Bahan hukum dan penelusurannya

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Seorang mahasiswa menyerahkan draf bab pembahasan kepada pembimbingnya. Ia mengutip pasal tentang praperadilan dari KUHAP 1981, mengutip definisi data pribadi dari sebuah blog, dan menyebut sebuah putusan Mahkamah Agung berdasarkan berita daring tanpa nomor perkara. Pembimbing mengembalikan draf itu dengan tiga coretan: "KUHAP ini sudah dicabut", "blog bukan bahan hukum", dan "putusannya mana?". Semua kesalahan itu bisa dihindari dengan satu keterampilan dasar: tahu apa yang disebut bahan hukum, bagaimana kedudukannya, dan di mana mencarinya dengan benar.

Bab 4 menunjukkan bahwa setiap pendekatan memerlukan bahan tertentu. Pendekatan perundang-undangan memerlukan peraturan dan risalahnya, pendekatan kasus memerlukan putusan, pendekatan konseptual memerlukan doktrin. Bab ini membahas bahan-bahan itu satu per satu, lalu mengajakmu berlatih menelusurinya di basis data resmi yang kini hampir seluruhnya dapat diakses daring dan gratis.

Keterampilan ini bukan hanya untuk skripsi. Advokat, hakim, jaksa, dan konsultan hukum menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menemukan bahan hukum yang tepat dan memastikan bahan itu masih berlaku. Kesalahan kecil, seperti mengutip pasal yang sudah diubah, bisa berakibat besar di ruang sidang.

Bahan hukum dan bahan nonhukum

Peter Mahmud Marzuki membagi sumber penelitian hukum menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, ditambah bahan nonhukum bila diperlukan [1]. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memakai pembagian tiga. Selain bahan primer dan sekunder, mereka mengenal bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif [2]. Kedua pembagian ini sama-sama dipakai di Indonesia. Bedanya terutama pada tempat kamus hukum: Marzuki memasukkannya ke bahan sekunder, sedangkan Soekanto dan Mamudji ke bahan tersier.

Dua cara membagi bahan hukum

Marzuki (2017)

Primer: peraturan, risalah resmi, putusan hakim
Sekunder: buku teks, jurnal, kamus hukum, komentar putusan
Bahan nonhukum: buku dan laporan dari disiplin lain bila relevan

Soekanto dan Mamudji (2003)

Primer: norma dasar, peraturan, hukum tidak tertulis, yurisprudensi, traktat
Sekunder: rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ahli hukum
Tersier: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif

Bahan nonhukum adalah bahan dari disiplin lain yang dipakai untuk memperjelas fakta atau konteks, misalnya laporan ekonomi tentang pertumbuhan pinjaman daring, buku kedokteran tentang tes DNA, atau statistik resmi tentang perkara. Marzuki mengingatkan agar bahan nonhukum dipakai seperlunya, sebagai penunjang, sehingga tidak menenggelamkan analisis hukumnya [1]. Putusan MK tentang anak luar kawin di Bab 1 adalah contoh bagaimana ilmu nonhukum masuk ke dalam penalaran hukum tanpa menggantikannya.

Marzuki juga membahas sumber seperti wawancara dengan ahli hukum, keterangan ahli di pengadilan, seminar, dan kuliah [1]. Sumber semacam ini dapat melengkapi bahan sekunder, misalnya untuk memperoleh pendapat ahli tentang penafsiran suatu pasal. Pangaribuan menunjukkan bahwa wawancara dalam penelitian doktrinal memang berbeda fungsinya dengan wawancara dalam penelitian sosio-legal: yang pertama untuk memperjelas bahan hukum dan memperoleh pendapat ahli, yang kedua untuk menggali pengalaman dan makna dari sudut pandang orang yang diteliti [3].

Coba ingat dulu

Apa beda pembagian bahan hukum menurut Marzuki dan menurut Soekanto dan Mamudji, khususnya tentang kamus hukum?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Marzuki membagi bahan hukum menjadi primer (peraturan, risalah resmi, putusan) dan sekunder (semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, termasuk kamus hukum), ditambah bahan nonhukum. Soekanto dan Mamudji memakai tiga kelompok: primer, sekunder, dan tersier; kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif dimasukkan ke bahan tersier. Jadi kamus hukum adalah bahan sekunder menurut Marzuki dan bahan tersier menurut Soekanto dan Mamudji.

