Etika hakim dan pengawasannya | Filsafat Hukum dan Etika Profesi

Etika hakim

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dengan putusan itu, orang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah [1]. Putusan itu membuka jalan bagi Wali Kota Surakarta saat itu, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ketua MK yang ikut memutus perkara itu, Anwar Usman, adalah pamannya.

Tiga minggu kemudian, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK [2, 3]. Tetapi putusan tentang syarat usia itu tetap berlaku. Peristiwa ini merangkum semua pertanyaan bab ini: mengapa hakim, yang dijamin merdeka, tetap harus diawasi? Apa beda menilai perilaku hakim dan menilai putusannya? Siapa yang berwenang mengawasi, dan apa akibat pelanggaran etik terhadap putusan?

Bab 5 meletakkan dasar etika profesi secara umum. Bab ini menerapkannya pada profesi yang paling menentukan dalam sistem hukum: hakim. Kamu sudah mengenal struktur kekuasaan kehakiman di Hukum Tata Negara; di sini fokusnya adalah perilaku orang yang menjalankannya.

Kemerdekaan hakim dan akuntabilitas

UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan ini bukan hak istimewa hakim, melainkan jaminan bagi pencari keadilan: hakim harus bebas dari tekanan pemerintah, partai, orang kaya, dan massa, agar memutus hanya berdasarkan hukum dan bukti [4].

Tetapi kemerdekaan tanpa akuntabilitas dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Karena itu, perubahan ketiga UUD 1945 membentuk Komisi Yudisial yang bersifat mandiri, dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [4, 5].

Pasal 24B ayat (1)UUD 1945[4]

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ketegangan antara kemerdekaan dan pengawasan diselesaikan dengan satu garis batas: yang diawasi adalah perilaku hakim, bukan putusannya. Peraturan Bersama MA dan KY tahun 2012 menegaskan bahwa dalam melakukan pengawasan, MA dan KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim [6]. Putusan yang dianggap keliru dikoreksi melalui upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali), bukan melalui laporan etik. Itulah sebabnya banyak laporan ke KY tidak dapat ditindaklanjuti: KY menjelaskan bahwa sebagian laporan sebenarnya berisi keberatan atas pertimbangan dan putusan yang menjadi wilayah kemandirian hakim [7].

Pengawasan perilaku dan koreksi putusan

Pengawasan perilaku (etik)

Oleh Badan Pengawasan MA dan Komisi Yudisial
Objek: sikap, ucapan, perbuatan hakim di dalam dan di luar dinas
Contoh: bertemu pihak berperkara, menerima hadiah, selingkuh
Hasil: sanksi bagi hakim; putusan tidak berubah

Koreksi putusan (yudisial)

Oleh pengadilan yang lebih tinggi
Objek: pertimbangan hukum dan amar putusan
Contoh: salah menerapkan pasal, salah menilai bukti
Hasil: putusan dibatalkan atau diperbaiki; hakim tidak disanksi

Garis batas ini tidak selalu mudah. Bagaimana bila hakim sengaja membuat pertimbangan yang menyimpang karena disuap? Di situ perilakunya (menerima suap) yang dinilai, dan putusannya dapat dikoreksi lewat upaya hukum. Bagaimana bila hakim lalai berat, misalnya salah mengetik amar sehingga terdakwa dibebaskan? Inilah wilayah abu-abu yang memicu sengketa antara MA dan KY, seperti akan dibahas di bawah.

Kemerdekaan hakim juga diuji oleh tekanan dari arah yang jarang dibicarakan: publik dan media sosial. Ketika sebuah perkara viral, hakim dapat merasa terdorong memutus sesuai kehendak massa, atau sebaliknya ingin membela diri di media. KEPPH menutup kedua jalan itu. Hakim wajib bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan dari pihak mana pun, dan dilarang memberi keterangan tentang substansi perkara di luar persidangan [8]. Satu-satunya tempat hakim berbicara tentang perkaranya adalah putusan. Karena itu, pertimbangan putusan yang jelas dan jujur adalah bentuk pertanggungjawaban utama seorang hakim kepada publik, jauh lebih penting daripada konferensi pers.

