Hukum acara Peradilan Agama

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Yoga akhirnya memutuskan bercerai. Ia membuka laman e-Court Mahkamah Agung, mendaftarkan permohonan cerai talak, membayar panjar biaya secara elektronik, lalu menunggu panggilan. Tiga minggu kemudian ia dan Rani duduk di ruang sidang yang tertutup untuk umum. Hakim menasihati mereka, lalu mengirim mereka ke ruang mediasi. Bila mediasi gagal, apa langkah berikutnya? Kapan perceraian benar-benar terjadi? Apa yang terjadi bila Yoga tidak datang ke sidang ikrar talak?

Bab ini adalah bab penutup dan paling praktis. Bab 4 membahas hukum materiil perceraian, dan Bab 7 menentukan pengadilan yang berwenang. Bab ini menjelaskan cara beracaranya: sumber dan asas, prosedur cerai talak dan cerai gugat, perkara permohonan, mediasi, pembuktian, putusan, upaya hukum, dan eksekusi. Bila kamu sudah menempuh Hukum Acara Perdata, kamu akan melihat bahwa Peradilan Agama memakai dasar yang sama dengan sejumlah kekhususan.

410.754

Perkara perdata, perdata agama, dan TUN yang didaftarkan melalui e-Court di tingkat pertama pada 2024[1]

6 bulan

Batas waktu suami hadir pada sidang ikrar talak sejak hari sidang ditetapkan[2]

30 hari

Jangka waktu mediasi, dapat diperpanjang[3]

Sumber dan asas hukum acara Peradilan Agama

Sumber utama hukum acara Peradilan Agama ditunjuk Pasal 54 UU 7/1989.

Pasal 54UU 7/1989 tentang Peradilan Agama[2]

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Artinya, ada dua lapis sumber. Lapis umum adalah hukum acara perdata: HIR untuk Jawa dan Madura, RBg untuk luar Jawa dan Madura, serta peraturan Mahkamah Agung. Lapis khusus adalah UU 7/1989 sebagaimana diubah, terutama Pasal 65 sampai 91 tentang perkara perkawinan, serta PP 9/1975, KHI, dan Perma khusus seperti Perma 5/2019 dan Perma 14/2016 [2, 4]. Aturan khusus didahulukan (lex specialis).

Asas-asas pentingnya:

Personalitas keislaman, sebagaimana dibahas di Bab 7.
Wajib mendamaikan. Dalam perkara perceraian, upaya damai bukan formalitas; hakim wajib berusaha mendamaikan pada setiap sidang selama perkara belum diputus (Pasal 65 dan 82 UU 7/1989) [2].
Sidang tertutup untuk perkara perceraian. Pemeriksaan cerai talak dan cerai gugat dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 68 ayat (2) dan 80 ayat (2)), tetapi putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum [2].
Sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bagi yang tidak mampu tersedia perkara cuma-cuma (prodeo), seperti juga ditegaskan untuk dispensasi kawin (Pasal 9 ayat (5) Perma 5/2019) [5].
Persidangan elektronik. Sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perma 7/2022, pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, pertukaran jawaban, pembuktian, sampai pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik [6]. Pada 2024 hampir seluruh perkara yang didaftarkan melalui e-Court disidangkan secara elektronik [1].

Gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama

Perkara gugatan (kontensius)

Ada sengketa antara dua pihak
Penggugat dan tergugat
Diakhiri dengan putusan
Contoh: cerai gugat, harta bersama, gugatan waris, sengketa ekonomi syariah

Perkara permohonan (voluntair)

Tidak ada lawan, hanya pemohon
Diakhiri dengan penetapan
Contoh: dispensasi kawin, itsbat nikah, wali adhal, penetapan ahli waris tanpa sengketa
Cerai talak adalah pengecualian: disebut permohonan tetapi bersifat kontensius

Cerai talak disebut "permohonan" karena suami memohon izin untuk mengikrarkan talak, tetapi pada hakikatnya ada sengketa dengan istri. Karena itu istri berkedudukan sebagai termohon yang dapat menjawab, mengajukan gugatan balik (rekonvensi), dan banding [7].

