Sistem HAM internasional dan regional

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Setiap beberapa tahun, delegasi pemerintah Indonesia duduk di sebuah ruang sidang di Jenewa dan mendengarkan lebih dari seratus negara memberi rekomendasi tentang keadaan HAM di Indonesia: dari pidana mati, kebebasan beragama, Papua, sampai perkawinan anak. Di saat yang sama, sebuah komite ahli PBB membaca laporan Indonesia tentang pelaksanaan Konvensi Hak Anak dan bertanya mengapa angka perkawinan anak masih tinggi. Tidak ada polisi dunia yang dapat memaksa Indonesia mengikuti rekomendasi itu. Lalu untuk apa semua mekanisme ini, dan mengapa pemerintah tetap serius menanggapinya?

Bab ini memetakan sistem HAM internasional: dokumen dasarnya, konvensi-konvensi yang mengikat Indonesia, lembaga yang mengawasi pelaksanaannya, dan mekanisme regional di Eropa, Amerika, Afrika, serta ASEAN. Di Hukum Internasional kamu sudah belajar bahwa perjanjian mengikat negara yang menyatakan persetujuannya. Di sini kamu melihat bagaimana prinsip itu bekerja khusus untuk HAM, dan mengapa pengawasan internasional lebih mengandalkan laporan, dialog, dan tekanan reputasi daripada sanksi.

Piagam PBB dan International Bill of Rights

HAM dalam Piagam PBB

Piagam PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 adalah perjanjian internasional pertama yang menjadikan HAM urusan bersama umat manusia. Pasal 1 ayat (3) menyebut salah satu tujuan PBB adalah memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Pasal 55 dan Pasal 56 mewajibkan negara anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan itu [1]. Piagam tidak merinci hak apa saja yang dimaksud. Tugas itu diserahkan kepada Komisi HAM PBB yang kemudian menyusun DUHAM.

Dari deklarasi ke kovenan

DUHAM 1948 memuat hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam satu dokumen. Ketika PBB hendak menuangkannya ke perjanjian yang mengikat, Perang Dingin memecah dunia. Akhirnya pada 16 Desember 1966 Majelis Umum menerima dua perjanjian terpisah: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). ICESCR mulai berlaku 3 Januari 1976 dan ICCPR 23 Maret 1976 [2, 3]. DUHAM, ICCPR beserta protokol opsionalnya, dan ICESCR sering disebut International Bill of Rights.

Perbedaan pokok ICCPR dan ICESCR

Aspek	ICCPR	ICESCR
Jenis hak	Hidup, bebas dari penyiksaan, kebebasan pribadi, fair trial, beragama, berekspresi, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan	Kerja, upah adil, serikat pekerja, jaminan sosial, standar hidup layak, kesehatan, pendidikan, budaya
Sifat kewajiban	Menghormati dan menjamin segera (Pasal 2 ayat (1))	Mengambil langkah sampai maksimum sumber daya untuk realisasi progresif (Pasal 2 ayat (1))
Badan pengawas	Komite HAM (Human Rights Committee)	Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR)
Derogasi	Diatur Pasal 4	Tidak ada klausul derogasi; pembatasan umum Pasal 4
Protokol opsional	OP-1 pengaduan individu (1966); OP-2 penghapusan pidana mati (1989)	OP pengaduan individu (2008)
Ratifikasi Indonesia	UU 12/2005, aksesi diserahkan 23 Februari 2006	UU 11/2005, aksesi diserahkan 23 Februari 2006

Indonesia belum menjadi pihak pada protokol opsional mana pun dari kedua kovenan.

Ratifikasi Indonesia dan deklarasi terhadap Pasal 1

Indonesia mengesahkan ICESCR dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan ICCPR dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, keduanya disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2005 [4, 5]. Karena Indonesia tidak menandatangani kovenan saat dibuka untuk penandatanganan, keterikatannya terjadi melalui aksesi yang instrumennya disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB tanggal 23 Februari 2006 [6].

Pasal 1 ayat (1)UU 12/2005[5]

Mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1.

Deklarasi itu menyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri dalam Pasal 1 kedua kovenan tidak berlaku bagi bagian rakyat dalam suatu negara merdeka dan berdaulat, dan tidak dapat diartikan membenarkan tindakan yang merusak keutuhan wilayah. Latar belakangnya jelas: pengalaman Timor Timur dan kekhawatiran atas gerakan separatis [5, 6]. Deklarasi berbeda dari reservasi: deklarasi menjelaskan cara negara memahami suatu ketentuan, sedangkan reservasi mengecualikan atau mengubah akibat hukum ketentuan bagi negara itu.

