Pengantar hukum telematika dan yurisdiksi siber | Hukum Telematika

Pengantar hukum telematika

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Pagi ini Rina, mahasiswi di Medan, bangun dan langsung membuka ponsel. Ia membalas pesan grup kelas, membayar kos lewat dompet digital, membeli buku di lokapasar, lalu mengunggah video pendek ke media sosial yang servernya ada di Singapura. Sore harinya ia bertanya pada aplikasi kecerdasan buatan untuk merangkum materi kuliah. Dalam beberapa jam saja Rina sudah bersentuhan dengan jaringan telekomunikasi, sistem pembayaran elektronik, kontrak elektronik, data pribadi, konten publik, dan sistem AI. Semua itu punya aturan hukum.

Apa yang terjadi kalau saldo dompet digitalnya hilang karena akun diretas? Siapa yang bertanggung jawab kalau buku yang dibeli tidak pernah datang? Bolehkah video Rina diturunkan pemerintah? Hukum negara mana yang berlaku kalau platformnya berkantor di luar negeri? Pertanyaan semacam ini menjadi bahan hukum telematika.

Bab ini membangun kerangka untuk seluruh mata kuliah. Kita mulai dari arti telematika dan konvergensi teknologi, lalu ruang lingkupnya, teori tentang bagaimana ruang siber bisa (atau tidak bisa) diatur, sumber hukum dan lembaga yang berwenang, dan terakhir persoalan yurisdiksi. Materi ini akan bersambung dengan Hukum Pidana, Hukum Perjanjian, dan Hukum Internasional yang sudah atau akan kamu pelajari.

Telematika dan konvergensi teknologi

Istilah telematika berasal dari bahasa Prancis télématique, yang dipopulerkan laporan Simon Nora dan Alain Minc kepada Presiden Prancis pada 1978 untuk menyebut pertemuan telekomunikasi dan informatika. Di Indonesia, Edmon Makarim mengartikan telematika sebagai konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan informatika yang semula berkembang terpisah [1]. Dulu telepon hanya membawa suara, televisi hanya menyiarkan gambar, dan komputer hanya mengolah data di satu meja. Sekarang ketiganya menyatu dalam satu jaringan digital: ponsel di sakumu adalah telepon, televisi, komputer, kamera, dan dompet sekaligus.

Danrivanto Budhijanto membedakan dua lapis konvergensi [2]. Pertama, konvergensi teknologi: perangkat dan jaringan yang dulu khusus untuk satu layanan kini membawa banyak layanan, misalnya jaringan seluler 4G dan 5G yang membawa panggilan, video, dan data. Kedua, konvergensi media: batas antara media penyiaran, media cetak, dan media daring kabur, sehingga setiap orang bisa menjadi "penerbit" lewat unggahan.

Konvergensi menimbulkan persoalan hukum yang khas. Layanan panggilan video lewat aplikasi pesan, misalnya, secara fungsi mirip layanan telepon, tetapi tidak menjadi penyelenggara jaringan telekomunikasi. Siaran langsung di media sosial mirip siaran televisi, tetapi tidak memakai frekuensi penyiaran. Karena itu pembentuk undang-undang terus menyesuaikan aturan, misalnya lewat perubahan UU Telekomunikasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan kedua UU ITE pada 2024 [3, 4].

Istilah lain yang sering dipakai adalah ruang siber (cyberspace), kata yang diciptakan penulis fiksi ilmiah William Gibson pada 1980-an. Josua Sitompul menjelaskan bahwa ruang siber bukan ruang fisik, tetapi ruang interaksi yang tercipta dari jaringan komputer; kegiatannya virtual, akibatnya nyata [5]. Mahkamah Konstitusi memakai cara pandang yang sama: perbuatan di ruang siber adalah perbuatan hukum yang nyata dan dapat dibatasi undang-undang [6].

Coba ingat dulu

Apa dua lapis konvergensi menurut Budhijanto dan mengapa konvergensi menimbulkan masalah hukum?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Konvergensi teknologi (satu jaringan atau perangkat membawa banyak layanan) dan konvergensi media (batas antara penyiaran, cetak, dan daring kabur). Masalah hukumnya muncul karena aturan lama dibuat per sektor (telekomunikasi, penyiaran, informatika), sedangkan layanan baru seperti panggilan video lewat aplikasi atau siaran langsung di media sosial melintasi sektor-sektor itu.

