Pajak pusat dan pajak daerah

Coba ambil struk belanja dari minimarket dekat rumahmu. Di bagian bawah biasanya tertera "DPP" dan "PPN". Lalu buka aplikasi pembayaran pajak kendaraan di ponselmu: tagihan tahunan motor kini terbagi menjadi PKB dan "opsen PKB". Kalau kamu pernah membeli rumah, kamu juga membayar BPHTB ke pemerintah kota dan menandatangani akta dengan meterai Rp10.000. Semua itu pajak, tetapi dipungut oleh pihak berbeda dengan aturan yang berbeda.

Bab ini memetakan jenis-jenis pajak di Indonesia. Kita mulai dari cara mengelompokkan pajak, lalu membahas pajak pusat selain PPh, yaitu PPN dan PPnBM, PBB sektor tertentu, bea meterai, dan pajak karbon. Bagian kedua membahas pajak daerah menurut UU HKPD, termasuk mekanisme opsen yang mulai berlaku 2025 dan putusan MK tentang pajak hiburan. PPh dibahas tersendiri di Bab 4 karena paling luas.

Bab ini bersinggungan dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah. Pembagian jenis pajak antara pusat dan daerah adalah wujud desentralisasi fiskal: daerah diberi sumber pendapatan sendiri, tetapi dalam batas yang ditentukan undang-undang.

Pengelompokan pajak

Buku teks membagi pajak menurut tiga ukuran [1Buku teksPerpajakan Edisi 2019Mardiasmo, 2019 · Andi, Yogyakarta, 2Buku teksHukum Pajak (Edisi 7)Suandy, 2016 · Salemba Empat, Jakarta].

Pembedaan pajak langsung dan tidak langsung lebih dari sekadar teori. Karena PPN dibebankan kepada konsumen akhir, pengusaha yang memungutnya bertindak sebagai pemungut untuk negara. Uang PPN yang ia terima dari pembeli bukan miliknya. Itulah sebabnya penerbitan faktur pajak fiktif atau PPN yang dipungut tetapi tidak disetor dipandang sangat serius dalam hukum pidana pajak.

Pembedaan pajak subjektif dan objektif berguna saat menilai keadilan sebuah pajak. Pajak subjektif dapat menyesuaikan beban dengan keadaan pribadi, misalnya jumlah tanggungan keluarga dalam PTKP. Pajak objektif tidak bisa, sehingga keadilannya dicapai melalui cara lain: pengecualian objek, fasilitas, atau tarif berbeda untuk barang tertentu. PBB-P2, misalnya, memakai nilai jual objek pajak tidak kena pajak agar rumah sederhana tidak terbebani, dan BPHTB memakai nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak [3PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahUU 1/2022 · Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4]. Ketika kamu membaca undang-undang pajak, selalu tanyakan: di mana undang-undang ini memasukkan pertimbangan kemampuan membayar?

Pembagian pajak pusat dan daerah juga menentukan rezim hukum formilnya. Pajak pusat dikelola Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan UU KUP. Pajak daerah dikelola badan pendapatan daerah berdasarkan UU HKPD dan Perda. Kedua rezim sama-sama mengenal keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak, dan sama-sama memakai UU PPSP untuk penagihan dengan surat paksa [4PeraturanUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat PaksaUU PPSP · Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 129, 3PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahUU 1/2022 · Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4].

Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM

Konsep dan objek

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dipungut secara bertingkat pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Kata kuncinya pertambahan nilai: setiap pengusaha hanya menyetor pajak atas nilai yang ia tambahkan, karena pajak yang ia bayar saat membeli (pajak masukan) dapat dikreditkan dengan pajak yang ia pungut saat menjual (pajak keluaran) [1Buku teksPerpajakan Edisi 2019Mardiasmo, 2019 · Andi, Yogyakarta].

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil yang batas peredarannya ditetapkan menteri keuangan (selama ini Rp4,8 miliar setahun). Pengusaha kecil boleh memilih dikukuhkan sebagai PKP [6PeraturanUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP, diubah terakhir dengan UU 6/2023)UU KUP · Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, 1Buku teksPerpajakan Edisi 2019Mardiasmo, 2019 · Andi, Yogyakarta]. Ketika langganan layanan streaming dari luar negeri kamu dikenai PPN, itu adalah pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean (huruf e), yang dipungut melalui penyedia platform yang ditunjuk sebagai pemungut.