Sepuluh prinsip KEPPH

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ditetapkan melalui Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tanggal 8 April 2009 dan berlaku bagi hakim di semua lingkungan peradilan di bawah MA, termasuk hakim ad hoc. Undang-undang mewajibkan setiap hakim menaatinya [8, 9]. KEPPH merumuskan sepuluh prinsip, masing-masing dengan makna dan butir penerapan.

Sepuluh prinsip KEPPH dan contoh penerapannya

Prinsip	Makna inti	Contoh butir penerapan
1. Berperilaku adil	Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberi setiap orang haknya	Tidak berkomunikasi dengan pihak berperkara di luar persidangan; memberi kesempatan sama kepada para pihak
2. Berperilaku jujur	Berani menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah	Tidak meminta atau menerima hadiah dari advokat, penuntut, atau pihak berperkara
3. Arif dan bijaksana	Bertindak sesuai norma yang hidup dengan memperhitungkan akibat	Tidak memberi komentar terbuka atas perkara; tidak menjadi pengurus partai politik
4. Bersikap mandiri	Bebas dari campur tangan dan pengaruh siapa pun	Bebas dari hubungan tidak patut dengan eksekutif, legislatif, dan kelompok lain
5. Berintegritas tinggi	Kepribadian utuh, jujur, dan tidak tergoyahkan	Mengundurkan diri bila ada konflik kepentingan; tidak menerima janji atau hadiah
6. Bertanggung jawab	Bersedia melaksanakan wewenang dengan sebaik-baiknya dan menanggung akibatnya	Tidak menyalahgunakan jabatan; tidak memakai informasi perkara untuk kepentingan pribadi
7. Menjunjung tinggi harga diri	Menjaga kehormatan dan martabat sebagai hakim	Menjaga perilaku di luar dinas, termasuk dalam kehidupan keluarga
8. Berdisiplin tinggi	Taat pada norma sebagai panggilan luhur	Butir 8.1 sampai 8.4 dibatalkan Putusan MA 36 P/HUM/2011
9. Berperilaku rendah hati	Sadar akan keterbatasan diri, jauh dari kesombongan	Tidak mencari popularitas, pujian, atau sanjungan
10. Bersikap profesional	Melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan dan keahlian	Butir 10.1 sampai 10.4 dibatalkan Putusan MA 36 P/HUM/2011

Diolah dari KEPPH 2009 (naskah Komisi Yudisial). Makna prinsip disingkat; butir penerapan dipilih sebagai contoh.

Beberapa butir patut diperhatikan karena paling sering dilanggar. Tentang hadiah, hakim tidak boleh meminta atau menerima, dan harus mencegah suami atau istri, orang tua, anak, dan anggota keluarganya meminta atau menerima, janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, pinjaman, atau fasilitas dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, atau pihak yang berkepentingan dengan perkara. Pengecualiannya hanya pemberian dari saudara atau teman dalam kesempatan seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, atau upacara adat, yang nilainya tidak melebihi Rp500.000 dan secara wajar tidak dimaksudkan memengaruhi hakim [8].

Tentang komunikasi, hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali di lingkungan gedung pengadilan demi kelancaran persidangan, secara terbuka, diketahui para pihak, dan tidak melanggar persamaan perlakuan. Tentang pernyataan publik, hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat tentang substansi perkara di luar persidangan, dan tidak boleh memberi komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan [8].

Putusan MA 36 P/HUM/2011

Pada 9 Februari 2012, Mahkamah Agung dalam perkara uji materiil yang diajukan sejumlah advokat menyatakan butir 8.1 sampai 8.4 (berdisiplin tinggi) dan 10.1 sampai 10.4 (bersikap profesional) KEPPH tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Alasannya, butir-butir itu menyangkut kemampuan teknis yudisial, seperti menerapkan hukum acara dengan benar dan menghindari kekeliruan dalam membuat putusan, sehingga bila dijadikan objek pengawasan etik dapat mengganggu kemerdekaan hakim. Prinsip kedelapan dan kesepuluh tetap ada, tetapi pelanggarannya diperiksa oleh MA atau bersama KY atas usul KY [8, 6]. Putusan ini dikritik karena MA menguji kode etik yang menyangkut dirinya sendiri.

