Hukum asuransi

Bu Ratna punya toko kelontong dan mengasuransikan bangunan serta isinya terhadap kebakaran. Saat mengisi formulir, ia tidak menyebutkan bahwa di belakang toko ada gudang tempat ia menyimpan tabung gas elpiji untuk dijual. Dua tahun kemudian toko terbakar. Perusahaan asuransi menolak membayar dan menyatakan polis batal karena Bu Ratna menyembunyikan keadaan penting. Bu Ratna merasa dirugikan: ia selalu membayar premi tepat waktu, dan menurutnya penyebab kebakaran adalah korsleting listrik, bukan gas.

Siapa yang benar? Untuk menjawabnya, kamu perlu memahami asuransi sebagai perjanjian: apa unsurnya, prinsip apa yang mengikat para pihak, apa fungsi polis, dan bagaimana Mahkamah Konstitusi pada awal 2025 mengubah cara Pasal 251 KUHD dipahami. Kamu juga perlu tahu bahwa usaha asuransi diawasi ketat oleh negara, karena perusahaan asuransi mengelola dana masyarakat dalam jumlah sangat besar.

Bab 1 menyebut asuransi sebagai salah satu cara hukum dagang membagi risiko. Bab ini membahasnya secara lengkap: perjanjian asuransi dalam KUHD dan UU Perasuransian, prinsip-prinsip asuransi, polis, jenis-jenis asuransi, lalu pengaturan usaha perasuransian setelah perubahan besar sektor keuangan tahun 2023 dan 2026. Bagian tentang kepailitan perusahaan asuransi akan disinggung di sini dan dibahas tuntas di Bab 8.

Asuransi sebagai perjanjian

Dua definisi

KUHD mendefinisikan asuransi dalam Pasal 246.

Definisi ini dikritik karena terlalu sempit. Ia hanya cocok untuk asuransi kerugian, sebab berbicara tentang ganti rugi. Asuransi jiwa tidak mengganti kerugian; nyawa tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga yang dibayar adalah sejumlah uang yang sudah ditetapkan. Purwosutjipto dan Abdulkadir Muhammad sama-sama mencatat kelemahan ini [2Buku teksPengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6: Hukum PertanggunganPurwosutjipto, 1990 · Djambatan, Jakarta, 3Buku teksHukum Asuransi IndonesiaAbdulkadir Muhammad, 2006 · Citra Aditya Bakti, Bandung].

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberi definisi yang lebih luas. Pasal 1 angka 1 merumuskan asuransi sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi sebagai imbalan untuk dua kemungkinan: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana [4PeraturanUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang PerasuransianUU 40/2014 · Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 337]. Definisi ini menampung asuransi kerugian, asuransi tanggung gugat, dan asuransi jiwa sekaligus.

Unsur perjanjian asuransi

Dari kedua definisi itu, unsur perjanjian asuransi dapat dirinci sebagai berikut [3Buku teksHukum Asuransi IndonesiaAbdulkadir Muhammad, 2006 · Citra Aditya Bakti, Bandung]:

1. Para pihak: penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung atau pemegang polis.
2. Premi: prestasi tertanggung berupa sejumlah uang.
3. Peristiwa tidak pasti (evenemen): peristiwa yang belum tentu terjadi, atau pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan (misalnya kematian).
4. Kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dan terancam bahaya.
5. Prestasi penanggung: ganti rugi atau pembayaran sejumlah uang bila evenemen terjadi.

Sifat perjanjian asuransi

Perjanjian asuransi bersifat timbal balik: tertanggung membayar premi, penanggung menanggung risiko. Ia juga perjanjian untung-untungan. Pasal 1774 KUH Perdata menyebut perjanjian pertanggungan sebagai salah satu contoh persetujuan untung-untungan, yaitu perjanjian yang hasilnya mengenai untung rugi bergantung pada kejadian yang belum tentu [5PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)KUH Perdata · Direktori Peraturan Mahkamah Agung RI]. Namun, KUHD mengatur asuransi secara khusus sehingga berlaku Pasal 1 KUHD: aturan khusus asuransi didahulukan.

Perjanjian asuransi juga konsensual. Pasal 257 KUHD menyatakan perjanjian pertanggungan ada seketika setelah diadakan, dan hak serta kewajiban kedua pihak berjalan sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani [1PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23KUHD · JDIH Mahkamah Agung RI]. Polis bukan syarat sahnya perjanjian, melainkan alat bukti.

