Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan UNCAC | Tindak Pidana Korupsi

Pencegahan dan UNCAC

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Bayangkan kamu baru diangkat menjadi pegawai di bagian pengadaan sebuah pemerintah kota. Pada minggu pertama, kamu diminta mengisi formulir harta kekayaan, menandatangani pakta integritas, dan mengikuti pelatihan tentang gratifikasi. Seorang rekan senior berbisik bahwa ada rekanan yang "biasa memberi uang bensin". Apa yang harus kamu lakukan? Laporkan ke siapa? Apakah kamu dilindungi bila melapor? Dan bila kamu sudah telanjur terlibat, adakah jalan keluar dengan bekerja sama dengan penegak hukum?

Lima bab sebelumnya membahas korupsi dari sisi penindakan: delik, subjek, acara, dan sanksi. Bab penutup ini membahas sisi yang sama pentingnya, yaitu pencegahan dan partisipasi masyarakat, serta kerangka internasional yang mengikat Indonesia. Rumus Klitgaard di Bab 1 sudah mengingatkan bahwa korupsi tumbuh dari sistem yang memberi monopoli dan diskresi tanpa akuntabilitas. Instrumen dalam bab ini bekerja di sisi akuntabilitas itu.

Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC)

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003. Indonesia ikut menandatanganinya pada 18 Desember 2003 dan mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006, dengan pensyaratan (reservation) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional [1]. Penjelasan UU 7/2006 menyebut arti penting ratifikasi itu antara lain untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri, serta mengharmonisasi peraturan nasional [1].

Empat pilar substantif UNCAC dan wujudnya di Indonesia

Pilar	Isi pokok	Contoh pelaksanaan di Indonesia
Pencegahan (Bab II, Pasal 5 sampai 14)	Badan antikorupsi preventif, kode etik, pengadaan transparan, deklarasi harta, partisipasi masyarakat	Fungsi pencegahan KPK, LHKPN, pengadaan elektronik
Kriminalisasi dan penegakan (Bab III, Pasal 15 sampai 42)	Suap pejabat, penggelapan, perdagangan pengaruh, memperkaya diri secara tidak sah, pencucian, perintangan, tanggung jawab badan hukum, perlindungan saksi dan pelapor	UU Tipikor, Pasal 603 sampai 607 KUHP, UU TPPU, UU LPSK
Kerja sama internasional (Bab IV, Pasal 43 sampai 50)	Ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, kerja sama penegakan hukum	Perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik bilateral
Pengembalian aset (Bab V, Pasal 51 sampai 59)	Pengembalian aset sebagai prinsip fundamental, perampasan tanpa pemidanaan, unit intelijen keuangan	PPATK, Pasal 18 UU Tipikor, RUU Perampasan Aset

UNCAC membedakan kewajiban yang wajib (shall adopt) dan yang dianjurkan untuk dipertimbangkan (shall consider adopting). Kriminalisasi suap pejabat publik nasional (Pasal 15), penggelapan oleh pejabat (Pasal 17), pencucian uang (Pasal 23), dan perintangan proses peradilan (Pasal 25) bersifat wajib. Kriminalisasi perdagangan pengaruh (Pasal 18), penyalahgunaan fungsi (Pasal 19), memperkaya diri secara tidak sah (Pasal 20), dan suap di sektor swasta (Pasal 21) termasuk yang dianjurkan [2]. Suap terhadap pejabat publik asing (Pasal 16 ayat (1)) bersifat wajib.

Bila dibandingkan dengan hukum Indonesia, beberapa celah terlihat. Pertama, suap kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional belum dirumuskan secara khusus. Kedua, perdagangan pengaruh, yaitu menjual pengaruh kepada pejabat tanpa ia sendiri berwenang, belum diatur sebagai delik tersendiri. Ketiga, memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment), yaitu peningkatan kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan dari penghasilan sahnya, belum dikriminalisasi; yang ada hanya pembuktian terbalik terbatas Pasal 37A dan 38B UU Tipikor. Keempat, suap di sektor swasta belum masuk UU Tipikor [3, 2]. Andi Hamzah sudah lama menganjurkan agar Indonesia menyesuaikan hukumnya dengan UNCAC [3]. MK sendiri, ketika memutus Pasal 21 UU Tipikor dalam Putusan 71/PUU-XXIII/2025, menjadikan Pasal 25 UNCAC sebagai pembanding [4]. Ini menunjukkan bahwa UNCAC sudah berfungsi sebagai alat tafsir, meskipun pembaruan UU Tipikor yang masuk Prolegnas 2025-2029 belum terwujud [5].