Ruang lingkup hukum telematika

Hukum telematika bukan satu undang-undang. Ia adalah rumpun kaidah dari berbagai cabang hukum yang bertemu pada objek yang sama: teknologi informasi dan komunikasi. Makarim menyusunnya dari sudut lapisan teknologi: lapisan infrastruktur (jaringan dan frekuensi), lapisan aplikasi dan sistem elektronik, serta lapisan konten [1]. Pendekatan ini membantu kamu menentukan aturan mana yang berlaku untuk suatu masalah.

Lapisan teknologi dan rezim hukumnya

Lapisan	Contoh sehari-hari	Aturan utama	Bab
Infrastruktur	Sinyal operator seluler, kabel serat optik, nama domain	UU 36/1999 jo. UU 6/2023, PP 46/2021, PP 71/2019 tentang nama domain	Bab 2 dan 4
Sistem elektronik dan transaksi	Aplikasi lokapasar, tanda tangan digital, kontrak klik setuju	UU ITE, PP 71/2019, PP 80/2019	Bab 3, 4, 5
Konten	Unggahan media sosial, video, berita daring	UU ITE Pasal 27 sampai 29 dan 40, KUHP 2023	Bab 4 dan 6
Data	Nomor KTP di aplikasi pinjol, riwayat belanja	UU 27/2022, PP 33/2026	Bab 7
Keamanan dan teknologi baru	Serangan ransomware, chatbot AI	Perpres 47/2023, SE Menkominfo 9/2023	Bab 8

Satu peristiwa sering menyentuh beberapa lapisan sekaligus. Kebocoran data di aplikasi belanja, misalnya, menyangkut sistem elektronik, data pribadi, dan mungkin tindak pidana akses ilegal.

Dari sudut cabang hukum, hukum telematika memuat kaidah hukum administrasi (perizinan, pendaftaran PSE, sanksi administratif), hukum perdata (kontrak elektronik, perbuatan melawan hukum karena kebocoran data), hukum pidana (tindak pidana siber), hukum acara (bukti elektronik), dan hukum internasional (yurisdiksi dan kerja sama). Ahmad M. Ramli, yang ikut membidani UU ITE, menyebut cyberlaw sebagai bidang yang bersifat lintas disiplin dan berkaitan erat dengan hak kekayaan intelektual [7].

Pertanyaan yang sering diajukan: apakah hukum telematika cabang hukum yang mandiri? Sebagian ahli melihatnya sebagai bidang kajian fungsional, bukan cabang tersendiri, karena kaidahnya tetap tunduk pada asas hukum perdata, pidana, dan administrasi. Pandangan lain, yang dekat dengan Makarim, menekankan bahwa karakter teknologi (tanpa batas wilayah, cepat, dan bergantung pada arsitektur sistem) menuntut asas khusus, misalnya asas netral teknologi dan kesetaraan fungsional dokumen elektronik [1]. Dalam praktik, keduanya benar sebagian: kamu tetap memakai asas umum, tetapi harus memahami asas khusus yang dibawa undang-undang sektoral.

Tiga pilar: telekomunikasi, informatika, dan media

Supaya tidak tersesat, bagilah hukum telematika menjadi tiga pilar sesuai asal katanya. Pilar telekomunikasi mengatur "pipa": siapa boleh membangun jaringan, siapa boleh memakai frekuensi radio, bagaimana operator saling tersambung, dan apa kewajiban mereka kepada pelanggan. Undang-undang induknya UU 36/1999 yang dibahas di Bab 2 [8]. Pilar informatika mengatur "isi pipa" dalam bentuk data dan transaksi: pengakuan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, kontrak dan perdagangan daring, serta pelindungan data pribadi. Undang-undang induknya UU ITE dan UU PDP. Pilar media mengatur informasi yang ditujukan kepada publik: penyiaran, pers, dan konten di platform digital.

