Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Di rak diskon sebuah minimarket, Sari menemukan susu kotak dengan stiker harga baru. Ketika stiker itu ia kelupas di rumah, tanggal kedaluwarsanya ternyata sudah lewat dua minggu. Pada hari yang sama, ia melihat iklan krim wajah di media sosial: "Putih dalam 3 hari, 100 persen aman tanpa efek samping." Malamnya, sebuah toko daring mengumumkan flash sale ponsel seharga Rp99.000 untuk "1.000 unit pertama", tetapi stok habis dalam satu detik dan yang tersisa hanya ponsel lain seharga Rp3 juta.

Ketiga peristiwa itu tampak berbeda, tetapi semuanya diatur dalam satu bab UU 8/1999: Bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu Pasal 8 sampai Pasal 17. Bab 2 sudah menunjukkan kewajiban pelaku usaha secara umum. Bab ini menunjukkan sisi sebaliknya: perbuatan konkret yang tidak boleh dilakukan. Bedanya penting. Pelanggaran larangan Bab IV tidak hanya membuka gugatan ganti rugi, tetapi juga ancaman pidana menurut Pasal 62, yang akan kamu bahas di Bab 6.

Larangan-larangan ini bisa dikelompokkan menurut tahap kegiatan usaha: memproduksi dan memperdagangkan barang (Pasal 8), menawarkan dan mempromosikan (Pasal 9 dan 10), cara penjualan khusus seperti obral, harga khusus, hadiah, dan undian (Pasal 11 sampai 14), cara menawarkan (Pasal 15 dan 16), dan memproduksi iklan (Pasal 17) [1Buku teksHukum Perlindungan KonsumenMiru dan Yodo, 2004 · RajaGrafindo Persada, Jakarta (edisi revisi terbit ulang 2019), 2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026].

Larangan dalam produksi dan perdagangan barang

Sepuluh larangan Pasal 8 ayat (1)

Pasal 8 ayat (1) melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026]:

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (huruf a);
2. tidak sesuai berat bersih, isi bersih, atau jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label (huruf b);
3. tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah menurut ukuran sebenarnya (huruf c);
4. tidak sesuai kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan (huruf d);
5. tidak sesuai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan (huruf e);
6. tidak sesuai janji dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan (huruf f);
7. tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas barang tertentu (huruf g);
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label (huruf h);
9. tidak memasang label atau penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain yang menurut ketentuan harus dipasang (huruf i);
10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia (huruf j).

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa "jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik" adalah terjemahan dari kata best before yang biasa dipakai pada label pangan [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026].

Pola: janji harus sama dengan kenyataan

Kalau diperhatikan, huruf b sampai f punya pola yang sama: barang harus sesuai dengan apa yang dinyatakan. Pelaku usaha boleh menjual barang biasa, asalkan tidak mengklaimnya luar biasa. Masalah muncul ketika klaim berbeda dengan kenyataan. Inilah dasar hukum kasus "barang tidak sesuai foto": foto dan deskripsi di lokapasar adalah keterangan dan promosi penjualan, sehingga barang yang tidak sesuai melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, atau f [3Jurnal ilmiahPenggunaan Klausula Baku dalam Transaksi Jual Beli secara OnlineNingtyas dan Utami, 2022 · Jurnal Kertha Negara 10(11):1159-1169]. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mempertegas hal ini untuk perdagangan elektronik: informasi yang benar, jelas, dan jujur paling sedikit mencakup kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang (Pasal 13 ayat (2) huruf b) [4PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem ElektronikPP 80/2019 · Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 222, TLN Nomor 6420].

Kasus sepatu Dina dibaca dengan Pasal 8

Kembali ke sepatu Dina dari Bab 1. Foto menunjukkan warna biru tua dan sol tebal, deskripsi menyebut "original". Yang datang berbeda warna, solnya tipis, dan logonya miring. Ada tiga kemungkinan pelanggaran sekaligus. Ketidaksesuaian warna dan sol melanggar huruf d atau e (tidak sesuai kondisi atau mutu sebagaimana dinyatakan dalam keterangan). Klaim "original" untuk barang tiruan melanggar huruf f (tidak sesuai janji dalam promosi). Bila barang itu juga melanggar hak merek pihak lain, Penjelasan Umum UU 8/1999 mengarahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual ke undang-undang di bidang itu, bukan ke UU 8/1999 [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026].