Coba ingat dulu

Sebutkan empat pilar substantif UNCAC dan dua bentuk kriminalisasi yang dianjurkan UNCAC tetapi belum diatur tersendiri di Indonesia.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Empat pilar: pencegahan (Bab II), kriminalisasi dan penegakan hukum (Bab III), kerja sama internasional (Bab IV), dan pengembalian aset (Bab V). Dua bentuk yang belum diatur tersendiri, antara lain, perdagangan pengaruh (Pasal 18 UNCAC) dan memperkaya diri secara tidak sah atau illicit enrichment (Pasal 20 UNCAC). Suap di sektor swasta (Pasal 21) juga belum masuk UU Tipikor.

LHKPN: transparansi harta pejabat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mewajibkan setiap penyelenggara negara bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat (Pasal 5 angka 2 dan 3) [6]. UU KPK menugaskan KPK melakukan pendaftaran dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari fungsi pencegahan [7]. Sejak UU 16/2025, direksi dan komisaris BUMN kembali diperlakukan sebagai penyelenggara negara yang wajib melapor, sebagaimana dibahas di Bab 2 [8].

LHKPN bekerja dengan dua cara. Pertama, sebagai pencegah: pejabat tahu hartanya diawasi dan diumumkan. Kedua, sebagai pintu masuk penindakan: kekayaan yang tidak sebanding dengan profil penghasilan menjadi petunjuk awal. Kelemahannya, ketidakbenaran isi LHKPN tidak diancam pidana tersendiri; sanksinya administratif. Karena itu, LHKPN baru berdaya bila ditindaklanjuti dengan penyelidikan atas kemungkinan gratifikasi, suap, atau pencucian uang.

Kepatuhan pelaporan LHKPN pada 2025 mencapai 94,89 persen menurut KPK [9]. Angka kepatuhan tinggi belum tentu berarti isi laporannya benar. Pengujian kebenaran isi memerlukan pemeriksaan, analisis transaksi oleh PPATK, dan kewenangan menelusuri aset atas nama pihak lain.

Studi kasusPutusan PT DKI Jakarta 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI (7 Maret 2024) jo. Putusan MA 4101 K/Pid.Sus/2024 (16 Juli 2024)

Dari harta yang disorot ke gratifikasi dan pencucian uang[10, 11]

Fakta
Seorang pejabat eselon di Direktorat Jenderal Pajak menjadi sorotan publik pada 2023 karena gaya hidup dan harta kekayaannya yang dinilai tidak sebanding dengan profil jabatannya. KPK menelusuri penerimaan dari wajib pajak dan aliran dana yang ditempatkan atas nama keluarga dan perusahaan.
Masalah hukum
Dapatkah penerimaan yang tidak dapat dihubungkan dengan perbuatan jabatan tertentu dipidana, dan bagaimana menjangkau harta yang disamarkan?
Putusan dan alasannya
Pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 12B jo. Pasal 18 UU Tipikor (gratifikasi) serta tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU 15/2002 jo. UU 25/2003 dan UU 8/2010. Pidananya 14 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan uang pengganti Rp10.079.095.519. Mahkamah Agung menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan status sebagian barang bukti. KPK kemudian menyetorkan Rp40,5 miliar ke kas negara dari uang pengganti dan uang rampasan.
Pelajaran
Gratifikasi dan pencucian uang memungkinkan penegak hukum menjangkau kekayaan pejabat yang tidak wajar tanpa harus membuktikan setiap transaksi suap secara terpisah. Kasus ini juga menunjukkan nilai transparansi harta dan pengawasan publik sebagai pemicu penyelidikan.

