Pidana, uang pengganti, perampasan aset, dan TPPU | Tindak Pidana Korupsi

Pidana dan pemulihan aset

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Seorang mantan pejabat divonis 8 tahun penjara karena korupsi Rp50 miliar. Lima tahun kemudian ia bebas bersyarat, kembali ke rumahnya yang mewah, dan anak-anaknya tetap mengendarai mobil yang dibeli saat ia menjabat. Masyarakat bertanya: apa gunanya memenjarakan koruptor bila hartanya tetap utuh? Pertanyaan ini menjadi inti bab terakhir tentang penindakan. Pemidanaan korupsi tidak hanya soal berapa tahun penjara, tetapi juga bagaimana uang yang dicuri kembali ke negara.

Data menunjukkan masalahnya nyata. ICW mencatat bahwa dari 364 kasus korupsi yang dipantau pada 2024, hanya 48 kasus yang memakai Pasal 18 UU Tipikor tentang uang pengganti dan hanya 5 kasus yang memakai pasal pencucian uang, padahal potensi kerugian negara mencapai Rp279,9 triliun [1]. Di sisi lain, KPK mencatat pemulihan aset Rp1,531 triliun sepanjang 2025, tertinggi sejak lembaga itu berdiri [2].

Bab ini membahas jenis pidana untuk korupsi setelah KUHP nasional, pidana tambahan uang pengganti, jalur-jalur pemulihan aset, hubungan korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, dan RUU Perampasan Aset yang sedang dibahas DPR per November 2026.

Pidana pokok: penjara, denda, dan minimum khusus

Delik korupsi umumnya diancam pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, disertai batas minimum dan maksimum khusus. Pola ini dipertahankan setelah 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menghapus minimum khusus dan mengubah pola kumulatif menjadi kumulatif-alternatif dalam undang-undang di luar KUHP, tetapi mengecualikan undang-undang tentang tindak pidana korupsi dari kedua perubahan itu (Pasal I ayat (2) dan Pasal II ayat (6)) [3].

Ancaman pidana delik korupsi utama per November 2026

Delik	Pidana penjara	Pidana denda
Pasal 603 KUHP (memperkaya, merugikan negara)	Seumur hidup atau 2 sampai 20 tahun	Kategori II sampai VI (Rp10 juta sampai Rp2 miliar)
Pasal 604 KUHP (menyalahgunakan kewenangan)	Seumur hidup atau 2 sampai 20 tahun	Kategori II sampai VI
Pasal 605 KUHP (suap aktif, melanggar kewajiban)	1 sampai 5 tahun	Kategori III sampai V (Rp50 juta sampai Rp500 juta)
Pasal 606 ayat (1) dan (2) KUHP	Paling lama 3 tahun; paling lama 4 tahun	Paling banyak kategori IV (Rp200 juta)
Pasal 12 dan 12B UU Tipikor (penerima suap, pemerasan, gratifikasi)	Seumur hidup atau 4 sampai 20 tahun	Rp200 juta sampai Rp1 miliar
Pasal 21 UU Tipikor (merintangi)	3 sampai 12 tahun	Rp150 juta sampai Rp600 juta

Kategori denda menurut Pasal 79 ayat (1) KUHP. Ancaman denda dalam UU Tipikor disesuaikan menurut Pasal II UU 1/2026 dan Lampiran I-nya; periksa lampiran itu untuk angka per pasal.

Penurunan minimum Pasal 603 dari 4 tahun (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor) menjadi 2 tahun memicu kritik. Sebagian penulis melihatnya sebagai degradasi korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa [4]. Irawan dan kawan-kawan berpendapat minimum khusus tetap berfungsi sebagai batas pencelaan, tetapi berat pidana dalam rentang itu harus ditentukan dengan parameter yang dapat diverifikasi, seperti besarnya kerugian, peran pelaku, dan kontribusinya pada pemulihan aset. Mereka juga mencatat bahwa pedoman pemidanaan khusus seperti Perma 1/2020 baru tersedia untuk delik kerugian negara, belum untuk delik suap [5].