Akibat perdatanya, Dina berhak atas penggantian atau pengembalian uang (Pasal 4 huruf h, Pasal 7 huruf g). Untuk perdagangan elektronik, PP 80/2019 menambahkan jalur administratif: konsumen yang dirugikan dapat melaporkan kerugiannya kepada Menteri Perdagangan, pelaku usaha yang dilaporkan wajib menyelesaikan laporan itu, dan pelaku usaha yang tidak menyelesaikannya dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan (Pasal 18) [4PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem ElektronikPP 80/2019 · Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 222, TLN Nomor 6420]. Lokapasar juga wajib menyediakan layanan pengaduan, yang diperinci Permendag 19/2026 dengan kewajiban menampilkan kanal pengaduan secara jelas dan menetapkan waktu tanggap [5PeraturanPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem ElektronikPermendag 19/2026 · Berita Negara RI Tahun 2026 Nomor 367; berlaku 8 Juni 2026].

Larangan sebagai dasar gugatan perdata

Larangan dalam Bab IV bukan hanya norma pidana. Dalam hukum perdata, perbuatan yang melanggar kewajiban hukum pelaku dianggap melawan hukum menurut tafsir luas Pasal 1365 KUH Perdata sejak Arrest Lindenbaum-Cohen 1919, yang kamu pelajari di Hukum Perdata [6PeraturanKitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)KUH Perdata · Staatsblad 1847 Nomor 23; JDIH Mahkamah Agung]. Artinya, pelanggaran Pasal 8 sampai 17 sekaligus memenuhi unsur "melanggar hukum" dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Konsumen tinggal membuktikan kerugian dan hubungan sebab akibat, sedangkan soal kesalahan dibantu oleh pembuktian terbalik dalam Pasal 28, yang dibahas di Bab 5. Dengan demikian, Bab IV bekerja dua arah: mencegah pelanggaran lewat larangan yang jelas, dan memudahkan pemulihan bila larangan dilanggar [1Buku teksHukum Perlindungan KonsumenMiru dan Yodo, 2004 · RajaGrafindo Persada, Jakarta (edisi revisi terbit ulang 2019)].

Barang rusak, cacat, bekas, dan tercemar

Pasal 8 ayat (2) melarang memperdagangkan barang rusak, cacat, bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi lengkap dan benar. Artinya, toko barang bekas dan penjual barang "refurbished" tetap sah sepanjang kondisi barang diungkapkan. Penjelasannya membatasi ayat ini pada barang yang tidak membahayakan konsumen [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026].

Pasal 8 ayat (3) lebih keras: sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, bekas, dan tercemar dilarang diperdagangkan dengan atau tanpa informasi. Penjelasannya menyebut yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen. Susu kedaluwarsa dalam kasus Sari masuk ke sini, sekaligus melanggar kewajiban mencantumkan tanggal kedaluwarsa secara jujur. Mengganti atau menutup tanggal kedaluwarsa juga dilarang oleh aturan pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur label dan iklan pangan secara khusus [7PeraturanUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang PanganUU 18/2012 · Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227, TLN 5360].

Ayat (4) memuat akibat: pelaku usaha yang melanggar ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang tersebut dan wajib menariknya dari peredaran. Penjelasannya menambahkan bahwa Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dari peredaran [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026].

Label halal dan bahasa Indonesia

Larangan Pasal 8 ayat (1) huruf h dirumuskan dengan hati-hati: yang dilarang adalah tidak berproduksi secara halal padahal label menyatakan halal. Pada 1999, sertifikasi halal masih sukarela, sehingga undang-undang hanya melindungi konsumen dari klaim halal palsu. Kini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal, dengan penahapan yang akan kamu bahas di Bab 8 [8PeraturanUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk HalalUU 33/2014 · Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 295; diubah UU 6/2023].

