Hukum pidana lingkungan

Pada suatu malam, sebuah truk tangki membuang ratusan liter oli bekas ke parit yang mengalir ke sawah. Esok harinya padi menguning dan ikan di kolam warga mati. Polisi menangkap sopirnya, yang mengaku hanya disuruh. Siapa yang harus dipidana: sopir, pemilik truk, perusahaan bengkel yang menghasilkan oli bekas, atau direkturnya? Dan apakah pidananya bisa dijatuhkan langsung, atau harus didahului teguran seperti dalam hukum administrasi?

Bab 4 membahas jalur administratif dan perdata. Bab ini membahas jalur ketiga dan paling keras: hukum pidana. Kamu akan melihat bahwa hukum pidana lingkungan memiliki ciri khusus yang tidak kamu temukan di hukum pidana umum: delik yang dirumuskan dengan ukuran teknis baku mutu, asas ultimum remedium yang terbatas, penyidik pegawai negeri sipil, alat bukti elektronik, dan pertanggungjawaban korporasi yang luas.

Satu perubahan besar terjadi tahun ini. Sejak 2 Januari 2026 berlaku KUHP nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengubah ancaman pidana dalam UU 32/2009. Bab ini memakai ketentuan baru itu sebagai acuan utama. Pengetahuan dasar dari Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana akan sangat membantu.

Kedudukan hukum pidana dalam hukum lingkungan

Premium remedium dan ultimum remedium

Dalam tradisi hukum pidana, pidana dipandang sebagai ultimum remedium, obat terakhir yang dipakai setelah sarana lain gagal. Di bawah UU 23/1997, banyak penegak hukum memaknai asas ini secara umum, sehingga hampir semua perkara lingkungan menunggu sanksi administratif lebih dulu. Akibatnya pidana jarang dijatuhkan [1Buku teksHukum Lingkungan di Indonesia (Edisi Ketiga)Rahmadi, 2019 · RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers), Depok].

UU 32/2009 mengubah pendekatan itu secara tegas. Penjelasan Umum angka 6 menyatakan penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, tetapi penerapan asas ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [2PeraturanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU 32/2009 · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059]. Untuk tindak pidana lainnya, pidana dapat dipakai sebagai premium remedium, sarana utama, tanpa menunggu sanksi administratif.

Ancaman dalam ayat (1) kini telah disesuaikan oleh UU 1/2026, seperti dijelaskan di subbab terakhir. Yang penting dipahami di sini adalah ayat (2): untuk pelanggaran baku mutu efluen, pidana baru dapat dikenakan bila sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran berulang. Inilah satu-satunya ultimum remedium tertulis dalam UU 32/2009 [2PeraturanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU 32/2009 · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059].

Pasal 97 menegaskan semua tindak pidana dalam UU 32/2009 adalah kejahatan. Pasal 78 menegaskan sanksi administratif tidak membebaskan dari pidana. Pasal 85 ayat (2) menegaskan perdamaian di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana. Ketiga pasal ini menunjukkan politik hukum UU 32/2009: pidana lingkungan bukan urusan ringan [2PeraturanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU 32/2009 · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059].

Pergeseran setelah UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja menggeser kembali sebagian bandul ke arah administratif. Pasal 82B ayat (2) dan (3) mengalihkan pencemaran atau perusakan karena kelalaian yang tidak mengakibatkan bahaya kesehatan, luka, luka berat, atau kematian menjadi sanksi administratif ditambah kewajiban pemulihan. Pasal 102 tentang pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan Pasal 110 tentang penyusunan AMDAL tanpa sertifikat dihapus, dan pelanggarannya diarahkan ke sanksi administratif [3PeraturanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangUU 6/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856]. Pasal 109 dirumuskan ulang: usaha tanpa perizinan berusaha atau persetujuan yang diwajibkan baru dipidana bila mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.

PP 22/2021 merangkum arah ini dengan menyebut penegakan hukum dilakukan dengan prinsip ultimum remedium melalui tahapan sanksi administratif [4PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPP 22/2021 · Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 32, TLN Nomor 6634]. Para pengkritik menilai rumusan itu memperluas ultimum remedium melampaui yang dimaksud Penjelasan Umum UU 32/2009, sehingga melemahkan efek jera [5Artikel atau ulasanPernyataan CELCJ FHUI atas Ketentuan mengenai Lingkungan Hidup dalam UU Cipta KerjaCELCJ FHUI, 2022 · Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 15 November 2022, 6Artikel atau ulasanBerbagai Problematika dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya AlamICEL, 2020 · ICEL, Jakarta]. Pendukungnya berpendapat pelanggaran administratif murni memang lebih tepat ditangani dengan sanksi administratif, sedangkan pidana dipusatkan pada perbuatan yang menimbulkan korban atau kerusakan nyata.