Satu hal lagi perlu dicatat tentang korporasi. Pidana denda yang besar sering tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari korupsi bernilai triliunan rupiah. Karena itu, dalam perkara korporasi, pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, uang pengganti, penutupan sebagian atau seluruh usaha, dan pencabutan izin justru lebih menentukan daripada denda itu sendiri. Hakim juga dapat memidana pengurus secara bersamaan, sehingga korporasi tidak menjadi tameng bagi orang yang mengendalikannya.

Untuk korporasi, Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor menentukan pidana pokok hanya denda, dengan maksimum ditambah sepertiga [6]. Bagaimana bila denda tidak dibayar? UU Tipikor tidak mengaturnya sendiri, sehingga berlaku aturan umum KUHP. Pasal 81 KUHP memungkinkan kekayaan terpidana disita dan dilelang jaksa, dan Pasal 82 sebagaimana diubah UU 1/2026 menentukan bahwa bila penyitaan dan pelelangan tidak cukup, denda diganti pidana penjara pengganti paling singkat 1 hari dan paling lama 2 tahun menurut tabel dalam Lampiran III UU 1/2026 [7, 3]. Istilah "subsider kurungan" yang selama ini akrab di putusan korupsi akan bergeser, karena pidana kurungan tidak lagi dikenal dalam KUHP nasional.

Disparitas dan pedoman pemidanaan

Dua terdakwa dengan kerugian negara yang hampir sama bisa menerima pidana yang sangat berbeda di dua pengadilan. Inilah masalah disparitas pemidanaan. Penelitian MaPPI FH UI pada 2017 terhadap 555 putusan korupsi menemukan bahwa 66 persen putusan tidak konsisten dalam penjatuhan pidana tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan [8]. Mahkamah Agung merespons dengan Perma 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang mewajibkan hakim mempertimbangkan secara berurutan kategori kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, rentang pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, lalu menjatuhkan pidana.

Kategori kerugian negara dalam Perma 1/2020

Kategori	Nilai kerugian negara	Rentang pidana penjara (indikatif)
Paling berat	Lebih dari Rp100 miliar	10 sampai 20 tahun atau seumur hidup
Berat	Lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar	7 sampai 15 tahun
Sedang	Lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar	4 sampai 10 tahun
Ringan	Lebih dari Rp200 juta sampai Rp1 miliar	2 sampai 5 tahun
Paling ringan	Sampai Rp200 juta	1 sampai 3 tahun

Ringkasan menurut Pudjoharsoyo (2026). Rentang disesuaikan dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; rentang untuk Pasal 2 mengikuti minimum 4 tahun yang berlaku saat itu.

Perma ini tidak menghapus kebebasan hakim; ia memberi rentang, bukan angka pasti. Namun menurut Pudjoharsoyo, setelah empat tahun berlaku tingkat kepatuhan hakim terhadapnya baru sekitar 58,68 persen [8]. Setelah Pasal 2 dan 3 pindah ke KUHP, hakim juga terikat pada pedoman pemidanaan umum Pasal 54 KUHP, yang mewajibkan pertimbangan antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku sesudahnya, riwayat hidup, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban dan masyarakat [7]. KUHAP baru menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan dalam KUHP dan undang-undang lain dalam setiap putusan pemidanaan [9].

Hak narapidana korupsi

Pemidanaan tidak berhenti pada putusan. Narapidana korupsi berhak atas remisi dan pembebasan bersyarat seperti narapidana lain, dengan syarat tambahan. Dahulu syarat itu mencakup kesediaan menjadi justice collaborator. Setelah ketentuan itu dihapus, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 pada pokoknya hanya mensyaratkan pelunasan denda dan uang pengganti [10]. Akibatnya, pelunasan uang pengganti kini menjadi kunci bagi narapidana korupsi untuk memperoleh hak pembebasan bersyarat, sebagaimana terlihat dalam kasus Setya Novanto di bawah ini. Dari sisi pemulihan aset, aturan ini mendorong pembayaran; dari sisi efek jera, ia dikritik karena memungkinkan terpidana bebas lebih cepat.