Bagi mahasiswa hukum, LHKPN juga bahan analisis yang menarik. Ringkasan LHKPN diumumkan dan dapat diakses publik, sehingga jurnalis dan masyarakat sipil dapat membandingkan harta pejabat dari tahun ke tahun. Lonjakan harta yang tidak dijelaskan dapat menjadi dasar pengaduan kepada KPK. Namun membaca LHKPN memerlukan kehati-hatian: kenaikan nilai dapat berasal dari warisan, kenaikan harga tanah, atau usaha yang sah. Karena itu, temuan dari LHKPN selalu harus diuji melalui klarifikasi dan penyelidikan, bukan langsung dijadikan tuduhan. Di sinilah gagasan pengaturan illicit enrichment dan perampasan aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya menjadi relevan, karena keduanya akan memberi akibat hukum bagi kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Peran serta masyarakat dan perlindungan pelapor

Pasal 41 UU Tipikor memberi masyarakat hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi, menyampaikan saran dan pendapat, memperoleh jawaban atas laporan dalam waktu paling lama 30 hari, dan memperoleh perlindungan hukum [12]. Pasal 42 menjanjikan penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa. Pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

Dari laporan masyarakat sampai premi pelapor menurut PP 43/2018

Langkah 1 dari 5Pasal 41 UU Tipikor

Menyampaikan laporan

Pelapor menyampaikan informasi dugaan korupsi kepada penegak hukum, disertai identitas dan bukti permulaan.

Premi itu dibayarkan setelah uang negara disetor ke kas negara, dan upaya hukum luar biasa tidak membatalkan penghargaan yang sudah diberikan [13]. Perhatikan logikanya: untuk mendapat premi maksimal Rp200 juta, kerugian negara yang dikembalikan harus mencapai Rp100 miliar. Pengkritik menilai insentif ini terlalu kecil dibanding risiko yang ditanggung pelapor, terutama pelapor dari dalam organisasi.

Perlindungan hukum pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 menyatakan saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian atau laporan yang diberikannya, kecuali bila kesaksian atau laporan itu diberikan tidak dengan iktikad baik [14]. Gultom mencatat bahwa perlindungan pelapor dan saksi pelaku pada dasarnya serupa, yaitu perlindungan fisik, psikis, dan hukum, termasuk merahasiakan identitas, tetapi keduanya berbeda dalam subjek, motivasi, dan kedudukan dalam hukum acara [15]. Di lingkungan instansi pemerintah dan perusahaan, sistem pelaporan internal (whistleblowing system) menjadi saluran pertama, dan efektivitasnya bergantung pada jaminan kerahasiaan serta tindak lanjut yang nyata.

Justice collaborator dan saksi mahkota

Korupsi besar hampir selalu dilakukan berjaringan dan tertutup. Cara paling efektif membongkarnya adalah lewat orang dalam yang ikut terlibat. Inilah fungsi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama.

Whistleblower dan justice collaborator

Whistleblower (pelapor)

Mengetahui dan melaporkan, tetapi bukan pelaku
Motivasi: kesadaran sendiri
Perlindungan: kerahasiaan identitas, tidak dapat dituntut atas laporan beriktikad baik
Penghargaan: piagam dan premi PP 43/2018

Justice collaborator (saksi pelaku)

Pelaku, tetapi bukan pelaku utama
Mengakui perbuatannya dan bekerja sama mengungkap pelaku lain
Perlindungan: penanganan khusus, pemisahan tahanan
Penghargaan: keringanan pidana, pembebasan bersyarat, remisi

UU 31/2014 mendefinisikan saksi pelaku sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama, dan Pasal 10A memberinya penanganan khusus serta penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain [14]. Mahkamah Agung melalui SEMA 4/2011 lebih dulu memberi pedoman bahwa justice collaborator adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama, dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Thalib dan kawan-kawan, berdasarkan penelitian di KPK dan LPSK, menunjukkan bahwa keterangan justice collaborator membantu membongkar dalang di balik kejahatan terorganisasi seperti korupsi [16].

UNCAC mendorong hal yang sama: Pasal 37 meminta negara pihak mempertimbangkan keringanan hukuman atau kekebalan penuntutan bagi pelaku yang memberikan kerja sama substansial, dan Pasal 32 serta 33 mewajibkan perlindungan saksi dan mempertimbangkan perlindungan pelapor [2].