Delik materiil dan delik formil

Dua cara merumuskan tindak pidana

Di Hukum Pidana kamu sudah mempelajari bahwa delik materiil menitikberatkan akibat yang dilarang, sedangkan delik formil menitikberatkan perbuatan yang dilarang. Hukum pidana lingkungan memakai keduanya, dan perbedaannya sangat menentukan beban pembuktian penuntut umum [1Buku teksHukum Lingkungan di Indonesia (Edisi Ketiga)Rahmadi, 2019 · RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers), Depok].

Untuk menghukum berdasarkan Pasal 98 ayat (1), penuntut umum harus membuktikan unsur: setiap orang; dengan sengaja; melakukan perbuatan; yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien atau kriteria baku kerusakan. Unsur terakhir memerlukan pembuktian ilmiah: pengambilan sampel, analisis laboratorium terakreditasi, dan keterangan ahli yang menghubungkan perbuatan terdakwa dengan kondisi lingkungan. Ini sulit, terutama bila ada banyak sumber pencemar di satu sungai. Pasal 99 memakai rumusan yang sama untuk kelalaian dengan ancaman lebih ringan [2PeraturanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU 32/2009 · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059, 1Buku teksHukum Lingkungan di Indonesia (Edisi Ketiga)Rahmadi, 2019 · RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers), Depok].

Sebaliknya, delik formil lebih mudah dibuktikan. Untuk Pasal 108 tentang pembakaran lahan, penuntut cukup membuktikan terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dilarang Pasal 69 ayat (1) huruf h, tanpa perlu membuktikan bahwa asapnya melampaui baku mutu udara ambien. Pengecualian kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) menjadi dasar pembelaan, tetapi Penjelasan pasal itu membatasinya pada pembakaran paling luas 2 hektare per kepala keluarga untuk tanaman varietas lokal dengan sekat bakar [2PeraturanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU 32/2009 · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059, 3PeraturanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangUU 6/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856].

Peta tindak pidana setelah penyesuaian

Tabel berikut merangkum tindak pidana utama dalam UU 32/2009 sebagaimana diubah UU 6/2023, dengan ancaman pidana sesudah penyesuaian oleh UU 1/2026. Perhatikan bahwa semua ancaman kini berupa penjara paling lama dan/atau denda paling banyak kategori tertentu, tanpa minimum khusus.

Pidana bagi pejabat

Hukum pidana lingkungan tidak hanya menyasar pelaku usaha. UU 32/2009 juga mengancam pejabat yang menyalahgunakan atau melalaikan kewenangannya. Pasal 111 hasil perubahan mengancam pidana pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL. Pasal 112 mengancam pidana pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha sehingga terjadi pencemaran atau kerusakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia [3PeraturanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangUU 6/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856].

Kedua pasal ini mencerminkan asas tanggung jawab negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pencemaran besar jarang terjadi tanpa kelalaian pengawasan, dan izin yang terbit tanpa kajian adalah pintu masuk kerusakan. Namun dalam praktik, pasal-pasal ini jarang dipakai. Rumusan Pasal 112 juga mensyaratkan akibat yang sangat berat, yaitu hilangnya nyawa manusia, sehingga pembiaran yang hanya merusak sungai atau hutan tidak terjangkau. Bagi pejabat, risiko yang lebih nyata justru datang dari hukum tindak pidana korupsi bila penerbitan persetujuan disertai suap, yang sejak Putusan MK 18/PUU-XII/2014 termasuk tindak pidana lain yang ditangani melalui penegakan hukum terpadu [7Putusan pengadilanPutusan Nomor 18/PUU-XII/2014 tentang pengujian Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 (ikhtisar putusan)Putusan MK 18/PUU-XII/2014 · Mahkamah Konstitusi, diucapkan 21 Januari 2015].

Pertanggungjawaban pidana korporasi

Konstruksi dalam UU 32/2009

Kembali ke truk oli bekas di awal bab. Pencemaran lingkungan berskala besar hampir selalu terjadi dalam kegiatan korporasi. Menghukum sopir saja tidak menyelesaikan masalah, karena keuntungan dari membuang limbah secara murah dinikmati perusahaan. Karena itu UU 32/2009 mengatur pertanggungjawaban korporasi secara khusus [8Jurnal ilmiahKejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?Wibisana, 2016 · Jurnal Hukum dan Pembangunan 46(2)].

Ada tiga kemungkinan sasaran: badan usaha saja, pemberi perintah atau pemimpin kegiatan saja, atau keduanya. Bila yang dituntut pemberi perintah atau pemimpin, ancaman penjara dan dendanya diperberat sepertiga (Pasal 117). Bila yang dituntut badan usaha, ia diwakili pengurus yang berwenang selaku pelaku fungsional (Pasal 118). Penjelasan Pasal 118 menyebut tindak pidana badan usaha adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana dikenakan kepada mereka yang berwenang terhadap pelaku fisik dan menerima tindakannya, termasuk menyetujui, membiarkan, tidak cukup mengawasi, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan tindak pidana terjadi [2PeraturanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU 32/2009 · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059].

