Hakikat ilmu negara

Pilih satu cabang untuk menyorotnya. Coba jelaskan setiap cabang dengan kata-katamu sendiri sebelum membaca lebih lanjut.

Setiap hari kamu bersentuhan dengan negara tanpa menyadarinya. Nomor induk di KTP-mu diterbitkan negara. Harga BBM yang kamu bayar di SPBU dipengaruhi kebijakan negara. Kalau motormu dicuri, kamu melapor ke polisi, alat negara. Kalau kamu lahir di Surabaya dari orang tua Indonesia, kamu menjadi warga negara Indonesia tanpa pernah menandatangani apa pun. Lalu sebenarnya apa negara itu? Dari mana ia mendapat hak memungut pajak, menghukum, bahkan mewajibkan warganya membela tanah air?

Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya diperdebatkan sejak Plato menulis di Athena dua puluh empat abad lalu. Ilmu negara adalah mata kuliah yang mengumpulkan jawaban-jawaban itu secara sistematis. Ia tidak membahas pasal-pasal UUD 1945 secara rinci (itu tugas Hukum Tata Negara), tetapi menyediakan konsep dasar yang kamu butuhkan untuk memahami pasal-pasal tersebut: apa itu kedaulatan, apa bedanya negara kesatuan dan federasi, mengapa ada pemisahan kekuasaan, dan apa yang dimaksud negara hukum.

Di Pengantar Ilmu Hukum kamu sudah belajar bahwa hukum adalah norma yang sanksinya dapat dipaksakan. Bab ini menjawab pertanyaan berikutnya: siapa yang memaksakannya, dan atas dasar apa. Kita mulai dari pengertian negara, lalu objek dan metode ilmu negara, gagasan Georg Jellinek yang membentuk mata kuliah ini, dan terakhir hubungannya dengan ilmu-ilmu lain yang akan kamu temui di semester berikutnya.

Apa itu negara

Coba bandingkan tiga kelompok ini: sebuah arisan RT, sebuah perusahaan rintisan, dan Republik Indonesia. Ketiganya punya anggota, aturan, dan pengurus. Ketiganya bisa memberi sanksi kepada anggota yang melanggar. Tetapi hanya satu yang boleh memenjarakanmu, memungut pajak tanpa persetujuanmu secara pribadi, dan mengirim tentara ke perbatasan. Perbedaan inilah yang ingin ditangkap oleh setiap definisi negara.

Asal istilah

Bangsa Yunani kuno menyebut satuan politiknya polis, yaitu negara kota seperti Athena dan Sparta yang wilayahnya kecil dan warganya bisa berkumpul di satu alun-alun. Orang Romawi memakai civitas (persekutuan warga) dan res publica (urusan umum). Istilah modern lo stato dipopulerkan Niccolo Machiavelli pada awal abad ke-16 untuk menyebut kekuasaan yang terorganisasi, dan dari situ lahir staat (Belanda, Jerman), state (Inggris), dan etat (Prancis) [1, 2]. Kata Indonesia "negara" sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota atau wilayah yang diperintah.

Perhatikan pergeseran makna itu. Polis menekankan komunitas warga. Lo stato menekankan aparat kekuasaan. Ketegangan antara dua sisi ini, negara sebagai persekutuan manusia dan negara sebagai organisasi kekuasaan, akan terus muncul sepanjang mata kuliah ini.

Definisi para ahli

Tidak ada definisi tunggal yang disepakati. Setiap ahli menekankan unsur yang berbeda, sesuai sudut pandangnya.

Beberapa definisi negara dan titik tekannya

Ahli	Rumusan pokok	Titik tekan
Georg Jellinek	Organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu	Tiga unsur: wilayah, rakyat, kekuasaan
J.H.A. Logemann	Organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan mengatur dan menyelenggarakan suatu masyarakat	Negara sebagai organisasi jabatan
R. Kranenburg	Organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa	Bangsa ada lebih dulu, negara menyusul
Max Weber	Komunitas manusia yang berhasil memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu	Monopoli paksaan yang sah
Harold J. Laski	Masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang memaksa yang lebih tinggi dari individu atau kelompok mana pun	Wewenang tertinggi
Hans Kelsen	Tata hukum yang relatif tersentralisasi	Negara identik dengan tata hukum

Diringkas dari Soehino (2008), Kusnardi dan Saragih (2000), dan Budiardjo (2008). Rumusan kata per kata berbeda antarterjemahan.