Ada satu perubahan yang menuai kritik. Dahulu syarat remisi bagi narapidana korupsi mencakup kesediaan bekerja sama sebagai justice collaborator. Setelah ketentuan itu dihapus dan diganti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022, syarat tambahan bagi narapidana korupsi pada pokoknya hanya membayar denda dan uang pengganti [17]. Pengkritik menilai perubahan ini mengurangi insentif bagi pelaku untuk bekerja sama.

Coba ingat dulu

Apa perbedaan pokok whistleblower dan justice collaborator, dan apa dasar penghargaan bagi justice collaborator?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Whistleblower adalah pelapor yang mengetahui tindak pidana tetapi bukan pelaku; ia dilindungi kerahasiaannya dan tidak dapat dituntut atas laporan beriktikad baik (Pasal 10 UU 31/2014), serta dapat menerima premi berdasarkan PP 43/2018. Justice collaborator adalah pelaku, bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bekerja sama mengungkap pelaku lain; penghargaannya berupa keringanan pidana, pembebasan bersyarat, atau remisi tambahan (Pasal 10A UU 31/2014), dan dalam KUHAP baru dikenal sebagai saksi mahkota.

Contoh: pegawai baru dan uang bensin

Kembali ke situasi pembuka. Pada minggu kedua, seorang rekanan menyelipkan amplop berisi Rp2 juta di meja kamu dengan pesan "sekadar uang bensin, Mas". Tidak ada permintaan apa pun, dan tender berikutnya baru akan dibuka bulan depan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan?

Pertama, kenali statusnya. Pemberian itu berhubungan dengan jabatanmu, karena rekanan tidak akan memberikannya seandainya kamu tidak bekerja di bagian pengadaan. Ia memenuhi pengertian gratifikasi dalam Penjelasan Pasal 12B UU Tipikor. Nilainya di bawah Rp10 juta tidak membuatnya aman; nilai itu hanya menentukan siapa yang membuktikan bila perkara sampai ke pengadilan.

Kedua, tolak bila masih mungkin. Bila amplop sudah telanjur ditinggalkan, laporkan kepada unit pengendali gratifikasi di instansimu atau langsung kepada KPK, paling lambat 30 hari kerja sejak diterima. Dengan melapor, ketentuan Pasal 12B tidak berlaku bagimu (Pasal 12C).

Ketiga, bila kamu mengetahui rekan senior rutin menerima pemberian serupa, kamu dapat menyampaikannya melalui saluran pengaduan internal atau kepada penegak hukum. Identitasmu wajib dirahasiakan, dan selama laporan diberikan dengan iktikad baik kamu tidak dapat dituntut atas laporan itu. Bila laporan berujung pada pengembalian uang negara, kamu bahkan dapat menerima piagam atau premi.

Keempat, bila suatu hari kamu sendiri telanjur terlibat dalam pengaturan tender, jalan keluar hukumnya bukan diam, melainkan bekerja sama sejak dini dengan penegak hukum sebagai saksi pelaku, dengan harapan keringanan pidana. Status itu hanya tersedia bagi yang bukan pelaku utama dan yang memberi keterangan yang signifikan.

Pencegahan berbasis sistem dan kerja sama internasional

Pencegahan yang paling efektif bekerja tanpa menunggu niat baik individu. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembayaran nontunai, perizinan daring, dan keterbukaan anggaran memotong monopoli dan diskresi yang dalam rumus Klitgaard menjadi bahan bakar korupsi [18]. KPK menjalankan fungsi ini melalui monitor dan koordinasi pencegahan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Laporan Tahunan KPK 2025 mencatat penyelamatan keuangan daerah sekitar Rp122 triliun, antara lain melalui sertifikasi dan penertiban barang milik daerah serta penagihan tunggakan [19]. Indeks Integritas Nasional yang diukur KPK mencapai rata-rata 72,32 pada 2025, sementara Indeks Perilaku Anti Korupsi tidak dapat dilaporkan karena Badan Pusat Statistik tidak menyelenggarakan surveinya pada tahun itu [20].

