Hukum represif, otonom, responsif, dan hukum progresif

Pada November 2009, seorang perempuan petani berusia 55 tahun dari Banyumas duduk di kursi terdakwa Pengadilan Negeri Purwokerto. Ia didakwa mencuri tiga buah kakao dari kebun sebuah perusahaan perkebunan untuk dijadikan bibit. Kakao itu sudah ia kembalikan kepada mandor, dan ia sudah meminta maaf. Ketua majelis hakim terlihat menahan tangis saat membacakan putusan. Peristiwa ini memicu pertanyaan besar di seluruh negeri: apakah hukum yang dijalankan dengan benar menurut prosedur selalu berarti hukum yang adil?

Pertanyaan itu sudah lama menjadi pusat perhatian sosiologi hukum. Philippe Nonet dan Philip Selznick dari Amerika Serikat mengusulkan bahwa tatanan hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, dari yang represif sampai yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, Satjipto Rahardjo mengembangkan gagasan hukum progresif, yang menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Bab 4 menunjukkan bahwa kepatuhan bergantung pada legitimasi dan rasa keadilan. Bab ini bertanya lebih jauh: tipe hukum seperti apa yang mampu menjawab rasa keadilan itu tanpa kehilangan kepastian? Kamu juga akan melihat bagaimana gagasan ini sekarang tercermin dalam mekanisme keadilan restoratif di KUHAP baru.

Tiga tipe tatanan hukum menurut Nonet dan Selznick

Dalam buku Law and Society in Transition: Toward Responsive Law (1978), Philippe Nonet dan Philip Selznick menyusun tipologi perkembangan hukum. Mereka tidak menggambarkan negara tertentu, tetapi menyusun tipe ideal untuk membantu kita membaca arah perkembangan sebuah tatanan hukum [1Buku teksLaw and Society in Transition: Toward Responsive LawNonet dan Selznick, 1978 · Harper and Row, New York].

Buku itu lahir di Berkeley pada akhir 1970-an, ketika Amerika Serikat baru melewati gejolak gerakan hak-hak sipil, protes Perang Vietnam, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Banyak orang merasa hukum yang netral dan prosedural tidak mampu menjawab ketidakadilan rasial dan kemiskinan. Sebagian lain khawatir tuntutan perubahan akan merusak tertib hukum. Nonet dan Selznick mencoba mencari jalan di antara dua kekhawatiran itu: bagaimana hukum bisa lebih terbuka terhadap kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan integritasnya.

Hukum represif adalah hukum sebagai pelayan kekuasaan yang represif. Hukum dipakai penguasa untuk mempertahankan ketertiban dan kekuasaannya. Batas antara hukum dan politik kabur. Aparat hukum tunduk pada penguasa, dan aturan bisa ditafsirkan seenaknya untuk kepentingan penguasa. Ketertiban diutamakan di atas segalanya.

Hukum otonom adalah hukum sebagai lembaga yang mandiri dan mampu menjinakkan represi serta melindungi integritasnya sendiri. Inilah tipe yang sering kita sebut negara hukum dalam arti formal: ada pemisahan tegas antara hukum dan politik, hakim independen, aturan berlaku sama untuk semua, dan prosedur dijunjung tinggi. Kelemahannya, hukum otonom cenderung kaku. Ia setia pada aturan dan prosedur, sehingga bisa abai terhadap tujuan dan akibat sosial.

Hukum responsif adalah hukum sebagai fasilitator bagi tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Hukum responsif tidak meninggalkan prestasi hukum otonom, tetapi melampauinya. Aturan dipahami dari tujuannya, bukan hanya dari bunyinya. Masyarakat dilibatkan. Lembaga hukum dituntut kompeten memecahkan masalah, bukan sekadar menjalankan prosedur.