Coba ingat dulu

Mengapa isi DUHAM dituangkan ke dalam dua kovenan, bukan satu?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Karena perbedaan pandangan pada masa Perang Dingin. Negara Barat menekankan hak sipil dan politik yang dianggap dapat segera ditegakkan, sedangkan negara sosialis dan berkembang menekankan hak ekonomi dan sosial yang memerlukan sumber daya. Kompromi yang dicapai adalah dua kovenan dengan sifat kewajiban dan badan pengawas berbeda, keduanya diterima 16 Desember 1966. Deklarasi Wina 1993 kemudian menegaskan bahwa kedua kelompok hak tetap tidak dapat dibagi.

Dari ratifikasi ke penerapan di pengadilan

Setelah meratifikasi, bagaimana kovenan berlaku di Indonesia? Di Hukum Internasional kamu sudah mengenal perdebatan monisme dan dualisme. Indonesia tidak menganut salah satunya secara murni. Perjanjian HAM disahkan dengan undang-undang, sehingga dalam praktik ia diperlakukan setara undang-undang, tetapi pasal-pasalnya jarang diterapkan langsung oleh hakim tanpa undang-undang pelaksana. Konsiderans UU 12/2005 menyatakan bahwa kovenan pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga kovenan dipandang sejalan dengan konstitusi dan menjadi bagian dari hukum yang wajib diperhatikan pembentuk undang-undang dan penegak hukum [5].

Meski begitu, kovenan memiliki tiga fungsi nyata di dalam negeri. Pertama, sebagai bahan tafsir UUD 1945. MK berkali-kali merujuk ICCPR ketika menafsirkan Bab XA, misalnya Pasal 6 ICCPR dalam perkara pidana mati dan Pasal 18 ICCPR dalam perkara penodaan agama [7, 8]. Kedua, sebagai dasar argumen dalam pengujian undang-undang dan gugatan. Ketiga, sebagai tolok ukur pembentukan undang-undang baru, seperti KUHP nasional yang mengadopsi pidana mati dengan masa percobaan setelah perdebatan panjang tentang Pasal 6 ICCPR.

Konvensi HAM inti dan posisi Indonesia

Selain kedua kovenan, PBB mengenal tujuh konvensi inti lain. Masing-masing mengatur kelompok atau persoalan tertentu, dan masing-masing memiliki komite pengawas sendiri. Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan konvensi inti [9, 6].

Sembilan konvensi HAM inti PBB dan status Indonesia

Konvensi	Tahun	Instrumen pengesahan Indonesia	Catatan
Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD)	1965	UU 29/1999 (aksesi)	Reservasi Pasal 22 tentang Mahkamah Internasional
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)	1966	UU 11/2005	Deklarasi Pasal 1
Hak Sipil dan Politik (ICCPR)	1966	UU 12/2005	Deklarasi Pasal 1
Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)	1979	UU 7/1984	Reservasi Pasal 29 ayat (1); protokol opsional belum diratifikasi
Menentang Penyiksaan (CAT)	1984	UU 5/1998	Deklarasi Pasal 20; reservasi Pasal 30 ayat (1); OP-CAT belum
Hak Anak (CRC)	1989	Keppres 36/1990	Dua protokol opsional disahkan dengan UU 9/2012 dan UU 10/2012
Pekerja Migran dan Keluarganya (ICRMW)	1990	UU 6/2012	Penting bagi jutaan pekerja migran Indonesia
Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)	2006	UU 19/2011	Protokol opsional belum diratifikasi
Perlindungan dari Penghilangan Paksa (CPED)	2006	Belum diratifikasi	Ditandatangani 27 September 2010

Sumber: PRISMA Kementerian HAM dan tabel kompilasi PBB untuk UPR siklus keempat.

Mengapa CPED belum diratifikasi?

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sangat relevan bagi Indonesia, yang memiliki sejarah penghilangan aktivis 1997-1998. Indonesia ikut mensponsori konvensi itu dan menandatanganinya pada 27 September 2010. Panitia Khusus DPR tahun 2009 bahkan merekomendasikan ratifikasi. Namun sampai Agustus 2026 ratifikasi belum terjadi, dan Komnas Perempuan kembali mendesak pemerintah serta DPR periode 2024-2029 memprioritaskannya [10, 11]. Dalam UPR siklus keempat, Indonesia mendukung rekomendasi untuk terus mengupayakan ratifikasi CPED, tetapi hanya mencatat rekomendasi meratifikasi Protokol Opsional Kedua ICCPR tentang penghapusan pidana mati [12].