Pemanggilan para pihak

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita secara resmi dan patut; dalam persidangan elektronik, pemanggilan dapat dikirim ke domisili elektronik para pihak yang telah memberikan persetujuan [6]. Bila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib), PP 9/1975 mengatur pemanggilan melalui pengumuman di media massa sebanyak dua kali dengan jarak waktu tertentu, dan sidang baru dapat dilaksanakan setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan sejak pengumuman terakhir [8]. Bila tergugat dipanggil patut tetapi tidak hadir tanpa alasan, perkara dapat diputus verstek. Namun dalam perceraian, hakim tetap harus memeriksa alasan perceraian dan bukti penggugat, karena putusan verstek hanya dapat dikabulkan bila gugatan beralasan.

Bantuan hukum dan biaya

Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses, dan setiap penarikan wajib disertai tanda bukti sah. UU 50/2009 juga menegaskan hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan mengatur pos bantuan hukum di pengadilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu [9]. Bagi perempuan dan anak, ketentuan ini penting karena banyak penggugat cerai tidak didampingi kuasa hukum.

Prosedur cerai talak

Suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (Pasal 66 ayat (1) UU 7/1989) [2]. Alurnya khas dan berbeda dari perkara perdata biasa.

Alur cerai talak di Pengadilan Agama

Langkah 1 dari 7Pasal 66 dan 67 UU 7/1989

Pendaftaran

Suami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama tempat kediaman istri, memuat identitas para pihak dan alasan cerai, membayar panjar biaya. Permohonan nafkah, harta bersama, dan hadhanah dapat digabung.

Ada ketentuan yang sering keluar di ujian:

Pasal 70 ayat (6)UU 7/1989 tentang Peradilan Agama[2]

Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Ketentuan ini mencegah suami menggantung istri: sudah mendapat izin tetapi tidak segera mengikrarkan talak. Untuk melindungi istri, praktik pengadilan mencantumkan dalam amar bahwa nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah dibayar sebelum ikrar talak diucapkan [10, 11].

Coba ingat dulu

Kapan perkawinan putus dalam cerai talak, dan kapan dalam cerai gugat?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Dalam cerai talak, perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang (Pasal 71 ayat (2) UU 7/1989), bukan sejak penetapan izin. Dalam cerai gugat, perceraian terjadi sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2) UU 7/1989). Perbedaan ini penting untuk menghitung awal masa iddah (Pasal 153 ayat (4) KHI).

Cerai gugat, syiqaq, dan perkara permohonan

Cerai gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan tempat kediaman penggugat (Pasal 73 UU 7/1989). Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, dan perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap [2]. Tidak ada sidang ikrar talak.

Beberapa kekhususan pembuktian alasan diatur dalam undang-undang. Bila alasannya pidana penjara, penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 74). Bila alasannya cacat badan atau penyakit, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan dokter (Pasal 75) [2].

Syiqaq dan hakam

Syiqaq adalah perselisihan tajam dan terus-menerus antara suami istri. Bila gugatan didasarkan atas syiqaq, Pasal 76 UU 7/1989 mewajibkan pengadilan mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang-orang dekat suami istri, dan pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain sebagai hakam (juru damai) [2]. Lembaga hakam berasal dari Surah An-Nisa ayat 35. Ketentuan saksi keluarga ini merupakan penyimpangan dari hukum acara perdata umum, yang pada dasarnya melarang keluarga sedarah dan semenda menjadi saksi [12].

Kumulasi dan gugatan balik

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU 7/1989). Bila ada tuntutan pihak ketiga atas harta bersama, pengadilan menunda perkara harta bersama itu sampai ada putusan Peradilan Umum (Pasal 86 ayat (2)) [2]. Kumulasi membuat penyelesaian lebih cepat, tetapi juga dapat memperpanjang pemeriksaan bila objek harta bersama banyak dan rumit.

