Pengertian sistem hukum dan komponennya | Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Bayangkan Rina, mahasiswi di Yogyakarta, membeli motor bekas lewat marketplace. Ia sudah mentransfer uang, tetapi motor tidak pernah datang dan akun penjual hilang. Rina bingung harus mulai dari mana. Apakah ini urusan polisi atau urusan pengadilan negeri? Apakah ia memakai KUHP, KUH Perdata, atau undang-undang tentang transaksi elektronik? Apakah bank ikut bertanggung jawab? Semua pertanyaan itu menunjukkan satu hal: hukum tidak bekerja sebagai pasal yang berdiri sendiri. Satu peristiwa kecil menyentuh banyak aturan, banyak lembaga, dan banyak orang.

Di mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum kamu sudah belajar apa itu hukum, kaidah, subjek hukum, dan sumber hukum. Mata kuliah ini mengajakmu naik satu tingkat. Kita melihat hukum Indonesia sebagai satu sistem: bagaimana bagian-bagiannya tersusun, dari mana asalnya, siapa yang menjalankannya, dan ke mana arahnya. Peta besar inilah yang nanti membantumu di Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, dan mata kuliah acara.

Bab pertama ini menjawab dua pertanyaan dasar. Pertama, apa arti "sistem" ketika kita bicara tentang hukum. Kedua, apa saja komponen yang membuat sebuah sistem hukum benar-benar bekerja di masyarakat, bukan hanya bagus di atas kertas.

Apa itu sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani systema, artinya sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Sudikno Mertokusumo menjelaskan sistem sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu [1]. Dari pengertian ini ada empat ciri yang perlu kamu ingat.

Ada unsur. Sistem tersusun dari bagian. Dalam hukum, bagiannya antara lain peraturan, asas, putusan hakim, lembaga, dan orang yang menjalankannya.
Ada hubungan. Unsur-unsur itu tidak sekadar bertumpuk, tetapi saling terkait. Peraturan pemerintah, misalnya, dibuat untuk menjalankan undang-undang.
Ada tujuan. Sistem hukum diarahkan untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945.
Ada batas. Sistem hukum Indonesia berlaku di wilayah dan bagi subjek tertentu, sehingga bisa dibedakan dari sistem hukum negara lain.

Sistem hukum sebagai sistem terbuka

Sudikno menekankan bahwa sistem hukum adalah sistem yang terbuka [1]. Artinya, hukum berhubungan timbal balik dengan faktor di luarnya, seperti politik, ekonomi, agama, dan budaya. Perubahan teknologi melahirkan aturan baru tentang transaksi elektronik. Perubahan politik pada 1998 melahirkan perubahan UUD 1945. Satjipto Rahardjo menyebut hukum sebagai bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipahami lepas dari lingkungan sosialnya [2].

Sistem hukum juga terbuka dalam arti lain: rumusan peraturan selalu menyisakan ruang tafsir. Karena itu hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Ia wajib memeriksa dan mengadili, sehingga hukum terus dilengkapi lewat putusan [3].

Cara sistem hukum menyelesaikan konflik di dalam dirinya

Sistem yang baik harus konsisten. Kalau dua aturan bertabrakan, sistem menyediakan jalan keluar. Ilmu hukum mengenal tiga asas klasik [1]:

| Asas | Bunyi Latin | Artinya | Contoh | |---|---|---|---| | Hierarki | lex superior derogat legi inferiori | Aturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah | Perda yang bertentangan dengan UU dapat dibatalkan | | Kekhususan | lex specialis derogat legi generali | Aturan khusus mengalahkan aturan umum | Ketentuan pidana korupsi di UU khusus dipakai lebih dulu dari ketentuan umum KUHP | | Waktu | lex posterior derogat legi priori | Aturan yang lebih baru mengalahkan yang lama untuk tingkat yang sama | KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981 |

Perhatikan bahwa ketiga asas ini juga bisa bertabrakan satu sama lain. Misalnya, undang-undang lama yang bersifat khusus berhadapan dengan undang-undang baru yang bersifat umum. Mana yang menang? Para ahli umumnya berpendapat bahwa aturan khusus yang lama tetap berlaku kecuali undang-undang baru secara tegas mencabutnya, karena pembentuk undang-undang dianggap sengaja membuat pengecualian [1]. Itulah sebabnya undang-undang modern hampir selalu memuat ketentuan penutup yang menyebut aturan apa saja yang dicabut. KUHAP 2025, misalnya, secara tegas menyatakan UU 8/1981 dicabut dan tidak berlaku lagi [4].