Protokol opsional dan prosedur pengaduan individu

Hal penting yang sering terlewat: meski telah meratifikasi delapan konvensi, Indonesia belum menerima satu pun prosedur pengaduan individu ke badan traktat. Artinya, warga Indonesia tidak dapat membawa kasusnya ke Komite HAM atau Komite CEDAW setelah upaya hukum dalam negeri habis. Yang diterima Indonesia hanya prosedur penyelidikan oleh Komite Menentang Penyiksaan menurut Pasal 20 CAT, dengan deklarasi bahwa pelaksanaannya tunduk pada prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah [6].

Ratifikasi konvensi HAM inti oleh Indonesia

1984
CEDAW
UU 7/1984, ratifikasi 13 September 1984.
1990
Konvensi Hak Anak
Keppres 36/1990, ratifikasi 5 September 1990; reservasi dicabut 2005.
1998
Konvensi Menentang Penyiksaan
UU 5/1998, setelah jatuhnya Orde Baru.
1999
Konvensi Diskriminasi Rasial
UU 29/1999, aksesi 25 Juni 1999.
2005 sampai 2006
ICCPR dan ICESCR
UU 12/2005 dan UU 11/2005; aksesi 23 Februari 2006.
2011
Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
UU 19/2011.
2012
Konvensi Pekerja Migran dan dua protokol CRC
UU 6/2012, UU 9/2012, dan UU 10/2012.

Mekanisme berbasis piagam

Mekanisme HAM PBB terbagi dua. Mekanisme berbasis piagam lahir dari Piagam PBB dan berlaku bagi semua negara anggota, terlepas dari perjanjian apa yang mereka ratifikasi. Mekanisme berbasis traktat lahir dari konvensi tertentu dan hanya berlaku bagi negara pihaknya [13, 14].

Dewan HAM PBB

Dewan HAM (Human Rights Council) dibentuk dengan Resolusi Majelis Umum 60/251 tahun 2006 untuk menggantikan Komisi HAM yang dinilai terlalu dipolitisasi. Dewan beranggotakan 47 negara yang dipilih Majelis Umum untuk masa tiga tahun, bersidang di Jenewa minimal tiga kali setahun, dan dapat mengadakan sidang khusus untuk situasi darurat. Dewan menerbitkan resolusi, membentuk komisi penyelidik, dan menyelenggarakan Universal Periodic Review. Sekretariatnya adalah Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR).

Prosedur khusus

Prosedur khusus adalah para ahli independen, yaitu pelapor khusus, ahli independen, dan kelompok kerja, yang ditunjuk Dewan HAM untuk memantau isu tematik (misalnya kebebasan berekspresi, pembela HAM, hak atas pangan) atau negara tertentu. Mereka dapat mengirim komunikasi kepada pemerintah tentang dugaan pelanggaran, melakukan kunjungan negara atas undangan, dan melapor ke Dewan. Kelompok Kerja PBB tentang Penghilangan Paksa, yang terbentuk tahun 1980, adalah salah satu yang paling lama dan sering mengirim komunikasi terkait kasus di Indonesia [10].

Komisaris Tinggi HAM dan komisi penyelidik

Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), yang dibentuk setelah Konferensi Wina 1993, adalah sekretariat seluruh mekanisme HAM PBB sekaligus aktor yang memiliki suara sendiri. Komisaris Tinggi dapat mengeluarkan pernyataan publik tentang situasi di suatu negara, membuka kantor perwakilan atas persetujuan negara, dan memberi bantuan teknis, misalnya untuk menyusun rencana aksi nasional HAM atau melatih aparat. Untuk situasi yang sangat serius, Dewan HAM dapat membentuk komisi penyelidik atau misi pencari fakta independen, seperti untuk Suriah dan Myanmar. Laporan komisi semacam itu tidak mengikat, tetapi sering menjadi dasar bukti bagi pengadilan pidana internasional, yang dibahas di Hukum Pidana Internasional.