Bahan hukum primer: peraturan dan putusan

Bahan primer adalah tulang punggung penelitian normatif. Kekuatannya berasal dari lembaga yang membuatnya dan prosedur pembentukannya. Untuk peraturan perundang-undangan, kedudukannya ditentukan oleh hierarki dalam UU 12/2011.

Pasal 7 ayat (1)UU 12/2011[4]

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menyusun bahan hukum primer menurut hierarki

Pilih satu tingkat untuk melihat penjelasannya. Makin ke atas, makin tinggi kedudukannya.

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Peraturan lain seperti peraturan menteri, peraturan lembaga, dan peraturan Mahkamah Agung diakui oleh Pasal 8 sepanjang diperintahkan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam penulisan, susunlah daftar bahan primer menurut urutan ini. Penguji akan langsung melihat apakah kamu memahami bahwa peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan bahwa Perda harus sejalan dengan peraturan di atasnya. Risalah pembahasan dan naskah akademik, walaupun bukan peraturan, termasuk bahan primer menurut Marzuki karena merupakan catatan resmi pembuatannya [1].

Putusan pengadilan adalah bahan primer yang kedua. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat umum, sehingga mengubah makna undang-undang yang diuji. Putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang dapat menyatakan peraturan itu tidak sah. Putusan pengadilan dalam perkara konkret mengikat para pihak, tetapi penalarannya menjadi bahan penting bagi perkara serupa. Karena itu, seorang peneliti yang hanya membaca teks undang-undang tanpa memeriksa putusan pengujiannya bisa sampai pada kesimpulan yang keliru.

Kasus berikut menunjukkan bagaimana hierarki bahan primer bekerja dalam praktik.

Studi kasusPutusan MA Nomor 46 P/HUM/2018, dibacakan 13 September 2018

Larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif[5]

Fakta
Menjelang Pemilu 2019, KPU menerbitkan peraturan tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD yang melarang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi bakal calon. Undang-undang pemilu sendiri tidak memuat larangan itu; ia hanya mensyaratkan mantan terpidana dengan ancaman pidana tertentu mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa ia mantan terpidana. Seorang bakal calon mengajukan permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung.
Masalah hukum
Apakah peraturan KPU yang memuat larangan tambahan itu bertentangan dengan undang-undang pemilu dan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan?
Putusan dan alasannya
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan menyatakan ketentuan larangan itu bertentangan dengan undang-undang pemilu, karena peraturan di bawah undang-undang hanya berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya dan tidak boleh menambah pembatasan hak politik yang tidak diatur undang-undang.
Pelajaran
Bagi peneliti, putusan ini menunjukkan mengapa bahan primer harus disusun menurut hierarki dan diperiksa status pengujiannya. Peneliti yang mengutip peraturan KPU itu tanpa memeriksa putusan MA akan salah menyimpulkan hukum yang berlaku. Putusan ini juga menjadi bahan penelitian tersendiri tentang batas kewenangan regulasi lembaga negara.

Bahan hukum sekunder dan tersier

Bahan sekunder membantu peneliti memahami, menafsirkan, dan mengkritik bahan primer. Jenisnya antara lain:

Buku teks yang ditulis ahli di bidangnya. Marzuki menyebut buku teks yang paling berharga adalah yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang berkualifikasi tinggi [1].
Artikel jurnal yang ditelaah sejawat, sebaiknya dari jurnal terakreditasi atau bereputasi internasional.
Disertasi dan tesis, terutama yang meneliti masalah serupa dengan metode yang jelas.
Komentar atas putusan (anotasi), misalnya yang dimuat jurnal hukum atau diterbitkan lembaga kajian.
Naskah akademik dan laporan lembaga seperti laporan pengkajian badan pembinaan hukum nasional atau laporan tahunan lembaga negara, bila tidak termasuk catatan resmi pembentukan peraturan.