Sistem dan subsistem

Sistem besar selalu terdiri atas subsistem. Sistem hukum nasional Indonesia memuat subsistem hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan seterusnya. Setiap subsistem juga merupakan sistem tersendiri dengan asas khasnya. Hukum pidana punya asas legalitas, hukum perdata punya asas kebebasan berkontrak, hukum acara punya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan [5, 6].

Subsistem tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Asas dan aturan umum dari subsistem yang lebih luas mengikat subsistem di dalamnya. Contoh paling jelas ada di KUHP nasional: Buku Kesatu KUHP berisi aturan umum yang juga menjadi pedoman bagi undang-undang pidana di luar KUHP dan bagi Perda, kecuali undang-undang menentukan lain [7]. Untuk menjaga keselarasan itu, pembentuk undang-undang bahkan membuat UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyesuaikan ancaman pidana dalam ratusan undang-undang lain dengan sistem kategori denda KUHP [8]. Inilah contoh nyata sistem yang "merapikan diri".

Coba ingat dulu

Sebutkan empat ciri sebuah sistem dan beri contohnya dalam hukum Indonesia.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Pertama, ada unsur (peraturan, lembaga, aparat). Kedua, ada hubungan antarunsur (PP dibuat untuk melaksanakan UU). Ketiga, ada tujuan (keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945). Keempat, ada batas (berlaku di wilayah dan bagi subjek hukum Indonesia).

Hukum sebagai sistem norma dan sistem sosial

Ada dua cara besar memandang hukum sebagai sistem. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi.

Cara pertama melihat hukum sebagai sistem norma. Norma-norma tersusun bertingkat, yang rendah bersumber pada yang lebih tinggi. Gagasan ini dikembangkan Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky, dan di Indonesia diolah oleh A. Hamid S. Attamimi serta Maria Farida Indrati [9]. Kamu akan mempelajari jenjang norma ini secara rinci di Bab 4.

H.L.A. Hart menawarkan pandangan yang mirip tetapi lebih menekankan fungsi. Menurut Hart, sistem hukum yang matang adalah gabungan aturan primer (aturan yang membebankan kewajiban, misalnya larangan mencuri) dan aturan sekunder (aturan tentang aturan: bagaimana aturan dikenali, diubah, dan diterapkan dalam sengketa) [10]. Contoh aturan sekunder di Indonesia adalah UU tentang pembentukan peraturan dan UU tentang kekuasaan kehakiman.

Cara kedua melihat hukum sebagai sistem sosial. Pertanyaannya bukan hanya "apa bunyi aturannya", tetapi "bagaimana aturan itu benar-benar bekerja di tengah orang". Di sinilah teori Lawrence M. Friedman menjadi sangat berguna, karena ia mengajak kita melihat hukum seperti melihat sebuah mesin yang hidup [11].

Dua cara memandang hukum sebagai sistem

Sistem norma

Fokus pada bunyi dan jenjang aturan
Pertanyaan: aturan mana yang sah dan lebih tinggi
Tokoh: Kelsen, Nawiasky, Hart
Dipakai saat menguji peraturan

Sistem sosial

Fokus pada bekerjanya hukum di masyarakat
Pertanyaan: mengapa hukum dipatuhi atau diabaikan
Tokoh: Friedman, Satjipto Rahardjo
Dipakai saat menilai efektivitas penegakan hukum

Tiga komponen sistem hukum menurut Friedman

Lawrence M. Friedman, guru besar sejarah hukum di Stanford, menulis bahwa setiap sistem hukum dapat diurai menjadi tiga komponen: struktur, substansi, dan budaya hukum [11]. Teori ini sangat populer di Indonesia karena mudah dipakai untuk menjelaskan mengapa undang-undang yang bagus sering tidak berjalan.

Struktur hukum

Struktur adalah kerangka atau "tulang" sistem. Friedman menggambarkannya sebagai bagian yang tetap dan memberi bentuk: jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksi masing-masing, susunan pengadilan dari tingkat pertama sampai tertinggi, serta lembaga dan aparat yang melekat padanya [11]. Di Indonesia, struktur hukum meliputi Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan pemasyarakatan. Kamu akan mengenal semuanya di Bab 6.