Prinsip-prinsip asuransi

Prinsip-prinsip asuransi adalah alat analisis utama dalam sengketa klaim. Hampir setiap penolakan klaim bisa ditelusuri ke salah satu prinsip berikut.

Prinsip kepentingan (insurable interest)

Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas objek yang diasuransikan. Pasal 250 KUHD menyatakan bila orang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri tidak mempunyai kepentingan pada waktu pertanggungan diadakan, penanggung tidak wajib mengganti kerugian. Pasal 268 menegaskan bahwa yang dapat dipertanggungkan adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya, dan tidak dikecualikan undang-undang [1PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23KUHD · JDIH Mahkamah Agung RI]. Prinsip ini mencegah asuransi berubah menjadi taruhan: kamu tidak bisa mengasuransikan rumah tetangga lalu berharap rumah itu terbakar.

Prinsip itikad baik sempurna (utmost good faith)

Dalam perjanjian biasa, itikad baik diwajibkan dalam pelaksanaan perjanjian (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata). Dalam asuransi, tuntutannya lebih tinggi: tertanggung wajib mengungkapkan semua keadaan yang ia ketahui yang memengaruhi penilaian risiko, bahkan sebelum perjanjian dibuat. Alasannya, penanggung menilai risiko hampir sepenuhnya berdasarkan keterangan tertanggung.

Perhatikan frasa "meskipun dilakukannya dengan itikad baik". Tertanggung yang lupa atau tidak tahu bahwa suatu keadaan penting tetap dapat kehilangan perlindungannya. Kewajiban keterbukaan juga berlaku bagi penanggung: UU 40/2014 mewajibkan perusahaan asuransi dan agennya memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada calon pemegang polis [4PeraturanUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang PerasuransianUU 40/2014 · Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 337]. Bagaimana Pasal 251 kini harus dibaca setelah Putusan MK dibahas dalam kasus di bawah.

Prinsip indemnitas (ganti rugi seimbang)

Dalam asuransi kerugian, ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian nyata. Tertanggung tidak boleh untung dari musibah. Pasal 253 KUHD menyatakan pertanggungan yang melampaui harga atau kepentingan sesungguhnya hanya berlaku sampai nilai sebenarnya. Bila barang diasuransikan di bawah nilainya (underinsurance), penanggung hanya terikat menurut perbandingan bagian yang diasuransikan dengan nilai sebenarnya, kecuali diperjanjikan lain [1PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23KUHD · JDIH Mahkamah Agung RI]. Prinsip ini tidak berlaku untuk asuransi jiwa.

Prinsip subrogasi

Penanggung yang sudah membayar ganti rugi menggantikan kedudukan tertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian (Pasal 284 KUHD) [1PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23KUHD · JDIH Mahkamah Agung RI]. Bila mobilmu yang diasuransikan ditabrak truk, perusahaan asuransi membayar perbaikan, lalu berhak menuntut pemilik truk. Kamu tidak boleh menagih dua kali, sekali ke asuransi dan sekali ke pemilik truk, karena itu melanggar prinsip indemnitas.

Prinsip kontribusi

Bila satu objek diasuransikan pada beberapa penanggung, mereka menanggung secara bersama. Pasal 277 dan 278 KUHD mengatur urutan dan perimbangan tanggung jawab bila terjadi asuransi ganda, dan Pasal 252 melarang asuransi kedua untuk waktu dan bahaya yang sama atas barang yang sudah diasuransikan penuh, dengan ancaman batal [1PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23KUHD · JDIH Mahkamah Agung RI].

Prinsip sebab yang dekat (proximate cause)

Penanggung hanya wajib membayar bila kerugian disebabkan bahaya yang ditanggung. Dalam praktik, yang dilihat adalah sebab yang paling dominan dan efektif. KUHD juga membebaskan penanggung dari kerugian karena cacat atau sifat barang itu sendiri (Pasal 249) dan karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276) [1PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23KUHD · JDIH Mahkamah Agung RI].