Mutu bahan sekunder sangat beragam. Gunakan empat pertanyaan untuk menilai: Siapa penulisnya dan apa keahliannya? Di mana diterbitkan dan apakah ada penelaahan sejawat? Kapan ditulis dan apakah masih sesuai dengan aturan yang berlaku? Apakah ia menyebut sumbernya sehingga dapat diperiksa? Berita daring dan blog boleh dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa terjadi, tetapi bukan untuk menyatakan isi hukum. Untuk isi hukum, selalu kembali ke bahan primer.

Satu jebakan yang makin sering terjadi adalah jurnal yang tampak ilmiah tetapi tidak menjalankan penelaahan sejawat yang sungguh-sungguh, menerima naskah dalam hitungan hari dengan imbalan biaya, dan mencantumkan klaim indeksasi yang tidak benar. Artikel dari jurnal semacam ini lemah sebagai rujukan. Periksalah status akreditasi jurnal di SINTA, lihat siapa dewan penyuntingnya, dan perhatikan apakah artikel-artikelnya konsisten dengan ruang lingkup jurnal. Peraturan akreditasi jurnal terbaru mensyaratkan jurnal yang dapat diakreditasi diterbitkan oleh penerbit yang berintegritas dan menerbitkan artikel yang telah melalui telaah sejawat [6]. Syarat itu bisa kamu pakai sebagai ukuran sederhana ketika menilai sumber.

Bagaimana dengan hukum yang tidak tertulis? Soekanto dan Mamudji memasukkan hukum adat dan yurisprudensi ke dalam bahan primer [2]. Dalam penelitian normatif, hukum adat biasanya ditemukan melalui putusan pengadilan yang menerapkannya, peraturan daerah yang mengakuinya, dan karya para ahli hukum adat yang mencatatnya. Bila hukum adat itu belum tercatat sama sekali, kamu memerlukan penelitian lapangan, dan penelitianmu bergeser ke jenis empiris atau sosio-legal seperti dibahas di Bab 2.

Bahan tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia berguna di awal penelitian, ketika kamu masih mengenali istilah. Namun definisi dalam kamus jarang cukup untuk kerangka konseptual skripsi; definisi dalam peraturan dan doktrin jauh lebih kuat.

Contoh penggolongan bahan untuk isu penagih mitra pinjaman daring

Bahan	Golongan	Kegunaan
UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Primer	Definisi data pribadi, pengendali, prosesor, dan kewajibannya
KUH Perdata Pasal 1365 dan 1367	Primer	Dasar perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas perbuatan orang lain
Peraturan lembaga pengawas tentang penagihan	Primer	Standar perilaku penagih dan kewajiban penyelenggara
Putusan pengadilan tentang gugatan terhadap penyelenggara	Primer	Penalaran hakim tentang tanggung jawab
Buku teks hukum perikatan	Sekunder	Doktrin tentang tanggung jawab atas perbuatan orang lain
Artikel jurnal tentang pinjaman daring	Sekunder	Peta penelitian terdahulu dan kritik terhadap aturan
Kamus hukum	Tersier (Soekanto) atau sekunder (Marzuki)	Pengenalan istilah
Laporan statistik pengaduan konsumen	Nonhukum	Gambaran besarnya masalah

Menelusuri bahan hukum secara daring

Dua puluh tahun lalu, mencari putusan pengadilan berarti mengirim surat ke kepaniteraan atau berburu himpunan yurisprudensi di perpustakaan. Sekarang sebagian besar bahan primer tersedia daring di laman resmi. Tugasmu adalah tahu laman mana yang resmi, bagaimana mencarinya, dan bagaimana memeriksa hasilnya.

Peraturan perundang-undangan. Basis data peraturan yang dikelola Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di peraturan.go.id memuat peraturan beserta hubungan antarperaturan, misalnya peraturan mana yang dicabut atau diubah oleh peraturan lain [7]. Basis data JDIH Badan Pemeriksa Keuangan di peraturan.bpk.go.id juga sangat lengkap, memuat abstrak, status, dan berkas resmi. Untuk peraturan lembaga atau daerah, carilah di laman JDIH instansi yang bersangkutan.