Pilar media sering terlupakan padahal paling sering bersinggungan dengan hak asasi. Penyiaran televisi dan radio diatur undang-undang penyiaran dan diawasi Komisi Penyiaran Indonesia, sedangkan karya jurnalistik diatur undang-undang pers dan sengketanya diselesaikan lewat Dewan Pers. Konten di media sosial tidak tunduk pada rezim penyiaran, tetapi pada UU ITE dan KUHP. Akibatnya, satu video yang sama bisa diperlakukan berbeda: bila disiarkan stasiun televisi, ia tunduk pada pedoman perilaku penyiaran; bila diunggah akun pribadi, ia tunduk pada aturan konten UU ITE. Budhijanto menyebut kondisi ini sebagai tantangan regulasi konvergensi yang belum selesai di Indonesia [2].

Ketiga pilar itu saling bergantung. Pelanggaran konten di pilar media sering ditangani dengan instrumen pilar telekomunikasi, misalnya pemblokiran oleh penyelenggara jasa akses internet. Sebaliknya, kebijakan di pilar informatika, seperti kewajiban pendaftaran PSE, menentukan apakah platform media dapat diakses dari Indonesia. Ketika menganalisis kasus, biasakan bertanya: masalah ini menyentuh pipa, isi pipa, atau informasi publik, dan apakah lebih dari satu sekaligus?

UU ITE sendiri menyebut asas-asasnya dalam Pasal 3: kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi [9]. Asas netral teknologi berarti hukum tidak memihak teknologi tertentu. Undang-undang tidak menyebut merek aplikasi tanda tangan atau jenis enkripsi tertentu; yang diatur adalah fungsi dan syaratnya, sehingga hukum tidak cepat usang ketika teknologi berganti.

Teori pengaturan ruang siber

Bisakah negara mengatur internet? Pertanyaan ini diperdebatkan sejak internet menjadi publik pada 1990-an. Ada tiga pandangan yang perlu kamu kenal.

Pandangan pertama datang dari John Perry Barlow lewat A Declaration of the Independence of Cyberspace (1996). Ia menulis bahwa pemerintah dunia industri "tidak berdaulat" di ruang siber dan tidak punya cara efektif untuk memaksakan aturan [10]. Manifesto ini lahir sebagai protes terhadap undang-undang sensor internet di Amerika Serikat.

Pandangan kedua lebih akademis. David Johnson dan David Post (1996) berargumen bahwa hukum modern bertumpu pada batas teritorial, padahal ruang siber meniadakan batas itu. Karena itu, menurut mereka, ruang siber sebaiknya diatur oleh aturan yang tumbuh dari komunitas daring sendiri, dan negara cukup menghormati aturan tersebut [11].

Pandangan ketiga, yang paling berpengaruh sampai sekarang, datang dari Lawrence Lessig. Dalam Code and Other Laws of Cyberspace (1999) dan edisi revisinya Code: Version 2.0 (2006), Lessig menunjukkan bahwa ruang siber justru sangat mudah diatur, karena perilaku di dalamnya ditentukan oleh arsitektur yang dibuat manusia [12, 13]. Menurutnya ada empat kekuatan yang mengatur perilaku: hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur. Di ruang siber, arsitektur itu adalah kode (perangkat lunak dan perangkat keras). Kalimat terkenalnya: code is law.

Dua cara memandang ruang siber

Ruang siber tak bisa diatur negara

Barlow 1996: pemerintah tidak berdaulat di ruang siber
Johnson dan Post 1996: batas teritorial runtuh
Aturan sebaiknya lahir dari komunitas daring
Kelemahan: mengabaikan kenyataan bahwa server, perusahaan, dan pengguna tetap berada di wilayah negara

Ruang siber dapat dan sedang diatur

Lessig 1999 dan 2006: arsitektur membuat perilaku dapat dikendalikan
Negara mengatur lewat perantara: operator, platform, bank
Contoh: kewajiban verifikasi usia, pemutusan akses, label konten AI
Risiko: pengaturan lewat kode bisa tidak transparan dan sulit diuji

Hukum Indonesia jelas mengikuti pandangan bahwa ruang siber dapat diatur. Bahkan cara negara mengatur sangat mirip dengan model Lessig: negara jarang mengejar pengguna satu per satu, tetapi memerintahkan perantara (penyelenggara sistem elektronik, operator telekomunikasi, bank) untuk mengubah arsitektur sistemnya. Pasal 40A UU ITE hasil perubahan 2024 memberi kewenangan pemerintah memerintahkan PSE "melakukan penyesuaian pada Sistem Elektronik", yang dalam penjelasannya mencakup pembatasan atau penambahan fitur perangkat lunak [4]. Kewajiban verifikasi usia anak dalam Pasal 16A juga merupakan pengaturan lewat arsitektur.