Perkara permohonan yang sering diajukan

Dispensasi kawin, dengan pedoman Perma 5/2019 (Bab 3) [5].
Itsbat nikah, dengan batasan Pasal 7 ayat (3) KHI (Bab 3) [13].
Penetapan wali adhal, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) KHI.
Penetapan ahli waris, bila tidak ada sengketa. Rumusan kamar menegaskan permohonan penetapan ahli waris tidak dapat digabung dengan itsbat nikah pewaris, kecuali perkawinan pewaris dilakukan sebelum UU 1/1974. Bila ada sengketa, harus diajukan sebagai gugatan.
Izin poligami, yang walaupun disebut permohonan, memerlukan pemanggilan dan keterangan istri (Pasal 58 dan 59 KHI).

Coba ingat dulu

Mengapa dalam perkara syiqaq keluarga boleh menjadi saksi, padahal hukum acara perdata pada dasarnya melarangnya?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Karena Pasal 76 ayat (1) UU 7/1989 secara khusus mewajibkan pengadilan mendengar saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri dalam gugatan berdasarkan syiqaq. Ketentuan khusus ini didahulukan berdasarkan Pasal 54 UU 7/1989. Alasannya praktis: keluarga dan orang dekatlah yang paling tahu keadaan rumah tangga, yang pada umumnya tertutup bagi orang luar.

Jawaban, rekonvensi, dan kesimpulan

Setelah mediasi gagal, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan atau permohonan, lalu jawaban tergugat atau termohon. Dalam jawaban, tergugat dapat mengajukan eksepsi (misalnya kompetensi), bantahan pokok perkara, dan gugatan balik atau rekonvensi. Rekonvensi sangat sering dipakai istri dalam perkara cerai talak untuk menuntut nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah, nafkah anak, dan hadhanah, karena lebih praktis daripada mengajukan gugatan tersendiri [12, 4]. Setelah jawaban, para pihak bertukar replik dan duplik, kemudian masuk tahap pembuktian, kesimpulan, dan musyawarah majelis hakim.

Dalam persidangan elektronik, pertukaran jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan mengunggah dokumen ke sistem informasi pengadilan sesuai jadwal yang ditetapkan hakim, sehingga para pihak tidak perlu hadir di ruang sidang untuk tahap-tahap itu [6]. Namun untuk tahap tertentu, seperti upaya perdamaian oleh hakim dan sidang ikrar talak, kehadiran pribadi para pihak tetap penting.

Mediasi dan upaya damai

Upaya damai dalam perkara perceraian punya dua lapis. Lapis pertama adalah kewajiban hakim mendamaikan pada sidang pertama dan setiap sidang berikutnya. Dalam sidang perdamaian, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali salah satu tinggal di luar negeri (Pasal 82 UU 7/1989) [2]. Lapis kedua adalah mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 4 ayat (1)Perma 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan[3]

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pengecualian yang relevan bagi Peradilan Agama: sengketa yang diperiksa tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil patut (perkara verstek), gugatan balik dan intervensi, serta sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan, termasuk itsbat nikah (Pasal 4 ayat (2)) [3]. Karena banyak perkara perceraian diputus tanpa hadirnya tergugat, mediasi sering tidak dapat dilaksanakan, dan inilah salah satu alasan Mahkamah Agung memperketat syarat cerai melalui rumusan kamar [14].

Mediasi dalam perkara perceraian

Langkah 1 dari 5Perma 1/2016

Penjelasan hakim

Pada sidang pertama yang dihadiri kedua pihak, hakim menjelaskan kewajiban mediasi dan akibat bila tidak beritikad baik.

Pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi menanggung akibat. Bila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima; bila tergugat yang tidak beritikad baik, ia dapat dihukum membayar biaya mediasi [3].

Pembuktian

Pembuktian di Pengadilan Agama mengikuti hukum acara perdata. Alat bukti yang diakui adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg) [4, 12]. Beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan.