UU HPP mengubah filosofi pengecualian. Sebelumnya banyak barang dan jasa dikeluarkan dari objek PPN (negative list), seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. UU HPP memindahkan sebagian besar ke dalam objek PPN tetapi diberi fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut. Akibatnya, pemerintah lebih mudah mengatur fasilitas secara tepat sasaran, misalnya membedakan sembako biasa dengan beras premium [7PeraturanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan PerpajakanUU 7/2021 · Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246]. Barang dan jasa yang menjadi objek pajak daerah, seperti makanan di restoran, jasa perhotelan, parkir, serta kesenian dan hiburan, tetap dikecualikan dari PPN agar tidak terjadi pajak ganda [8Putusan pengadilanPutusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pajak mandi uap/spa)Putusan MK 19/PUU-XXII/2024 · Mahkamah Konstitusi, diucapkan 3 Januari 2025].

Mekanisme pengkreditan

Tarif PPN setelah UU HPP dan PMK 131/2024

UU HPP mengubah Pasal 7 UU PPN: tarif PPN 11 persen berlaku 1 April 2022 dan 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. Tarif dapat diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen melalui peraturan pemerintah, dan ekspor dikenai 0 persen [7PeraturanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan PerpajakanUU 7/2021 · Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246].

Menjelang 2025, kenaikan ke 12 persen menuai penolakan karena dikhawatirkan menekan daya beli. Pemerintah tidak mengubah undang-undang, tetapi menerbitkan PMK 131/2024 yang memakai kewenangan Pasal 8A UU PPN tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.

Hasilnya, tarif 12 persen hanya terasa penuh untuk barang yang tergolong mewah dan dikenai PPnBM, misalnya kendaraan bermotor tertentu, hunian mewah, pesawat udara, dan kapal pesiar. Untuk penyerahan barang mewah kepada konsumen akhir, tarif penuh 12 persen atas harga jual baru berlaku sejak 1 Februari 2025 (Pasal 5) [9PeraturanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan PPN atas Impor BKP, Penyerahan BKP, Penyerahan JKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah PabeanPMK 131/2024 · JDIH Kementerian Keuangan; berlaku 1 Januari 2025, 10Data atau dokumen resmiPMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua BelasDJP, 2025 · pajak.go.id]. Pada September 2026, Menteri Keuangan menegaskan tidak berencana menaikkan maupun menurunkan tarif PPN, sehingga skema ini masih berlaku [11Artikel atau ulasanJepang Akan Pangkas Tarif PPN, Purbaya: Kita SteadyDDTCNews, 2026b · news.ddtc.co.id, 10 September 2026].

Dari sudut hukum, solusi ini memicu diskusi. Pendukungnya berpendapat PMK hanya memakai ruang yang diberikan Pasal 8A UU PPN. Pengkritiknya menilai penggunaan nilai lain untuk hampir semua transaksi pada dasarnya mengubah tarif efektif tanpa melalui undang-undang atau PP sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3), sehingga bersinggungan dengan asas legalitas pajak dalam Pasal 23A. Perdebatan ini baik untuk melatih nalar: apakah yang diatur dengan undang-undang hanya angka tarif, atau juga beban pajak yang sebenarnya?

Faktur pajak sebagai jantung PPN

Mekanisme pengkreditan hanya bekerja bila ada bukti yang dapat dipercaya, yaitu faktur pajak. Faktur adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak. Bagi penjual, faktur adalah bukti pajak keluaran yang wajib disetor. Bagi pembeli, faktur adalah syarat untuk mengkreditkan pajak masukan. Karena faktur bisa "menghasilkan uang" bagi pembelinya, faktur fiktif yang tidak didasarkan transaksi sebenarnya menjadi salah satu modus kejahatan pajak paling merugikan, dan diancam pidana tersendiri dalam Pasal 39A UU KUP [6PeraturanUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP, diubah terakhir dengan UU 6/2023)UU KUP · Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85].