Penting untuk membedakan mekanisme ini dari Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan berwenang mengambil tindakan yang mengikat berdasarkan Bab VII Piagam PBB bila ada ancaman terhadap perdamaian, termasuk merujuk situasi ke Mahkamah Pidana Internasional. Dewan HAM tidak memiliki kewenangan memaksa itu. Karena itu, pelanggaran HAM yang sangat berat kadang dibahas di dua forum sekaligus: Dewan HAM untuk pemantauan dan Dewan Keamanan untuk tindakan.

Universal Periodic Review

UPR adalah mekanisme yang menilai catatan HAM semua 193 anggota PBB secara bergiliran, kira-kira setiap empat sampai lima tahun. Penilaiannya dilakukan oleh sesama negara, bukan oleh ahli independen. Karena itu UPR sering disebut tinjauan sejawat (peer review).

Siklus Universal Periodic Review

Langkah 1 dari 6

Penyusunan dokumen

Tiga dokumen disiapkan: laporan nasional dari negara yang ditinjau, kompilasi informasi PBB oleh OHCHR, dan ringkasan informasi pemangku kepentingan lain seperti lembaga nasional HAM dan masyarakat sipil.

269

Rekomendasi yang diterima Indonesia pada UPR siklus keempat, dari 108 delegasi[12]

205

Rekomendasi yang didukung Indonesia[12]

Rekomendasi yang hanya dicatat, ditambah 5 yang didukung sebagian[15]

Hasil UPR keempat Indonesia disahkan Dewan HAM pada Maret 2023. Mayoritas rekomendasi menyangkut kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, penguatan kerangka hukum, dan ratifikasi instrumen internasional [15]. Rekomendasi yang dicatat antara lain penghapusan pidana mati, ratifikasi Statuta Roma, dan perlindungan kelompok LGBTIQ [12]. Siklus kelima diperkirakan berlangsung pada 2027.

Coba ingat dulu

Apa beda rekomendasi UPR yang didukung dan yang dicatat, dan apakah keduanya mengikat secara hukum?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Rekomendasi yang didukung adalah rekomendasi yang dinyatakan negara akan dilaksanakan; rekomendasi yang dicatat berarti negara mengetahui tetapi tidak berkomitmen melaksanakannya. Keduanya tidak mengikat secara hukum seperti perjanjian. Kekuatannya bersifat politik: rekomendasi yang didukung menjadi komitmen publik yang akan ditagih pada siklus berikutnya oleh negara lain, lembaga nasional HAM, dan masyarakat sipil.

Mekanisme berbasis traktat

Sepuluh komite

Setiap konvensi inti membentuk komite yang terdiri atas para ahli independen. Kini ada sepuluh badan traktat: Komite HAM (ICCPR), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Komite CEDAW, Komite Menentang Penyiksaan, Subkomite Pencegahan Penyiksaan (OP-CAT), Komite Hak Anak, Komite Pekerja Migran, Komite Hak Penyandang Disabilitas, dan Komite Penghilangan Paksa. Komite bukan pengadilan, tetapi pandangannya menjadi tafsir paling otoritatif atas konvensi yang diawasinya [13].

Cara kerja komite

Komite menjalankan empat fungsi utama. Pertama, memeriksa laporan berkala negara pihak, lalu mengeluarkan observasi penutup (concluding observations) berisi apresiasi, keprihatinan, dan rekomendasi. Kedua, menerbitkan komentar umum (general comments) yang menafsirkan pasal konvensi, misalnya Komentar Umum Komite HAM tentang keadaan darurat atau Komentar Umum Komite Ekosob tentang sifat kewajiban negara. Ketiga, menerima pengaduan individu dari negara yang menerima prosedur itu. Keempat, untuk sebagian komite, melakukan penyelidikan atas pelanggaran sistematis.

Coba ingat dulu

Sebutkan empat fungsi utama komite traktat dan fungsi mana yang belum berlaku bagi warga Indonesia.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Memeriksa laporan berkala negara pihak dan menerbitkan observasi penutup, menerbitkan komentar umum sebagai tafsir konvensi, menerima pengaduan individu, dan melakukan penyelidikan atas pelanggaran sistematis. Fungsi pengaduan individu belum berlaku bagi warga Indonesia karena Indonesia belum menerima prosedur itu dalam konvensi mana pun; yang diterima hanya prosedur penyelidikan Pasal 20 CAT.