KEPPH tidak lahir dari ruang kosong. Ia merujuk The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), yang merumuskan enam nilai: independensi, ketakberpihakan, integritas, kepantasan, kesetaraan, serta kecakapan dan ketekunan. Salah satu rumusan Bangalore yang paling sering dikutip berbunyi: keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan [10]. Artinya, hakim harus menghindari bukan hanya ketidakpantasan, tetapi juga kesan ketidakpantasan.

KEPPH juga mengatur kehidupan hakim di luar pengadilan secara cukup rinci. Hakim boleh menulis, mengajar, dan ikut kegiatan keilmuan tentang hukum, selama tidak memanfaatkan posisinya untuk membahas suatu perkara. Hakim boleh menjadi pengurus organisasi nirlaba untuk perbaikan hukum, pendidikan, atau kegiatan sosial, sepanjang tidak memengaruhi kemandiriannya. Tetapi hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik, tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan kepada partai, dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa ia mendukung partai tertentu [8]. Pembatasan ini terasa berat bagi warga negara biasa, tetapi Bangalore Principles menyebutnya sebagai harga yang harus diterima dengan sukarela oleh orang yang terus-menerus menjadi pusat perhatian publik [10].

Coba ingat dulu

Seorang hakim menerima parsel Lebaran senilai Rp400.000 dari teman lamanya yang tidak berperkara apa pun, dan pada minggu yang sama menerima voucher belanja Rp300.000 dari advokat yang sedang berperkara di hadapannya. Mana yang melanggar KEPPH?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Parsel dari teman lama pada hari besar keagamaan dengan nilai di bawah Rp500.000 dan tanpa hubungan dengan perkara termasuk pengecualian KEPPH. Voucher dari advokat yang sedang berperkara melanggar, berapa pun nilainya, karena berasal dari advokat dan pihak yang berkepentingan dengan perkara. Ukuran pokoknya adalah siapa pemberinya dan apakah secara wajar dapat dianggap bermaksud memengaruhi hakim, bukan hanya nilainya.

Konflik kepentingan dan kewajiban mengundurkan diri

Asas tertua dalam etika peradilan berbunyi nemo iudex in causa sua: tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Di Indonesia, asas ini dituangkan dalam Pasal 17 UU 48/2009 yang mengatur hak ingkar dan kewajiban hakim mengundurkan diri [9].

Pasal 17 ayat (3), (5), dan (6)UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[9]

(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. ... (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan ayat (5) menyebut kepentingan langsung atau tidak langsung termasuk apabila hakim pernah menangani perkara itu atau perkara itu pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatannya sebelumnya [9]. KEPPH menambahkan bahwa hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarganya bertindak mewakili suatu pihak atau memiliki kepentingan dengan perkara itu, dan wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam hubungan pribadinya dengan advokat yang sering beracara di pengadilannya [8].

Contoh: kapan hakim harus mundur

Hakim Rina ditunjuk memeriksa gugatan wanprestasi terhadap sebuah koperasi. Ia baru tahu bahwa adik iparnya adalah salah satu pengurus koperasi itu. Hubungan semenda derajat kedua dengan pihak yang diadili mewajibkannya mengundurkan diri (Pasal 17 ayat (4) dan (5) UU 48/2009).

Hakim Budi memeriksa perkara pidana dan menyadari bahwa advokat terdakwa adalah teman kuliahnya yang sering ia ajak bermain golf. Undang-undang tidak menyebut pertemanan secara tegas. Tetapi KEPPH mewajibkan hakim menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam hubungan dengan anggota profesi hukum yang sering beracara di pengadilannya. Pilihan paling aman secara etik: berhenti bermain golf bersama selama perkara berjalan, mengungkapkan hubungan itu kepada ketua pengadilan, dan bila hubungannya erat, meminta diganti.

Penegakan KEPPH: Bawas MA, Komisi Yudisial, dan Majelis Kehormatan Hakim

Pengawasan hakim dilakukan dua lembaga. Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal. Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal: memantau perilaku hakim, menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi secara tertutup, serta memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH [5]. Bila KY menyatakan laporan terbukti, KY mengusulkan sanksi kepada MA. Untuk sanksi pemberhentian, hakim diberi kesempatan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), forum gabungan hakim agung dan anggota KY [6].