Definisi Jellinek, Logemann, dan Kranenburg banyak dipakai buku ajar ilmu negara di Indonesia karena tradisi akademik kita berakar pada literatur Belanda dan Jerman [1, 2]. Definisi Weber dan Laski lebih banyak dipakai ilmu politik [3]. Kelsen, dari mazhab hukum murni, bahkan menolak memisahkan negara dari hukum: baginya negara tidak lain adalah tata hukum itu sendiri yang dipersonifikasikan [4].

Dari keragaman itu Miriam Budiardjo menarik benang merah: negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan kontrol yang sah [3].

Ciri-ciri yang membedakan negara

Dari definisi-definisi itu, buku ajar biasanya menarik beberapa sifat yang hanya dimiliki negara dan tidak dimiliki organisasi lain [3, 2]. Pertama, sifat memaksa: negara boleh memakai paksaan fisik secara sah, misalnya menahan tersangka atau menyita barang, agar peraturannya ditaati. Kedua, sifat monopoli: negara menetapkan tujuan bersama dan dapat melarang aliran atau kegiatan yang dianggap bertentangan dengannya, misalnya hanya negara yang boleh mencetak uang dan membentuk angkatan bersenjata. Ketiga, sifat mencakup semua: peraturan negara berlaku bagi semua orang di wilayahnya tanpa kecuali, termasuk orang yang tidak pernah setuju.

Bandingkan dengan arisan RT tadi. Pengurus arisan bisa mengeluarkan anggota yang tidak membayar, tetapi tidak bisa menyita motornya. Perusahaan bisa memecat karyawan, tetapi tidak bisa memenjarakannya. Begitu sebuah organisasi memakai paksaan fisik tanpa dasar hukum negara, perbuatannya justru menjadi tindak pidana. Inilah makna praktis dari monopoli paksaan yang sah.

Negara bukan pemerintah

Kesalahan paling umum mahasiswa baru adalah menyamakan negara dengan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu unsur negara, yaitu alat atau organ yang menjalankan kekuasaan negara. Pemerintah berganti setiap lima tahun lewat pemilu, sedangkan negara tetap. Ketika kabinet berganti pada Oktober 2024, Republik Indonesia tidak lahir kembali. Utang negara yang dibuat pemerintah sebelumnya tetap menjadi utang negara.

Coba ingat dulu

Mengapa definisi negara menurut Max Weber berbeda titik tekannya dengan definisi Kranenburg?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Weber menekankan monopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah di wilayah tertentu, jadi ia melihat negara dari sisi kekuasaan dan paksaan. Kranenburg menekankan bahwa negara diciptakan oleh bangsa, jadi ia melihat negara dari sisi asal-usul sosialnya: bangsa ada lebih dahulu, negara adalah organisasi yang dibentuk bangsa itu. Keduanya benar dari sudut pandang masing-masing, dan itulah sebabnya ilmu negara perlu mempelajari negara dari banyak sisi.

Objek dan sifat ilmu negara

Seorang dokter umum mempelajari tubuh manusia pada umumnya sebelum menangani pasien tertentu. Ilmu negara melakukan hal serupa terhadap negara.

Objek materiil dan objek formil

Setiap ilmu punya objek materiil (benda yang dipelajari) dan objek formil (sudut pandang yang dipakai). Objek materiil ilmu negara adalah negara. Objek itu sama dengan objek Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, ilmu politik, dan hukum internasional. Yang membedakan adalah objek formilnya.

Ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian umum, abstrak, dan universal. Ia tidak bertanya "bagaimana kekuasaan Presiden Indonesia menurut UUD 1945?", melainkan "apa itu kekuasaan negara, dari mana asalnya, dan bagaimana kekuasaan itu sebaiknya dibagi?". Soehino menyebut bahwa yang dipelajari adalah pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara pada umumnya [1]. Kusnardi dan Saragih menambahkan bahwa ilmu negara menyelidiki asal mula, hakikat, bentuk, dan tujuan negara tanpa terikat pada satu negara tertentu [2].

Ilmu negara dan ilmu kenegaraan dalam arti luas

Ilmu negara (teori negara umum)

Negara pada umumnya, abstrak
Mencari pengertian dan sendi pokok
Tidak terikat waktu dan tempat
Sifat teoretis
Contoh soal: apa itu kedaulatan

Ilmu kenegaraan positif

Negara tertentu pada waktu tertentu
Mempelajari aturan yang berlaku
Terikat konstitusi dan undang-undang
Sifat praktis
Contoh soal: siapa yang berwenang mengubah UUD 1945

Sifat ilmu negara

Ada tiga sifat yang biasa disebut buku ajar [1, 5]:

Teoretis. Ilmu negara tidak memberi resep praktis tentang cara menjalankan pemerintahan. Ia memberi kerangka berpikir.
Umum. Kesimpulannya diharapkan berlaku untuk negara mana pun, dari Monako yang luasnya sekitar dua kilometer persegi sampai Indonesia yang memiliki ribuan pulau.
Dasar. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan dasar (basiswetenschap) bagi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Itulah sebabnya kurikulum menempatkannya di semester pertama.