Pidana mati dalam perkara korupsi

Pasal 2 ayat (2)UU 31/1999[6]

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) sebagaimana diubah UU 20/2001 menyebut keadaan tertentu sebagai keadaan yang dapat menjadi alasan pemberatan, yaitu bila tindak pidana dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi [11]. Sampai kini belum ada koruptor yang dijatuhi pidana mati berdasarkan pasal ini. Kasus bansos COVID-19 yang dibahas di Bab 1 menunjukkan salah satu sebabnya: perkara korupsi dana bencana sering didakwa sebagai suap, bukan sebagai delik kerugian negara [12].

Setelah 2026 muncul pertanyaan baru. Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP hanya mencabut Pasal 2 ayat (1), bukan ayat (2). Menurut Pasal 622 ayat (4), pengacuan kepada Pasal 2 ayat (1) diganti dengan Pasal 603 [7]. Pembacaan tekstual menghasilkan kesimpulan bahwa Pasal 2 ayat (2) masih berlaku dan kini menunjuk Pasal 603, sehingga pidana mati tetap dapat dijatuhkan untuk perbuatan Pasal 603 dalam keadaan tertentu. Sebagian penulis berpendapat sebaliknya: karena Pasal 603 sendiri tidak mengancamkan pidana mati, pidana mati tidak lagi tersedia [8]. Bila pidana mati dijatuhkan, ia tunduk pada sistem KUHP nasional: pidana mati selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 67) dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun (Pasal 100), yang kamu pelajari di Hukum Pidana. Perdebatan ini belum diuji di pengadilan per November 2026.

Coba ingat dulu

Apa yang dimaksud keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, dan mengapa pidana mati tetap diperdebatkan setelah 2026?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Keadaan tertentu adalah korupsi terhadap dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan korupsi (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 20/2001). Diperdebatkan karena KUHP hanya mencabut Pasal 2 ayat (1); secara tekstual ayat (2) masih berlaku dan menunjuk Pasal 603, tetapi sebagian penulis berpendapat Pasal 603 yang tidak mengancamkan pidana mati menutup kemungkinan itu.

Pidana tambahan menurut Pasal 18

Pasal 17 UU Tipikor menyatakan bahwa terdakwa delik korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana Pasal 18, yang berlaku selain pidana tambahan dalam KUHP [6].

Pasal 18 ayat (1)UU 31/1999[6]

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan dalam KUHP nasional, yang juga dapat dijatuhkan, meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat (Pasal 66 KUHP) [7]. Dalam perkara korupsi pejabat politik, pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik sering dijatuhkan untuk mencegah terpidana segera kembali berkuasa.

Uang pengganti

Uang pengganti adalah instrumen pemulihan aset paling penting dalam putusan korupsi. Dua aturan dalam Pasal 18 menjadi kuncinya. Ayat (2): bila terpidana tidak membayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang jaksa. Ayat (3): bila hartanya tidak mencukupi, ia dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya, dan lamanya sudah ditentukan dalam putusan [6].

Berapa besarnya? Praktik semula tidak seragam: sebagian hakim memakai jumlah kerugian negara, sebagian memakai jumlah yang dinikmati terdakwa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 menyeragamkannya.

Menentukan uang pengganti menurut Perma 5/2014

Langkah 1 dari 4Pasal 1 Perma 5/2014

Hitung harta yang diperoleh

Uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, bukan semata jumlah kerugian negara.

Uang pengganti dapat dijatuhkan untuk seluruh tindak pidana korupsi dalam Bab II UU Tipikor, bukan hanya delik kerugian negara. Dalam perkara suap, uang suap yang sudah habis dibelanjakan dan tidak dapat dirampas dapat dibebankan sebagai uang pengganti [13]. Setelah 2026, rujukan Pasal 17 ke Pasal 2, 3, 5, 11, dan 13 dibaca sebagai rujukan ke Pasal 603 sampai 606 KUHP sesuai Pasal 622 ayat (4), sehingga uang pengganti tetap dapat dijatuhkan untuk delik-delik yang pindah ke KUHP [7].