Ciri dan syarat hukum responsif

Nonet dan Selznick tidak memandang hukum responsif sebagai lompatan bebas dari hukum otonom. Justru sebaliknya: hukum responsif hanya mungkin bila prestasi hukum otonom, yaitu independensi peradilan dan perlindungan prosedural, sudah kokoh [1Buku teksLaw and Society in Transition: Toward Responsive LawNonet dan Selznick, 1978 · Harper and Row, New York]. Tanpa itu, keluwesan yang dituntut hukum responsif bisa tergelincir kembali menjadi hukum represif, karena diskresi luas dimanfaatkan penguasa.

Beberapa ciri hukum responsif yang sering dikutip:

1. Berorientasi tujuan. Aturan dibaca dari tujuannya. Hakim dan pejabat bertanya, "untuk apa aturan ini dibuat?", bukan hanya "apa bunyinya?".
2. Keadilan substantif. Legitimasi hukum tidak cukup dari prosedur yang benar, tetapi juga dari hasil yang adil.
3. Partisipatif. Kelompok masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum, misalnya lewat pendapat publik, gugatan perwakilan, dan litigasi strategis.
4. Kompetensi kelembagaan. Lembaga hukum dituntut mampu memecahkan masalah sosial, misalnya pengadilan yang mampu menangani perkara lingkungan dengan bantuan ahli.

Membaca perjalanan hukum Indonesia dengan tipologi ini

Banyak penulis Indonesia memakai tipologi Nonet dan Selznick untuk membaca sejarah hukum nasional, walaupun dengan hati-hati karena tipe ideal tidak pernah sepenuhnya cocok dengan kenyataan. Masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru sering digambarkan memiliki banyak ciri hukum represif: kekuasaan kehakiman berada di bawah pengaruh eksekutif, undang-undang subversi dipakai terhadap lawan politik, dan pembangunan dijadikan alasan untuk membatasi hak warga. Reformasi 1998 membawa upaya membangun hukum otonom: kekuasaan kehakiman disatukan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dibentuk, serta hak asasi manusia dimasukkan ke dalam UUD 1945.

Apakah Indonesia sudah beralih ke hukum responsif? Jawabannya belum bisa satu kata. Di satu sisi ada pengadilan yang memeriksa dampak sosial norma dan pembentuk undang-undang yang dituntut membuka partisipasi. Di sisi lain, pembentukan undang-undang yang tergesa-gesa dan minim partisipasi masih sering dikritik, dan sebagian aparat masih memakai hukum untuk menekan pengkritik. Tipologi ini paling berguna sebagai alat untuk mengajukan pertanyaan, bukan sebagai label.

Tanda-tanda responsif dalam hukum Indonesia

Sejumlah ketentuan dalam hukum Indonesia memperlihatkan arah responsif. Kewajiban hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adalah salah satunya [2PeraturanUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanUU 48/2009 · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157]. Mahkamah Konstitusi beberapa kali memeriksa dampak nyata sebuah norma terhadap warga, seperti dalam perkara batas usia kawin (Bab 3) dan hutan adat (Bab 6). Prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan undang-undang juga sejalan dengan ciri partisipatif.

Namun tanda-tanda represif juga masih ada. Penggunaan pasal pencemaran nama baik untuk menjerat pengkritik, yang kemudian dibatasi Mahkamah Konstitusi pada 2025, adalah contoh hukum yang mudah dipakai untuk kepentingan kekuasaan (Bab 7). Turunnya peringkat Indonesia dalam faktor pembatasan kekuasaan pemerintah dan hak-hak dasar pada indeks WJP 2026 juga menjadi peringatan [3Data atau dokumen resmiWJP Rule of Law Index 2026: IndonesiaWJP, 2026 · World Justice Project, Washington DC]. Jadi, tatanan hukum Indonesia lebih tepat digambarkan sebagai campuran ketiga tipe, dengan tarik-menarik yang terus berlangsung.