Alur penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH oleh KY

Langkah 1 dari 6

Laporan

Masyarakat melapor langsung, lewat pos, kantor penghubung, surel, atau portal pelaporan KY. Laporan memuat identitas, perkara, hakim terlapor, dan uraian dugaan pelanggaran.

Peraturan Bersama 2012 membagi pelanggaran menjadi ringan, sedang, dan berat, dengan sanksi yang bertingkat. Tingkat dan jenis sanksi dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat pelanggaran. Keputusan penjatuhan sanksi etik tidak dapat diajukan keberatan [6].

Jenis sanksi bagi hakim menurut Pasal 19 Peraturan Bersama MA-KY 2012

Tingkat	Jenis sanksi
Ringan	Teguran lisan; teguran tertulis; pernyataan tidak puas secara tertulis
Sedang	Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun; penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun; penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun; hakim nonpalu paling lama 6 bulan; mutasi ke pengadilan dengan kelas lebih rendah; pembatalan atau penangguhan promosi
Berat	Pembebasan dari jabatan; hakim nonpalu lebih dari 6 bulan sampai 2 tahun; penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun; pemberhentian tetap dengan hak pensiun; pemberhentian tidak dengan hormat

Sumber: Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012. Hakim agung memiliki jenjang sanksi tersendiri (Pasal 22).

Data terbaru menunjukkan besarnya pekerjaan ini. Sepanjang 2025, KY menerima 1.439 laporan dan 1.276 tembusan, meregister 149 laporan, dan mengusulkan sanksi bagi 124 hakim [7]. Sebagian besar laporan berasal dari perkara perdata, dan wilayah dengan laporan terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, sejalan dengan banyaknya perkara di wilayah itu. Rendahnya jumlah laporan yang diregister dibanding laporan yang masuk menunjukkan masalah yang sudah dibahas di atas: banyak pelapor sebenarnya keberatan atas isi putusan, bukan atas perilaku hakim.

Usulan sanksi KY terhadap hakim menurut tingkatnya, 2025

Jumlah hakim

Ringan82 hakim

Sedang30 hakim

Berat12 hakim

Sumber: Siaran Pers Komisi Yudisial, 28 Januari 2026 (Laporan Tahunan KY 2025)[7]

Studi kasusSidang Majelis Kehormatan Hakim, 6 Mei 2025

Hakim ad hoc yang menjanjikan pengaturan perkara[11]

Fakta
Hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial di PN Medan berinisial MS bertemu dengan seorang advokat yang sedang berperkara dan menjanjikan bantuan pengaturan terhadap setidaknya sebelas perkara, termasuk perkara kasasi di MA. Ia mengakui menerima uang, tetapi berdalih uang itu utang yang sudah dikembalikan. Sebelumnya ia pernah ditegur tertulis oleh MA karena bertemu pihak berperkara.
Masalah hukum
Apakah pengembalian uang dan dalih utang menghapus pelanggaran prinsip adil, jujur, arif, mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi harga diri?
Putusan dan alasannya
MKH, yang diketuai Wakil Ketua KY, menolak pembelaan terlapor dan Ikatan Hakim Indonesia, lalu menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Terlapor dinyatakan melanggar sejumlah butir KEPPH jo. ketentuan Peraturan Bersama 2012, antara lain larangan berkomunikasi dengan pihak berperkara dan menerima pemberian.
Pelajaran
Pelanggaran etik selesai ketika pertemuan dan penerimaan terjadi; pengembalian uang tidak menghapusnya. Riwayat teguran sebelumnya menjadi faktor pemberat, sesuai Peraturan Bersama 2012 yang membolehkan penyimpangan tingkat sanksi berdasarkan latar belakang dan keseriusan pelanggaran.

Hubungan MA dan KY: kemitraan dan ketegangan

Peraturan Bersama 2012 menyebut kemitraan sebagai salah satu prinsip penegakan KEPPH: MA dan KY bekerja sama dan saling mendukung [6]. Dalam praktik, hubungan keduanya juga diwarnai ketegangan. Sebelum Putusan MA 36 P/HUM/2011, KY pernah merekomendasikan sanksi terhadap majelis hakim berdasarkan penilaian atas putusan yang dibuatnya, dan MA menolak karena menganggap KY masuk ke wilayah teknis yudisial. Ketegangan itu berlanjut dalam bentuk lain: tidak semua usul sanksi KY dijalankan MA.