Max Boli Sabon menekankan bahwa justru karena bersifat dasar, ilmu negara membantu mahasiswa menilai secara kritis hukum positif: tanpa konsep umum tentang kedaulatan atau negara hukum, kamu tidak punya ukuran untuk menilai apakah suatu undang-undang sejalan dengan prinsip negara yang baik [6].

Contoh: debat di grup WhatsApp keluarga

Pamanmu menulis bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara federal agar daerah kaya seperti Kalimantan Timur bisa mengelola sumber dayanya sendiri. Sepupumu membalas bahwa federalisme akan memecah belah bangsa.

Debat itu sebenarnya berada di wilayah ilmu negara: apa ciri negara federal, apa ciri negara kesatuan, apa kelebihan dan risikonya. Hukum Tata Negara akan menambahkan satu fakta penting: Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 melarang perubahan bentuk negara kesatuan [7]. Jadi pertanyaan "apakah sebaiknya" adalah soal ilmu negara dan politik, sedangkan pertanyaan "apakah boleh menurut konstitusi sekarang" adalah soal Hukum Tata Negara.

Georg Jellinek dan teori negara umum

Bila ada satu nama yang wajib kamu ingat dari bab ini, itulah Georg Jellinek (1851 sampai 1911), guru besar di Heidelberg. Bukunya, Allgemeine Staatslehre (Teori Negara Umum), terbit pertama kali pada 1900 dan sampai sekarang dianggap sebagai fondasi ilmu negara di Eropa Kontinental [8]. Lewat murid-murid dan para sarjana Belanda, sistematika Jellinek masuk ke Indonesia dan membentuk mata kuliah yang sedang kamu pelajari [1].

Skema ilmu kenegaraan

Jellinek membedakan ilmu kenegaraan dalam arti luas (Staatswissenschaften im weiteren Sinne) menjadi dua: ilmu kenegaraan dalam arti sempit dan ilmu hukum yang objeknya negara. Ilmu kenegaraan dalam arti sempit dibagi lagi menjadi tiga.

Skema ilmu kenegaraan menurut Jellinek

Cabang	Isi	Contoh pertanyaan
Beschreibende Staatswissenschaft (ilmu kenegaraan deskriptif)	Menghimpun dan melukiskan fakta tentang negara-negara, mirip ilmu bumi politik	Berapa jumlah provinsi dan penduduk suatu negara?
Theoretische Staatswissenschaft (ilmu kenegaraan teoretis)	Mengolah fakta itu secara ilmiah untuk menemukan pengertian pokok; inilah Staatslehre	Apa hakikat negara dan dari mana kekuasaannya?
Praktische Staatswissenschaft (ilmu kenegaraan praktis)	Menerapkan hasil penyelidikan untuk tujuan praktis pemerintahan; kelak berkembang menjadi ilmu politik dan administrasi	Bagaimana sebaiknya pemerintahan dijalankan?

Sumber: Jellinek (1900), sebagaimana diuraikan Soehino (2008) dan Kusnardi dan Saragih (2000).

Teori negara (Staatslehre) kemudian dibagi lagi. Ada allgemeine Staatslehre (teori negara umum, yang mempelajari negara pada umumnya) dan besondere Staatslehre (teori negara khusus, yang mempelajari negara tertentu atau jenis negara tertentu). Teori negara umum itu sendiri punya dua sisi: allgemeine Soziallehre des Staates (teori sosial negara) dan allgemeine Staatsrechtslehre (teori hukum negara) [8, 1]. Ilmu negara yang kamu pelajari sekarang adalah allgemeine Staatslehre itu.