Coba ingat dulu

Apa yang dimaksud Lessig dengan code is law, dan bagaimana gagasan itu tampak dalam UU ITE 2024?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Lessig menyatakan perilaku di ruang siber diatur empat kekuatan: hukum, norma, pasar, dan arsitektur (kode). Kode yang dirancang manusia menentukan apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan pengguna, sehingga berfungsi seperti hukum. Dalam UU ITE 2024 gagasan ini tampak pada Pasal 40A (pemerintah dapat memerintahkan PSE menyesuaikan sistem elektroniknya, termasuk menambah atau membatasi fitur) dan Pasal 16A (kewajiban mekanisme verifikasi pengguna anak).

Sumber hukum dan kelembagaan

Sumber hukum telematika Indonesia tersebar. Pada puncaknya ada UUD 1945: Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi "dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia", sedangkan Pasal 28G ayat (1) menjamin pelindungan diri pribadi, yang menjadi dasar konstitusional pelindungan data [14]. Pembatasan atas hak itu hanya sah bila ditetapkan undang-undang sesuai Pasal 28J ayat (2).

Tonggak regulasi telematika Indonesia

8 Sep 1999
UU 36/1999 tentang Telekomunikasi
Mengakhiri monopoli dan membuka kompetisi penyelenggaraan telekomunikasi.
21 Apr 2008
UU 11/2008 tentang ITE
Pengakuan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, dan tindak pidana siber.
25 Nov 2016
UU 19/2016
Perubahan pertama UU ITE: pemutusan akses, hak penghapusan, penurunan ancaman pencemaran.
10 Okt 2019
PP 71/2019 tentang PSTE
Mengganti PP 82/2012; membedakan PSE publik dan privat.
17 Okt 2022
UU 27/2022 tentang PDP
Undang-undang pelindungan data pribadi yang komprehensif.
2 Jan 2024
UU 1/2024
Perubahan kedua UU ITE: pelindungan anak, kontrak internasional, Pasal 27A dan 27B.
5 Nov 2024
Perpres 174/2024
Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
2 Jan 2026
KUHP 2023 dan UU 1/2026 berlaku
Sebagian pasal pidana UU ITE dicabut dan dialihkan ke KUHP.
16 Jan 2027
PP 33/2026 berlaku
Peraturan pelaksanaan UU PDP mulai berlaku.

UU ITE pertama diundangkan pada 21 April 2008 sebagai UU 11/2008 [9]. Ia diubah pertama kali dengan UU 19/2016 dan kedua kalinya dengan UU 1/2024 yang diundangkan 2 Januari 2024 [15, 4]. Karena itu, dalam tulisan hukum kamu akan menjumpai rumus sitasi "UU 11/2008 jo. UU 19/2016 jo. UU 1/2024". Kata juncto (disingkat jo.) berarti "dihubungkan dengan": undang-undang yang berlaku adalah UU 11/2008 sebagaimana telah dua kali diubah. Dalam mata kuliah ini, "UU ITE" berarti rumusan yang berlaku sekarang.

Peraturan pelaksananya antara lain PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PP 17/2025 tentang pelindungan anak di sistem elektronik, dan peraturan menteri seperti Permenkominfo 5/2020 tentang PSE lingkup privat [16, 17, 18, 19]. Ketentuan pidana kini juga ada dalam KUHP nasional (UU 1/2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dengan penyesuaian oleh UU 1/2026 [20, 21].

Kedudukan sumber hukum telematika

Pilih satu tingkat untuk melihat penjelasannya. Makin ke atas, makin tinggi kedudukannya.