Data MA sendiri menggambarkannya. Pada refleksi akhir tahun 2024, Ketua MA menyampaikan bahwa MA menerima 35 usul penjatuhan sanksi dari KY terhadap 63 hakim. Dari jumlah itu, 16 hakim dijatuhi sanksi sesuai rekomendasi KY, 9 hakim sudah lebih dulu diperiksa dan disanksi MA, dan 38 hakim penanganannya diambil alih MA karena materi pengaduannya dinilai berkaitan dengan teknis yudisial berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bersama 2012. Pada tahun yang sama, MA menjatuhkan 206 sanksi disiplin kepada hakim dan aparatur peradilan [12].

Angka ini dapat dibaca dari dua sisi. Dari sisi MA, pengambilalihan menjaga kemerdekaan hakim agar pengawasan etik tidak menjadi jalan untuk menilai putusan. Dari sisi KY dan masyarakat sipil, garis "teknis yudisial" yang terlalu lebar dapat membuat pengawasan eksternal kehilangan gigi. Perdebatan ini adalah versi kelembagaan dari dilema yang sudah kamu kenal: kemerdekaan lawan akuntabilitas.

Perilaku pribadi hakim

KEPPH adalah panduan keutamaan moral bagi hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan, dan Peraturan Bersama 2012 mendefinisikan perilaku hakim sebagai sikap, ucapan, dan perbuatan hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja [6]. Karena itu, kehidupan pribadi hakim tidak sepenuhnya urusan pribadi. Pada September 2025, MKH memberhentikan dengan tidak hormat seorang hakim yang terbukti berselingkuh dan berulang kali berperilaku tidak pantas terhadap perempuan di dua pengadilan tempatnya bertugas. Majelis menilai ia tidak mampu menjaga marwah jabatannya dan merusak nama baik lembaga peradilan, serta tidak menemukan hal yang meringankan [13].

Mengapa perilaku di luar sidang penting? Karena hakim memutus perkara perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesusilaan. Masyarakat sulit mempercayai putusan tentang kesetiaan dan martabat bila hakimnya sendiri tidak menjaga keduanya. Inilah makna prinsip menjunjung tinggi harga diri dan berintegritas tinggi: integritas berarti keutuhan, yaitu tidak ada jarak antara hakim di ruang sidang dan hakim di rumah.

Coba ingat dulu

Mengapa MA mengambil alih penanganan 38 dari 63 hakim yang diusulkan KY untuk disanksi pada 2024, dan apa yang dipersoalkan dari praktik itu?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

MA menilai materi pengaduannya berkaitan dengan teknis yudisial, sehingga berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bersama 2012 pemeriksaannya menjadi wewenang MA. Tujuannya menjaga kemerdekaan hakim agar pengawasan etik tidak dipakai untuk menilai putusan. Yang dipersoalkan, bila garis teknis yudisial ditarik terlalu lebar, pengawasan eksternal oleh KY menjadi lemah dan publik meragukan akuntabilitas peradilan.

Hakim konstitusi dan Majelis Kehormatan MK

Hakim konstitusi tidak diawasi Komisi Yudisial. Dalam Putusan 005/PUU-IV/2006, MK menyatakan bahwa hakim dalam Pasal 24B UUD 1945 tidak mencakup hakim konstitusi, sehingga ketentuan pengawasan KY terhadap hakim konstitusi tidak mengikat [14]. Akibatnya, penegakan etik hakim konstitusi dilakukan oleh lembaga internal MK sendiri, kini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diatur dengan Peraturan MK 1/2023 dan undang-undang MK [15].

Kode etik hakim konstitusi adalah Sapta Karsa Hutama, yang diberlakukan melalui PMK 09/PMK/2006. Ia merujuk Bangalore Principles dan menambahkan satu prinsip yang dianggap hidup dalam masyarakat Indonesia [16].