Studi kasusPutusan PK Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020, diputus 4 Juni 2025

Uang pengganti dalam mata uang asing dan pencabutan hak[14, 10]

Fakta
Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 April 2018 dalam perkara pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011 sampai 2013, yang merugikan negara lebih dari Rp2,3 triliun. Pidananya 15 tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang telah dititipkan, dan pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 5 tahun. Ia tidak banding, tetapi mengajukan peninjauan kembali pada 2019.
Masalah hukum
Bagaimana uang pengganti dalam mata uang asing dieksekusi, dan apakah pidana pokok serta pencabutan hak dapat dikurangi melalui peninjauan kembali?
Putusan dan alasannya
Mahkamah Agung mengabulkan PK, menyatakan terbukti Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor, dan menjatuhkan pidana penjara 12 tahun 6 bulan, denda Rp500 juta, uang pengganti 7,3 juta dolar AS dikompensasi Rp5 miliar sehingga sisanya Rp49.052.289.803 subsider 2 tahun penjara, serta pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 2 tahun 6 bulan sejak selesai menjalani pidana. Setelah melunasi denda dan uang pengganti dan menjalani dua pertiga masa pidana, ia memperoleh pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025.
Pelajaran
Uang pengganti dihitung dari harta yang diperoleh terdakwa dan dapat dikonversi ke rupiah setelah dikurangi titipan. Pelunasan uang pengganti juga menjadi syarat hak narapidana seperti pembebasan bersyarat. Putusan ini juga memperlihatkan kritik publik terhadap pengurangan pidana koruptor melalui peninjauan kembali.

Contoh: menghitung uang pengganti

Seorang kepala dinas bersama dua rekanan didakwa Pasal 603 KUHP dalam proyek pengadaan alat kesehatan. Auditor menghitung kerugian negara Rp12 miliar. Di persidangan terungkap aliran dana: kepala dinas menerima Rp3 miliar, rekanan pertama menikmati Rp7 miliar sebagai keuntungan tidak wajar, dan rekanan kedua Rp2 miliar. Penyidik sudah menyita uang tunai Rp1 miliar dari rumah kepala dinas, dan sebuah mobil senilai Rp500 juta milik rekanan kedua yang dibeli dari hasil proyek.

Langkah pertama, hakim tidak membebankan Rp12 miliar kepada masing-masing terdakwa, dan tidak pula membaginya rata Rp4 miliar per orang, karena Perma 5/2014 melarang tanggung renteng dan perolehan masing-masing diketahui. Langkah kedua, hakim menghitung sisa yang belum dirampas. Kepala dinas: Rp3 miliar dikurangi Rp1 miliar yang disita, sehingga uang pengganti Rp2 miliar. Rekanan pertama: Rp7 miliar. Rekanan kedua: Rp2 miliar dikurangi Rp500 juta nilai mobil yang dirampas, sehingga uang pengganti Rp1,5 miliar. Langkah ketiga, untuk masing-masing ditetapkan lamanya pidana penjara pengganti bila harta tidak mencukupi, yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum Pasal 603.

Jika kemudian ternyata rekanan pertama telah mengalihkan sebagian hasil itu kepada saudaranya yang tidak dituntut, uang pengganti tetap dapat dibebankan kepada rekanan pertama. Penuntut umum juga dapat mempertimbangkan dakwaan pencucian uang terhadap saudara tersebut bila ia mengetahui atau patut menduga asal-usul harta itu. Kerugian negara Rp12 miliar dalam contoh ini sepenuhnya terdistribusi; bila ada selisih antara kerugian dan harta yang diperoleh, selisih itu tidak otomatis menjadi uang pengganti, tetapi dapat dikejar melalui jalur lain seperti gugatan perdata.

Coba ingat dulu

Apa pedoman Perma 5/2014 untuk menentukan uang pengganti bila korupsi dilakukan bersama-sama?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Uang pengganti tidak dijatuhkan secara tanggung renteng. Hakim menghitung harta yang diperoleh masing-masing terdakwa; bila jumlah pastinya tidak diketahui, uang pengganti dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai peran masing-masing. Besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh, bukan semata kerugian negara.

Jalur pemulihan aset

Pemulihan aset (asset recovery) adalah rangkaian penelusuran, pembekuan, perampasan, dan pengembalian aset hasil korupsi kepada negara atau korban. Hukum Indonesia menyediakan beberapa jalur.