Surat edaran, seperti SE Menkominfo 9/2023 tentang etika AI, bukan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat secara umum.

Lembaga utama di bidang ini adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Nama ini menggantikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada kabinet yang dilantik Oktober 2024, dan dasar hukumnya adalah Perpres 174/2024 yang ditetapkan 5 November 2024 [22, 23]. Pasal 6 Perpres itu menyebut fungsi Komdigi meliputi kebijakan di bidang infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, pelindungan data pribadi, serta komunikasi publik dan media. Karena peraturan lama masih memakai sebutan "Menteri Komunikasi dan Informatika", bacalah sebutan itu sebagai menteri yang kini memimpin Komdigi.

Lembaga lain yang penting adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menangani keamanan siber (Perpres 28/2021), Otoritas Jasa Keuangan untuk fintech dan pinjol, Kementerian Perdagangan untuk e-commerce, kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil untuk tindak pidana, serta lembaga pelindungan data pribadi yang diamanatkan UU PDP tetapi per November 2026 belum terbentuk [24, 25]. Status lembaga ini dibahas di Bab 7.

Yurisdiksi di ruang siber

Kembali ke Rina. Misalkan seseorang di Malaysia meretas akun dompet digitalnya dan menguras saldonya. Atau sebaliknya, seorang warga negara Indonesia di Jepang menyebarkan konten ilegal yang menyasar korban di Indonesia. Pengadilan negara mana yang berwenang, dan hukum mana yang dipakai?

Yurisdiksi adalah kewenangan negara untuk membuat hukum (jurisdiction to prescribe), mengadili (to adjudicate), dan menegakkan hukum (to enforce). Dari Hukum Internasional kamu sudah mengenal asas-asasnya: teritorial (tempat perbuatan), nasionalitas aktif (kewarganegaraan pelaku), nasionalitas pasif (kewarganegaraan korban), pelindungan (kepentingan vital negara), dan universal (kejahatan yang mengancam umat manusia). Di ruang siber, asas teritorial menjadi rumit karena perbuatan bisa dimulai di satu negara, melewati server di negara kedua, dan berakibat di negara ketiga.

Untuk mengatasinya, berkembang dua varian asas teritorial: teritorial subjektif (negara tempat perbuatan dimulai) dan teritorial objektif (negara tempat akibat terjadi). Varian kedua sering disebut doktrin akibat (effects doctrine). UU ITE memakai pendekatan luas ini dalam Pasal 2.

Pasal 2UU 11/2008 tentang ITE[9]

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 menyebut bahwa jangkauan ekstrateritorial ini diperlukan karena pemanfaatan teknologi informasi bersifat lintas teritorial atau universal. Yang menjadi kunci adalah unsur "merugikan kepentingan Indonesia", yang dalam penjelasannya mencakup kepentingan ekonomi nasional, pelindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, kedaulatan, warga negara, serta badan hukum Indonesia [9].

KUHP 2023 juga menyesuaikan asas teritorialnya. Pasal 4 huruf c menyatakan ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan "Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia" [20]. Ini adalah penerapan teritorial objektif secara tegas, sesuatu yang tidak ada dalam KUHP warisan Belanda.

Menentukan yurisdiksi pidana atas kejahatan siber lintas negara

Langkah 1 dari 5

Petakan perbuatan dan akibat

Di mana pelaku bertindak, di mana server atau sistem yang diserang, dan di mana korban mengalami kerugian.

Satu hal penting: kewenangan membuat hukum tidak sama dengan kewenangan menegakkan. Indonesia boleh menyatakan hukumnya berlaku bagi peretas di luar negeri, tetapi aparat Indonesia tidak boleh menangkap orang di wilayah negara lain tanpa persetujuan negara itu. Di sinilah kerja sama internasional (Bab 8) menjadi penting. Pasal 43 ayat (8) UU ITE hasil perubahan 2024 menegaskan penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti [4].