Substansi hukum

Substansi adalah "isi" yang dihasilkan sistem: aturan, norma, dan pola perilaku nyata orang-orang di dalam sistem itu. Friedman memasukkan juga putusan dan keputusan yang dihasilkan lembaga hukum, bukan hanya undang-undang di atas kertas [11]. Di Indonesia, substansi meliputi UUD 1945, undang-undang, peraturan di bawahnya, hukum adat, hukum Islam yang berlaku bagi umatnya, yurisprudensi, dan perjanjian internasional yang telah disahkan.

Budaya hukum

Budaya hukum adalah sikap, nilai, keyakinan, gagasan, dan harapan orang terhadap hukum. Friedman menyebutnya iklim pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dipakai, dihindari, atau disalahgunakan [11, 12]. Tanpa budaya hukum, struktur dan substansi hanya cetak biru. Budaya hukumlah yang "menyalakan mesin".

Friedman membedakan dua lapis budaya hukum [11]:

Budaya hukum internal: nilai dan sikap para profesional hukum, misalnya cara hakim menafsirkan undang-undang atau cara advokat memandang etika profesinya.
Budaya hukum eksternal: sikap masyarakat umum, misalnya apakah warga mau melapor ke polisi, memilih "damai di tempat", atau lebih percaya pada tokoh adat.

Tiga komponen sistem hukum dalam konteks Indonesia

Komponen	Pertanyaan kunci	Contoh di Indonesia	Gejala bila lemah
Struktur	Siapa yang menjalankan hukum dan bagaimana susunannya	MA, MK, KY, Polri, kejaksaan, advokat, lembaga pemasyarakatan	Perkara menumpuk, aparat kurang, pengawasan lemah
Substansi	Apa isi aturan dan putusannya	UUD 1945, KUHP 2023, KUHAP 2025, KUH Perdata, hukum adat, yurisprudensi	Aturan tumpang tindih, multitafsir, tertinggal zaman
Budaya hukum	Bagaimana orang memandang dan memakai hukum	Kesadaran memakai helm, kebiasaan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan	Suap, main hakim sendiri, enggan ke pengadilan

Diolah dari Friedman (1975). Ketiganya harus dilihat bersamaan; perbaikan satu komponen saja jarang cukup.

Coba ingat dulu

Apa beda budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal? Berikan contoh masing-masing.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Budaya hukum internal adalah nilai dan sikap para pelaku profesional dalam sistem hukum, misalnya kecenderungan hakim menafsirkan undang-undang secara kaku atau progresif. Budaya hukum eksternal adalah sikap masyarakat umum terhadap hukum, misalnya kebiasaan warga memilih "damai" dengan petugas daripada membayar denda resmi. Keduanya dibedakan oleh Friedman (1975).

Kritik dan pengembangan

Teori Friedman bukan satu-satunya cara membedah sistem hukum. Satjipto Rahardjo, misalnya, menekankan bahwa penegakan hukum adalah usaha mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, sehingga faktor manusia (penegak hukum) sangat menentukan [2]. Pandangan ini sejalan dengan Friedman, tetapi memberi tekanan lebih besar pada moral dan keberanian aparat. Ada juga penulis yang menambahkan komponen keempat, misalnya sarana dan prasarana atau pendidikan hukum. Bagi kamu, yang penting adalah memakai teori ini sebagai alat analisis: setiap kali menemukan masalah hukum, tanyakan di komponen mana masalah itu berakar.

Satu catatan penting: budaya hukum tidak selalu berarti budaya yang buruk. Budaya musyawarah, misalnya, adalah kekuatan. Banyak sengketa tanah warisan di desa selesai di rumah kepala desa atau di balai adat tanpa pernah sampai ke pengadilan. Sistem hukum nasional pun mulai menampung budaya itu. UU Kekuasaan Kehakiman mengakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa [3], sedangkan KUHAP 2025 memberi tempat resmi bagi keadilan restoratif dalam perkara pidana [4]. Jadi, budaya hukum bisa menjadi penghambat, tetapi juga bisa menjadi bahan baku pembaruan hukum.

Friedman juga mengingatkan bahwa sistem hukum menerima "masukan" berupa tuntutan dari masyarakat, mengolahnya lewat lembaga, lalu menghasilkan "keluaran" berupa aturan dan putusan yang kembali memengaruhi perilaku orang [11]. Dengan cara pandang ini, gugatan seorang warga ke pengadilan bukan sekadar urusan pribadinya. Gugatan itu adalah masukan yang bisa mengubah hukum bagi semua orang, seperti akan kamu lihat dalam studi kasus di bawah.

Sistem hukum Indonesia

Sekarang kita turun ke Indonesia. Apa yang dimaksud "sistem hukum Indonesia"?