Jalur pemulihan aset hasil korupsi

Jalur	Dasar hukum	Syarat pokok	Kelemahan
Perampasan dalam putusan pidana	Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor; Pasal 66 KUHP	Terdakwa terbukti bersalah	Bergantung pada pemidanaan pelaku
Uang pengganti	Pasal 18 ayat (1) huruf b; Perma 5/2014	Terdakwa terbukti dan memperoleh harta	Sering diganti penjara karena harta disembunyikan
Pembuktian terbalik harta belum didakwakan	Pasal 38B UU Tipikor	Diajukan dalam perkara pokok	Gugur bila terdakwa dibebaskan
Perampasan saat terdakwa meninggal	Pasal 38 ayat (5) UU Tipikor	Bukti kuat telah melakukan korupsi; barang sudah disita	Terbatas pada barang yang sudah disita
Gugatan perdata	Pasal 32, 33, 34, dan 38C UU Tipikor	Ada kerugian negara nyata; unsur pidana tidak cukup bukti, tersangka atau terdakwa meninggal, atau harta baru diketahui	Prosesnya lama dan beban pembuktian perdata
Penanganan harta dalam TPPU	Pasal 67 UU 8/2010	Harta yang dihentikan sementara transaksinya tidak diklaim	Terbatas pada mekanisme PPATK

Jalur perdata patut diperhatikan. Pasal 32 UU Tipikor memerintahkan penyidik menyerahkan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara untuk gugatan perdata bila unsur pidana tidak cukup bukti tetapi kerugian negara nyata ada, dan ayat (2) menegaskan bahwa putusan bebas tidak menghapus hak menuntut kerugian negara. Pasal 33 dan 34 mengatur gugatan terhadap ahli waris bila tersangka atau terdakwa meninggal. Pasal 38C membolehkan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya atas harta yang baru diketahui setelah putusan berkekuatan hukum tetap [6, 11]. Kelemahannya, semua jalur ini masih bergantung pada adanya perkara pidana atau pembuktian perdata yang panjang.

Pengalaman internasional menawarkan jalur lain: perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC meminta negara pihak mempertimbangkan langkah yang memungkinkan perampasan aset hasil korupsi tanpa putusan pidana, misalnya bila pelaku meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut [15]. Gugatan diarahkan pada asetnya (in rem), bukan pada orangnya.

RUU Perampasan Aset: status per November 2026

RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dirancang untuk mengisi celah itu. Gagasannya sudah dikaji sejak sekitar 2008, tetapi berkali-kali tertunda. Pada September 2025 RUU ini masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2025-2026 sebagai usul inisiatif DPR [16]. Dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada 6 Oktober 2026, seluruh fraksi menyetujuinya sebagai RUU usul inisiatif DPR, dan pimpinan DPR menargetkan pengambilan keputusan paling lambat 15 Desember 2026 [16]. Komisi III membentuk Panitia Kerja pada 26 Oktober 2026 dan memajukan rapat dengar pendapat umum ke masa reses [17].

Mengapa RUU ini begitu lama tertunda? Sebagian alasannya teknis, karena konsep perampasan in rem memerlukan hukum acara tersendiri, lembaga pengelola aset, dan standar pembuktian yang berbeda dari perkara pidana. Sebagian lagi politis, karena perampasan aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya akan menjangkau pejabat dan politisi sendiri.

Isu yang diperdebatkan dalam pembahasan meliputi mekanisme pelaksanaan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan perlindungan hak pihak ketiga dan keluarga yang sah [16]. Komisi III mengusulkan 13 jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset [17]. Perdebatan pokoknya mirip dengan pembuktian terbalik di Bab 4: bagaimana memulihkan aset secara efektif tanpa melanggar asas praduga tidak bersalah dan hak milik yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Korupsi dan tindak pidana pencucian uang

Uang hasil korupsi hampir selalu disamarkan: dibelikan tanah atas nama kerabat, dimasukkan ke perusahaan cangkang, atau ditukar ke valuta asing. Karena itu, korupsi adalah tindak pidana asal (predicate crime) pencucian uang yang paling penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menempatkan korupsi dan penyuapan di urutan pertama daftar tindak pidana asal [18].