Dalam ranah perdata, persoalan yurisdiksi muncul dalam kontrak dengan platform asing. Syarat dan ketentuan aplikasi global biasanya memilih hukum dan pengadilan negara asal perusahaan. UU 1/2024 menambahkan Pasal 18A: kontrak elektronik internasional berklausula baku yang dibuat PSE diatur dengan hukum Indonesia bila pengguna berasal dari Indonesia dan memberi persetujuan dari Indonesia, tempat pelaksanaan kontrak di Indonesia, dan/atau PSE punya tempat usaha atau kegiatan usaha di Indonesia [4]. Ketentuan ini dibahas rinci di Bab 5. Untuk data pribadi, Pasal 2 UU PDP memakai jangkauan serupa: berlaku juga bagi pemrosesan di luar negeri yang berakibat hukum di Indonesia atau bagi warga negara Indonesia di luar negeri [26].

Studi kasusPutusan MK 50/PUU-VI/2008

Uji konstitusional pertama UU ITE[6]

Fakta
Jurnalis Narliswandi (Iwan) Piliang mengajukan uji materi Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 tentang muatan penghinaan dan pencemaran nama baik di internet. Ia menilai pasal itu mengancam kebebasan berpendapat dan pers, apalagi ancamannya enam tahun penjara.
Masalah hukum
Apakah larangan menyebarkan muatan penghinaan melalui sistem elektronik bertentangan dengan jaminan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi dalam UUD 1945?
Putusan dan alasannya
Mahkamah menolak permohonan. Menurut Mahkamah, kebebasan berekspresi dapat dibatasi undang-undang untuk melindungi kehormatan orang lain sesuai Pasal 28J ayat (2). Rumusan Pasal 27 ayat (3) harus dibaca bersama ketentuan penghinaan dalam KUHP (Pasal 310 dan 311 KUHP lama). Kegiatan di ruang siber diperlakukan sebagai perbuatan nyata yang dapat diatur hukum.
Pelajaran
Putusan ini menegaskan dua hal yang dipakai sampai sekarang: ruang siber tunduk pada hukum, dan delik penghinaan daring berinduk pada delik penghinaan umum dalam KUHP. Logika induk ini akhirnya diwujudkan pembentuk undang-undang ketika delik pencemaran dipindahkan ke KUHP 2023 (Bab 6).

Coba ingat dulu

Bedakan teritorial subjektif dan objektif, lalu sebutkan pasal KUHP 2023 dan UU ITE yang menjangkau perbuatan di luar negeri.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Teritorial subjektif melihat tempat perbuatan dimulai; teritorial objektif melihat tempat akibat terjadi. Pasal 4 huruf c KUHP 2023 memberlakukan hukum pidana Indonesia atas tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya terjadi di Indonesia. Pasal 2 UU ITE memberlakukan UU ITE bagi setiap orang di dalam atau di luar Indonesia bila perbuatannya berakibat hukum dan merugikan kepentingan Indonesia.

Keliru

Pasal 2 UU ITE dan Pasal 4 KUHP 2023 menjangkau perbuatan di ruang siber, termasuk dari luar negeri, sepanjang akibatnya terjadi di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia.

Sebagian benar

Syarat dan ketentuan memang sering memilih hukum asing, tetapi Pasal 18A UU ITE menetapkan hukum Indonesia berlaku untuk kontrak baku dengan pengguna Indonesia dalam keadaan tertentu.

Keliru

Komdigi adalah kelanjutan Kominfo dengan nama dan struktur baru berdasarkan Perpres 174/2024; kewenangan menteri dalam UU ITE kini dijalankan Menteri Komunikasi dan Digital.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 7

Seorang dosen menyebut aplikasi pesan yang menyediakan panggilan video sebagai contoh konvergensi. Konvergensi apa yang paling tepat dimaksud?

Soal 2 dari 7

Menurut Lessig, kewajiban platform memasang fitur verifikasi usia anak termasuk pengaturan lewat kekuatan apa?

Soal 3 dari 7

Andi di Thailand meretas server sebuah toko daring di Bandung dan mencuri data pelanggan. Dasar paling tepat untuk menyatakan hukum pidana Indonesia berlaku adalah

Soal 4 dari 7

Unsur apa yang membatasi jangkauan ekstrateritorial Pasal 2 UU ITE?

Soal 5 dari 7

Peraturan mana yang menjadi dasar pembentukan Kementerian Komunikasi dan Digital?