Sapta Karsa Hutama dan Bangalore Principles

Sapta Karsa Hutama	Padanan Bangalore	Contoh penerapan
1. Independensi	Independence	Menolak bujukan, tekanan, atau campur tangan dari lembaga mana pun
2. Ketakberpihakan	Impartiality	Mundur bila hakim atau keluarganya punya kepentingan langsung dengan putusan
3. Integritas	Integrity	Perilaku tidak tercela; keadilan harus tampak ditegakkan
4. Kepantasan dan kesopanan	Propriety	Menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas; menjaga rahasia musyawarah
5. Kesetaraan	Equality	Memperlakukan semua pihak sama tanpa diskriminasi
6. Kecakapan dan keseksamaan	Competence and diligence	Mengutamakan tugas Mahkamah dan bekerja cermat
7. Kearifan dan kebijaksanaan	Tidak ada padanan; berasal dari nilai yang hidup di Indonesia	Bersikap tenang, sabar, tegas, dan berwibawa

Sumber: PMK 09/PMK/2006 dan Bangalore Principles 2002.

Sapta Karsa Hutama menegaskan bahwa hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara bila ia atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan, kecuali bila hal itu mengakibatkan kuorum tidak terpenuhi, dan bahwa hakim konstitusi dilarang memberi komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang, atau sudah diperiksa [16]. Kedua butir itu menjadi inti perkara berikut.

Pengecualian kuorum itu penting untuk dipahami. Sidang pleno MK untuk memutus perkara memerlukan sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi [17]. Bila seorang hakim mundur dan delapan hakim lain tetap dapat bersidang, kuorum terpenuhi, sehingga tidak ada alasan untuk tetap ikut memutus. Pengecualian kuorum dimaksudkan untuk keadaan langka ketika terlalu banyak hakim berkepentingan, misalnya bila undang-undang yang diuji menyangkut kepentingan semua hakim konstitusi sekaligus, seperti aturan tentang masa jabatan hakim konstitusi. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada hakim lain yang dapat memutus, sehingga hakim tetap memutus dengan kesadaran penuh atas posisinya dan dengan pertimbangan yang sangat terbuka.

Studi kasusPutusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, 7 November 2023

Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman[2, 3, 15]

Fakta
Setelah Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden diucapkan pada 16 Oktober 2023, puluhan laporan masuk dari advokat, organisasi masyarakat sipil, guru besar, dan mahasiswa. Ketua MK membentuk MKMK pada 23 Oktober 2023. Para pelapor mendalilkan antara lain bahwa Ketua MK tidak mengundurkan diri walaupun perkara itu berkaitan langsung dengan keponakannya, dan bahwa ia memberi ceramah publik tentang kepemimpinan usia muda saat perkara sedang diperiksa.
Masalah hukum
Apakah keikutsertaan Ketua MK dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan keluarganya, serta tindakannya di sekitar perkara itu, melanggar Sapta Karsa Hutama, dan apa sanksinya?
Putusan dan alasannya
MKMK menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan. MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK, memerintahkan pemilihan pimpinan baru dalam 2x24 jam, menyatakan terlapor tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir, dan melarangnya terlibat dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Pelajaran
Putusan ini adalah salah satu sanksi etik paling berat yang pernah dijatuhkan kepada pimpinan lembaga peradilan di Indonesia. Tetapi MKMK hanya berwenang menilai etik, sehingga Putusan 90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku sebagai putusan final. Para akademisi memperdebatkan apakah hal ini sejalan dengan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009, yang menyatakan putusan tidak sah bila diputus hakim yang wajib mundur karena berkepentingan.

Perkara ini memperlihatkan satu dilema filsafat hukum yang sudah kamu kenal sejak Bab 2. Dari sudut positivisme, putusan MK final dan mengikat karena dibuat lembaga yang berwenang menurut prosedur; cacat etik hakimnya tidak mengubah keabsahan putusan. Dari sudut yang lebih dekat dengan Fuller, putusan yang lahir dari pelanggaran asas nemo iudex in causa sua cacat dalam moralitas internal peradilan itu sendiri, sehingga kewibawaannya runtuh. Alfret menyebut pelanggaran itu sebagai bentuk nepotisme yang tidak hanya melanggar etik tetapi juga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum [18]. Pertanyaan apa yang seharusnya terjadi pada putusan yang dibuat dengan pelanggaran etik berat masih terbuka, dan kamu akan menemui perdebatannya lagi di Pengujian Peraturan Perundang-undangan.