Teori dua sisi

Pembagian terakhir tadi mencerminkan gagasan Jellinek yang paling terkenal, Zwei-Seiten-Lehre atau teori dua sisi. Menurut Jellinek, negara harus dilihat dari dua sisi sekaligus [8, 2]:

Teori dua sisi Jellinek

Negara sebagai bangunan sosial

Fakta kemasyarakatan yang nyata
Dipelajari dengan metode sosiologis
Pertanyaan: bagaimana negara sungguh bekerja
Contoh: siapa yang benar-benar berkuasa

Negara sebagai bangunan hukum

Subjek hukum dan sistem norma
Dipelajari dengan metode yuridis
Pertanyaan: apa wewenang menurut hukum
Contoh: siapa yang berwenang menurut konstitusi

Mengapa ini penting? Karena dua sisi itu sering tidak sejalan. Menurut UUD 1945 sebelum perubahan, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Secara sosiologis, pada masa Orde Baru kekuasaan nyata justru terpusat pada Presiden. Ahli yang hanya membaca teks hukum akan keliru menggambarkan negara, demikian pula ahli yang hanya melihat realitas kekuasaan tanpa memahami batas hukumnya.

Jellinek juga merumuskan teori tiga unsur (Drei-Elemente-Lehre): wilayah negara (Staatsgebiet), rakyat negara (Staatsvolk), dan kekuasaan negara (Staatsgewalt) [8]. Rumusan ini menjadi cikal bakal kriteria negara dalam Konvensi Montevideo 1933 yang akan kita bahas di Bab 3.

Coba ingat dulu

Apa isi teori dua sisi Georg Jellinek dan mengapa teori itu berguna?

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Teori dua sisi menyatakan bahwa negara adalah bangunan sosial (fakta kemasyarakatan) sekaligus bangunan hukum (sistem norma dan subjek hukum). Sisi sosial dipelajari dengan metode sosiologis, sisi hukum dengan metode yuridis. Teori ini berguna karena realitas kekuasaan dan aturan hukum sering berbeda, sehingga gambaran yang utuh tentang negara hanya didapat bila keduanya dipelajari bersama.

Kritik terhadap Jellinek

Tidak semua sarjana setuju. Hans Kelsen menolak dualisme Jellinek. Bagi Kelsen, negara sebagai bangunan sosial yang terpisah dari hukum adalah fiksi; yang ada hanyalah tata hukum, dan "negara" hanya nama lain untuk tata hukum itu ketika dilihat sebagai satu kesatuan [4]. Di sisi lain, Hermann Heller dalam Staatslehre (1934) menekankan bahwa negara adalah realitas sosial yang hidup, dan hukum hanyalah salah satu bentuknya [9]. Perdebatan ini tidak pernah selesai, tetapi membantu kamu memahami bahwa setiap teori negara membawa asumsi tentang hubungan negara dan hukum.

Tonggak perkembangan ilmu negara

Sekitar 375 SM
Plato menulis Politeia
Pemikiran sistematis pertama tentang negara ideal.
Sekitar 335 SM
Aristoteles menulis Politika
Membandingkan banyak konstitusi polis, cikal bakal metode perbandingan.
1576
Jean Bodin, Les Six Livres de la Republique
Konsep kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi.
1748
Montesquieu, De l’Esprit des Lois
Pemisahan kekuasaan dan pendekatan sosiologis.
1900
Jellinek, Allgemeine Staatslehre
Ilmu negara menjadi disiplin yang mandiri dan sistematis.
1925 dan 1945
Hans Kelsen
Allgemeine Staatslehre dan General Theory of Law and State: negara identik dengan tata hukum.

Metode ilmu negara

Metode adalah cara kerja untuk sampai pada pengetahuan. Karena negara punya sisi sosial dan sisi hukum, ilmu negara memakai banyak metode sekaligus [1, 2, 5].

Metode dalam ilmu negara

Metode	Cara kerja	Contoh penerapan
Deduktif	Bertolak dari prinsip umum lalu menarik kesimpulan untuk keadaan khusus	Dari prinsip kedaulatan rakyat disimpulkan bahwa pejabat publik harus dipilih atau bertanggung jawab kepada rakyat
Induktif	Mengumpulkan fakta dari banyak negara lalu menarik kesimpulan umum	Meneliti puluhan negara federal untuk merumuskan ciri umum federasi
Sejarah	Menelusuri asal-usul dan perkembangan lembaga negara	Melacak gagasan pemisahan kekuasaan dari Locke ke Montesquieu ke UUD 1945
Perbandingan	Membandingkan negara atau sistem yang berbeda	Membandingkan sistem presidensial Amerika Serikat dan Indonesia
Sosiologis	Melihat negara sebagai gejala kemasyarakatan yang nyata	Meneliti siapa yang sungguh mengendalikan keputusan politik
Yuridis	Melihat negara sebagai bangunan hukum: wewenang, kewajiban, norma	Menafsirkan kewenangan lembaga negara dalam konstitusi
Filsafat	Mencari hakikat dan nilai: apa negara yang baik dan adil	Menilai apakah tujuan negara sudah sesuai dengan keadilan

Aristoteles adalah contoh awal penggunaan metode induktif dan perbandingan. Menurut tradisi, ia dan murid-muridnya mengumpulkan uraian konstitusi sekitar 158 polis sebelum menyimpulkan bentuk-bentuk pemerintahan [1]. Plato sebaliknya lebih deduktif: ia bertolak dari gagasan keadilan lalu merancang negara ideal.

Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu yuridis-normatif membuat studi ketatanegaraan di Indonesia lama terpaku pada teks peraturan, padahal perkembangan lembaga negara setelah reformasi menuntut pendekatan yang lebih beragam, termasuk sejarah, perbandingan, dan politik [9]. Bagi kamu sebagai mahasiswa hukum, ini berarti metode yuridis tetap utama, tetapi harus dilengkapi.

Hubungan ilmu negara dengan ilmu lain

Ilmu negara bukan pulau. Ia bertetangga dekat dengan beberapa disiplin yang akan kamu temui lagi.

Dengan Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara (HTN) mempelajari aturan hukum tentang susunan dan kekuasaan organ-organ negara tertentu, misalnya Indonesia berdasarkan UUD 1945. Ilmu negara menyediakan pengertian dasarnya. Ketika Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Indonesia negara kesatuan berbentuk republik, istilah "negara kesatuan" dan "republik" adalah konsep ilmu negara [7, 1].

Pasal 1 ayat (1)UUD 1945[7]

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Hubungan keduanya sering dirumuskan begini: ilmu negara adalah Staatslehre, sedangkan HTN adalah Staatsrecht. Ilmu negara bersifat teoretis dan umum; HTN bersifat positif dan khusus. Ilmu negara memberi bahan teori, HTN memakai bahan itu untuk menjelaskan dan menilai hukum yang berlaku [2, 9]. Kamu akan mempelajari HTN di semester berikutnya, dan banyak istilah dari mata kuliah ini akan muncul di sana.

Dengan ilmu politik

Ilmu politik dan ilmu negara pernah sulit dibedakan. Di Eropa abad ke-19, ilmu politik bahkan dianggap bagian dari ilmu kenegaraan. F. Isjwara menjelaskan bahwa ilmu politik kemudian berkembang sendiri dengan fokus pada kekuasaan, pengambilan keputusan, dan perilaku politik [10]. Miriam Budiardjo menyebut konsep pokok ilmu politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian atau alokasi nilai [3].

Rumusan klasik di buku ajar kita: ilmu negara mempelajari negara dalam keadaan "diam" atau statis (struktur, unsur, bentuknya), sedangkan ilmu politik mempelajari negara dalam keadaan "bergerak" atau dinamis (proses perebutan dan penggunaan kekuasaan) [2]. Rumusan ini menyederhanakan, karena ilmu negara modern juga membahas dinamika, tetapi cukup membantu sebagai pegangan awal.

Dengan Hukum Administrasi Negara dan hukum internasional

Hukum Administrasi Negara (HAN) mempelajari hukum tentang negara "dalam keadaan bergerak" menjalankan pemerintahan sehari-hari: izin, keputusan tata usaha negara, pelayanan publik. HAN juga memakai konsep ilmu negara, terutama negara hukum dan fungsi negara. Hukum internasional memandang negara dari luar, sebagai subjek hukum internasional yang berhubungan dengan negara lain. Konsep unsur negara, kedaulatan, dan pengakuan adalah titik temu ilmu negara dan hukum internasional [11].

Peta hubungan ilmu negara dengan ilmu tetangganya

Disiplin	Sudut pandang terhadap negara	Contoh topik bersama
Ilmu negara	Teori umum tentang negara	Asal mula, unsur, kedaulatan, bentuk negara
Hukum Tata Negara	Hukum positif tentang struktur negara tertentu	Kewenangan MPR, DPR, Presiden, MK
Hukum Administrasi Negara	Hukum tentang pelaksanaan pemerintahan	Keputusan pejabat, izin, asas pemerintahan yang baik
Ilmu politik	Proses kekuasaan dan kebijakan	Partai, pemilu, perilaku pemilih
Hukum internasional	Negara sebagai subjek hukum di antara negara	Pengakuan, wilayah, perjanjian internasional

Coba ingat dulu

Apa perbedaan pokok ilmu negara dan Hukum Tata Negara? Berikan satu contoh.

Jawab dalam kepala atau tulis di kertas. Setelah itu baru buka jawabannya.