Sektor swasta juga dituntut berperan. Data KPK 2004 sampai 2022 menunjukkan pihak swasta merupakan kelompok pelaku terbanyak dalam perkara KPK [21]. Karena itu, kriteria kesalahan korporasi dalam Perma 13/2016, yaitu tidak melakukan langkah pencegahan dan kepatuhan, berfungsi sebagai dorongan agar perusahaan membangun sistem manajemen antisuap, kode etik, uji tuntas mitra, dan saluran pelaporan internal [22]. Perjanjian penundaan penuntutan dalam KUHAP baru bahkan dapat mensyaratkan pelaksanaan program kepatuhan atau perbaikan tata kelola korporasi yang antikorupsi [23]. Dengan kata lain, program kepatuhan kini bukan sekadar praktik baik, tetapi dapat menentukan apakah korporasi dipidana atau tidak.

Korupsi besar juga sering melintasi batas negara: uang disimpan di pusat keuangan luar negeri dan pelakunya melarikan diri. UNCAC menyediakan kerangka ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan kerja sama penegakan hukum (Bab IV), serta menjadikan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental (Bab V) [2]. Penjelasan UU 7/2006 menegaskan bahwa ratifikasi dimaksudkan antara lain untuk memperkuat pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum [1]. Dalam praktik, keberhasilan pengembalian aset dari luar negeri bergantung pada putusan pengadilan nasional yang kuat, penelusuran aset sejak dini melalui unit intelijen keuangan, dan kesediaan negara tempat aset berada. Inilah salah satu alasan perampasan aset tanpa pemidanaan yang dibahas di Bab 5 dianggap penting: banyak negara mitra bersedia membantu bila ada putusan perampasan, meskipun pelakunya tidak pernah diadili. Kamu akan mendalami mekanisme ini di mata kuliah Hukum Pidana Internasional.

Terakhir, pencegahan memerlukan budaya. Pendidikan antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi, keteladanan pimpinan, dan pengawasan publik oleh media serta masyarakat sipil adalah bagian dari ekosistem yang sama. Sebagai calon ahli hukum, kamu berada di garis depan ekosistem itu: sebagai advokat yang menolak "mengurus" perkara, sebagai pegawai yang melaporkan gratifikasi, atau sebagai warga yang memakai haknya berdasarkan Pasal 41 UU Tipikor [12].

Mengukur korupsi dan membaca datanya secara kritis

Bagaimana kita tahu apakah pemberantasan korupsi berhasil? Ada tiga jenis data utama, dan masing-masing mengukur hal yang berbeda.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari Transparency International mengukur persepsi korupsi di sektor publik berdasarkan gabungan sumber data survei ahli dan pelaku usaha, dengan skala 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih). Pada IPK 2025 yang dirilis 10 Februari 2026, skor Indonesia 34 dan peringkat 109 dari 182 negara, turun dari skor 37 dan peringkat 99 pada 2024 [24]. Di ASEAN, Indonesia berada di posisi kelima, di bawah Singapura (84), Malaysia (52), Timor-Leste (44), dan Vietnam (41) [25].

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Skala 0 sampai 100

201940

202037

202138

202234

202334

202437

202534

Sumber: Transparency International Indonesia, CPI 2025[24]

Data penindakan resmi dari KPK mengukur kinerja lembaga: jumlah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi, dan nilai aset yang dipulihkan. Pada 2025 KPK mencatat 70 penyelidikan, 116 penyidikan, 115 penuntutan, 87 perkara inkracht, dan 78 eksekusi [26]. Data jenis perkara KPK 2004 sampai 2022 menunjukkan pelaku dari kalangan swasta merupakan kelompok terbanyak, yaitu 373 orang [21].

Pemantauan masyarakat sipil seperti laporan tren penindakan ICW menggabungkan data seluruh aparat penegak hukum. ICW mencatat jumlah kasus yang ditindak turun dari 791 kasus pada 2023 menjadi 364 kasus pada 2024, terendah dalam lima tahun, sementara potensi kerugian negara melonjak menjadi Rp279,9 triliun karena satu kasus timah [27].

Di samping ketiga sumber itu, ada pula indeks yang mengukur sisi pencegahan, seperti Indeks Integritas Nasional yang disusun KPK dari survei penilaian integritas di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta Indeks Perilaku Anti Korupsi yang disusun Badan Pusat Statistik dari survei rumah tangga. Keduanya membantu melihat apakah perilaku birokrasi dan masyarakat ikut berubah, bukan hanya apakah pelaku dihukum.