Dalam Coretax, faktur pajak dibuat secara elektronik, langsung terhubung dengan SPT Masa PPN penjual dan pembeli, sehingga pajak masukan pembeli dapat dicocokkan secara otomatis dengan pajak keluaran penjual [12PeraturanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi PerpajakanPMK 81/2024 · Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 771].

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PPnBM dikenakan sekali saja, yaitu saat penyerahan oleh pengusaha yang menghasilkan barang mewah atau saat impor. Tarifnya paling rendah 10 persen dan paling tinggi 200 persen, sedangkan ekspor dikenai 0 persen [5PeraturanUndang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)UU PPN · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 150]. Berbeda dengan PPN, PPnBM yang dibayar saat membeli tidak dapat dikreditkan. Fungsinya lebih banyak regulerend: membebani konsumsi kelompok berpenghasilan tinggi dan melindungi produsen barang sederhana.

PBB sektor P5L, bea meterai, dan pajak karbon

PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lainnya

Pajak Bumi dan Bangunan semula seluruhnya pajak pusat. Sejak 2014 PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sepenuhnya menjadi pajak kabupaten atau kota, dan kini diatur UU HKPD. Yang tersisa sebagai pajak pusat adalah PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya (P5L), misalnya kebun sawit, hutan tanaman industri, dan wilayah pertambangan. PBB P5L dipungut dengan official assessment melalui surat pemberitahuan pajak terutang, dan termasuk jenis pajak yang dapat diperiksa DJP menurut PMK 15/2025 [13PeraturanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan PajakPMK 15/2025 · JDIH Kementerian Keuangan, 1Buku teksPerpajakan Edisi 2019Mardiasmo, 2019 · Andi, Yogyakarta]. Penagihannya juga mengikuti PMK 61/2023 [14PeraturanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus DibayarPMK 61/2023 · JDIH Kementerian Keuangan].

Bea meterai

Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mencabut UU 13/1985 dan berlaku sejak 1 Januari 2021. Bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dengan tarif tetap Rp10.000 per dokumen [15PeraturanUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea MeteraiUU 10/2020 · Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 240]. Undang-undang ini juga mengakui meterai elektronik, sehingga perjanjian yang dibuat secara digital tidak perlu dicetak hanya untuk ditempeli meterai.

Penting dipahami: meterai bukan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian sewa kos tanpa meterai tetap sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Fungsi meterai adalah fiskal: bila dokumen itu kemudian dipakai sebagai alat bukti di pengadilan, bea meterainya harus dilunasi melalui pemeteraian kemudian.

Pajak karbon

UU HPP memperkenalkan pajak karbon atas emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan, dengan tarif paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen, dan penerapannya dilakukan bertahap selaras dengan pasar karbon [7PeraturanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan PerpajakanUU 7/2021 · Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246]. Pajak karbon adalah contoh jelas fungsi regulerend: tujuannya mengubah perilaku pencemar, bukan semata menambah penerimaan.

Pajak daerah menurut UU HKPD

Daftar tertutup

UU HKPD menggantikan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu perubahan besarnya adalah penggabungan lima pajak berbasis konsumsi (pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan) menjadi satu, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Jenis pajak daerah disebut secara tertutup dalam Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (1) melarang daerah memungut pajak selain jenis itu [3PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahUU 1/2022 · Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4].

PBJT mencakup lima objek: makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Untuk BPHTB, undang-undang mewajibkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak paling sedikit Rp80 juta untuk perolehan hak pertama, dan paling sedikit Rp300 juta untuk waris atau hibah wasiat kepada keluarga sedarah satu derajat termasuk suami atau istri [3PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahUU 1/2022 · Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4]. Ketentuan terakhir ini penting bagi keluarga yang mewarisi rumah orang tua: bila nilainya di bawah Rp300 juta, tidak ada BPHTB terutang.