JDIHN. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dibentuk berdasarkan Perpres 33/2012 sebagai wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan [8]. Portal jdihn.go.id menghubungkan JDIH berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, sehingga bisa menjadi titik awal pencarian bila kamu tidak tahu instansi mana yang menerbitkan suatu dokumen [9].

Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Direktori Putusan di putusan3.mahkamahagung.go.id memuat putusan seluruh pengadilan di empat lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung [10]. Publikasinya didasarkan pada kebijakan keterbukaan informasi di pengadilan, yang kini diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang standar pelayanan informasi publik [11]. Dalam perkara tertentu seperti perceraian, kesusilaan, dan anak, identitas pihak dikaburkan (anonimisasi) sebelum putusan diunggah. Ini juga pengingat etis bagi peneliti: jangan mencoba membongkar identitas yang sengaja dikaburkan.

Berapa banyak putusan yang diunggah ke Direktori Putusan setiap tahun?

Jumlah putusan yang diunggah per tahun

2022934.211

2023886.666

2024950.877

20251.009.364

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, statistik unggahan per tahun, diakses November 2026[10]

Angka ini menunjukkan dua hal. Bahan untuk pendekatan kasus sangat melimpah, sehingga masalahnya bukan mencari putusan, melainkan memilih putusan yang relevan. Karena itu kamu perlu strategi pencarian, bukan hanya mengetik kata kunci.

Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan, ikhtisar putusan, dan risalah sidang tersedia di laman mkri.id. Ikhtisar membantu memahami putusan dengan cepat, tetapi untuk dikutip, pakailah naskah putusan lengkapnya.

Bahan sekunder. Artikel jurnal Indonesia dapat dicari melalui Garuda (Garba Rujukan Digital) [12] dan SINTA, yang juga menunjukkan peringkat akreditasi jurnal [13]. Laman jurnal fakultas hukum yang memakai sistem jurnal terbuka biasanya menyediakan naskah lengkap gratis.

Strategi menelusuri bahan hukum

Langkah 1 dari 6

Tentukan kata kunci dan sinonimnya

Contoh: pinjaman daring, pinjam meminjam berbasis teknologi, fintech lending, penagihan, data pribadi.

Contoh penelusuran dari awal sampai akhir

Agar strategi di atas tidak terasa abstrak, ikuti seorang mahasiswa bernama Rani yang meneliti tanggung jawab penyelenggara pinjaman daring atas penagih mitra.

Rani memulai dengan membaca dua artikel jurnal terbaru tentang penagihan pinjaman daring yang ia temukan lewat Garuda. Dari catatan kaki kedua artikel itu ia mendapat daftar awal: undang-undang sektor keuangan, peraturan lembaga pengawas tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi, UU Pelindungan Data Pribadi, dan beberapa nomor putusan pengadilan. Ia lalu membuka peraturan.go.id dan JDIH BPK untuk mengunduh naskah resmi setiap peraturan. Di halaman setiap peraturan ia memeriksa kolom status dan hubungan antarperaturan, dan menemukan bahwa salah satu peraturan lembaga pengawas yang dikutip artikel pertama sudah dicabut dan diganti. Ia mencatat peraturan pengganti itu dan membaca ketentuan peralihannya.

Untuk putusan, Rani membuka Direktori Putusan dan mencari dengan beberapa kata kunci: nama penyelenggara, frasa "penagihan", dan frasa "perbuatan melawan hukum". Ia menyaring hasilnya berdasarkan klasifikasi perdata dan tahun. Dari puluhan hasil, ia membaca ringkasan amar dan pertimbangan untuk memilih tujuh putusan yang fakta materialnya mirip: penggugat adalah peminjam, tergugat adalah penyelenggara berizin, dan perbuatan yang digugat dilakukan oleh penagih. Ia menyimpan berkas lengkap putusan itu beserta nomor, tanggal, dan tautannya.

Terakhir, Rani mencari buku teks hukum perikatan dan disertasi tentang tanggung jawab korporasi di katalog perpustakaan fakultasnya, serta artikel jurnal internasional tentang tanggung jawab pengendali data atas prosesor. Semua data bibliografis ia simpan di manajer referensi dengan label sesuai rumusan masalah. Dalam dua minggu ia sudah punya bahan yang cukup untuk menulis bab pembahasan pertama, dan yang lebih penting, ia yakin semua bahannya masih berlaku.