Kewajiban bahasa Indonesia (huruf j) sering dilanggar oleh produk impor yang dijual daring. Petunjuk penggunaan alat listrik yang hanya berbahasa asing bukan sekadar kekurangan administratif. Bila konsumen cedera karena tidak memahami peringatan, kekurangan itu menjadi dasar tanggung jawab dan sekaligus menutup pembelaan "konsumen tidak membaca petunjuk".

Larangan dalam penawaran, promosi, dan iklan

Pasal 9: menawarkan secara tidak benar dan "seolah-olah"

Pasal 9 ayat (1) melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang itu telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu, gaya, karakteristik, sejarah, atau guna tertentu (huruf a); dalam keadaan baik atau baru (huruf b); telah mendapat sponsor, persetujuan, perlengkapan, keuntungan, ciri kerja, atau aksesori tertentu (huruf c); dibuat perusahaan yang punya sponsor, persetujuan, atau afiliasi (huruf d); tersedia (huruf e); tidak mengandung cacat tersembunyi (huruf f); merupakan kelengkapan barang tertentu (huruf g); berasal dari daerah tertentu (huruf h); secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang lain (huruf i); memakai kata berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan lengkap (huruf j); dan menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti (huruf k) [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026].

Kata kunci pasal ini adalah "seolah-olah". Pelaku usaha menciptakan kesan palsu. Contohnya mudah ditemukan:

• "Diskon 70 persen" padahal harga coret tidak pernah berlaku (huruf a).
• "Original, garansi resmi" untuk barang tiruan (huruf a dan c).
• "Disetujui dokter" tanpa dasar (huruf c).
• "Kopi asli Gayo" yang dicampur kopi lain (huruf h).
• "Ready stock" padahal barang harus dipesan dari luar negeri dulu (huruf e).
• "Putih dalam 3 hari, 100 persen aman tanpa efek samping" dalam kasus Sari (huruf j dan k).

Barang yang ditawarkan dengan cara itu dilarang diperdagangkan (ayat (2)), dan pelaku usaha wajib menghentikan penawaran, promosi, dan iklannya (ayat (3)).

Pasal 10: pernyataan tidak benar atau menyesatkan

Pasal 10 melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif (huruf a), kegunaan (huruf b), kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau ganti rugi (huruf c), tawaran potongan harga atau hadiah menarik (huruf d), dan bahaya penggunaan (huruf e) [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026].

Pasal 10 lebih luas dari sekadar "bohong". Pernyataan bisa benar secara harfiah tetapi tetap menyesatkan, misalnya harga "mulai Rp99.000" padahal hanya satu varian langka yang semurah itu, atau "gratis ongkir" yang ternyata dibebankan dalam "biaya penanganan". Kasus biaya tersembunyi Bima di Bab 2 juga masuk ke Pasal 10 huruf a.

Menilai apakah iklan menyesatkan

Undang-undang tidak memberi rumus. Doktrin dan praktik pengawasan iklan memakai beberapa langkah yang dapat kamu ikuti [9Buku teksHukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi)Shidarta, 2006 · Grasindo, Jakarta, 1Buku teksHukum Perlindungan KonsumenMiru dan Yodo, 2004 · RajaGrafindo Persada, Jakarta (edisi revisi terbit ulang 2019)]:

Larangan dalam obral, harga khusus, hadiah, dan undian

Obral dan lelang (Pasal 11)

Dalam penjualan secara obral atau lelang, pelaku usaha dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan: menyatakan barang seolah-olah memenuhi standar mutu tertentu (huruf a) atau tidak mengandung cacat tersembunyi (huruf b); tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan untuk menjual barang lain (huruf c); tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu atau cukup dengan maksud menjual barang lain (huruf d); tidak menyediakan jasa dalam kapasitas atau jumlah cukup dengan maksud menjual jasa lain (huruf e); dan menaikkan harga atau tarif sebelum obral (huruf f) [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026]. Penjelasan huruf d menyatakan "jumlah tertentu dan jumlah yang cukup" adalah jumlah yang memadai sesuai antisipasi permintaan konsumen.