Cara pemungutan pajak daerah

UU HKPD juga menentukan sistem pemungutan setiap jenis pajak daerah. Menurut Pasal 5, sebagian pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, dengan dokumen seperti surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Contohnya PKB, BBNKB, PAB, PBB-P2, dan Pajak Reklame. Sebagian lain dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak melalui surat pemberitahuan pajak daerah, misalnya BPHTB dan PBJT [3PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahUU 1/2022 · Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4]. Inilah contoh hidup dari tiga sistem pemungutan di Bab 2: PBB-P2 memakai official assessment, BPHTB memakai self assessment, sedangkan PBJT atas makanan di restoran memakai mekanisme yang mirip withholding karena pengusaha restoran memungut pajak dari pembeli.

Dari sudut perlindungan hukum, wajib pajak daerah mempunyai hak yang serupa dengan wajib pajak pusat. Ia dapat mengajukan keberatan kepada kepala daerah atas ketetapan pajak daerah, lalu banding ke Pengadilan Pajak bila keberatannya ditolak. Penagihan tunggakan pajak daerah juga memakai surat paksa berdasarkan UU PPSP, dengan pejabat dan jurusita yang diangkat kepala daerah [4PeraturanUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat PaksaUU PPSP · Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 129]. Jadi materi Bab 6 dan Bab 7 berlaku pula, dengan penyesuaian, untuk pajak daerah.

Perlu dicatat, kewenangan daerah memilih tarif tidak berarti daerah bebas menaikkan beban tanpa batas. Selain batas tarif maksimum, Perda tentang pajak dan retribusi dievaluasi pemerintah pusat sebelum ditetapkan, dan pemerintah pusat dapat meminta perubahan Perda yang dinilai menghambat kemudahan berusaha [3PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahUU 1/2022 · Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4]. Mekanisme pengawasan ini menjaga agar local taxing power tetap berada dalam kerangka negara kesatuan.

Opsen

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen menggantikan skema bagi hasil PKB dan BBNKB dari provinsi ke kabupaten atau kota. Dulu provinsi memungut PKB lalu membagi sebagian kepada kabupaten atau kota. Kini kabupaten atau kota langsung menerima bagiannya saat wajib pajak membayar.

Ketentuan opsen mulai berlaku tiga tahun sejak UU HKPD diundangkan, sehingga diterapkan sejak awal Januari 2025. Pendukungnya menilai opsen memperkuat kemandirian fiskal kabupaten atau kota dan mendorong mereka aktif menagih tunggakan PKB karena ikut berkepentingan [16Jurnal ilmiahPotensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah melalui Opsen Pajak Kendaraan BermotorAhmad, 2025 · Jurnal Sosial dan Sains 5(5)]. Pemerintah pusat merancangnya agar beban total wajib pajak tidak bertambah, dengan menurunkan batas tarif PKB dari 2 persen menjadi 1,2 persen. Masalahnya, beban total tetap bergantung pada tarif yang dipilih provinsi dalam Perda.

Pajak hiburan di hadapan Mahkamah Konstitusi

Pasal 58 ayat (2) UU HKPD menetapkan tarif PBJT khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, jauh di atas tarif umum PBJT yang paling tinggi 10 persen [3PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahUU 1/2022 · Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4]. Pelaku usaha spa merasa dirugikan karena disamakan dengan tempat hiburan malam.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa local taxing power daerah tidak sepenuhnya bebas. Daerah memilih tarif dalam rentang yang ditentukan undang-undang, tetapi kepala daerah diberi wewenang memberi pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok dan sanksi pajak untuk mendukung iklim usaha, sebagaimana disinggung MK [8Putusan pengadilanPutusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pajak mandi uap/spa)Putusan MK 19/PUU-XXII/2024 · Mahkamah Konstitusi, diucapkan 3 Januari 2025].

Retribusi daerah

Sebagai penutup bab, ingat kembali karcis parkir Rina. UU HKPD membagi retribusi menjadi tiga golongan: retribusi jasa umum (misalnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan pelayanan kebersihan), retribusi jasa usaha (misalnya penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan, tempat pelelangan, dan pemanfaatan aset daerah), dan retribusi perizinan tertentu (persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat) [3PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahUU 1/2022 · Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4]. Karena retribusi bergantung pada jasa atau izin, besaran tarifnya harus memperhitungkan biaya penyediaan jasa, bukan sekadar target pendapatan.

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1. 1
   Mardiasmo (2019). Perpajakan Edisi 2019. Andi, Yogyakarta.