Bahan untuk penelitian hukum internasional dan hukum asing

Bila penelitianmu menyentuh hukum internasional, bahan primernya berbeda. Marzuki membahas penelitian di bidang hukum internasional secara tersendiri [1]. Bahan primernya antara lain perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional yang dibuktikan melalui praktik negara, putusan pengadilan dan badan arbitrase internasional, serta resolusi organisasi internasional yang mengikat. Teks perjanjian sebaiknya diambil dari himpunan resmi organisasi internasional atau laman resmi pemerintah, dan status keikutsertaan Indonesia harus diperiksa: apakah Indonesia sudah menandatangani, meratifikasi, dan dengan instrumen apa ratifikasi itu dilakukan.

Untuk hukum asing dalam pendekatan komparatif, carilah teks peraturan di laman resmi negara bersangkutan dan putusan di basis data pengadilannya. Bila kamu memakai terjemahan, sebutkan bahwa itu terjemahan dan siapa penerjemahnya. Hutchinson menyediakan daftar periksa untuk menemukan dan memvalidasi hukum di berbagai yurisdiksi, yang bisa menjadi panduan awal [14].

Memeriksa status berlaku dan versi

Kesalahan paling berbahaya dalam penelitian hukum adalah memakai aturan yang sudah tidak berlaku. Hukum Indonesia berubah cepat. Sejak 2 Januari 2026, misalnya, KUHP nasional [15] dan KUHAP baru [16] berlaku menggantikan kitab lama. Aturan tentang akreditasi jurnal, penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan banyak peraturan sektor keuangan juga berganti dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk setiap peraturan yang kamu pakai, periksa empat hal. Pertama, apakah ia masih berlaku atau sudah dicabut; laman peraturan.go.id dan JDIH BPK mencantumkan status dan hubungan antarperaturan. Kedua, apakah ia pernah diubah, dan bila ya, pasal mana yang berubah; jangan mengutip pasal dari naskah asli bila pasal itu sudah diubah. Ketiga, apakah ia pernah diuji ke MK atau MA, dan bagaimana putusannya; pasal yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat harus dibaca dengan makna yang ditetapkan putusan. Keempat, apakah ada aturan peralihan yang membuat aturan lama masih berlaku untuk perkara tertentu.

Peneliti juga perlu tahu bahwa mengutip peraturan dan putusan secara utuh tidak melanggar hak cipta. Undang-undang hak cipta menegaskan tidak ada hak cipta atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan [17]. Namun itu tidak membebaskanmu dari kewajiban menyebut sumbernya. Menyebut nomor, tahun, pasal, dan tempat pengundangan atau nomor perkara adalah bagian dari kejujuran ilmiah, dan Bab 8 akan membahas cara menuliskannya.

7 jenis

Peraturan dalam hierarki Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011[4]

1 juta+

Putusan diunggah ke Direktori Putusan sepanjang 2025[10]

2 Jan 2026

KUHP nasional dan KUHAP baru mulai berlaku[16]

Keliru

Banyak situs menyimpan naskah lama, naskah tanpa perubahan, atau salinan yang salah ketik. Selalu bandingkan dengan laman resmi seperti peraturan.go.id, JDIH BPK, atau JDIH instansi penerbit.

Keliru

Berita boleh dipakai untuk menunjukkan peristiwa, tetapi isi dan alasan putusan harus dikutip dari naskah putusan resmi yang dapat diperiksa nomor dan tanggalnya.

Sebagian benar

Ikhtisar sangat membantu untuk memahami putusan, tetapi ia ringkasan. Untuk mengutip pertimbangan atau amar, pakailah naskah putusan lengkap.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Mencatat dan mengelola bahan

Bahan yang ditemukan tetapi tidak dicatat dengan baik sama saja dengan bahan yang hilang. Sejak hari pertama, buat sistem pencatatan. Untuk peraturan, catat jenis, nomor, tahun, judul lengkap, nomor Lembaran Negara atau Berita Negara, status, dan tautan resmi. Untuk putusan, catat pengadilan, nomor perkara, tanggal putusan, para pihak (atau inisial bila dianonimkan), dan tautan. Untuk buku dan artikel, catat data bibliografis lengkap dan halaman yang kamu kutip.