Komentar umum memiliki pengaruh yang sering diremehkan. Ketika hakim, pembentuk undang-undang, atau Komnas HAM perlu menafsirkan istilah seperti "kejahatan paling serius" dalam Pasal 6 ICCPR atau "maksimum sumber daya yang tersedia" dalam Pasal 2 ICESCR, rujukan pertama adalah komentar umum komite terkait. Misalnya, Komentar Umum Komite Ekosob Nomor 3 tentang sifat kewajiban negara memperkenalkan konsep kewajiban inti minimum, yang akan kamu temui di Bab 7, sedangkan Komentar Umum Komite HAM tentang keadaan darurat merinci syarat derogasi Pasal 4 ICCPR yang dibahas di Bab 2. Dengan cara ini, komite ikut membentuk isi hukum HAM internasional dari waktu ke waktu.

Mekanisme berbasis piagam dan berbasis traktat

Berbasis piagam

Dasar: Piagam PBB dan resolusi
Berlaku bagi semua anggota PBB
Pelaksana: Dewan HAM, prosedur khusus, UPR
Penilai: negara (UPR) dan ahli independen (prosedur khusus)
Bersifat politik dan diplomatik

Berbasis traktat

Dasar: konvensi HAM tertentu
Hanya bagi negara pihak
Pelaksana: sepuluh komite ahli
Penilai: ahli independen
Bersifat kuasi-yudisial: laporan, komentar umum, pengaduan

Proses pelaporan berkala

Setiap negara pihak wajib menyerahkan laporan awal satu atau dua tahun setelah konvensi berlaku baginya, lalu laporan berkala setiap empat atau lima tahun, tergantung konvensinya. Prosesnya berjalan sebagai dialog. Pemerintah menyerahkan laporan tertulis. Komite menyusun daftar pertanyaan (list of issues), sering berdasarkan laporan bayangan dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga nasional HAM. Delegasi pemerintah lalu hadir di Jenewa untuk dialog konstruktif selama satu atau dua hari. Beberapa minggu kemudian, komite menerbitkan observasi penutup, dan sebagian komite meminta laporan tindak lanjut atas beberapa rekomendasi prioritas dalam satu atau dua tahun.

Bagi mahasiswa hukum, observasi penutup adalah sumber yang sangat berguna. Dokumen itu menunjukkan ketentuan undang-undang Indonesia mana yang dinilai belum sesuai standar internasional, misalnya definisi penyiksaan yang belum dirumuskan sebagai tindak pidana tersendiri, atau ketentuan pidana yang dinilai membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Banyak argumen dalam permohonan pengujian undang-undang ke MK bersumber dari dokumen semacam ini. Dalam praktik, Indonesia sering terlambat menyerahkan laporan, sehingga beberapa laporan digabung menjadi satu, sesuatu yang lazim juga terjadi di banyak negara berkembang [13, 14].

Kritik terhadap sistem PBB

Sistem PBB tidak bebas kritik. Pertama, selektivitas: negara kuat jarang menjadi sasaran resolusi Dewan HAM, sedangkan negara kecil lebih sering. Kedua, keterbatasan sumber daya: komite-komite traktat bekerja dengan anggaran terbatas dan tumpukan laporan yang tertunda bertahun-tahun. Ketiga, tumpang tindih: satu negara bisa menerima rekomendasi yang sama dari UPR, beberapa komite, dan prosedur khusus, sehingga laporan bertumpuk tanpa tindak lanjut. Keempat, lemahnya daya paksa. Para pembela sistem menjawab bahwa justru karena tidak ada polisi dunia, mekanisme berlapis ini menjadi cara paling realistis membangun tekanan yang konsisten. Manfred Nowak menyebut sistem PBB lebih tepat dinilai sebagai proses jangka panjang pembentukan standar dan pemantauan, bukan sebagai pengadilan dunia [13].

Membaca dokumen PBB

Dokumen HAM PBB memiliki kode yang membantu kamu menemukannya. Dokumen Dewan HAM diawali A/HRC, misalnya A/HRC/52/8/Add.1 adalah tambahan laporan Kelompok Kerja UPR tentang Indonesia yang dibahas pada sidang ke-52 [12]. Dokumen Kelompok Kerja UPR diawali A/HRC/WG.6, diikuti nomor sesi dan kode negara, seperti A/HRC/WG.6/41/IDN/2 yang memuat kompilasi informasi PBB tentang Indonesia [6]. Dokumen badan traktat diawali singkatan komitenya, misalnya CCPR untuk Komite HAM, E/C.12 untuk Komite Ekosob, CEDAW untuk Komite CEDAW, dan CRC untuk Komite Hak Anak, lalu diikuti kode negara IDN dan jenis dokumen, seperti CO untuk observasi penutup.