Para penulis membaca putusan ini dengan nada yang mirip. Zuhairi menyimpulkan bahwa kewajiban mengungkap informasi secara jujur tetap berlaku, tetapi konsekuensinya bergeser dari batal demi hukum menjadi dapat dibatalkan melalui kesepakatan atau putusan pengadilan [7Jurnal ilmiahAntara Utmost Good Faith dan Perlindungan Tertanggung: Menguji Keberlakuan Pasal 251 KUHD pada Perjanjian Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024Zuhairi, 2025 · Jurnal Kompilasi Hukum 10(2)]. OJK, sebagaimana diberitakan, meminta perusahaan asuransi memperbaiki perjanjian polis dan proses underwriting, serta menyelesaikan sengketa lebih dulu secara musyawarah, lalu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan [8Artikel atau ulasanOJK minta industri perbaiki perjanjian polis, merespons putusan MKAntara, 2025b · ANTARA News, 7 Januari 2025].

Polis dan terbentuknya perjanjian

Fungsi polis

Pasal 255 KUHD mewajibkan pertanggungan dibuat secara tertulis dengan akta yang disebut polis. Tetapi karena Pasal 257 menyatakan perjanjian ada seketika setelah diadakan, polis berfungsi sebagai alat bukti, bukan syarat sah. Pasal 258 menegaskan bahwa untuk membuktikan perjanjian harus ada bukti tertulis, tetapi alat bukti lain diizinkan bila ada permulaan bukti tertulis [1PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23KUHD · JDIH Mahkamah Agung RI]. Formulir permintaan penutupan asuransi yang sudah diisi dan ditandatangani, atau konfirmasi pembayaran premi, dapat menjadi permulaan bukti tertulis.

Isi polis

Pasal 256 KUHD menentukan isi polis selain polis jiwa, antara lain hari pengadaan pertanggungan, nama orang yang mengadakan pertanggungan, uraian barang yang dipertanggungkan, jumlah uang pertanggungan, bahaya yang ditanggung, waktu mulai dan berakhirnya bahaya, premi, dan pada umumnya semua keadaan yang penting bagi penanggung. Untuk asuransi jiwa, Pasal 304 mensyaratkan polis memuat hari pengadaan, nama tertanggung, nama orang yang jiwanya dipertanggungkan, waktu bahaya mulai dan berakhir, jumlah uang pertanggungan, dan premi [1PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23KUHD · JDIH Mahkamah Agung RI].

Kapan perjanjian asuransi batal atau berakhir

Selain karena ketidakterbukaan menurut Pasal 251, KUHD mengenal beberapa sebab lain yang membuat pertanggungan batal sejak awal. Pasal 269 menyatakan batal pertanggungan atas kepentingan yang kerugiannya sudah ada pada saat perjanjian dibuat, bila tertanggung atau orang yang menyuruh mempertanggungkan sudah mengetahui kerugian itu. Logikanya jelas: tidak ada lagi peristiwa yang tidak pasti. Untuk asuransi jiwa, Pasal 306 menyatakan perjanjian gugur bila orang yang jiwanya dipertanggungkan ternyata sudah meninggal saat perjanjian dibuat, meskipun tertanggung tidak mengetahuinya, kecuali diperjanjikan lain [1PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23KUHD · JDIH Mahkamah Agung RI].

Di luar sebab-sebab kebatalan itu, perjanjian asuransi berakhir karena beberapa hal yang lazim diatur dalam polis [3Buku teksHukum Asuransi IndonesiaAbdulkadir Muhammad, 2006 · Citra Aditya Bakti, Bandung]:

• Jangka waktu berakhir, misalnya polis kendaraan satu tahun yang tidak diperpanjang.
• Evenemen terjadi dan klaim dibayar, misalnya asuransi jiwa berakhir setelah uang pertanggungan dibayar kepada ahli waris.
• Premi tidak dibayar dalam masa tenggang yang ditentukan, sehingga polis menjadi tidak aktif (lapse) sesuai klausulanya.
• Pemutusan atas kesepakatan, misalnya pemegang polis menebus polis jiwa sebelum jatuh tempo dan menerima nilai tunai.
• Objek musnah bukan karena bahaya yang ditanggung, sehingga kepentingan tertanggung hilang.

