidak dirumuskan pembentuk undang-undang dan bersinggungan dengan pelindungan data pribadi nasabah [13]. Perdebatan ini relevan kembali setelah berlakunya UU 27/2022: seberapa luas pengecualian boleh dibuka sebelum hak privasi nasabah ikut tergerus?

Sanksi pelanggaran

Pelanggaran rahasia bank diancam pidana dengan ancaman minimum khusus sejak UU P2SK [3]:

Setiap orang yang tanpa izin OJK atau tanpa kewenangan dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan informasi yang dirahasiakan: penjara 2 sampai 4 tahun dan denda Rp10 miliar sampai Rp200 miliar (Pasal 47 ayat (1)).
Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lain yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan: penjara 2 sampai 4 tahun dan denda Rp4 miliar sampai Rp8 miliar (Pasal 47 ayat (2)).
Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib diberikan, misalnya atas izin OJK untuk perkara pidana atau atas kuasa nasabah: penjara 2 sampai 7 tahun dan denda Rp4 miliar sampai Rp15 miliar (Pasal 47A).

Selain pidana, pelanggaran rahasia bank dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Nasabah yang dirugikan karena datanya dibocorkan dapat menggugat bank atas dasar wanprestasi terhadap perjanjian simpanan atau perbuatan melawan hukum, karena bank bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya. Ancaman Pasal 47A penting untuk kasus Magda. Kini bank yang menolak memberikan keterangan yang wajib diberikan tidak hanya melanggar perintah pengadilan, tetapi dapat dipidana.

Keliru

Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 hanya melindungi informasi nasabah penyimpan dan simpanannya. Informasi kredit tidak termasuk rahasia bank, meski tetap dilindungi kerahasiaan SLIK dan UU Pelindungan Data Pribadi.

Keliru

Untuk perkara pidana, polisi memerlukan izin tertulis OJK atas permintaan pejabat yang ditentukan Pasal 42 ayat (2). Pengecualian lain berlaku untuk rezim tertentu seperti pelaporan kepada PPATK.

Keliru

Pasal 40A ayat (1) huruf e dan Pasal 44A ayat (2) memberi ahli waris yang sah hak memperoleh keterangan mengenai simpanan pewaris.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 8

Penyidik Polres meminta bank menyerahkan rekening koran tersangka korupsi hanya dengan surat dari Kapolres. Bagaimana sikap bank yang benar?

Soal 2 dari 8

Seorang pegawai bank menceritakan saldo deposito tetangganya kepada orang lain. Ketentuan apa yang dilanggar dan berapa ancamannya?

Soal 3 dari 8

Dalam gugatan cerai di pengadilan agama, istri meminta keterangan saldo tabungan suami sebagai harta bersama. Apa dasar bank memberikannya?

Soal 4 dari 8

Informasi manakah yang termasuk rahasia bank menurut UU Perbankan?

Soal 5 dari 8

Mengapa bank tetap wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK walaupun ada kewajiban rahasia bank?

Soal 6 dari 8

Bank menerima nasabah korporasi baru yang pemegang sahamnya perusahaan cangkang di luar negeri. Langkah APU-PPT yang paling tepat adalah

Soal 7 dari 8

Pasal 20A UU Perbankan yang disisipkan P2SK mewajibkan bank

Soal 8 dari 8

Komisaris bank sengaja tidak memberikan keterangan yang diminta berdasarkan izin OJK dalam perkara pidana. Pasal apa yang mengancamnya?