Simpan juga salinan berkas setiap bahan primer yang kamu unduh, lengkap dengan tanggal unduhnya. Laman resmi kadang berpindah alamat atau memperbarui berkasnya, dan salinan yang kamu simpan membuktikan versi mana yang kamu baca ketika menulis. Bila sebuah tautan kelak tidak bisa dibuka, kamu masih dapat menunjukkan sumbernya kepada pembimbing atau penyunting jurnal, dan mencari tautan penggantinya dengan nomor dan judul yang sudah tercatat.

Banyak peneliti membuat matriks bahan hukum: tabel yang menghubungkan setiap rumusan masalah dengan bahan primer dan sekunder yang dipakai untuk menjawabnya. Matriks seperti ini memperlihatkan dengan cepat bila ada rumusan masalah yang belum cukup bahan, atau bahan yang dikumpulkan tetapi tidak relevan. Manajer referensi seperti Zotero membantu menyimpan data bibliografis dan berkas sekaligus, lalu menyusun catatan kaki dan daftar pustaka secara otomatis [18]. Bab 8 membahas cara memakainya.

Coba ingat dulu

Sebutkan empat hal yang harus diperiksa sebelum mengutip sebuah peraturan dalam penelitian.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

(1) Apakah masih berlaku atau sudah dicabut; (2) apakah pernah diubah dan pasal mana yang berubah; (3) apakah pernah diuji ke MK atau MA dan bagaimana putusannya, termasuk makna bersyarat yang ditetapkan; (4) apakah ada aturan peralihan yang membuat aturan lama masih berlaku untuk perkara tertentu. Pemeriksaan dilakukan di laman resmi seperti peraturan.go.id, JDIH BPK, dan laman MK atau Direktori Putusan.

Latihan

Soal 1 dari 8

Menurut Marzuki, mana yang termasuk bahan hukum primer?

Soal 2 dari 8

Dalam pembagian Soekanto dan Mamudji, ensiklopedia hukum termasuk...

Soal 3 dari 8

Putusan MA 46 P/HUM/2018 mengajarkan bahwa...

Soal 4 dari 8

Seorang mahasiswa ingin menemukan peraturan lembaga yang tidak ia ketahui instansi penerbitnya. Titik awal pencarian yang paling tepat adalah...

Soal 5 dari 8

Mengapa identitas pihak dalam putusan perceraian di Direktori Putusan dikaburkan?

Soal 6 dari 8

Seorang peneliti mengutip pasal tentang praperadilan dari UU 8/1981 untuk menganalisis perkara yang mulai disidik pada Maret 2026. Apa kesalahannya?

Soal 7 dari 8

Mengapa peneliti boleh memuat teks utuh sebuah putusan dalam lampiran skripsi tanpa izin pengadilan?

Soal 8 dari 8

Langkah mana yang paling tepat setelah menemukan ratusan putusan dengan kata kunci penagihan pinjaman daring?

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Marzuki membagi sumber menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum; Soekanto dan Mamudji menambahkan bahan hukum tersier.
Bahan primer bersifat autoritatif: peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembuatannya, dan putusan hakim; susun menurut hierarki Pasal 7 UU 12/2011.
Putusan pengujian oleh MK dan MA dapat mengubah atau membatalkan isi peraturan, seperti dalam Putusan MA 46 P/HUM/2018.
Bahan sekunder (buku teks, jurnal, disertasi, anotasi) dinilai dari penulis, penerbit, kemutakhiran, dan keterlacakan sumbernya; berita dan blog bukan bahan untuk isi hukum.
Bahan resmi daring: peraturan.go.id, JDIH BPK, JDIHN (Perpres 33/2012), Direktori Putusan MA, laman MK, serta Garuda dan SINTA untuk jurnal.
Selalu periksa status berlaku, perubahan, putusan pengujian, dan aturan peralihan, terutama setelah KUHP nasional dan KUHAP baru berlaku 2 Januari 2026.
Catat setiap bahan dengan lengkap dan susun matriks bahan hukum yang menghubungkan rumusan masalah dengan bahannya.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 5: Bahan hukum dan penelusurannya