Satu catatan penting setelah Putusan MK 83/PUU-XXII/2024: pemutusan karena alasan keterangan tertanggung yang keliru tidak lagi dapat dilakukan sepihak. Bila penanggung dan tertanggung tidak sepakat, sengketa itu harus dibawa ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan atau pengadilan. Bagi praktik, ini berarti klausula polis yang memberi penanggung hak membatalkan sepihak perlu dibaca ulang, dan proses penilaian risiko di awal (underwriting) menjadi jauh lebih penting [7Jurnal ilmiahAntara Utmost Good Faith dan Perlindungan Tertanggung: Menguji Keberlakuan Pasal 251 KUHD pada Perjanjian Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024Zuhairi, 2025 · Jurnal Kompilasi Hukum 10(2)].

Jenis-jenis asuransi

Asuransi kerugian dan asuransi jumlah

Pembagian paling mendasar adalah antara asuransi kerugian (schadeverzekering) dan asuransi jumlah (sommenverzekering) [2Buku teksPengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6: Hukum PertanggunganPurwosutjipto, 1990 · Djambatan, Jakarta]. KUHD sendiri menyebut beberapa jenis dalam Pasal 247: asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, asuransi jiwa, asuransi terhadap bahaya laut, dan asuransi terhadap bahaya pengangkutan darat dan perairan pedalaman [1PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23KUHD · JDIH Mahkamah Agung RI]. Daftar ini bersifat terbuka (kata "antara lain"), sehingga asuransi kendaraan, kesehatan, atau tanggung gugat yang tidak disebut tetap sah.

Usaha asuransi menurut UU 40/2014

UU 40/2014 membagi usaha perasuransian menjadi usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, dan usaha reasuransi, masing-masing dengan versi syariah. Di samping itu ada usaha penunjang seperti pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi. Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Sebaliknya, pialang asuransi bertindak untuk dan atas nama pemegang polis [4PeraturanUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang PerasuransianUU 40/2014 · Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 337]. Kamu bisa melihat paralelnya dengan pembedaan agen dan perantara di Bab 2.

Asuransi sukarela, wajib, dan sosial

Asuransi juga dibedakan menurut sifat keikutsertaannya. Asuransi sukarela lahir dari perjanjian bebas. Asuransi wajib diharuskan oleh undang-undang, misalnya pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan yang diselenggarakan BUMN asuransi sosial. Asuransi sosial dalam bentuk jaminan sosial nasional diselenggarakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada asuransi sosial dan wajib, hubungan para pihak tidak sepenuhnya lahir dari kesepakatan, tetapi dari undang-undang [3Buku teksHukum Asuransi IndonesiaAbdulkadir Muhammad, 2006 · Citra Aditya Bakti, Bandung]. UU 4/2026 bahkan memasukkan dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu pokok perubahan sektor keuangan [9Artikel atau ulasanMembedah Hasil Revisi Undang-Undang P2SK, Apa Saja Pasal yang Berubah?Kumparan, 2026 · kumparan.com, 23 Juni 2026].

Usaha perasuransian setelah UU P2SK

Pengawasan oleh OJK

Usaha perasuransian adalah usaha yang dibatasi dan diawasi. Perusahaan asuransi harus berbadan hukum (perseroan terbatas, koperasi, atau usaha bersama), memperoleh izin usaha, dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 32/PUU-XVIII/2020 memerintahkan pembentuk undang-undang mengatur badan hukum usaha bersama dengan undang-undang, bukan peraturan pemerintah [4PeraturanUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang PerasuransianUU 40/2014 · Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 337].

UU 40/2014 diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) [10PeraturanUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganUU 4/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4]. UU P2SK kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang disahkan DPR pada 4 Juni 2026 dan diundangkan 17 Juni 2026 [11PeraturanUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganUU 4/2026 · Diundangkan Juni 2026, 9Artikel atau ulasanMembedah Hasil Revisi Undang-Undang P2SK, Apa Saja Pasal yang Berubah?Kumparan, 2026 · kumparan.com, 23 Juni 2026].

Program penjaminan polis dan resolusi

Sebelum 2023, pemegang polis perusahaan asuransi yang bangkrut hanya dilindungi oleh dana jaminan dan kedudukan istimewa dalam pembagian harta. UU P2SK memberi mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelenggarakan program penjaminan polis. LPS menyebut program itu paling lambat mulai diselenggarakan Januari 2028, dan dapat dimulai lebih cepat. UU 4/2026 memperkuat kewenangan LPS untuk menangani perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi; ketentuan tindakan penyelamatan perusahaan asuransi dalam resolusi mulai berlaku 1 Januari 2030 [12Data atau dokumen resmiPerubahan UU P2SK Perkuat Kewenangan LPS dalam Penanganan Bank dan Perusahaan AsuransiLPS, 2026 · lps.go.id, 9 Juli 2026]. Program penjaminan hanya menjamin unsur proteksi pada lini usaha tertentu, tidak menjamin unsur investasi, dan tidak berlaku bagi program asuransi sosial dan asuransi wajib.