Ketiga jenis data ini harus dibaca hati-hati. Penurunan jumlah kasus bisa berarti korupsi berkurang, tetapi juga bisa berarti penegak hukum kurang aktif atau kurang transparan; ICW sendiri menafsirkannya sebagai penurunan kinerja dan minimnya keterbukaan data [27]. Lonjakan kerugian negara bisa ditentukan oleh satu perkara raksasa, dan bahkan angka itu dapat dikoreksi pengadilan, seperti koreksi kasus timah dari Rp300 triliun menjadi sekitar Rp28,93 triliun dalam satu putusan kasasi [28]. IPK mengukur persepsi, bukan jumlah kasus, sehingga dapat turun justru ketika banyak kasus terungkap, atau ketika ruang sipil dan tata kelola memburuk. Untuk menilai kebijakan antikorupsi, gunakan beberapa sumber sekaligus dan pahami metodologinya.

Keliru

IPK mengukur persepsi ahli dan pelaku usaha terhadap korupsi sektor publik dari berbagai sumber data, bukan jumlah kasus yang ditangani.

Keliru

Pasal 10 UU 31/2014 melindungi pelapor dari tuntutan pidana dan perdata atas laporan yang diberikan dengan iktikad baik.

Keliru

Justice collaborator dan saksi mahkota diperuntukkan bagi pelaku yang bukan pelaku utama atau berperan ringan.

Keliru

Perdagangan pengaruh, memperkaya diri secara tidak sah, suap pejabat publik asing, dan suap sektor swasta belum diatur secara tersendiri dalam UU Tipikor.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 8

Terhadap pasal UNCAC manakah Indonesia menyatakan pensyaratan (reservation) saat meratifikasi?

Soal 2 dari 8

Seorang konsultan menerima uang dari pengusaha dengan janji akan "mengatur" menteri melalui kedekatannya, padahal konsultan itu tidak punya jabatan. Konsep UNCAC yang paling tepat menggambarkan perbuatan ini adalah:

Soal 3 dari 8

Bu Sari melaporkan korupsi yang mengakibatkan negara rugi Rp20 miliar, dan seluruh kerugian itu dikembalikan setelah putusan. Berapa premi maksimal menurut PP 43/2018?

Soal 4 dari 8

Siapa yang dapat menjadi justice collaborator?

Soal 5 dari 8

Skor IPK Indonesia 2025 adalah 34. Kesimpulan yang paling tepat adalah:

Soal 6 dari 8

Apa kelemahan utama LHKPN sebagai alat pemberantasan korupsi menurut uraian bab ini?

Soal 7 dari 8

Dalam KUHAP baru, lembaga yang paling dekat dengan justice collaborator adalah:

Soal 8 dari 8

ICW mencatat kasus korupsi yang ditindak turun dari 791 (2023) menjadi 364 (2024). Bagaimana sebaiknya data ini dibaca?

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Indonesia mengesahkan UNCAC melalui UU 7/2006 dengan pensyaratan atas Pasal 66 ayat (2); UNCAC bertumpu pada pencegahan, kriminalisasi, kerja sama internasional, dan pengembalian aset.
Celah hukum Indonesia terhadap UNCAC meliputi perdagangan pengaruh, illicit enrichment, suap pejabat publik asing, dan suap sektor swasta.
LHKPN berdasar UU 28/1999 dan UU KPK; kepatuhan 2025 mencapai 94,89 persen, tetapi kebenaran isinya perlu diuji melalui penyelidikan delik lain.
Masyarakat berhak melapor dan dilindungi (Pasal 41 UU Tipikor); PP 43/2018 memberi premi 2 permil, paling banyak Rp200 juta atau Rp10 juta untuk suap.
Pelapor beriktikad baik tidak dapat dituntut pidana maupun perdata (Pasal 10 UU 31/2014).
Justice collaborator adalah pelaku bukan utama yang bekerja sama, dengan penghargaan keringanan pidana dan hak narapidana (Pasal 10A UU 31/2014); KUHAP baru mengenal saksi mahkota.
IPK 2025 Indonesia 34 dan peringkat 109 dari 182; data KPK dan ICW mengukur hal yang berbeda sehingga harus dibaca kritis dan saling dibandingkan.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 6: Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan UNCAC