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Peter Mahmud Marzuki (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenadamedia Group, Jakarta (ISBN 978-602-7985-16-2; dicetak ulang sampai 2025).
Buku teks
Buku acuan utama: sifat preskriptif ilmu hukum, isu hukum, lima pendekatan, bahan hukum, langkah penelitian, dan preskripsi.
2
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada, Jakarta (cetakan ke-7).
Buku teks
Ragam penelitian normatif dan pembagian bahan hukum primer, sekunder, tersier.
3
Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan (2024). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. Undang: Jurnal Hukum.
Jurnal ilmiahujh.unja.ac.id
Fungsi wawancara dalam penelitian doktrinal dan sosio-legal serta teknik sebelum, saat, dan sesudah wawancara.
4
Republik Indonesia (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82; diubah terakhir dengan UU 13/2022.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Hierarki peraturan (Pasal 7 dan 8), materi muatan peraturan di bawah undang-undang (Pasal 12), naskah akademik.
5
Mahkamah Agung RI (2018). Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 (Jumanto melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum). Mahkamah Agung, dibacakan 13 September 2018.
Putusan pengadilanputusan3.mahkamahagung.go.id
Uji materiil PKPU 20/2018: larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif bertentangan dengan UU Pemilu.
6
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Ditetapkan 29 Juni 2026; mencabut Permenristekdikti 9/2018.
Peraturanlldikti5.kemdiktisaintek.go.id
Kriteria jurnal ilmiah, standar mutu artikel, peringkat 1 sampai 4, masa berlaku lima tahun, ketentuan peralihan.
7
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (2026). Database Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Hukum RI.
Data atau dokumen resmiperaturan.go.id
Basis data resmi peraturan beserta hubungan antarperaturan (mencabut, diubah, dilaksanakan oleh).
8
Republik Indonesia (2012). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 82.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Dasar hukum JDIHN sebagai wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum.
9
Badan Pembinaan Hukum Nasional (2026). Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Kementerian Hukum RI.
Data atau dokumen resmijdihn.go.id
Portal terpadu dokumen hukum dari seluruh anggota jaringan JDIH.
10
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI (2026). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (statistik unggahan per tahun, diakses November 2026). Mahkamah Agung RI.
Data atau dokumen resmiputusan3.mahkamahagung.go.id
Basis data putusan seluruh pengadilan di bawah MA dan jumlah putusan yang diunggah per tahun.
11
Mahkamah Agung RI (2022). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Ditetapkan 30 Agustus 2022.
Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id
Putusan sebagai informasi publik dan dasar publikasi putusan dengan pengaburan identitas.
12
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (2026). Garba Rujukan Digital (Garuda). Kemdiktisaintek.
Data atau dokumen resmigaruda.kemdiktisaintek.go.id
Portal pencarian artikel jurnal Indonesia.
13
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (2026). Science and Technology Index (SINTA). Kemdiktisaintek.
Data atau dokumen resmisinta.kemdiktisaintek.go.id
Sistem pengindeks tempat peringkat akreditasi jurnal dimuat.
14
Terry Hutchinson (2018). Researching and Writing in Law (4th edition). Lawbook Co./Thomson Reuters, Pyrmont NSW.
Buku teks
Metodologi doktrinal, kerangka penelitian lain, merumuskan topik, menulis proposal, dan etika penelitian.
15
Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHP nasional yang berlaku 2 Januari 2026, contoh objek pendekatan historis dan perundang-undangan.
16
Republik Indonesia (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHAP baru, berlaku 2 Januari 2026, mencabut UU 8/1981; penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.
17
Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Tidak ada hak cipta atas peraturan dan putusan (Pasal 42); penggunaan untuk penelitian dengan menyebut sumber (Pasal 44).
18
Corporation for Digital Scholarship (2026). Zotero: your personal research assistant. zotero.org.
Artikel atau ulasanzotero.org
Manajer referensi gratis dengan ribuan gaya sitasi.