Hukum progresif Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo (1930 sampai 2010), guru besar sosiologi hukum di Semarang, mengembangkan gagasan hukum progresif pada awal 2000-an. Ia prihatin melihat bahwa setelah reformasi 1998, hukum Indonesia tetap gagal menghadirkan keadilan: korupsi peradilan merajalela, orang kecil mudah dihukum, orang kuat mudah lolos. Menurutnya, akar masalahnya antara lain adalah cara berhukum yang terlalu positivistik dan legalistik, yang menganggap tugas hukum selesai begitu aturan diterapkan secara prosedural [4Buku teksHukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum IndonesiaRahardjo, 2009a · Genta Publishing, Yogyakarta].

Gagasan ini tidak muncul tiba-tiba. Sejak disertasinya tentang hukum dan perubahan sosial pada 1979, Satjipto konsisten memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang terus bergerak. Buku-bukunya tentang penegakan hukum menekankan bahwa hukum tidak bisa ditegakkan hanya dengan menyusun peraturan, karena penegakan adalah kerja manusia dengan segala kepentingan dan keterbatasannya [5Buku teksPenegakan Hukum: Suatu Tinjauan SosiologisRahardjo, 2009b · Genta Publishing, Yogyakarta]. Hukum progresif adalah puncak dari perjalanan intelektual itu: ajakan agar para penegak hukum tidak bersembunyi di balik bunyi pasal ketika keadilan jelas-jelas tidak tercapai. Gagasannya kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya, antara lain melalui jurnal dan forum diskusi hukum progresif yang masih aktif hingga kini.

Gagasan pokok

Muhammad Zulfa Aulia merangkum pemikiran Satjipto ke dalam beberapa gagasan pokok [6Jurnal ilmiahHukum Progresif dari Satjipto RahardjoAulia, 2018 · Undang: Jurnal Hukum 1(1):159-185].

Pertama, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Bila ada masalah dalam berhukum, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa masuk ke dalam skema hukum. Manusia, dengan kebahagiaan dan kesejahteraannya, adalah tujuan.

Kedua, hukum bukan institusi yang final, melainkan terus menjadi. Satjipto menyebut hukum sebagai institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Hukum adalah proses (law as a process, law in the making), bukan bangunan yang sudah jadi.

Ketiga, hukum adalah perilaku, bukan hanya aturan. Kualitas hukum ditentukan oleh kualitas manusia yang menjalankannya. Aturan yang buruk bisa dijalankan dengan baik oleh hakim yang bernurani; aturan yang baik bisa dirusak oleh aparat yang korup.

Keempat, berani keluar dari kebiasaan. Bila cara berhukum yang biasa tidak menghasilkan keadilan, penegak hukum perlu berani melakukan terobosan (rule breaking), misalnya dengan menafsirkan aturan secara kreatif sesuai tujuannya, memakai kecerdasan spiritual, dan menolak terjebak dalam prosedur yang menghalangi keadilan.

Kelima, pro rakyat dan pro keadilan. Hukum progresif berpihak kepada mereka yang lemah dan tertindas, sejalan dengan semangat keadilan sosial dalam Pancasila.

Hubungan dengan hukum responsif

Satjipto mengakui bahwa hukum progresif berbagi banyak gagasan dengan hukum responsif Nonet dan Selznick, terutama orientasi pada tujuan dan keadilan substantif. Perbedaannya, hukum progresif lebih menekankan dimensi perilaku dan moral penegak hukum, termasuk hati nurani, serta lahir dari keprihatinan spesifik terhadap kondisi Indonesia [4Buku teksHukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum IndonesiaRahardjo, 2009a · Genta Publishing, Yogyakarta, 6Jurnal ilmiahHukum Progresif dari Satjipto RahardjoAulia, 2018 · Undang: Jurnal Hukum 1(1):159-185]. Bila Nonet dan Selznick berbicara tentang tipe tatanan, Satjipto lebih berbicara tentang cara berhukum para pelakunya.

Dari gagasan ke praktik: hakim, keadilan restoratif, dan Nenek Minah

Bagaimana gagasan responsif dan progresif terwujud dalam praktik? Mari lihat kasus yang sering dijadikan contoh dalam perdebatan ini.