Hukum positif sebagai inti

Bagir Manan menyebut hukum positif Indonesia sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang pada saat ini berlaku, mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia [13]. Perhatikan tiga kata kunci: tertulis dan tidak tertulis (jadi hukum adat termasuk), berlaku sekarang, dan ditegakkan oleh negara.

Hukum yang berlaku sekarang disebut ius constitutum. Lawannya adalah ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan atau sedang dirancang. Contoh yang sangat jelas: sebelum 2 Januari 2026, KUHP nasional dalam UU 1/2023 sudah diundangkan tetapi belum berlaku, sehingga statusnya masih hukum yang akan datang. Sejak tanggal itu ia menjadi ius constitutum [7].

Ius constitutum dan ius constituendum

Ius constitutum

Hukum yang berlaku sekarang
Dipakai hakim memutus perkara hari ini
Contoh: KUHAP 2025 sejak 2 Januari 2026

Ius constituendum

Hukum yang dicita-citakan atau dirancang
Bahan kajian politik hukum
Contoh: rancangan perubahan UU Advokat yang diperintahkan MK

Dasar konstitusional

Sistem hukum Indonesia berdiri di atas pernyataan konstitusi berikut.

Pasal 1 ayat (3)UUD 1945[14]

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Tujuan sistem hukum Indonesia juga tidak perlu dicari jauh-jauh. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 merumuskan tujuan negara: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hukum adalah salah satu alat utama untuk mencapai tujuan itu, sehingga setiap aturan pada akhirnya dapat diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah aturan ini membantu atau justru menghalangi tujuan negara [14, 15].

Pernyataan singkat ini punya konsekuensi besar: kekuasaan dibatasi hukum, ada jaminan hak asasi, ada peradilan yang merdeka, dan setiap tindakan pemerintah harus punya dasar hukum [14]. UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia [3].

Ciri-ciri sistem hukum Indonesia

Dengan menggabungkan berbagai buku teks, kamu bisa merangkum ciri sistem hukum Indonesia sebagai berikut [5, 6, 13]:

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara (Bab 4).
Bercorak civil law. Peraturan tertulis, terutama undang-undang dan kodifikasi, menjadi sumber utama. Corak ini warisan Belanda (Bab 2 dan Bab 3).
Pluralis. Di samping hukum negara, hukum adat dan hukum agama tetap hidup dan diakui dalam batas tertentu (Bab 2).
Bertingkat. Peraturan disusun dalam hierarki yang jelas, dan ada mekanisme pengujian (Bab 4).
Kekuasaan kehakiman merdeka. Peradilan dijalankan MA beserta badan peradilan di bawahnya dan MK (Bab 6).
Terus diperbarui. Sejak merdeka, Indonesia berusaha mengganti hukum kolonial dengan hukum nasional, misalnya lewat KUHP 2023 dan KUHAP 2025 (Bab 7).

Keliru

Sistem hukum mencakup juga hukum tidak tertulis (adat, kebiasaan), yurisprudensi, lembaga penegak hukum, dan budaya hukum. Bagir Manan sendiri memasukkan hukum tidak tertulis ke dalam pengertian hukum positif.

Keliru

Menurut Friedman, substansi hanyalah satu dari tiga komponen. Struktur yang lemah dan budaya hukum yang permisif dapat membuat undang-undang terbaik tidak efektif.

Sebagian benar

Coraknya memang civil law, tetapi hukum adat, hukum Islam, dan peran yurisprudensi membuat sistem Indonesia bersifat campuran. Ini dibahas di Bab 2.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Studi kasus: ketika ketiga komponen bertemu

Teori lebih mudah dipahami lewat perkara nyata. Perkara berikut sering dikutip karena memperlihatkan bagaimana struktur (Mahkamah Konstitusi) mengubah substansi (undang-undang) karena tekanan kenyataan sosial dan budaya hukum (perkawinan yang tidak dicatat).