Database resmi OHCHR dan Indeks HAM Universal (Universal Human Rights Index) memungkinkan kamu mencari semua rekomendasi untuk Indonesia berdasarkan tema, misalnya kebebasan berekspresi atau hak masyarakat adat, dari UPR, badan traktat, dan prosedur khusus sekaligus. Bagi mahasiswa yang menulis skripsi atau pengacara yang menyusun permohonan pengujian undang-undang, menelusuri rekomendasi internasional tentang pasal yang diuji sering memberi argumen yang kuat dan terdokumentasi.

Mengapa negara patuh tanpa sanksi?

Kepatuhan pada sistem HAM internasional bekerja melalui beberapa saluran. Reputasi: negara ingin dipandang beradab, misalnya saat mencalonkan diri menjadi anggota Dewan HAM. Dialog: rekomendasi komite sering menjadi dasar perubahan undang-undang. Mobilisasi domestik: organisasi masyarakat sipil dan lembaga nasional HAM memakai observasi penutup untuk menagih pemerintah. Rujukan peradilan: Mahkamah Konstitusi beberapa kali merujuk ICCPR dan dokumen PBB ketika menafsirkan UUD 1945, misalnya dalam putusan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [16].

Mekanisme regional dan ASEAN

Tiga sistem regional yang mapan

Di luar PBB, tiga kawasan memiliki sistem HAM regional dengan pengadilan. Eropa memiliki Konvensi Eropa tentang HAM 1950 dan Mahkamah HAM Eropa di Strasbourg yang putusannya mengikat 46 negara anggota Dewan Eropa. Amerika memiliki Konvensi Amerika tentang HAM 1969, Komisi HAM Antar-Amerika, dan Mahkamah HAM Antar-Amerika di San José. Afrika memiliki Piagam Afrika tentang Hak Manusia dan Hak Rakyat 1981, Komisi Afrika, dan Mahkamah Afrika di Arusha [14, 13].

Perbandingan sistem HAM regional

Aspek	Eropa	Amerika	Afrika	ASEAN
Instrumen utama	Konvensi Eropa tentang HAM 1950	Konvensi Amerika tentang HAM 1969	Piagam Afrika 1981	Deklarasi HAM ASEAN 2012 (tidak mengikat)
Lembaga	Mahkamah HAM Eropa	Komisi dan Mahkamah Antar-Amerika	Komisi dan Mahkamah Afrika	AICHR dan ACWC
Pengaduan individu	Ya, langsung ke Mahkamah	Ya, melalui Komisi	Ya, terbatas	Tidak ada
Putusan mengikat	Ya	Ya bagi negara yang menerima yurisdiksi	Ya bagi negara yang menerima yurisdiksi	Tidak; badan konsultatif

ACWC adalah Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, dibentuk 2010.

AICHR

Piagam ASEAN 2007, yang disahkan Indonesia dengan UU 38/2008, memuat komitmen pada demokrasi, supremasi hukum, dan HAM. Pasal 14 Piagam mengamanatkan pembentukan badan HAM ASEAN [17]. Badan itu lahir sebagai ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang diresmikan Oktober 2009. Setiap negara anggota menunjuk satu wakil. Indonesia termasuk sedikit negara yang memilih wakilnya melalui seleksi terbuka.

AICHR memiliki mandat pemajuan, seperti menyusun strategi, kajian tematik, dan pendidikan HAM. Prestasi terbesarnya adalah penyusunan Deklarasi HAM ASEAN yang diterima para kepala negara di Phnom Penh pada November 2012. Namun AICHR tidak dapat menerima pengaduan individu, tidak dapat melakukan kunjungan tanpa persetujuan negara, dan mengambil keputusan dengan konsensus. Prinsip nonintervensi dalam urusan dalam negeri, yang menjadi ciri ASEAN, membuat AICHR sulit menanggapi situasi seperti krisis Rohingya di Myanmar [18].