Kasus Minah memperlihatkan bahwa ketidakadilan tidak hanya terjadi di ruang sidang. Pertanyaan progresif yang muncul justru di tahap sebelumnya: mengapa polisi dan jaksa melanjutkan perkara yang korbannya sudah menerima kembali barangnya dan pelakunya sudah meminta maaf? Dalam bahasa Nonet dan Selznick, sistem bekerja secara otonom, setia pada prosedur, tetapi tidak responsif pada tujuan.

Hakim sebagai penghubung teks dan keadilan

Di mana ruang bagi hakim untuk berhukum secara progresif? Ruang pertama adalah penafsiran. Hampir setiap pasal memuat kata yang perlu ditafsirkan: "patut", "layak", "kepentingan umum", "melawan hukum". Hakim yang progresif membaca kata-kata itu dalam terang tujuan undang-undang dan keadaan nyata para pihak. Ruang kedua adalah pemidanaan. Dalam batas minimum dan maksimum ancaman pidana, hakim memilih jenis dan berat hukuman. KUHP nasional bahkan memberi pedoman pemidanaan yang meminta hakim menimbang antara lain motif, sikap batin, dan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku serta korban, sehingga ruang pertimbangan sosiologis menjadi lebih terbuka [9PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1]. Ruang ketiga adalah pengelolaan persidangan: memastikan terdakwa yang miskin didampingi, korban didengar, dan penyandang disabilitas mendapat akomodasi yang layak.

Ketiga ruang ini memperlihatkan bahwa hukum progresif tidak selalu berarti putusan yang mengejutkan. Sering kali ia berupa kerja sehari-hari yang tekun: pertimbangan yang memperhatikan akibat putusan, perlakuan yang hormat kepada pihak yang lemah, dan keberanian menolak tekanan.

Keadilan restoratif dalam KUHAP baru

Setelah kasus-kasus seperti ini, berbagai lembaga penegak hukum membuat pedoman internal tentang keadilan restoratif. Kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung masing-masing mempunyai aturan sendiri, sehingga praktiknya tidak seragam. KUHAP baru mengubah keadaan ini dengan mengatur keadilan restoratif secara tegas dalam undang-undang [10PeraturanUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaUU 20/2025 · Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188, 11Artikel atau ulasanMekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025MariNews, 2026 · MariNews Mahkamah Agung RI, 16 Januari 2026].

Dari sudut sosiologi hukum, ada dua hal menarik dari pengaturan ini. Pertama, keadilan restoratif menggeser gaya kontrol sosial dari pidana ke konsiliatoris dan kompensatoris, sebagaimana dibahas di Bab 3. Kedua, kewajiban meminta penetapan pengadilan adalah upaya menjaga prestasi hukum otonom, yaitu kontrol yudisial, agar keluwesan tidak disalahgunakan. Ini persis peringatan Nonet dan Selznick bahwa hukum responsif memerlukan fondasi otonom.

Kritik terhadap hukum responsif dan progresif

Gagasan responsif dan progresif tidak lepas dari kritik. Memahami kritik ini penting agar kamu tidak memakainya secara naif.

Ancaman terhadap kepastian hukum

Kritik paling sering adalah bahwa penekanan pada keadilan substantif mengorbankan kepastian hukum. Bila setiap hakim boleh menafsirkan aturan sesuai rasa keadilannya, putusan menjadi sulit diprediksi. Weber, seperti dibahas di Bab 2, sudah mengingatkan bahwa hukum formal rasional dihargai justru karena memberi keterdugaan. Para pendukung hukum progresif menjawab bahwa kepastian yang menghasilkan ketidakadilan bukanlah kepastian yang layak dibela, dan bahwa terobosan harus tetap dipertanggungjawabkan secara argumentatif.