Studi kasusPutusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, diucapkan 17 Februari 2012

Status anak luar kawin[16]

Fakta
Seorang ibu menikah secara agama tanpa pencatatan negara dan mempunyai anak laki-laki. Karena perkawinannya tidak dicatat, anak itu dianggap anak luar kawin. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sang ibu menguji ketentuan itu ke Mahkamah Konstitusi.
Masalah hukum
Apakah ketentuan yang memutus hubungan perdata anak dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya sejalan dengan jaminan perlindungan anak dan kepastian hukum yang adil dalam UUD 1945?
Putusan dan alasannya
MK mengabulkan sebagian permohonan. Pasal 43 ayat (1) harus dibaca bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya. Permohonan mengenai pencatatan perkawinan ditolak.
Pelajaran
Substansi hukum perdata berubah lewat putusan, bukan lewat DPR. Putusan ini juga memperlihatkan budaya hukum eksternal (perkawinan tidak dicatat) yang menimbulkan masalah, dan struktur hukum (MK) yang merespons. Kamu akan menemuinya lagi di Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Dari kasus ini kamu bisa melihat bahwa sistem hukum tidak statis. Ketika budaya hukum masyarakat (misalnya perkawinan yang hanya dilakukan secara agama) berbenturan dengan substansi (kewajiban pencatatan), struktur hukum menjadi tempat penyelesaiannya [16, 17].

Mengapa kamu perlu peta sistem hukum

Kembali ke Rina dan motornya. Dengan kerangka sistem hukum, ia bisa memecah masalahnya:

Substansi: perbuatan penjual dapat diuji dengan ketentuan penipuan dalam KUHP 2023. Kerugiannya dapat dituntut secara perdata karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata [7].
Struktur: laporan pidana diajukan ke kepolisian, lalu diproses menurut KUHAP 2025. Gugatan perdata diajukan ke pengadilan negeri [4, 3].
Budaya hukum: apakah Rina mau melapor, apakah polisi menindaklanjuti laporan kerugian kecil, dan apakah platform kooperatif.

Analisis seperti ini juga memperlihatkan mengapa korban kerugian kecil sering memilih diam. Biaya waktu dan tenaga untuk melapor terasa lebih besar dari nilai kerugiannya. Masalahnya bukan pada ketiadaan pasal, melainkan pada akses keadilan, yaitu bagian dari struktur dan budaya hukum. Karena itu pembaruan hukum tidak cukup dengan membuat aturan baru. KUHAP 2025, misalnya, memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif dan memperkuat hak korban atas ganti rugi dan restitusi, yang diharapkan membuat jalur hukum lebih masuk akal bagi orang seperti Rina [4].

Tiga lapis pertanyaan untuk setiap masalah hukum

Agar kerangka ini benar-benar terpakai, biasakan menjawab tiga lapis pertanyaan setiap kali membaca berita hukum:

Lapis norma. Aturan apa yang berlaku? Di mana posisinya dalam hierarki? Apakah ada aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum?
Lapis lembaga. Lembaga mana yang berwenang? Lewat prosedur apa? Upaya hukum apa yang tersedia bila putusannya keliru?
Lapis perilaku. Bagaimana para pihak, aparat, dan masyarakat sebenarnya bertindak? Apa yang membuat mereka patuh atau tidak patuh?

Lapis pertama adalah wilayah dogmatik hukum, yang akan mendominasi mata kuliah seperti Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Lapis kedua adalah wilayah hukum kelembagaan dan hukum acara. Lapis ketiga adalah wilayah sosiologi hukum, yang kamu dalami di Hukum dan Masyarakat. Seorang sarjana hukum yang baik mampu bergerak di ketiga lapis itu [2, 11].

Mata kuliah ini adalah peta. Setiap bab membuka pintu ke mata kuliah lain:

Bab dalam mata kuliah ini dan mata kuliah lanjutannya

Bab	Pokok bahasan	Akan kamu dalami di
1	Konsep dan komponen sistem hukum	Hukum dan Masyarakat, Filsafat Hukum
2	Keluarga sistem hukum dan pluralisme	Hukum Adat, Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama
3	Sejarah tata hukum	Hukum Perdata, Hukum Tata Negara
4	Pancasila dan hierarki peraturan	Ilmu Perundang-undangan, Pengujian Peraturan
5	Bidang-bidang hukum positif	Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional
6	Kekuasaan kehakiman dan penegak hukum	Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana
7	Politik hukum dan pembaruan	Hukum Tata Negara, Penalaran Hukum

Latihan

Soal 1 dari 7

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum bersifat terbuka. Apa maksudnya?

Soal 2 dari 7

Sebuah kota punya Perda ketertiban umum yang memuat aturan bertentangan dengan undang-undang. Asas apa yang dipakai untuk menyelesaikan pertentangan itu?

Soal 3 dari 7

Banyak warga memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan memberi uang kepada petugas daripada membayar denda resmi. Dalam teori Friedman, gejala ini terutama menunjukkan masalah pada komponen apa?