Ilmu negara mempelajari negara pada umumnya secara teoretis, tidak terikat waktu dan tempat, misalnya apa ciri negara kesatuan. Hukum Tata Negara mempelajari hukum positif tentang struktur dan kekuasaan organ negara tertentu, misalnya bagaimana pembagian urusan pusat dan daerah menurut UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah. Ilmu negara memberi konsep, HTN menerapkannya pada hukum yang berlaku.

Ilmu negara dalam tradisi akademik Indonesia

Ilmu negara masuk ke pendidikan hukum di Indonesia melalui tradisi Belanda. Di sana mata kuliah ini disebut Algemene Staatsleer, dan salah satu buku yang paling berpengaruh adalah karya R. Kranenburg dengan judul yang sama. Setelah kemerdekaan, para sarjana Indonesia menulis buku ajar sendiri dengan sistematika yang masih mengikuti Jellinek dan Kranenburg: pengertian dan kedudukan ilmu negara, sejarah pemikiran, asal mula dan hakikat negara, tujuan dan fungsi negara, kedaulatan, bentuk negara dan pemerintahan, serta susunan negara [1, 2, 5].

Di sebagian fakultas, ilmu negara diajarkan bersama ilmu politik karena F. Isjwara dan Miriam Budiardjo menulis buku yang dipakai di dua disiplin itu [10, 3]. Di fakultas lain, mata kuliah ini diberi warna yang lebih yuridis dan diarahkan sebagai jembatan ke Hukum Tata Negara. Buku-buku yang lebih baru, seperti karya Max Boli Sabon, menambahkan topik kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan tantangan negara modern [6]. Situs ini mengikuti sistematika yang paling lazim, tetapi setiap bab dikaitkan dengan UUD 1945 hasil perubahan dan putusan pengadilan terbaru.

Peta perjalanan mata kuliah ini

Supaya kamu tahu arah perjalanan, berikut susunan bab selanjutnya. Bab 2 menelusuri sejarah pemikiran tentang negara dari Yunani sampai Marx, karena hampir semua teori di bab-bab berikutnya bersumber dari para pemikir itu. Bab 3 membahas asal mula negara, unsur-unsurnya, dan pengakuan. Bab 4 membahas tujuan, fungsi, dan kedaulatan negara. Bab 5 membahas bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bab 6 menutup dengan negara hukum, demokrasi, konstitusi, dan pemisahan kekuasaan. Urutan ini bergerak dari pertanyaan "apa itu negara" menuju pertanyaan "bagaimana kekuasaan negara dibatasi", yang menjadi pintu masuk ke Hukum Tata Negara.

Mengapa ilmu negara masih relevan

Sebagian mahasiswa bertanya: untuk apa mempelajari Plato dan Hobbes kalau di pengadilan yang dipakai adalah undang-undang? Jawabannya terlihat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Dalam banyak putusan, MK memakai konsep ilmu negara sebagai alat tafsir. Ketika menafsirkan "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945, MK membangun argumennya dari konsepsi kedaulatan rakyat [12]. Ketika memutus keserentakan pemilu, MK menimbang desain sistem presidensial yang dikehendaki UUD 1945 [13]. Hakim yang tidak paham teori kedaulatan dan sistem pemerintahan tidak akan bisa menulis pertimbangan seperti itu.

Dunia internasional juga terus menguji konsep-konsep dasar ini. Apakah suatu wilayah yang menyatakan merdeka sudah menjadi negara? Apakah pengakuan negara lain menentukan? Kasus berikut memperlihatkan bahwa pertanyaan "apa itu negara" bukan soal akademik semata.

Studi kasusMahkamah Internasional, Advisory Opinion 22 Juli 2010

Deklarasi kemerdekaan Kosovo[14]

Fakta
Pada 17 Februari 2008 para wakil rakyat Kosovo menyatakan kemerdekaan dari Serbia. Kosovo saat itu berada di bawah administrasi sementara PBB berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1244 tahun 1999. Serbia menolak, dan Majelis Umum PBB meminta pendapat hukum kepada Mahkamah Internasional.
Masalah hukum
Apakah deklarasi kemerdekaan sepihak itu sesuai dengan hukum internasional? Apakah prinsip keutuhan wilayah melarang suatu kelompok di dalam negara menyatakan kemerdekaan?
Putusan dan alasannya
Mahkamah berpendapat hukum internasional umum tidak memuat larangan terhadap deklarasi kemerdekaan, karena prinsip keutuhan wilayah hanya berlaku dalam hubungan antarnegara. Deklarasi itu juga tidak melanggar Resolusi 1244. Mahkamah sengaja tidak menjawab apakah Kosovo sudah menjadi negara atau apakah pengakuan negara lain sah.
Pelajaran
Menyatakan merdeka berbeda dengan menjadi negara. Status kenegaraan bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur negara dan penerimaan masyarakat internasional, dua hal yang dibahas ilmu negara dan hukum internasional. Kasus ini juga menunjukkan dua sisi negara menurut Jellinek: fakta politik kemerdekaan dan penilaian hukumnya bisa berjalan terpisah.