Soal 6 dari 7

Seorang mahasiswa berpendapat hukum telematika tidak perlu asas khusus karena cukup memakai asas hukum perdata dan pidana umum. Asas UU ITE yang paling menunjukkan perlunya asas khusus adalah

Soal 7 dari 7

Apa pelajaran utama Putusan MK 50/PUU-VI/2008 bagi pengaturan konten daring?

Terjawab 0 dari 7. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Telematika adalah konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika; konvergensi terjadi pada lapis teknologi dan media.
Hukum telematika adalah rumpun kaidah lintas cabang (administrasi, perdata, pidana, acara, internasional) yang dapat dipetakan menurut lapisan infrastruktur, sistem, konten, data, dan keamanan.
Barlow serta Johnson dan Post meragukan kemampuan negara mengatur ruang siber; Lessig menunjukkan ruang siber diatur hukum, norma, pasar, dan arsitektur (code is law).
Hukum Indonesia mengatur ruang siber terutama lewat perantara, seperti terlihat dalam Pasal 16A dan 40A UU ITE hasil UU 1/2024.
Sumber utama: UUD 1945 Pasal 28F, 28G, 28J; UU 36/1999; UU 11/2008 jo. 19/2016 jo. 1/2024; UU 27/2022; KUHP 2023 dengan UU 1/2026.
Komdigi berdasarkan Perpres 174/2024 menggantikan Kominfo; BSSN menangani keamanan siber; lembaga PDP belum terbentuk per November 2026.
Pasal 2 UU ITE dan Pasal 4 huruf c KUHP 2023 memakai jangkauan berbasis akibat; penegakan di luar negeri tetap memerlukan kerja sama internasional.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 1: Pengantar hukum telematika dan yurisdiksi siber