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Prinsip kehati-hatian kini menjadi kewajiban tegas dalam Pasal 20A, dijabarkan lewat kecukupan modal, BMPK, kualitas aset, likuiditas, analisis kredit, dan tingkat kesehatan bank.
Pasal 20B mewajibkan tata kelola yang baik; kegagalan memastikan kepatuhan dapat dipidana (Pasal 37E ayat (4), 49 ayat (4), 50).
Bank adalah pihak pelapor dalam UU 8/2010; POJK 8/2023 mengatur CDD berbasis risiko, pemilik manfaat, EDD, dan pelaporan ke PPATK.
Rahasia bank hanya meliputi nasabah penyimpan dan simpanannya (dan nasabah investor pada bank syariah); Indonesia menganut teori nisbi.
Pasal 40A memuat dua belas pengecualian; izin OJK hanya diperlukan untuk perkara pidana dan bantuan timbal balik.
Putusan MK 64/PUU-X/2012 membuka rahasia bank untuk perkara harta bersama dalam perceraian.
Membocorkan rahasia bank, memaksa bank membukanya, dan menolak memberi keterangan yang wajib semuanya diancam pidana dengan minimum khusus.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 4: Kehati-hatian, tata kelola, APU-PPT, dan rahasia bank

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Mahkamah Konstitusi RI (2013). Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (pemohon Magda Safrina). Mahkamah Konstitusi, diucapkan 28 Februari 2013.
Putusan pengadilanmkri.id
Rahasia bank tidak menghalangi kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perceraian.
2
Hermansyah (2009). Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi). Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Buku teks
Pengertian bank, asas, hubungan bank dan nasabah, rahasia bank, perkreditan, dan sengketa.
3
Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4, TLN Nomor 6845.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 14 mengubah UU Perbankan (definisi, BPR, Pasal 20A, 20B, 40 sampai 44C, 46 sampai 50D); Pasal 15 mengubah UU Perbankan Syariah.
4
Rachmadi Usman (2001). Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Buku teks
Aspek hukum kelembagaan, kegiatan usaha, perjanjian kredit, dan jaminan.
5
Republik Indonesia (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, TLN Nomor 3790.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Perubahan pascakrisis: prinsip syariah, rahasia bank yang dipersempit, sanksi pidana; diuji dalam Putusan MK 64/PUU-X/2012.
6
Muhamad Djumhana (2012). Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Buku teks
Ruang lingkup hukum perbankan, sejarah industri, bentuk hukum, jasa bank, dan tindak pidana perbankan.
7
Republik Indonesia (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122, TLN Nomor 5164.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Bank sebagai pihak pelapor, prinsip mengenali pengguna jasa, laporan transaksi keuangan mencurigakan.
8
Adrian Sutedi (2007). Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Sinar Grafika, Jakarta.
Buku teks
Rahasia bank, pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah, merger, likuidasi.
9
Otoritas Jasa Keuangan (2023). Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Ditetapkan dan diundangkan 14 Juni 2023.
Peraturanojk.go.id
CDD sederhana, CDD pemilik manfaat, verifikasi non tatap muka, pendekatan berbasis risiko.
10
Otoritas Jasa Keuangan (2026). Siaran Pers SP 166/OJK/DKPU/IX/2026: Kinerja dan Intermediasi Sektor Jasa Keuangan Terjaga (RDKB Agustus 2026). ojk.go.id, 7 September 2026.
Data atau dokumen resmiojk.go.id
Data Juli 2026: kredit Rp9.135 triliun, DPK Rp10.336 triliun, NPL gross 2,10 persen, CAR 23,84 persen, outstanding pindar Rp105,63 triliun.
11
Republik Indonesia (2026). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 62, TLN Nomor 7180; ditetapkan dan diundangkan 17 Juni 2026.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Definisi bank diperluas, Pasal 7 dan 28B UU Perbankan, Pasal 17B dan 20 UU Perbankan Syariah, tujuan BI, evaluasi DPR (Pasal 9A), penyidikan dan keadilan restoratif (Pasal 278A sampai 278 seterusnya), penghapusan Pasal 37D.
12
Republik Indonesia (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196, TLN Nomor 6820.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Data keuangan pribadi sebagai data pribadi spesifik; kewajiban pengendali data.
13
Yosea Iskandar (2023). Penalaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 dalam kaitannya dengan Pelindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan 53(3):539-562.
Jurnal ilmiahdoi:10.21143/jhp.vol53.no3.1536
Analisis penafsiran MK atas rahasia bank dan pengaruhnya pada perubahan UU Perbankan.