Ketika perusahaan asuransi gagal

Bila perusahaan asuransi gagal, kepentingan pemegang polis yang jumlahnya bisa jutaan orang dipertaruhkan. Karena itu, UU 40/2014 menetapkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah hanya dapat diajukan oleh OJK, dan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaan perusahaan yang dilikuidasi atau dipailitkan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hak pihak lain [4PeraturanUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang PerasuransianUU 40/2014 · Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 337]. UU P2SK kemudian memusatkan kewenangan itu untuk seluruh lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK [10PeraturanUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganUU 4/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4]. Sejarah di balik aturan ini, yaitu kasus pailitnya perusahaan asuransi jiwa yang sehat pada 2002 dan 2004, dibahas di Bab 8.

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1. 1
   Hindia Belanda; terjemahan Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23. JDIH Mahkamah Agung RI.

   Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id

   Pasal 1, perantara dagang, surat berharga, asuransi, dan pengangkutan.
2. 2
   H.M.N. Purwosutjipto (1990). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6: Hukum Pertanggungan. Djambatan, Jakarta.

   Buku teks

   Pengertian dan jenis pertanggungan.
3. 3
   Abdulkadir Muhammad (2006). Hukum Asuransi Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.

   Buku teks

   Unsur perjanjian asuransi, jenis, dan berakhirnya asuransi.
4. 4
   Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 337.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Definisi asuransi, usaha perasuransian, pailit perusahaan asuransi oleh OJK, hak pemegang polis.
5. 5
   Hindia Belanda (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). Direktori Peraturan Mahkamah Agung RI.

   Peraturanputusan3.mahkamahagung.go.id

   Hukum umum melalui Pasal 1 KUHD; Pasal 1131, 1132, 1341, 1338, hak istimewa.
6. 6
   Mahkamah Konstitusi RI (2025). Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 251 KUHD. Mahkamah Konstitusi, 3 Januari 2025.

   Putusan pengadilanmkri.id

   Pembatalan pertanggungan harus melalui kesepakatan atau putusan pengadilan.
7. 7
   Ahmad Zuhairi (2025). Antara Utmost Good Faith dan Perlindungan Tertanggung: Menguji Keberlakuan Pasal 251 KUHD pada Perjanjian Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. Jurnal Kompilasi Hukum 10(2).

   Jurnal ilmiahdoi:10.29303/jkh.v10i2.387

   Prinsip itikad baik tetap berlaku, tetapi pembatalan sepihak dilarang.
8. 8
   Rizka Khaerunnisa, ANTARA (2025). OJK minta industri perbaiki perjanjian polis, merespons putusan MK. ANTARA News, 7 Januari 2025.

   Artikel atau ulasanantaranews.com

   Respons OJK atas Putusan MK 83/PUU-XXII/2024.
9. 9
   Erandhi Hutomo Saputra, kumparan (2026). Membedah Hasil Revisi Undang-Undang P2SK, Apa Saja Pasal yang Berubah?. kumparan.com, 23 Juni 2026.

   Artikel atau ulasankumparan.com

   Pengesahan 4 Juni 2026, pengundangan 17 Juni 2026, dan pokok perubahan UU P2SK.
10. 10
    Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Pasal 8B UU OJK: OJK satu-satunya pemohon pailit dan PKPU lembaga jasa keuangan; mencabut sebagian Pasal 2 dan 223 UU 37/2004.
11. 11
    Republik Indonesia (2026). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Diundangkan Juni 2026.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Penguatan LPS dan resolusi perusahaan asuransi; transfer margin bukan harta pailit.
12. 12
    Lembaga Penjamin Simpanan (2026). Perubahan UU P2SK Perkuat Kewenangan LPS dalam Penanganan Bank dan Perusahaan Asuransi. lps.go.id, 9 Juli 2026.

    Data atau dokumen resmilps.go.id

    Program penjaminan polis paling lambat Januari 2028; resolusi asuransi 1 Januari 2030.