Beberapa kekhususan dalam perkara perkawinan:

Pengakuan tidak selalu cukup. Dalam perceraian, pengakuan tergugat bahwa rumah tangga sudah pecah tidak serta-merta mengakhiri pembuktian. Hakim tetap memeriksa saksi, karena perceraian menyangkut ketertiban umum dan asas mempersukar perceraian.
Saksi keluarga dalam syiqaq, seperti diuraikan di atas (Pasal 76 UU 7/1989).
Sumpah dalam perkara zina. Bila cerai diajukan dengan alasan zina, pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti, termohon menyangkal, dan bukti lain tidak mungkin lagi diperoleh, hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat bersumpah, dan pihak lawan diberi kesempatan bersumpah balik. Bila sumpah dilakukan suami, penyelesaiannya dengan li’an (Pasal 87 dan 88 UU 7/1989) [2, 13].
Bukti nikah. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah; tanpa akta, perlu itsbat nikah lebih dahulu atau bersamaan dengan perceraian (Pasal 7 KHI).
Pembuktian nusyuz harus berdasarkan bukti sah, bukan tuduhan sepihak (Pasal 84 ayat (4) KHI) [13].
Bukti elektronik, seperti pesan singkat dan rekaman, makin sering dipakai, terutama untuk membuktikan perselisihan dan kekerasan, dan sejalan dengan persidangan elektronik [6].

Putusan, upaya hukum, dan eksekusi

Putusan dan penetapan

Produk Pengadilan Agama ada dua: putusan untuk perkara gugatan dan penetapan untuk perkara permohonan. Setiap putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim diikuti "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" [2, 16]. Bila tergugat tidak hadir meski dipanggil patut, perkara dapat diputus tanpa kehadirannya (verstek); tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) [12].

Putusan harus memuat alasan dan dasar hukumnya, termasuk pasal peraturan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili (Pasal 62 UU 7/1989) [2]. Susunannya meliputi kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar [16, 12].

Dalam perkara perceraian, hakim memiliki hak ex officio: karena jabatannya, hakim dapat mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan menentukan kewajiban bagi bekas istri, meskipun tidak dituntut, berdasarkan Pasal 41 huruf c UU 1/1974 dan Pasal 149 KHI [17, 13]. Hak ini menjadi pengecualian terhadap larangan mengabulkan melebihi tuntutan (ultra petita) dalam hukum acara perdata, dan dipakai terutama untuk melindungi istri yang tidak hadir atau tidak didampingi kuasa hukum dalam perkara cerai talak. Namun hak asuh anak menurut rumusan kamar tidak boleh ditetapkan secara ex officio bila tidak dimohonkan [18].

Upaya hukum

Upaya hukum terhadap produk Pengadilan Agama

Upaya hukum	Terhadap	Diajukan ke	Catatan
Verzet	Putusan verstek	Pengadilan Agama yang sama	Oleh tergugat yang diputus tanpa hadir
Banding	Putusan tingkat pertama dan penetapan izin ikrar talak	Pengadilan Tinggi Agama	Tenggang waktu 14 hari menurut hukum acara perdata
Kasasi	Putusan banding; penetapan dispensasi kawin	Mahkamah Agung	Dispensasi kawin langsung kasasi (Pasal 19 Perma 5/2019)
Peninjauan kembali	Putusan berkekuatan hukum tetap	Mahkamah Agung	Dengan alasan terbatas, misalnya novum
Tidak ada upaya hukum	Penetapan putusnya perkawinan karena ikrar talak; penetapan izin ikrar dalam khulu yang disepakati	Tidak berlaku	Pasal 71 ayat (2) UU 7/1989; Pasal 148 ayat (4) KHI

Rumusan kamar juga memengaruhi hasil upaya hukum. Mahkamah Agung, misalnya, mengabulkan kasasi istri dalam perkara cerai talak karena para pihak belum berpisah enam bulan.