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Republik Indonesia (2006). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 32, TLN Nomor 4620.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Pengesahan UNCAC dengan pensyaratan atas Pasal 66 ayat (2); Penjelasan Umum memuat sejarah regulasi sejak 1957.
2
Perserikatan Bangsa-Bangsa (2003). United Nations Convention Against Corruption. Resolusi Majelis Umum PBB 58/4, 31 Oktober 2003.
Instrumen internasionalunodc.org
Bab II pencegahan, Bab III kriminalisasi, Bab IV kerja sama internasional, Bab V pengembalian aset.
3
Andi Hamzah (2007). Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (edisi revisi). RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Buku teks
Pengertian, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang-undangan, subjek, rumusan delik, dan konvensi internasional.
4
Mahkamah Konstitusi RI (2026). Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Pasal 21 UU Tipikor. Mahkamah Konstitusi, 2026.
Putusan pengadilans.mkri.id
Frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
5
Agus Sahbani (Hukumonline) (2025). Alasan MK Tolak Rombak Pasal 2-3 UU Pemberantasan Tipikor. Hukumonline, 17 Desember 2025.
Artikel atau ulasanhukumonline.com
Putusan MK 142/PUU-XXII/2024 dan 161/PUU-XXII/2024 menolak penafsiran ulang Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
6
Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851.
Peraturanperaturan.go.id
Pengertian penyelenggara negara (Pasal 2) dan kewajiban melaporkan harta kekayaan (Pasal 5).
7
Republik Indonesia (2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197, TLN Nomor 6409.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KPK dalam rumpun eksekutif, Dewan Pengawas, pegawai ASN, SP3, dan Pasal 11 tentang batas perkara KPK.
8
Komisi Pemberantasan Korupsi (2025). KPK Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi di BUMN. kpk.go.id, 9 Mei 2025.
Data atau dokumen resmikpk.go.id
Sikap KPK atas Pasal 4B dan 9G UU 1/2025 tentang BUMN.
9
Komisi Pemberantasan Korupsi (2025). Capaian Kinerja KPK 2025: Dari Penindakan Tegas hingga Pencegahan Menyentuh Akar. kpk.go.id.
Data atau dokumen resmikpk.go.id
Sebelas OTT, 118 tersangka, pemulihan aset Rp1,53 triliun, kepatuhan LHKPN 94,89 persen, lebih dari 4.580 laporan gratifikasi.
10
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (2024). Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI atas nama Rafael Alun Trisambodo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 7 Maret 2024.
Putusan pengadilanputusan3.mahkamahagung.go.id
Gratifikasi Pasal 12B jo. Pasal 18 dan TPPU; pidana 14 tahun dan uang pengganti sekitar Rp10,08 miliar.
11
Komisi Pemberantasan Korupsi (2024). Eksekusi Perkara Rafael Alun, KPK Setorkan Rp40 Miliar ke Kas Negara. kpk.go.id.
Data atau dokumen resmikpk.go.id
Putusan MA 4101 K/Pid.Sus/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan eksekusi uang pengganti serta rampasan.
12
Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, TLN Nomor 3874.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
UU Tipikor; halaman JDIH BPK memuat status pencabutan sebagian oleh UU 1/2023 dan daftar uji materi, termasuk Putusan MK 21/PUU-XIV/2016, 71/PUU-XXIII/2025, dan 123/PUU-XXIII/2025.
13
Republik Indonesia (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 157.
Peraturancdn.setneg.go.id
Hak masyarakat dan premi pelapor sebesar dua permil, paling banyak Rp200 juta atau Rp10 juta untuk suap (Pasal 17).
14
Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 293, TLN Nomor 5602.
Peraturanperaturan.go.id
Saksi pelaku, pelapor, dan penghargaan berupa keringanan pidana (Pasal 10 dan 10A).
15
Laura Naomi Rotua Gultom (2020). Studi Komparatif antara Justice Collaborator dengan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi. Corruptio 1(2).
Jurnal ilmiahdoi:10.25041/corruptio.v1i2.2099