Huruf c dan d melarang praktik yang di negara lain dikenal sebagai bait and switch: memasang umpan barang murah untuk menggiring konsumen membeli barang lain. Flash sale ponsel Rp99.000 dalam pembuka bab ini patut diuji dengan pasal ini. Bila stok "1.000 unit" tidak pernah benar-benar disediakan dan tujuannya menggiring pembeli ke ponsel Rp3 juta, unsur huruf c atau d terpenuhi. Huruf f melarang trik klasik "harga dinaikkan dulu, lalu didiskon".

Harga khusus (Pasal 12)

Pasal 12 melarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu bila pelaku usaha tidak bermaksud melaksanakannya sesuai waktu dan jumlah yang dijanjikan [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026]. Pasal ini melengkapi Pasal 11: bila Pasal 11 khusus untuk obral dan lelang, Pasal 12 berlaku untuk setiap promosi harga khusus, termasuk "promo 12.12" dan "harga spesial hari ini".

Hadiah (Pasal 13) dan undian (Pasal 14)

Pasal 13 ayat (1) melarang menjanjikan hadiah cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana dijanjikan. Pasal 13 ayat (2) melarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026]. Larangan khusus ini lahir dari pertimbangan bahwa konsumsi produk kesehatan tidak boleh didorong oleh iming-iming hadiah.

Pasal 14 mengatur penawaran dengan hadiah melalui undian. Pelaku usaha dilarang: tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan (huruf a), mengumumkan hasil tidak melalui media massa (huruf b), memberikan hadiah tidak sesuai janji (huruf c), dan mengganti hadiah dengan yang tidak setara nilainya (huruf d) [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026].

Larangan dalam cara menawarkan dan pesanan

Pemaksaan dan gangguan (Pasal 15)

Pasal 15 melarang pelaku usaha menawarkan barang atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026]. Contohnya penjual yang menghalangi konsumen keluar toko sebelum membeli, tenaga penjual yang terus menelepon dan mengancam, atau taktik "hadiah" yang mengharuskan konsumen ikut presentasi berjam-jam lalu ditekan menandatangani kontrak. Pasal ini juga relevan bagi praktik penagihan dan penawaran produk keuangan yang agresif, yang di sektor jasa keuangan diatur lebih rinci oleh POJK 22/2023 [11PeraturanPeraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa KeuanganPOJK 22/2023 · Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 40].

Pesanan (Pasal 16)

Pasal 16 melarang pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa melalui pesanan untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian (huruf a) dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi (huruf b) [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026]. Pasal ini mencakup penjahit yang terlambat berbulan-bulan, katering pernikahan yang mengganti menu, jasa pindahan yang tidak datang, dan sistem pre-order yang tidak pernah dikirim. Karena juga diancam pidana (Pasal 62 ayat (2)), Pasal 16 sering disebut jembatan antara wanprestasi perdata dan pelanggaran perlindungan konsumen. Namun penegak hukum perlu berhati-hati agar tidak setiap keterlambatan dipidanakan. Asas ultimum remedium dan Pasal 613 ayat (3) KUHP nasional, yang mengharuskan sanksi administratif didahulukan dalam undang-undang administratif bersanksi pidana, relevan di sini [12PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1].

Larangan bagi pelaku usaha periklanan

Pasal 17

Pasal 17 ditujukan khusus kepada pelaku usaha periklanan, yaitu pihak yang memproduksi iklan, bukan hanya pemesan iklan. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026]:

• mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, harga atau tarif, serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa (huruf a);
• mengelabui jaminan atau garansi (huruf b);
• memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat (huruf c);
• tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian (huruf d);
• mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan (huruf e);
• melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan (huruf f).

Ayat (2) melarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ayat (1). Pasal 20 kemudian membebankan tanggung jawab kepada pelaku usaha periklanan atas iklan yang diproduksinya dan segala akibatnya [2PeraturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU 8/1999 · Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026].