Keliru

KY hanya mengawasi perilaku hakim. Peraturan Bersama 2012 menegaskan MA dan KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan. Putusan dikoreksi melalui upaya hukum.

Keliru

Putusan MK 005/PUU-IV/2006 menyatakan hakim konstitusi tidak termasuk objek pengawasan KY. Etik hakim konstitusi ditegakkan Majelis Kehormatan MK.

Sebagian benar

Pengecualian KEPPH hanya untuk pemberian dari saudara atau teman pada kesempatan tertentu yang nilainya tidak melebihi Rp500.000 dan tidak dimaksudkan memengaruhi hakim. Pemberian dari advokat, penuntut, atau pihak berperkara dilarang berapa pun nilainya.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 8

Seorang pihak yang kalah melaporkan hakim ke KY dengan alasan hakim salah menilai bukti surat sehingga putusannya tidak adil. Bagaimana seharusnya KY menyikapi laporan itu?

Soal 2 dari 8

Pada hari raya, seorang hakim menerima kiriman parsel senilai Rp350.000 dari sepupunya yang tidak terkait perkara apa pun. Menurut KEPPH, bagaimana statusnya?

Soal 3 dari 8

Butir KEPPH tentang prinsip berdisiplin tinggi dan bersikap profesional (8.1 sampai 8.4 dan 10.1 sampai 10.4) dinyatakan tidak berlaku oleh apa?

Soal 4 dari 8

Hakim anggota menyadari bahwa advokat penggugat adalah mantan istrinya. Apa kewajibannya menurut Pasal 17 UU 48/2009?

Soal 5 dari 8

Apa fungsi Majelis Kehormatan Hakim (MKH)?

Soal 6 dari 8

Mengapa pelanggaran etik hakim konstitusi tidak diperiksa Komisi Yudisial?

Soal 7 dari 8

Dalam Putusan MKMK 2/MKMK/L/11/2023, sanksi apa yang dijatuhkan kepada Anwar Usman?

Soal 8 dari 8

Bangalore Principles menyatakan "keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan". Implikasinya bagi hakim adalah apa?

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dijaga bersama akuntabilitas; yang diawasi adalah perilaku hakim, bukan substansi putusannya (Pasal 15 Peraturan Bersama 2012).
KEPPH 2009 memuat sepuluh prinsip: adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.
Putusan MA 36 P/HUM/2011 membatalkan butir 8.1 sampai 8.4 dan 10.1 sampai 10.4 KEPPH karena menyentuh teknis yudisial.
Hakim dilarang menerima hadiah dari advokat, penuntut, dan pihak berperkara; pengecualian terbatas pada pemberian keluarga atau teman pada kesempatan tertentu yang tidak melebihi Rp500.000.
Pasal 17 UU 48/2009 mengatur hak ingkar dan kewajiban mundur karena hubungan keluarga atau kepentingan; pelanggaran ayat (5) membuat putusan tidak sah.
KY memeriksa laporan dan mengusulkan sanksi; sanksi ringan, sedang, dan berat diatur Pasal 19 Peraturan Bersama 2012; pemberhentian melalui Majelis Kehormatan Hakim. Pada 2025 KY mengusulkan sanksi bagi 124 hakim.
Hakim konstitusi tunduk pada Sapta Karsa Hutama dan diawasi MKMK; Putusan MKMK 2/MKMK/L/11/2023 memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, tetapi Putusan 90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 6: Etika hakim dan pengawasannya