Subjektivitas dan "hakim baik"

Hukum progresif sangat bergantung pada kualitas moral penegak hukum. Masalahnya, siapa yang menjamin bahwa hakim yang melakukan terobosan benar-benar berpihak pada keadilan, bukan pada kepentingan tertentu? Dalam kondisi korupsi peradilan yang masih serius (Bab 8), diskresi luas bisa menjadi pintu masuk transaksi. Karena itu, banyak penulis menekankan bahwa hukum progresif memerlukan mekanisme akuntabilitas: putusan yang beralasan jelas, pengawasan Komisi Yudisial, dan keterbukaan putusan.

Risiko dipakai untuk membenarkan pelanggaran prosedur

Istilah rule breaking bisa disalahpahami sebagai izin melanggar hak tersangka demi "keadilan" versi aparat atau tekanan publik. Padahal yang dimaksud Satjipto adalah keberanian melampaui kebiasaan yang membelenggu keadilan, bukan melanggar jaminan hak asasi. Prosedur yang melindungi orang lemah, seperti hak didampingi advokat, justru bagian dari tujuan hukum progresif.

Menjaga keseimbangan

Perdebatan antara kepastian dan keadilan bukan perdebatan yang harus dimenangkan salah satu pihak. Gustav Radbruch, yang kamu kenal dari Pengantar Ilmu Hukum, menyebut kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar hukum yang sering bertegangan. Hukum responsif dan progresif dapat dibaca sebagai upaya mengoreksi kecenderungan yang terlalu condong ke kepastian formal, bukan sebagai ajakan meninggalkan kepastian. Penegak hukum yang baik menimbang ketiganya secara terbuka dan menjelaskan pilihannya dalam pertimbangan yang dapat diperiksa publik. Di situlah letak akuntabilitas.

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1. 1
   Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978). Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. Harper and Row, New York.

   Buku teks

   Tipologi hukum represif, otonom, dan responsif.
2. 2
   Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Pasal 5 ayat (1) kewajiban hakim menggali nilai hukum yang hidup; hak atas bantuan hukum.
3. 3
   World Justice Project (2026). WJP Rule of Law Index 2026: Indonesia. World Justice Project, Washington DC.

   Data atau dokumen resmiworldjusticeproject.org

   Skor 0,51 dan peringkat 75 dari 143; peringkat per faktor.
4. 4
   Satjipto Rahardjo (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing, Yogyakarta.

   Buku teks

   Gagasan pokok hukum progresif dan kritik terhadap cara berhukum legalistik.
5. 5
   Satjipto Rahardjo (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing, Yogyakarta.

   Buku teks

   Penegakan hukum sebagai kerja manusia di tengah kekuatan sosial; diskresi.
6. 6
   M. Zulfa Aulia (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Undang: Jurnal Hukum 1(1):159-185.

   Jurnal ilmiahdoi:10.22437/ujh.1.1.159-185

   Rangkuman gagasan pokok hukum progresif.
7. 7
   Sumarwoto (ANTARA) (2009). Tiga Butir Kakao Membawa Minah ke Pengadilan. ANTARA News, 20 November 2009.

   Artikel atau ulasanantaranews.com

   Fakta dan putusan perkara Nenek Minah di PN Purwokerto.
8. 8
   detikcom (2009). Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari. detikNews, 19 November 2009.

   Artikel atau ulasannews.detik.com

   Laporan sidang putusan perkara Nenek Minah.
9. 9
   Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   KUHP nasional, berlaku 2 Januari 2026; Pasal 2 tentang hukum yang hidup dalam masyarakat.
10. 10
    Republik Indonesia (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    KUHAP baru, berlaku 2 Januari 2026; mekanisme keadilan restoratif Pasal 79 sampai 88.
11. 11
    MariNews Mahkamah Agung (2026). Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025. MariNews Mahkamah Agung RI, 16 Januari 2026.

    Artikel atau ulasanmarinews.mahkamahagung.go.id

    Uraian pasal keadilan restoratif dalam KUHAP baru dan status peraturan pelaksananya.