Studi kasusPutusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023

Syarat pisah enam bulan diterapkan di tingkat kasasi[19]

Fakta
Suami mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Tegal dengan alasan pertengkaran, karena istri meninggalkan rumah. Istri mengajukan gugatan balik karena suami tidak memberi nafkah. Pengadilan Agama Tegal dalam perkara 312/Pdt.G/2022/PA.Tg mengabulkan permohonan, dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menguatkannya. Istri mengajukan kasasi.
Masalah hukum
Dapatkah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran dikabulkan bila suami istri baru berpisah tempat tinggal kurang dari enam bulan?
Putusan dan alasannya
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan di bawahnya. Permohonan dinilai belum memenuhi syarat formil sebagaimana rumusan kamar dalam SEMA 1/2022, karena pisah tempat tinggal belum mencapai enam bulan.
Pelajaran
Rumusan kamar yang semula pedoman internal diterapkan sebagai syarat dalam putusan kasasi dan kemudian dirujuk pengadilan tingkat pertama sebagai yurisprudensi. Perdebatannya: apakah SEMA, yang bukan peraturan perundang-undangan, boleh menambah syarat perceraian yang tidak ada dalam PP 9/1975 dan KHI.

Artikel di laman Badilag mencatat bahwa sejumlah pengadilan tingkat pertama kemudian menyatakan gugatan serupa tidak dapat diterima dengan merujuk putusan ini [14]. Di sisi lain, penelitian menunjukkan ada hakim yang tetap mengabulkan perceraian meski pisah kurang dari enam bulan demi menghindari mudarat yang lebih besar, sehingga penerapannya belum sepenuhnya seragam [19].

Pihak yang ingin mengajukan upaya hukum harus memperhatikan tenggang waktu sejak putusan diucapkan atau diberitahukan, karena lewatnya tenggang waktu membuat putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam persidangan elektronik, putusan dianggap diucapkan dan diberitahukan melalui sistem, sehingga para pihak perlu rajin memeriksa domisili elektroniknya [6]. Memori banding atau kasasi memuat keberatan terhadap pertimbangan hakim; untuk kasasi, alasannya terbatas pada soal penerapan hukum, kewenangan, atau kelalaian syarat yang diwajibkan peraturan, bukan penilaian ulang fakta [12, 7].

Akta cerai dan eksekusi

Setelah perceraian berkekuatan hukum tetap atau ikrar talak diucapkan, panitera mengirim salinan putusan atau penetapan kepada pegawai pencatat nikah untuk dicatat, dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai bukti perceraian (Pasal 84 UU 7/1989) [2].

Sejak UU 7/1989 mencabut Pasal 63 ayat (2) UU 1/1974, Pengadilan Agama melaksanakan sendiri putusannya tanpa pengukuhan Pengadilan Negeri. Eksekusi mengikuti hukum acara perdata: bila pihak kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, ketua pengadilan memberi teguran (aanmaning), lalu memerintahkan eksekusi, baik eksekusi pembayaran uang melalui sita dan lelang maupun eksekusi riil seperti pengosongan rumah harta bersama [2, 4].

Eksekusi putusan hadhanah paling sulit, karena objeknya anak, bukan benda. Rumusan kamar Mahkamah Agung memungkinkan amar hadhanah disertai uang paksa (dwangsom) dan mewajibkan pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang lain [11, 20]. Eksekusi harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik dan kondisi psikologis anak.

Keliru

Penetapan itu hanya memberi izin. Perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan di sidang penyaksian (Pasal 71 ayat (2) UU 7/1989). Bila suami tidak hadir dalam 6 bulan, penetapan gugur (Pasal 70 ayat (6)).

Keliru

Pemeriksaan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 68 ayat (2) dan 80 ayat (2) UU 7/1989), tetapi putusannya tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Sebagian benar

Mediasi wajib dalam sengketa perdata, termasuk perceraian, bila kedua pihak hadir. Perma 1/2016 mengecualikan antara lain perkara verstek dan sengketa pengesahan atau pembatalan perkawinan.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Catatan tentang itsbat nikah dan penetapan ahli waris

Dua jenis permohonan ini sering disalahgunakan, sehingga hakim memeriksanya dengan hati-hati. Dalam itsbat nikah, hakim memastikan bahwa tidak ada halangan perkawinan, misalnya suami masih terikat perkawinan lain tanpa izin poligami. Itsbat yang diajukan untuk melegalkan poligami tanpa izin dapat merugikan istri pertama, sehingga istri pertama harus dilibatkan sebagai pihak [13, 4]. Dalam penetapan ahli waris, hakim memastikan semua ahli waris disebut dan tidak ada sengketa. Bila ternyata ada yang keberatan atau ada sengketa harta, permohonan voluntair harus diubah menjadi gugatan kontensius, karena penetapan voluntair tidak dapat memutus sengketa antara para pihak.