Sejak 2026, delik pencucian uang aktif dan pasif yang semula diatur Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU dipindahkan ke Pasal 607 KUHP, dengan korupsi dan penyuapan tetap tercantum sebagai sumber hasil tindak pidana dalam Pasal 607 ayat (2) [7]. Ketentuan acara khusus UU TPPU tetap berlaku, antara lain:

Untuk menyidik, menuntut, dan memeriksa TPPU tidak wajib dibuktikan lebih dulu tindak pidana asalnya (Pasal 69).
Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana (Pasal 77 dan 78), sebuah pembalikan beban pembuktian yang lebih luas daripada UU Tipikor.
Penyidik tindak pidana asal, termasuk KPK dan Kejaksaan, dapat menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana yang ditanganinya (Pasal 74) [18].

Menggabungkan dakwaan korupsi dan TPPU memperluas pemulihan aset. Dalam perkara Rafael Alun Trisambodo, misalnya, terdakwa dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang, dijatuhi 14 tahun penjara dan uang pengganti sekitar Rp10,08 miliar, dan KPK kemudian menyetorkan Rp40,5 miliar ke kas negara dari uang pengganti dan uang rampasan [19, 20]. Dalam perkara timah, aset Harvey Moeis berupa rumah, kondominium, mobil mewah, dan perhiasan dirampas karena terkait korupsi dan pencucian uang [21].

Rp1,53 T

Pemulihan aset KPK sepanjang 2025, tertinggi sejak KPK berdiri[2]

48 dari 364

Kasus 2024 yang memakai Pasal 18 UU Tipikor menurut ICW[1]

5 dari 364

Kasus 2024 yang memakai pasal pencucian uang menurut ICW[1]

Sebagian benar

Penjara pengganti memang dijalankan bila harta tidak mencukupi (Pasal 18 ayat (3)). Namun bila kemudian ditemukan harta hasil korupsi yang belum dirampas, negara dapat menggugat secara perdata berdasarkan Pasal 38C.

Keliru

Perma 5/2014 menetapkan uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terdakwa, bukan semata kerugian negara. Kerugian negara dipakai bila harta yang diperoleh tidak dapat dibuktikan.

Keliru

Per November 2026 RUU itu masih dibahas Panja Komisi III DPR dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026.

Keliru

Pasal 69 UU 8/2010 menyatakan tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan lebih dahulu untuk memproses TPPU.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 8

Tiga terdakwa korupsi pengadaan bersama-sama merugikan negara Rp9 miliar. Terdakwa A memperoleh Rp6 miliar, B Rp2 miliar, dan C Rp1 miliar. Uang pengganti yang tepat bagi B adalah:

Soal 2 dari 8

Mengapa UU 1/2026 tidak mengubah ancaman pidana kumulatif dalam UU Tipikor menjadi kumulatif-alternatif?

Soal 3 dari 8

Seorang terdakwa korupsi meninggal dunia saat pemeriksaan di sidang pengadilan; negara telah rugi Rp5 miliar dan sejumlah barang telah disita. Langkah yang dapat ditempuh:

Soal 4 dari 8

Apa yang dimaksud keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor?

Soal 5 dari 8

Penyidik menemukan bahwa hasil suap dipakai membeli apartemen atas nama sopir terdakwa. Dakwaan yang memaksimalkan pemulihan aset adalah:

Soal 6 dari 8

Menurut UNCAC, perampasan aset tanpa pemidanaan dianjurkan terutama dalam situasi:

Soal 7 dari 8

Apa status RUU Perampasan Aset per awal November 2026?