Peluang di tingkat ASEAN

Meski lemah, mekanisme ASEAN tidak sepenuhnya tanpa guna. AICHR menjadi forum dialog yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat sipil, menyusun kajian tematik seperti hak atas lingkungan dan hak pekerja migran, serta menyelenggarakan pelatihan HAM. Selain itu, ASEAN memiliki instrumen khusus tentang pekerja migran, yaitu Konsensus ASEAN tentang Pelindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran 2017, yang penting bagi Indonesia sebagai negara asal jutaan pekerja migran. Para pegiat HAM mendorong agar mandat AICHR diperkuat dengan kewenangan menerima pengaduan dan melakukan kunjungan, tetapi perubahan itu memerlukan konsensus seluruh negara anggota, termasuk negara yang paling enggan diawasi [18].

Keliru

Indonesia belum menjadi pihak Protokol Opsional Pertama ICCPR maupun prosedur pengaduan individu konvensi lain. Warga hanya dapat mengirim informasi kepada prosedur khusus Dewan HAM, yang dapat menyurati pemerintah tetapi tidak memutus perkara.

Keliru

AICHR adalah komisi antarpemerintah yang bersifat konsultatif berdasarkan Pasal 14 Piagam ASEAN. Ia tidak memiliki kewenangan memeriksa pengaduan individu atau menjatuhkan putusan mengikat.

Sebagian benar

Benar bahwa rekomendasi UPR tidak mengikat secara hukum. Namun rekomendasi yang didukung menjadi komitmen publik yang dipantau, dan dalam praktik sering mendorong legislasi baru, seperti perubahan batas usia kawin.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 7

Sebuah LSM ingin mengadukan kasus penyiksaan tahanan di Indonesia kepada badan PBB agar dikeluarkan pandangan tentang kasus individual itu. Jalur mana yang tersedia?

Soal 2 dari 7

Mengapa Indonesia disebut melakukan aksesi, bukan ratifikasi biasa, terhadap ICCPR?

Soal 3 dari 7

Konvensi HAM inti PBB yang sudah ditandatangani tetapi belum diratifikasi Indonesia adalah...

Soal 4 dari 7

Pernyataan yang benar tentang Universal Periodic Review adalah...

Soal 5 dari 7

Dalam UPR keempat, Indonesia menerima 269 rekomendasi. Mana yang benar?

Soal 6 dari 7

Apa kelemahan utama AICHR dibandingkan Mahkamah HAM Eropa?

Soal 7 dari 7

Komite HAM PBB menerbitkan Komentar Umum tentang Pasal 4 ICCPR. Apa fungsi dokumen seperti ini?

Terjawab 0 dari 7. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Piagam PBB 1945 menjadikan HAM tujuan organisasi; DUHAM 1948 merinci hak; ICCPR dan ICESCR 1966 menjadikannya kewajiban yang mengikat.
Indonesia mengesahkan ICESCR dengan UU 11/2005 dan ICCPR dengan UU 12/2005, beraksesi 23 Februari 2006, dengan deklarasi terhadap Pasal 1 tentang penentuan nasib sendiri.
Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan konvensi inti; CPED baru ditandatangani 2010, dan belum ada prosedur pengaduan individu yang diterima.
Mekanisme berbasis piagam (Dewan HAM, prosedur khusus, UPR) berlaku bagi semua anggota PBB; mekanisme berbasis traktat (sepuluh komite) hanya bagi negara pihak.
UPR keempat Indonesia menghasilkan 269 rekomendasi: 205 didukung, 59 dicatat, 5 didukung sebagian; siklus berikutnya diperkirakan 2027.
Komite traktat bekerja melalui laporan berkala, observasi penutup, komentar umum, dan pengaduan individu; kepatuhan dibangun lewat reputasi, dialog, dan mobilisasi domestik.
ASEAN memiliki AICHR (2009) dan Deklarasi HAM ASEAN (2012), tetapi tanpa pengadilan dan pengaduan individu, berbeda dengan sistem Eropa, Amerika, dan Afrika.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 3: Sistem HAM internasional dan regional