Menghubungkan seluruh mata kuliah

Hukum acara adalah tempat semua bab sebelumnya bertemu. Saat menyusun gugatan, kamu memakai Bab 7 untuk memilih pengadilan, Bab 3 dan Bab 4 untuk merumuskan alasan dan tuntutan, Bab 5 dan Bab 6 untuk menghitung bagian waris atau wasiat, dan bab ini untuk menempuh prosedurnya. Kebiasaan yang baik adalah selalu memeriksa tiga lapis sumber: undang-undang dan KHI, peraturan Mahkamah Agung, serta rumusan kamar dan yurisprudensi terbaru, karena di lapis ketiga itulah hukum Islam positif Indonesia paling cepat berubah [2, 15].

Latihan

Soal 1 dari 8

Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Yoga pada Januari dan penetapannya berkekuatan hukum tetap. Hari sidang ikrar ditetapkan Maret, tetapi Yoga tidak pernah hadir meski dipanggil patut sampai Oktober. Apa akibatnya?

Soal 2 dari 8

Dalam cerai gugat dengan alasan syiqaq, penggugat menghadirkan ibu kandung dan kakaknya sebagai saksi. Tergugat menolak karena mereka keluarga. Bagaimana sikap hakim?

Soal 3 dari 8

Tergugat dalam cerai gugat tidak pernah hadir meskipun dipanggil secara patut. Apakah mediasi wajib dilaksanakan?

Soal 4 dari 8

Mana produk Pengadilan Agama yang tidak dapat dibanding atau dikasasi?

Soal 5 dari 8

Rani ingin sekaligus menuntut nafkah anak, hadhanah, dan pembagian rumah dalam gugatan cerainya. Bolehkah?

Soal 6 dari 8

Suami mengajukan cerai dengan alasan istri berzina tetapi tidak dapat menghadirkan saksi, sedangkan istri menyangkal. Hakim berpendapat dalil itu tidak sama sekali tanpa bukti. Apa yang dapat dilakukan hakim?

Soal 7 dari 8

Bagaimana Pengadilan Agama melaksanakan putusan pembagian harta bersama yang tidak dipatuhi secara sukarela?

Soal 8 dari 8

Dalam Putusan MA 421 K/Ag/2023, apa alasan kasasi istri dikabulkan?

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Hukum acara Peradilan Agama adalah hukum acara perdata Peradilan Umum, kecuali yang diatur khusus dalam UU 7/1989 sebagaimana diubah (Pasal 54).
Cerai talak berjalan dalam dua tahap: penetapan izin ikrar yang dapat dibanding, lalu sidang ikrar; perkawinan putus sejak ikrar diucapkan, dan penetapan gugur bila suami tidak hadir dalam 6 bulan.
Cerai gugat diajukan istri ke pengadilan tempat kediamannya; perceraian terjadi sejak putusan berkekuatan hukum tetap; dalam syiqaq, saksi keluarga wajib didengar dan hakam dapat diangkat.
Pemeriksaan perceraian tertutup untuk umum, putusan diucapkan terbuka; tuntutan nafkah, hadhanah, dan harta bersama dapat dikumulasikan (Pasal 86).
Hakim wajib mendamaikan pada setiap sidang, dan mediasi menurut Perma 1/2016 wajib bila kedua pihak hadir, paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang; mediasi dapat dilakukan elektronik (Perma 3/2022).
Alat bukti mengikuti Pasal 164 HIR dan 284 RBg, dengan kekhususan saksi keluarga dalam syiqaq dan sumpah serta li’an dalam perkara zina.
Upaya hukum meliputi verzet, banding, kasasi, dan PK; dispensasi kawin langsung kasasi; penetapan putusnya perkawinan karena ikrar talak tidak dapat dibanding atau dikasasi.
Pengadilan Agama mengeksekusi sendiri putusannya, dan rumusan kamar seperti syarat pisah enam bulan dapat diterapkan sebagai dasar putusan kasasi.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 8: Hukum acara Peradilan Agama