Dua pelajaran dari kasus Kosovo patut kamu catat. Pertama, Mahkamah Internasional dengan sengaja membatasi diri pada pertanyaan hukum yang sempit, yaitu apakah deklarasinya dilarang, dan menolak menjawab pertanyaan politik apakah Kosovo sudah menjadi negara. Kedua, status kenegaraan pada akhirnya ditentukan oleh gabungan fakta (apakah unsur-unsur negara terpenuhi) dan penerimaan negara-negara lain. Setiap negara memutus sendiri apakah akan mengakui Kosovo, dan keputusan itu lebih banyak ditentukan pertimbangan politik luar negeri daripada penilaian hukum semata. Kedua sisi itu, hukum dan politik, adalah wilayah yang diteliti ilmu negara.

Keliru

Objek materiilnya sama, yaitu negara, tetapi objek formilnya berbeda. Ilmu negara mempelajari negara pada umumnya secara teoretis, HTN mempelajari hukum positif negara tertentu. Ilmu negara adalah ilmu dasar bagi HTN.

Keliru

Pemerintah hanya salah satu unsur atau alat negara. Pemerintah berganti lewat pemilu, sedangkan negara tetap ada beserta hak dan kewajibannya, termasuk utang dan perjanjian internasional.

Keliru

Konsep seperti kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan negara hukum dipakai langsung oleh Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan UUD 1945, misalnya dalam Putusan 001-021-022/PUU-I/2003 dan 14/PUU-XI/2013.

Keliru

Karena negara adalah bangunan sosial sekaligus bangunan hukum, ilmu negara memakai metode yuridis, sosiologis, sejarah, perbandingan, dan filsafat.

Tebak dulu benar atau keliru, baru buka jawabannya.

Latihan

Soal 1 dari 8

Seorang mahasiswa meneliti apa saja ciri yang dimiliki semua negara federal di dunia dengan membandingkan Amerika Serikat, Jerman, India, dan Brasil. Penelitian ini paling tepat digolongkan sebagai kajian apa dan memakai metode apa?

Soal 2 dari 8

Menurut teori dua sisi Georg Jellinek, negara harus dipelajari sebagai apa?

Soal 3 dari 8

Apa yang membedakan objek formil ilmu negara dari objek formil Hukum Tata Negara?

Soal 4 dari 8

Definisi negara sebagai komunitas manusia yang berhasil memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu dikemukakan oleh siapa?

Soal 5 dari 8

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 menyebut MPR sebagai lembaga tertinggi, tetapi dalam kenyataan kekuasaan terpusat pada Presiden. Pengamatan ini paling baik dijelaskan oleh konsep apa?

Soal 6 dari 8

Hans Kelsen mengkritik Jellinek karena alasan apa?

Soal 7 dari 8

Pamanmu berkata, "Kalau Presiden berganti, perjanjian yang dibuat pemerintah lama tidak berlaku lagi karena negaranya sudah lain." Bagaimana tanggapan yang tepat?

Soal 8 dari 8

Dalam Advisory Opinion tentang Kosovo tahun 2010, Mahkamah Internasional menyimpulkan apa?

Terjawab 0 dari 8. Pilih jawaban untuk melihat penjelasannya.

Ringkasan bab

Negara adalah organisasi kekuasaan atas sekelompok manusia di wilayah tertentu yang memiliki wewenang memaksa tertinggi yang sah; definisinya beragam sesuai titik tekan tiap ahli.
Negara berbeda dari pemerintah: pemerintah hanya unsur atau alat negara dan dapat berganti tanpa mengubah identitas negara.
Objek materiil ilmu negara adalah negara; objek formilnya negara dalam pengertian umum, abstrak, dan universal.
Georg Jellinek, lewat Allgemeine Staatslehre (1900), meletakkan sistematika ilmu negara, teori dua sisi (sosial dan hukum), dan teori tiga unsur negara.
Ilmu negara memakai metode deduktif, induktif, sejarah, perbandingan, sosiologis, yuridis, dan filsafat, sering secara gabungan.
Ilmu negara adalah ilmu dasar bagi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, bertetangga dengan ilmu politik dan hukum internasional.
Konsep ilmu negara dipakai langsung dalam praktik, misalnya oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Internasional.