Soal 4 dari 7

Manakah yang termasuk struktur hukum menurut Friedman?

Soal 5 dari 7

Pada Desember 2025 seorang mahasiswa menulis bahwa KUHP nasional sudah menjadi ius constitutum karena sudah diundangkan sejak 2023. Bagaimana penilaianmu?

Soal 6 dari 7

Bagir Manan memasukkan hukum tidak tertulis ke dalam pengertian hukum positif. Apa konsekuensinya?

Soal 7 dari 7

Dalam Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, mengapa perkara itu dapat dipakai sebagai contoh bekerjanya sistem hukum menurut Friedman?

Terjawab 0 dari 7. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Sistem adalah kesatuan unsur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan, dan sistem hukum bersifat terbuka terhadap pengaruh sosial serta terhadap penafsiran.
Konflik norma diselesaikan dengan asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior.
Hukum dapat dipandang sebagai sistem norma (Kelsen, Nawiasky, Hart) dan sebagai sistem sosial (Friedman, Satjipto Rahardjo).
Friedman membagi sistem hukum menjadi struktur, substansi, dan budaya hukum; budaya hukum menentukan apakah hukum dipakai, dihindari, atau disalahgunakan.
Hukum positif Indonesia (ius constitutum) mencakup hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku sekarang dan ditegakkan negara.
Sistem hukum Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945, bercorak civil law, pluralis, bertingkat, dengan kekuasaan kehakiman merdeka, dan terus diperbarui.
Kerangka struktur, substansi, dan budaya hukum adalah alat analisis untuk membedah setiap masalah hukum yang kamu temui.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 1: Pengertian sistem hukum dan komponennya

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Sudikno Mertokusumo (2003). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta (ed. 5).
Buku teks
Sistem hukum, sumber hukum, dan asas penyelesaian konflik norma.
2
Satjipto Rahardjo (2006). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung (cet. 16).
Buku teks
Hukum sebagai sistem, penegakan hukum, dan hukum dalam masyarakat.
3
Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Asas kekuasaan kehakiman, empat lingkungan peradilan, pengadilan khusus.
4
Republik Indonesia (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHAP baru, diundangkan 17 Desember 2025, berlaku 2 Januari 2026, mencabut UU 8/1981.
5
C.S.T. Kansil (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta (cet. 8).
Buku teks
Buku dasar tata hukum Indonesia: pembagian hukum, sejarah, dan lapangan hukum.
6
Soedjono Dirdjosisworo (2007). Pengantar Ilmu Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta (ed. 1, cet. 10).
Buku teks
Sistem hukum, sejarah berlakunya hukum, dan cabang ilmu hukum.
7
Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHP nasional, berlaku 2 Januari 2026, termasuk Pasal 2 tentang hukum yang hidup.
8
Republik Indonesia (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 1.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP dan Perda dengan Buku Kesatu KUHP.
9
Maria Farida Indrati S. (2007). Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius, Yogyakarta.
Buku teks
Teori jenjang norma Kelsen dan Nawiasky serta penerapannya di Indonesia.
10
H.L.A. Hart (1961). The Concept of Law. Clarendon Press, Oxford.
Buku teks
Hukum sebagai gabungan aturan primer dan aturan sekunder.
11
Lawrence M. Friedman (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation, New York.
Buku teks
Tiga komponen sistem hukum: struktur, substansi, budaya hukum.
12
Lawrence M. Friedman (1969). Legal Culture and Social Development. Law and Society Review 4(1):29-44.
Jurnal ilmiahdoi:10.2307/3052760
Konsep budaya hukum dan perannya dalam perubahan sosial.
13
Bagir Manan (2004). Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik. FH UII Press, Yogyakarta.
Buku teks
Pengertian, jenis, dan keadaan hukum positif Indonesia.
14
Republik Indonesia (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (naskah asli dan perubahan pertama sampai keempat). JDIH BPK.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Negara hukum, kekuasaan kehakiman, masyarakat hukum adat, Aturan Peralihan.
15
Moh. Mahfud MD (2009). Politik Hukum di Indonesia (edisi revisi). Rajawali Pers, Jakarta.
Buku teks
Definisi politik hukum dan tesis konfigurasi politik serta karakter produk hukum.
16
Mahkamah Konstitusi RI (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU 1/1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 17 Februari 2012.
Putusan pengadilanmkri.id
Hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya.
17
Republik Indonesia (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Unifikasi hukum perkawinan; diubah dengan UU 16/2019.