Soal 8 dari 8

Terpidana tidak membayar denda Rp500 juta dan hartanya tidak cukup untuk dilelang. Menurut KUHP sebagaimana diubah UU 1/2026, akibatnya:

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Delik korupsi tetap diancam pidana penjara dan denda kumulatif dengan minimum khusus, karena UU 1/2026 mengecualikan korupsi dari penghapusan minimum dan perubahan pola kumulatif.
Pasal 603 dan 604 KUHP mengancam seumur hidup atau 2 sampai 20 tahun dan denda kategori II sampai VI; korporasi hanya dipidana denda dengan maksimum ditambah sepertiga.
Pidana mati Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk korupsi dalam keadaan tertentu; keberlakuannya terhadap Pasal 603 KUHP masih diperdebatkan.
Pasal 18 UU Tipikor menyediakan pidana tambahan perampasan, uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak, di samping pidana tambahan Pasal 66 KUHP.
Perma 5/2014: uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh, tidak tanggung renteng, dengan penjara pengganti bila harta tidak cukup.
Jalur pemulihan aset meliputi perampasan pidana, Pasal 38B, perampasan saat terdakwa meninggal, gugatan perdata (Pasal 32 sampai 34, 38C), dan mekanisme UU TPPU.
Korupsi adalah tindak pidana asal pencucian uang; delik TPPU pindah ke Pasal 607 KUHP, sedangkan acara khusus UU 8/2010 tetap berlaku.
RUU Perampasan Aset per November 2026 masih dibahas Panja Komisi III dengan target pengesahan 15 Desember 2026.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 5: Pidana, uang pengganti, perampasan aset, dan TPPU