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Mahkamah Agung RI (2025). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
Data atau dokumen resmikepaniteraan.mahkamahagung.go.id
Jumlah perkara lingkungan Peradilan Agama 2024 dan perkara e-Court.
2
Republik Indonesia (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, TLN Nomor 3400.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Susunan Peradilan Agama dan hukum acara cerai talak dan cerai gugat; pencabutan peraturan kolonial.
3
Mahkamah Agung RI (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 175.
Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id
Kewajiban, pengecualian, jangka waktu, dan itikad baik dalam mediasi.
4
Abdul Manan (2008). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (cetakan kelima). Kencana, Jakarta.
Buku teks
Gugatan, pembuktian, putusan, eksekusi, taklik talak, dan harta bersama dalam praktik.
5
Mahkamah Agung RI (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1489.
Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id
Asas, pihak, pemeriksaan, dan upaya hukum dispensasi kawin.
6
Mahkamah Agung RI (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1039.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Administrasi perkara dan persidangan elektronik.
7
M. Yahya Harahap (2003). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989 (edisi kedua). Sinar Grafika, Jakarta.
Buku teks
Kedudukan, asas personalitas keislaman, kompetensi, dan acara Peradilan Agama.
8
Republik Indonesia (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, TLN Nomor 3050.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Alasan perceraian (Pasal 19) dan tata cara poligami.
9
Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN Nomor 5078.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Syarat hakim, pengawasan oleh MA dan Komisi Yudisial.
10
Mahkamah Agung RI (2017). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Mahkamah Agung RI.
Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id
Dasar perlindungan hak perempuan pascaperceraian.
11
Mahkamah Agung RI (2018). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. Mahkamah Agung RI, 16 November 2018.
Data atau dokumen resmijdih.mahkamahagung.go.id
Mut’ah dan nafkah iddah dalam cerai gugat; hadhanah disertai dwangsom.
12
H.A. Mukti Arto (2011). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (cetakan kesembilan). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Buku teks
Praktik beracara di Pengadilan Agama dari gugatan sampai upaya hukum.
13
Republik Indonesia (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dikeluarkan di Jakarta, 10 Juni 1991.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Hukum materiil perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan perwakafan yang diterapkan Pengadilan Agama.
14
Himawan (2026). Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022. Laman Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA.
Artikel atau ulasanbadilag.mahkamahagung.go.id
Penerapan syarat pisah enam bulan dan Putusan MA 421 K/Ag/2023.
15
Mahkamah Agung RI (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023. Mahkamah Agung RI, 29 Desember 2023.
Data atau dokumen resmijdih.mahkamahagung.go.id
Pengecualian KDRT, wasiat wajibah anak dari perkawinan tidak tercatat, eksekusi hak tanggungan syariah.
16
Mahkamah Agung RI (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Ditetapkan 22 Desember 2016.
Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id
Gugatan sederhana dan acara biasa ekonomi syariah; eksekusi hak tanggungan syariah dan arbitrase syariah.
17
Republik Indonesia (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Dasar sahnya perkawinan, pencatatan, poligami, perceraian, dan harta bersama.
18
Mahkamah Agung RI (2015). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015. Mahkamah Agung RI.
Data atau dokumen resmijdih.mahkamahagung.go.id
Ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu; wasiat wajibah bagi anak perempuan saudara kandung.
19
Hanafi Ilba, Ibnu Radwan Siddik Turnip (2024). Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga.
Jurnal ilmiahjournal.laaroiba.com
Fakta dan pertimbangan Putusan MA 421 K/Ag/2023.
20
Fakhir Tashin Baaj, Muh. Yusril Nasrum (2025). Konstruksi Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan tentang Joint Custody sebagai Upaya Perlindungan Kepentingan Terbaik bagi Anak Pasca Perceraian. Laman Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA.
Artikel atau ulasanbadilag.mahkamahagung.go.id
Pengasuhan bersama dan hak akses dalam hadhanah.