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Latihan mengingat berjeda

Bab 1: Hakikat ilmu negara

Dikuasai: 0 dari 9 kartuSpasi untuk membalik, angka 1 sampai 3 untuk menilai.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1
Soehino (2008). Ilmu Negara. Liberty, Yogyakarta (edisi ketiga).
Buku teks
Buku ajar utama: sejarah pemikiran, asal mula, tujuan, kedaulatan, dan bentuk negara.
2
Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2000). Ilmu Negara (Edisi Revisi). Gaya Media Pratama, Jakarta (cetakan keempat).
Buku teks
Objek ilmu negara, teori asal mula, unsur negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan.
3
Miriam Budiardjo (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Buku teks
Definisi negara, fungsi negara, demokrasi konstitusional, sistem pemerintahan, dan rule of law.
4
Hans Kelsen (1945). General Theory of Law and State. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
Buku teks
Identitas negara dan tata hukum.
5
Abu Daud Busroh (2010). Ilmu Negara. Bumi Aksara, Jakarta (edisi pertama, cetakan kesebelas).
Buku teks
Ringkasan teori asal mula, fungsi, dan bentuk negara.
6
Max Boli Sabon (2012). Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi. Penerbit Universitas Atma Jaya, Jakarta (cetakan kedua).
Buku teks
Unsur negara, pengakuan, dan fungsi ilmu negara sebagai dasar kritik hukum positif.
7
Republik Indonesia (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Perubahan Pertama sampai Keempat (1999 sampai 2002). Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 Tahun 1946; naskah perubahan ditetapkan MPR.
Peraturanperaturan.bpk.go.id
Dasar konstitusional bentuk negara, kedaulatan, negara hukum, wilayah, warga negara, sistem pemerintahan, dan perubahan UUD.
8
Georg Jellinek (1900). Allgemeine Staatslehre. O. Haring, Berlin.
Buku teks
Teori negara umum, teori dua sisi, teori tiga unsur, dan teori kedaulatan negara.
9
Jimly Asshiddiqie (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers, Jakarta.
Buku teks
Hubungan ilmu negara dan HTN, pendekatan studi ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945.
10
F. Isjwara (1980). Pengantar Ilmu Politik. Binacipta, Bandung (terbit pertama 1964).
Buku teks
Hubungan ilmu politik dan ilmu negara, teori kedaulatan, dan bentuk pemerintahan.
11
Seventh International Conference of American States (1933). Convention on Rights and Duties of States. Ditandatangani di Montevideo 26 Desember 1933, berlaku 26 Desember 1934; 165 LNTS 19.
Instrumen internasionalavalon.law.yale.edu
Kriteria kenegaraan (Pasal 1), negara federal sebagai satu pribadi (Pasal 2), teori pengakuan deklaratif (Pasal 3, 6, 7).
12
Mahkamah Konstitusi RI (2004). Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 15 Desember 2004.
Putusan pengadilanmkri.id
Tafsir dikuasai oleh negara berdasarkan kedaulatan rakyat: kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan.
13
Mahkamah Konstitusi RI (2014). Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi, diucapkan 23 Januari 2014.
Putusan pengadilanmkri.id
Pemilu serentak mulai 2019 dan argumen penguatan sistem presidensial.
14
International Court of Justice (2010). Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in respect of Kosovo, Advisory Opinion. ICJ Reports 2010, Advisory Opinion 22 Juli 2010.
Putusan pengadilanicj-cij.org
Deklarasi kemerdekaan tidak dilarang hukum internasional umum; status kenegaraan tidak diputus.

Apa itu negara

Asal istilah

Definisi para ahli

Ciri-ciri yang membedakan negara

Negara bukan pemerintah

Objek dan sifat ilmu negara

Objek materiil dan objek formil

Sifat ilmu negara

Georg Jellinek dan teori negara umum

Skema ilmu kenegaraan

Teori dua sisi

Kritik terhadap Jellinek

Metode ilmu negara

Hubungan ilmu negara dengan ilmu lain

Dengan Hukum Tata Negara

Dengan ilmu politik

Dengan Hukum Administrasi Negara dan hukum internasional

Ilmu negara dalam tradisi akademik Indonesia

Peta perjalanan mata kuliah ini

Mengapa ilmu negara masih relevan

Deklarasi kemerdekaan Kosovo[14Putusan pengadilanAccordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in respect of Kosovo, Advisory OpinionICJ, Kosovo, 2010 · ICJ Reports 2010, Advisory Opinion 22 Juli 2010]

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Sumber bab ini

Deklarasi kemerdekaan Kosovo[14]