Iklan di era digital

Pada 1999, pelaku usaha periklanan berarti biro iklan. Kini garis itu kabur: pemengaruh (influencer), pembuat konten, agensi pemasaran digital, dan bahkan sistem kecerdasan artifisial ikut memproduksi pesan promosi. Shidarta mencatat bahwa rumusan Pasal 17 cukup luas untuk mencakup setiap pihak yang menjalankan usaha memproduksi iklan [9Buku teksHukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi)Shidarta, 2006 · Grasindo, Jakarta]. Untuk perdagangan elektronik, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 mengatur iklan elektronik dan pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam promosi dan pemasaran produk, menggantikan Permendag 31/2023 [5PeraturanPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem ElektronikPermendag 19/2026 · Berita Negara RI Tahun 2026 Nomor 367; berlaku 8 Juni 2026]. Kementerian Perdagangan sendiri menyebut iklan menyesatkan dan pola manipulatif (dark patterns) sebagai alasan perlunya pembaruan UU 8/1999 [13Data atau dokumen resmiRaker dengan Komite III DPD RI, Mendag Usulkan Pembaruan UU Perlindungan KonsumenKemendag, 2026 · Siaran pers Kemendag, 8 April 2026].

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1. 1
   Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. RajaGrafindo Persada, Jakarta (edisi revisi terbit ulang 2019).

   Buku teks

   Komentar pasal demi pasal UU 8/1999, terutama hak, larangan, klausula baku, dan tanggung jawab.
2. 2
   Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821; diubah ketentuan pidananya oleh UU 1/2026.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Sumber utama seluruh bab; kutipan pasal mengikuti salinan resmi di JDIH BPK.
3. 3
   Dinda Rana Ningtyas dan Putu Devi Yustisia Utami (2022). Penggunaan Klausula Baku dalam Transaksi Jual Beli secara Online. Jurnal Kertha Negara 10(11):1159-1169.

   Jurnal ilmiahojs.unud.ac.id

   Contoh klausula baku di lokapasar, seperti larangan retur dan kewajiban video unboxing.
4. 4
   Republik Indonesia (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 222, TLN Nomor 6420.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Kewajiban informasi (Pasal 13), pelaporan kerugian (Pasal 18), layanan pengaduan (Pasal 27), isi kontrak elektronik (Pasal 53), data pribadi (Pasal 58), sengketa (Pasal 72).
5. 5
   Kementerian Perdagangan RI (2026). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berita Negara RI Tahun 2026 Nomor 367; berlaku 8 Juni 2026.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Model bisnis PPMSE termasuk social commerce, ride hailing, dan OTA; layanan pengaduan; kecerdasan artifisial; mencabut Permendag 31/2023.
6. 6
   Pemerintah Hindia Belanda (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). Staatsblad 1847 Nomor 23; JDIH Mahkamah Agung.

   Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id

   Syarat sah perjanjian (Pasal 1320), kekuatan mengikat (Pasal 1338), cacat tersembunyi (Pasal 1504), penitipan (Pasal 1694), perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 sampai 1367).
7. 7
   Republik Indonesia (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227, TLN 5360.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Keamanan pangan serta label dan iklan pangan, termasuk kewajiban mencantumkan tanggal kedaluwarsa.
8. 8
   Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 295; diubah UU 6/2023.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Kewajiban bersertifikat halal, keterangan tidak halal, dan peran BPJPH, LPH, serta MUI.
9. 9
   Shidarta (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi). Grasindo, Jakarta.

   Buku teks

   Sejarah gerakan konsumen, pengertian, prinsip tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa.
10. 10
    Fitra Ashari (ANTARA) (2026). BPKN catat tiga sektor utama yang dominasi aduan masyarakat. antaranews.com, 16 Juli 2026.

    Artikel atau ulasanantaranews.com

    Jasa keuangan, perumahan, dan PMSE mencakup 64 persen dari 12.051 aduan 2017 sampai Juli 2026.
11. 11
    Otoritas Jasa Keuangan (2023). Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 40.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Tujuh prinsip (Pasal 3), klausula baku, penagihan, pelindungan data, dan penanganan pengaduan.
12. 12
    Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    KUHP nasional, berlaku 2 Januari 2026: kategori denda (Pasal 79) dan denda korporasi (Pasal 121).
13. 13
    Kementerian Perdagangan RI (2026). Raker dengan Komite III DPD RI, Mendag Usulkan Pembaruan UU Perlindungan Konsumen. Siaran pers Kemendag, 8 April 2026.

    Data atau dokumen resmikemendag.go.id

    Evaluasi kelemahan UU 8/1999: e-commerce, scam, dark pattern, iklan menyesatkan; Stranas dan RAN Perlindungan Konsumen.