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Edmon Makarim (2005). Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian. RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers), Jakarta.
Buku teks
Pengertian telematika, konvergensi, dan sistematika hukum telematika Indonesia.
2
Danrivanto Budhijanto (2010). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi. Refika Aditama, Bandung.
Buku teks
Evolusi regulasi telekomunikasi, penyiaran, cyberlaw, dan konvergensi teknologi dan media.
3
Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, TLN 6856.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Perubahan UU Telekomunikasi: Perizinan Berusaha, spektrum frekuensi, kerja sama dan pengalihan spektrum.
4
Republik Indonesia (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1, TLN 6905.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pasal 5, 13, 13A, 16A, 16B, 17, 18A, 27, 27A, 27B, 28, 29, 36, 40, 40A, 43, 45 sampai 45B, dan Pasal II tentang masa berlaku sampai KUHP berlaku.
5
Josua Sitompul (2012). Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Tatanusa, Jakarta.
Buku teks
Unsur-unsur tindak pidana siber UU ITE, Konvensi Budapest, bukti elektronik, dan penyidikan.
6
Mahkamah Konstitusi RI (2009). Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang pengujian UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mahkamah Konstitusi, pemohon Narliswandi Piliang.
Putusan pengadilanmkri.id
Menolak uji Pasal 27 ayat (3) UU ITE; penghinaan daring dibaca bersama Pasal 310 dan 311 KUHP lama.
7
Ahmad M. Ramli (2004). Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
Buku teks
Gagasan awal cyberlaw Indonesia dan kaitannya dengan kekayaan intelektual.
8
Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154; diubah UU 6/2023.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Asas, jenis penyelenggaraan, ganti rugi (Pasal 15), pelayanan universal (Pasal 16), larangan penyadapan (Pasal 40), kerahasiaan (Pasal 42).
9
Republik Indonesia (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, TLN 4843.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Definisi, yurisdiksi Pasal 2, alat bukti, tanda tangan elektronik, transaksi dan kontrak elektronik, nama domain, perbuatan yang dilarang.
10
John Perry Barlow (1996). A Declaration of the Independence of Cyberspace. Electronic Frontier Foundation, 8 Februari 1996.
Artikel atau ulasaneff.org
Manifesto libertarian bahwa pemerintah tidak berdaulat di ruang siber.
11
David R. Johnson; David G. Post (1996). Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace. Stanford Law Review 48(5): 1367-1402.
Jurnal ilmiahdoi:10.2307/1229390
Argumen bahwa ruang siber memerlukan aturan sendiri karena melampaui batas teritorial.
12
Lawrence Lessig (1999). Code and Other Laws of Cyberspace. Basic Books, New York.
Buku teks
Empat modalitas pengatur perilaku dan gagasan code is law.
13
Lawrence Lessig (2006). Code: Version 2.0. Basic Books, New York.
Buku teks
Edisi revisi: regulabilitas ruang siber dan peran arsitektur.
14
Republik Indonesia (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya. Perubahan kedua tahun 2000 memuat Pasal 28F dan 28G.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F) serta hak atas pelindungan diri pribadi (Pasal 28G ayat (1)).
15
Republik Indonesia (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, TLN 5952.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Perubahan pertama: pemutusan akses Pasal 40 ayat (2a) dan (2b), hak penghapusan Pasal 26, penurunan ancaman pencemaran.
16
Republik Indonesia (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 185.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
PSE publik dan privat (Pasal 2), penempatan data (Pasal 20 sampai 21), kontrak elektronik, tanda tangan elektronik (Pasal 59 sampai 60), nama domain (Pasal 79 sampai 87), pemutusan akses (Pasal 95 sampai 98).
17
Republik Indonesia (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 222, TLN 6420.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Para pihak PMSE, kewajiban informasi, kontrak elektronik, perlindungan data, dan penyelesaian sengketa transaksi daring.
18
Republik Indonesia (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 36, TLN 7105; berlaku 27 Maret 2025.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pelaksanaan Pasal 16A dan 16B UU ITE: klasifikasi risiko, batas usia, verifikasi usia, sanksi bagi PSE.
19
Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1376; diubah Permenkominfo 10/2021.
Peraturanjdih.komdigi.go.id
Kewajiban pendaftaran PSE privat, pemutusan akses 1 x 24 jam dan 4 jam untuk konten mendesak, normalisasi, dan akses data oleh aparat.
20
Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN 6842; berlaku 2 Januari 2026.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Yurisdiksi Pasal 4, kategori denda Pasal 79, Pasal 243, 258, 263, 264, 332 sampai 335, 407, 426, 433 sampai 441, 482, 492, dan pencabutan Pasal 622.
21
Republik Indonesia (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 1, TLN 7153; berlaku 2 Januari 2026.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Penyesuaian denda dan pidana di luar KUHP (Pasal II), perubahan Pasal 243, 263, 332, 407 KUHP, dan perubahan Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP.
22
Galuh Putri Riyanto (2024). Meutya: Kementerian Komunikasi dan Digital Disingkat "Komdigi". Kompas.com, 21 Oktober 2024.
Artikel atau ulasantekno.kompas.com
Perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Komdigi pada kabinet 2024.
23
Republik Indonesia (2024). Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 370; ditetapkan 5 November 2024.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Fungsi Komdigi di bidang infrastruktur digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, dan pelindungan data pribadi.
24
Republik Indonesia (2021). Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 101.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Kedudukan BSSN di bawah Presiden serta tugas di bidang keamanan siber dan sandi.
25
Livia Kristianti (2026). Kemkomdigi ungkap regulasi pembentukan Badan PDP masuki tahap final. ANTARA News, 4 November 2026.
Artikel atau ulasanantaranews.com
Rancangan Perpres Badan PDP sudah diajukan kepada Presiden; fungsi pengawasan sementara dijalankan Komdigi.
26
Republik Indonesia (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196, TLN 6820.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Jenis data, hak subjek data, dasar pemrosesan, kewajiban pengendali dan prosesor, transfer, sanksi, lembaga, dan ketentuan pidana.

Telematika dan konvergensi teknologi

Ruang lingkup hukum telematika

Tiga pilar: telekomunikasi, informatika, dan media

Teori pengaturan ruang siber

Sumber hukum dan kelembagaan

Yurisdiksi di ruang siber

Uji konstitusional pertama UU ITE[6Putusan pengadilanPutusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang pengujian UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPutusan MK 50/PUU-VI/2008 · Mahkamah Konstitusi, pemohon Narliswandi Piliang]

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Sumber bab ini

Uji konstitusional pertama UU ITE[6]