   Buku teks

   Fungsi, asas, sistem pemungutan, KUP, PPSP, PPh, PPN, bea meterai, dan PBB dengan contoh hitungan.
2. 2
   Erly Suandy (2016). Hukum Pajak (Edisi 7). Salemba Empat, Jakarta.

   Buku teks

   Kedudukan hukum pajak, stelsel pemungutan, utang pajak, ketetapan, penagihan, pemeriksaan, dan pajak internasional.
3. 3
   Republik Indonesia (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Jenis pajak daerah (Pasal 4), tarif PKB, PBB-P2, BPHTB, PBJT, opsen (Pasal 83), dan retribusi.
4. 4
   Republik Indonesia (2000). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 129.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Definisi penagihan, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan, penyanderaan, dan gugatan.
5. 5
   Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 150.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Objek PPN (Pasal 4), PPnBM (Pasal 5 dan 8), tarif ekspor 0 persen, mekanisme pajak masukan dan keluaran.
6. 6
   Republik Indonesia (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP, diubah terakhir dengan UU 6/2023). Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Definisi pajak, NPWP, SPT, pembukuan, ketetapan, daluwarsa, keberatan, banding, gugatan, sanksi, dan pidana perpajakan.
7. 7
   Republik Indonesia (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   NIK sebagai NPWP, sanksi keberatan dan banding baru, Pasal 44B, tarif PPh orang pribadi dan badan, natura, tarif PPN 11 dan 12 persen, pajak karbon.
8. 8
   Mahkamah Konstitusi RI (2025). Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pajak mandi uap/spa). Mahkamah Konstitusi, diucapkan 3 Januari 2025.

   Putusan pengadilanmkri.id

   Spa dimaknai sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional; tarif 40 sampai 75 persen adalah kewenangan pembentuk UU menurut Pasal 23A.
9. 9
   Menteri Keuangan RI (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan PPN atas Impor BKP, Penyerahan BKP, Penyerahan JKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean. JDIH Kementerian Keuangan; berlaku 1 Januari 2025.

   Peraturanjdih.kemenkeu.go.id

   Tarif PPN 12 persen atas harga jual untuk barang mewah dan 12 persen atas DPP nilai lain 11/12 untuk selainnya.
10. 10
    Direktorat Jenderal Pajak (2025). PMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua Belas. pajak.go.id.

    Data atau dokumen resmipajak.go.id

    Penjelasan tarif efektif 11 persen untuk barang tidak mewah dan 12 persen untuk barang mewah.
11. 11
    Aurora K. M. Simanjuntak (DDTCNews) (2026). Jepang Akan Pangkas Tarif PPN, Purbaya: Kita Steady. news.ddtc.co.id, 10 September 2026.

    Artikel atau ulasannews.ddtc.co.id

    Pemerintah mempertahankan tarif PPN umum 12 persen sepanjang 2026.
12. 12
    Menteri Keuangan RI (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 771.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Dasar Coretax: pendaftaran, NPWP 16 digit dan NITKU, pembayaran, deposit pajak, SPT, layanan, dan dokumen elektronik.
13. 13
    Menteri Keuangan RI (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak. JDIH Kementerian Keuangan.

    Peraturanjdih.kemenkeu.go.id

    Tipe pemeriksaan lengkap, terfokus, dan spesifik beserta jangka waktunya; menggantikan pengaturan PMK 17/PMK.03/2013.
14. 14
    Menteri Keuangan RI (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. JDIH Kementerian Keuangan.

    Peraturanjdih.kemenkeu.go.id

    Urutan dan jangka waktu tindakan penagihan, penanggung pajak, pemblokiran, pencegahan, penyanderaan, dan bantuan penagihan antarnegara.
15. 15
    Republik Indonesia (2020). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 240.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Objek bea meterai dan tarif tetap Rp10.000 yang berlaku sejak 1 Januari 2021.
16. 16
    Trisna Ahmad (2025). Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Sosial dan Sains 5(5).

    Jurnal ilmiahdoi:10.59188/jurnalsosains.v5i5.32204

    Opsen PKB sebagai pengganti skema bagi hasil dan penguatan local taxing power.