Dikuasai: 0 dari 9 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Mahkamah Konstitusi RI (2023). Ikhtisar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 16 Oktober 2023.
Putusan pengadilanmkri.id
Syarat alternatif pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum.
2
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (2023). Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 atas laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Anwar Usman. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 7 November 2023.
Putusan pengadilans.mkri.id
Pelanggaran berat Sapta Karsa Hutama dan pemberhentian dari jabatan Ketua MK.
3
Brigitta Belia Permata (detikNews) (2023). Ini Putusan Lengkap Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK. detik.com, 7 November 2023.
Artikel atau ulasannews.detik.com
Lima butir amar Putusan MKMK 2/MKMK/L/11/2023.
4
Republik Indonesia (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah setelah perubahan keempat 2002.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 24 dan 24B tentang kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial; Pembukaan memuat Pancasila.
5
Republik Indonesia (2011). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 20: tugas KY memantau perilaku hakim, menerima laporan, dan memutus benar tidaknya laporan.
6
Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI (2012). Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ditetapkan 27 September 2012; JDIH Komisi Yudisial.
Peraturanjdih.komisiyudisial.go.id
Prinsip penegakan, kewajiban dan larangan, tingkat pelanggaran, dan sanksi bagi hakim.
7
Komisi Yudisial RI (2026). KY Terima 2.715 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Sepanjang 2025 (Siaran Pers 5/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2026). komisiyudisial.go.id, 28 Januari 2026.
Data atau dokumen resmikomisiyudisial.go.id
Data Laporan Tahunan KY 2025: laporan masuk, register, dan rincian 124 usulan sanksi.
8
Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI (2009). Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial RI (naskah dengan catatan Putusan MA 36 P/HUM/2011).
Data atau dokumen resmikomisiyudisial.go.id
Sepuluh prinsip perilaku hakim; butir 8.1 sampai 8.4 dan 10.1 sampai 10.4 dibatalkan Putusan MA 36 P/HUM/2011.
9
Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 5 (nilai hukum yang hidup dan kewajiban menaati KEPPH) dan Pasal 17 (hak ingkar dan kewajiban mengundurkan diri).
10
Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity (2002). The Bangalore Principles of Judicial Conduct. Diadopsi pada Round Table Meeting of Chief Justices, Den Haag, 25-26 November 2002; UNODC.
Instrumen internasionalunodc.org
Enam nilai perilaku hakim yang menjadi rujukan KEPPH dan Sapta Karsa Hutama.
11
Komisi Yudisial RI (2025). MKH Putuskan Hakim Ad Hoc PHI Medan MS Diberhentikan dengan Tidak Hormat. komisiyudisial.go.id, 6 Mei 2025.
Data atau dokumen resmikomisiyudisial.go.id
Contoh sidang MKH: hakim menerima uang dari advokat pihak berperkara.
12
Maulana Ilhami Fawdi (detikNews) (2024). 206 Hakim Nakal Kena Sanksi Selama Tahun 2024. detik.com, 27 Desember 2024.
Artikel atau ulasannews.detik.com
Refleksi akhir tahun MA 2024: 206 sanksi disiplin dan tindak lanjut 63 usul sanksi KY.
13
Komisi Yudisial RI (2025). Terbukti Selingkuh, Hakim FK Diberhentikan dengan Tidak Hormat. komisiyudisial.go.id, 25 September 2025.
Data atau dokumen resmikomisiyudisial.go.id
Sidang MKH atas pelanggaran perilaku pribadi hakim di luar kedinasan.
14
Mahkamah Konstitusi RI (2006). Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU Komisi Yudisial dan UU Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 23 Agustus 2006.
Putusan pengadilanmkri.id
Hakim konstitusi tidak termasuk objek pengawasan Komisi Yudisial.
15
Ady Haryanto, Simplexius Asa, dan A. Resopijani (2025). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023. Jurnal Penelitian Inovatif 5(3):2027-2036.
Jurnal ilmiahdoi:10.54082/jupin.1364
Kewenangan MKMK berdasarkan PMK 1/2023 dan sanksi terhadap Ketua MK.
16
Mahkamah Konstitusi RI (2006). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama). Mahkamah Konstitusi RI.
Peraturanmkri.id
Tujuh prinsip etik hakim konstitusi yang merujuk Bangalore Principles 2002.
17
Republik Indonesia (2003). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, diubah terakhir dengan UU 7/2020.
Peraturanperaturan.go.id
Pasal 28 ayat (1): sidang pleno dengan sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi.
18
Alfret (2024). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Perbuatan Melawan Hukum berupa Nepotisme. Veritas et Justitia 10(2):434-452.
Jurnal ilmiahdoi:10.25123/vej.v10i2.7759
Analisis pelanggaran etik dalam Putusan MKMK 2/MKMK/L/11/2023.