Dikuasai: 0 dari 8 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Indonesia Corruption Watch (dilaporkan Kompas.com) (2025). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024: ICW, Sepanjang 2024 Penindakan Kasus Korupsi Turun Drastis. Rilis ICW 30 September 2025, diberitakan Kompas.com.
Data atau dokumen resminasional.kompas.com
364 kasus dan 888 tersangka (2023: 791 kasus), potensi kerugian negara Rp279,9 triliun, 328 kasus memakai Pasal 2 dan 3, 48 kasus Pasal 18, 5 kasus pencucian uang; sektor desa 77 kasus. Berkas PDF asli ICW di antikorupsi.org tidak lagi tersedia per November 2026.
2
Komisi Pemberantasan Korupsi (2026). Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi.
Data atau dokumen resmicms.kpk.go.id
Asset recovery Rp1.531.021.409.378 (79,17 persen), tertinggi sepanjang KPK berdiri.
3
Republik Indonesia (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 1.
Peraturanperaturan.go.id
Pasal I dan II tentang minimum khusus dan pola kumulatif yang dikecualikan bagi korupsi; Pasal VII angka 48 dan 49 mengubah Pasal 605 dan 606 KUHP.
4
Transparency International Indonesia (2022). Kejahatan "Biasa" Bernama Korupsi. ti.or.id, 19 Desember 2022.
Artikel atau ulasanti.or.id
Kritik atas pencabutan lima pasal UU Tipikor dan penurunan ancaman pidana dalam KUHP.
5
Bambang Irawan, Herlita Eryke, dan Emelia Kontesa (2026). Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026: Model Pemidanaan Integratif-Proporsional. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 5(5).
Jurnal ilmiahdoi:10.55681/seikat.v5i5.4105
Minimum khusus Pasal 603 sampai 606 dan ketiadaan pedoman pemidanaan delik suap.
6
Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, TLN Nomor 3874.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
UU Tipikor; halaman JDIH BPK memuat status pencabutan sebagian oleh UU 1/2023 dan daftar uji materi, termasuk Putusan MK 21/PUU-XIV/2016, 71/PUU-XXIII/2025, dan 123/PUU-XXIII/2025.
7
Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHP nasional, berlaku 2 Januari 2026; Pasal 603 sampai 606 (korupsi), 607 (pencucian uang), 154 (Pejabat), 187, 613 sampai 622.
8
Achmad Setyo Pudjoharsoyo (2026). Status Keberlakuan PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku. MariNews Mahkamah Agung, 2 Januari 2026.
Artikel atau ulasanmarinews.mahkamahagung.go.id
Lima kategori kerugian negara dalam Perma 1/2020 dan statusnya terhadap Pasal 603 dan 604 KUHP (pendapat pribadi penulis).
9
Republik Indonesia (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188, TLN Nomor 7149.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
KUHAP baru, berlaku 2 Januari 2026; Pasal 7, 22, 73, 78, 82, 204, 328, dan 361 sampai 367 relevan bagi perkara korupsi.
10
BBC News Indonesia (2025). Setya Novanto: Dari Terjerat Korupsi KTP Elektronik hingga Bebas Bersyarat. BBC News Indonesia, 17 Agustus 2025.
Artikel atau ulasanbbc.com
Kerugian negara proyek KTP elektronik lebih dari Rp2,3 triliun, remisi, dan pembebasan bersyarat 16 Agustus 2025.
11
Republik Indonesia (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, TLN Nomor 4150.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Rumusan baru Pasal 5 sampai 12, Pasal 12A sampai 12C (gratifikasi), Pasal 26A, 37, 37A, 38A sampai 38C, dan 43A, 43B.
12
Juven Martua Sitompul (Medcom.id) (2021). Beda Landasan Hukum, Juliari Tak Bisa Dihukum Mati. Medcom.id, 13 Maret 2021.
Artikel atau ulasanmedcom.id
Penjelasan KPK bahwa pidana mati Pasal 2 ayat (2) tidak dapat diterapkan pada perkara suap bansos.
13
Mahkamah Agung RI (2014). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung, 31 Desember 2014.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh, bukan semata kerugian negara; tidak tanggung renteng.
14
Fath Putra Mulya (Antara) (2025). PK Dikabulkan, Vonis Setya Novanto Dipotong Jadi 12 Tahun 6 Bulan. Antara, 2 Juli 2025.
Artikel atau ulasanantaranews.com
Putusan PK 32 PK/Pid.Sus/2020: Pasal 3 jo. Pasal 18, uang pengganti USD 7,3 juta, pencabutan hak 2 tahun 6 bulan.
15
Perserikatan Bangsa-Bangsa (2003). United Nations Convention Against Corruption. Resolusi Majelis Umum PBB 58/4, 31 Oktober 2003.
Instrumen internasionalunodc.org
Bab II pencegahan, Bab III kriminalisasi, Bab IV kerja sama internasional, Bab V pengembalian aset.
16
Dewan Perwakilan Rakyat RI (2026). RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif DPR, Percepat Penyelesaian Pembahasannya. E-Media DPR RI, 6 Oktober 2026.
Data atau dokumen resmiemedia.dpr.go.id
RUU disetujui sebagai usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna ke-9 dan ditargetkan diputus paling lambat 15 Desember 2026.
17
Tria Sutrisna (Kompas.com) (2026). RUU Perampasan Aset Dikebut DPR: Panja Dibentuk, Lanjut Rapat Selama Reses. Kompas.com, 27 Oktober 2026.
Artikel atau ulasannasional.kompas.com
Pembentukan Panja RUU Perampasan Aset Komisi III pada 26 Oktober 2026 dengan target pengesahan 15 Desember 2026.
18
Republik Indonesia (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122, TLN Nomor 5164.
Peraturanperaturan.go.id
TPPU dengan korupsi sebagai tindak pidana asal; Pasal 2 ayat (1), 3, 4, dan 5 dicabut dan dipindah ke Pasal 607 KUHP.
19
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (2024). Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI atas nama Rafael Alun Trisambodo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 7 Maret 2024.
Putusan pengadilanputusan3.mahkamahagung.go.id
Gratifikasi Pasal 12B jo. Pasal 18 dan TPPU; pidana 14 tahun dan uang pengganti sekitar Rp10,08 miliar.
20
Komisi Pemberantasan Korupsi (2024). Eksekusi Perkara Rafael Alun, KPK Setorkan Rp40 Miliar ke Kas Negara. kpk.go.id.
Data atau dokumen resmikpk.go.id
Putusan MA 4101 K/Pid.Sus/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan eksekusi uang pengganti serta rampasan.
21
CNN Indonesia (2025). MA Tolak Kasasi Harvey Moeis dan Helena Lim di Kasus Timah Rp300 T. CNN Indonesia, 1 Juli 2025.
Artikel atau ulasancnnindonesia.com
Putusan MA 5009 K/Pid.Sus/2025 (25 Juni 2025) dan rincian audit kerugian negara BPKP Rp300,003 triliun.