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945). Charter of the United Nations. San Francisco, 26 Juni 1945; berlaku 24 Oktober 1945.
Instrumen internasionalun.org
Pasal 1 ayat (3), 55, dan 56 tentang pemajuan dan penghormatan HAM.
2
Majelis Umum PBB (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. Resolusi 2200A (XXI), 16 Desember 1966; berlaku 23 Maret 1976.
Instrumen internasionalohchr.org
Kewajiban Pasal 2, derogasi Pasal 4, hak hidup, larangan penyiksaan, fair trial, kebebasan beragama dan berekspresi.
3
Majelis Umum PBB (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Resolusi 2200A (XXI), 16 Desember 1966; berlaku 3 Januari 1976.
Instrumen internasionalohchr.org
Realisasi progresif Pasal 2 ayat (1), hak atas kerja, jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
4
Republik Indonesia (2005). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 118, TLN 4557.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Ratifikasi ICESCR dengan deklarasi terhadap Pasal 1; penjelasan memuat pokok isi kovenan.
5
Republik Indonesia (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119, TLN 4558.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Ratifikasi ICCPR dengan deklarasi terhadap Pasal 1, disahkan 28 Oktober 2005.
6
Office of the High Commissioner for Human Rights (2022). Tables for UN Compilation on Indonesia (A/HRC/WG.6/41/IDN/2, Annex). Working Group UPR sesi ke-41.
Data atau dokumen resmiupr-info.org
Daftar perjanjian HAM yang diratifikasi dan belum diratifikasi Indonesia beserta deklarasi dan reservasi.
7
Mahkamah Konstitusi RI (2007). Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian pidana mati dalam UU 22/1997 tentang Narkotika. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 30 Oktober 2007.
Putusan pengadilanmkri.id
Pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945; Pasal 28J ayat (2) dibaca membatasi hak dalam Pasal 28I ayat (1).
8
Mahkamah Konstitusi RI (2010). Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 19 April 2010.
Putusan pengadilanmkri.id
Permohonan ditolak; UU penodaan agama dinilai pembatasan yang sah menurut Pasal 28J ayat (2).
9
Kementerian Hak Asasi Manusia (2025). Instrumen Internasional HAM yang Diratifikasi oleh Indonesia. Portal PRISMA Kementerian HAM.
Data atau dokumen resmiprisma.kemenham.go.id
Delapan konvensi inti yang diratifikasi dan instrumen pengesahannya.
10
Kementerian Hak Asasi Manusia (2025). Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (CPED). kemenham.go.id, instrumen HAM.
Data atau dokumen resmikemenham.go.id
Pengakuan resmi bahwa Indonesia belum meratifikasi CPED.
11
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2026). Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa. Komnas Perempuan, 30 Agustus 2026.
Artikel atau ulasankomnasperempuan.go.id
Indonesia menandatangani CPED 27 September 2010 tetapi belum meratifikasinya.
12
Dewan HAM PBB (2023). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia, Addendum (views on conclusions and recommendations). Dokumen A/HRC/52/8/Add.1, 17 Maret 2023.
Data atau dokumen resmiupr-info.org
269 rekomendasi; 205 didukung, 59 dicatat; sikap atas masyarakat adat, LGBTIQ, dan pidana mati.
13
Manfred Nowak (2003). Introduction to the International Human Rights Regime. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden dan Boston.
Buku teks
Tipologi kewajiban negara dan peta mekanisme HAM internasional.
14
Rhona K.M. Smith dkk. (Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, ed.) (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII, Yogyakarta (cet. pertama, Maret 2008).
Buku teks
Buku ajar utama: konsep, sejarah, instrumen internasional, dan HAM di Indonesia.
15
Office of the High Commissioner for Human Rights (2023). Human Rights Council Adopts Universal Periodic Review Outcomes of Indonesia, Algeria and the United Kingdom. Meeting summary, Maret 2023.
Data atau dokumen resmiohchr.org
Pengesahan hasil UPR siklus keempat Indonesia oleh Dewan HAM.
16
Mahkamah Konstitusi RI (2006). Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (ikhtisar). Mahkamah Konstitusi, diucapkan 7 Desember 2006.
Putusan pengadilanmkri.id
UU KKR dinyatakan tidak mengikat karena pemulihan korban digantungkan pada amnesti pelaku.
17
Association of Southeast Asian Nations (2007). Charter of the Association of Southeast Asian Nations. Singapura, 20 November 2007; berlaku 15 Desember 2008; disahkan Indonesia dengan UU 38/2008.
Instrumen internasionalasean.org
Pasal 14 tentang pembentukan badan HAM ASEAN.
18
Heru Susetyo (2019). Human Rights Regime: Between Universality and Cultural Relativism, An Indonesian Experience. Indonesian Journal of International Law 16(2).
Jurnal ilmiahdoi:10.17304/ijil.vol16.2.749
Deklarasi Bangkok, Deklarasi Wina, dan pengalaman Indonesia.