Persamaan dan perbedaan whistleblower dan justice collaborator serta perlindungannya.
16
Hambali Thalib, Sufirman Rahman, dan Abdul Haris Semendawai (2017). The Role of Justice Collaborator in Uncovering Criminal Cases in Indonesia. Diponegoro Law Review 2(1):27-39.
Jurnal ilmiahdoi:10.14710/dilrev.2.1.2017.27-39
Peran justice collaborator dalam perkara korupsi yang ditangani KPK dan LPSK.
17
BBC News Indonesia (2025). Setya Novanto: Dari Terjerat Korupsi KTP Elektronik hingga Bebas Bersyarat. BBC News Indonesia, 17 Agustus 2025.
Artikel atau ulasanbbc.com
Kerugian negara proyek KTP elektronik lebih dari Rp2,3 triliun, remisi, dan pembebasan bersyarat 16 Agustus 2025.
18
Robert Klitgaard (1988). Controlling Corruption. University of California Press, Berkeley.
Buku teks
Rumus C = M + D − A dan strategi pengendalian korupsi berbasis sistem.
19
Komisi Pemberantasan Korupsi (2026). Laporan Tahunan KPK 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
Data atau dokumen resmicms.kpk.go.id
Pendapatan dari penindakan Rp448,2 miliar, asset recovery perkara Taspen, dan penyelamatan keuangan daerah sekitar Rp122 triliun.
20
Komisi Pemberantasan Korupsi (2026). Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi.
Data atau dokumen resmicms.kpk.go.id
Asset recovery Rp1.531.021.409.378 (79,17 persen), tertinggi sepanjang KPK berdiri.
21
Komisi Pemberantasan Korupsi (2023). Pencegahan Korupsi Badan Usaha: Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Data KPK 2004 sampai 2022. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha KPK.
Data atau dokumen resmiti.or.id
Penyuapan 904 perkara dan pengadaan barang/jasa 277 perkara; swasta 373 orang pelaku.
22
Mahkamah Agung RI (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2058.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Kriteria kesalahan korporasi (Pasal 4 ayat (2)) dan pemidanaan korporasi serta pengurus.
23
Republik Indonesia (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188, TLN Nomor 7149.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHAP baru, berlaku 2 Januari 2026; Pasal 7, 22, 73, 78, 82, 204, 328, dan 361 sampai 367 relevan bagi perkara korupsi.
24
Transparency International Indonesia (2026). Corruption Perceptions Index 2025: Korupsi, Kebebasan Sipil dan Akses pada Keadilan. Transparency International Indonesia, 10 Februari 2026.
Data atau dokumen resmiti.or.id
Skor Indonesia 34 dan peringkat 109 dari 182 negara, turun dari skor 37 dan peringkat 99 pada 2024.
25
Haryanti Puspa Sari (Kompas.com) (2026). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025: Skor Turun di Angka 34, Peringkat 109. Kompas.com, 10 Februari 2026.
Artikel atau ulasannasional.kompas.com
Skor sumber data CPI 2025 Indonesia dan posisi di ASEAN.
26
Komisi Pemberantasan Korupsi (2025). Publikasi Data KPK: Statistik Penindakan 2004 sampai 2025. kpk.go.id, diperbarui 31 Desember 2025.
Data atau dokumen resmikpk.go.id
Jumlah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkracht, dan eksekusi per tahun.
27
Indonesia Corruption Watch (dilaporkan Kompas.com) (2025). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024: ICW, Sepanjang 2024 Penindakan Kasus Korupsi Turun Drastis. Rilis ICW 30 September 2025, diberitakan Kompas.com.
Data atau dokumen resminasional.kompas.com
364 kasus dan 888 tersangka (2023: 791 kasus), potensi kerugian negara Rp279,9 triliun, 328 kasus memakai Pasal 2 dan 3, 48 kasus Pasal 18, 5 kasus pencucian uang; sektor desa 77 kasus. Berkas PDF asli ICW di antikorupsi.org tidak lagi tersedia per November 2026.
28
Nawir Arsyad Akbar (Kompas.com) (2026). MA Sebut Kerusakan Lingkungan dalam Kasus Timah Bukan Kerugian Negara. Kompas.com, 12 Agustus 2026.
Artikel atau ulasannasional.kompas.com
Putusan MA 11179 K/Pid.Sus/2025 mengoreksi kerugian negara kasus timah menjadi sekitar Rp28,93 triliun.