Selain pidana pokok, badan usaha dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan, dan penempatan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun (Pasal 119). Jaksa berkoordinasi dengan instansi lingkungan untuk mengeksekusinya (Pasal 120) [2PeraturanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU 32/2009 · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059].

Kritik dan pedoman baru

Wibisana mengkritik rumusan dan praktik pertanggungjawaban korporasi lingkungan. Menurutnya, sejumlah putusan gagal membedakan pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pengurus, sehingga muncul putusan yang menghukum korporasi padahal korporasi tidak didakwa, atau direktur hampir dipenjara padahal ia bukan terdakwa. Ia juga berpendapat bahwa untuk menghukum pengurus, negara harus membuktikan kontribusi pengurus itu dalam perbuatan pidana, bukan sekadar jabatannya [8Jurnal ilmiahKejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?Wibisana, 2016 · Jurnal Hukum dan Pembangunan 46(2)].

Mahkamah Agung menjawab sebagian masalah ini. Perma 13/2016 memberi tata cara pemeriksaan korporasi dan kriteria kesalahannya [9PeraturanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh KorporasiPerma 13/2016 · Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2058]. Perma 1/2023 Pasal 68 kemudian merinci khusus untuk perkara lingkungan: tindak pidana korporasi terjadi bila korporasi memperoleh keuntungan, perbuatan dilakukan untuk kepentingannya, dalam kegiatan usahanya, memakai sumber dayanya, atau didasarkan pada keputusan pengurusnya. Korporasi dapat dinyatakan bersalah bila mampu mencegah tetapi tidak melakukannya, tidak memiliki kebijakan kepatuhan, memiliki budaya yang mendorong tindak pidana, atau membiarkan tindak pidana terjadi [10PeraturanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan HidupPerma 1/2023 · Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 453, ditetapkan 12 Juni 2023].

Korporasi dalam KUHP nasional

KUHP nasional kini menjadi rujukan umum karena Buku Kesatunya berlaku bagi undang-undang di luar KUHP. Pasal 45 menyatakan korporasi adalah subjek tindak pidana, mencakup perseroan, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, perkumpulan, firma, persekutuan komanditer, dan yang disamakan. Pasal 46 dan 47 menyebut tindak pidana korporasi dapat dilakukan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, orang yang bertindak untuk korporasi dalam lingkup usahanya, serta pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi tetapi mengendalikan korporasi [11PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1].

Pasal 48 KUHP menyebut tindak pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan bila termasuk lingkup usaha menurut anggaran dasar, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, korporasi tidak mengambil langkah pencegahan dan kepatuhan yang diperlukan, dan/atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Pidana pokok bagi korporasi adalah denda (Pasal 119 KUHP), paling sedikit kategori IV kecuali undang-undang menentukan lain, dengan batas atas mengikuti lamanya ancaman penjara (Pasal 121). Pidana tambahannya luas, mulai dari pembayaran ganti rugi dan perbaikan akibat tindak pidana sampai pembubaran korporasi (Pasal 120) [11PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1].

Penyidikan, penegakan hukum terpadu, dan pembuktian

Penyidik dan koordinasi

Selain penyidik polisi, Pasal 94 UU 32/2009 memberi wewenang penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di instansi lingkungan hidup. Wewenangnya luas: memeriksa laporan dan orang, meminta bahan bukti, memeriksa pembukuan, memasuki tempat, memotret dan merekam, menyita, meminta bantuan ahli, menghentikan penyidikan, serta menangkap dan menahan dengan koordinasi bersama penyidik polisi. Hasil penyidikan PPNS disampaikan kepada penuntut umum (Pasal 94 ayat (6)) [2PeraturanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU 32/2009 · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059]. Sejak 2 Januari 2026, hukum acara umumnya mengikuti KUHAP baru, UU 20/2025, sepanjang UU 32/2009 tidak mengatur lain [12PeraturanUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaUU 20/2025 · Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188].

Pasal 95 ayat (1) semula berbunyi bahwa penegakan hukum terpadu antara PPNS, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri dapat dilakukan. Kata "dapat" itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi, seperti diuraikan dalam kasus di bawah. Akibatnya penegakan hukum terpadu kini menjadi keharusan, dan cakupannya meliputi tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU 32/2009, misalnya korupsi atau pencucian uang yang berhulu pada kejahatan lingkungan [7Putusan pengadilanPutusan Nomor 18/PUU-XII/2014 tentang pengujian Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 (ikhtisar putusan)Putusan MK 18/PUU-XII/2014 · Mahkamah Konstitusi, diucapkan 21 Januari 2015].

Alat bukti

Pasal 96 menyebut alat bukti yang sah dalam perkara pidana lingkungan: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain. Penjelasannya menyatakan alat bukti lain meliputi informasi elektronik, magnetik, optik, dan data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar, termasuk peta, foto, dan gambar [2PeraturanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU 32/2009 · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059]. Dalam perkara kebakaran lahan, citra satelit sebaran titik panas dan peta areal terbakar menjadi bukti yang sangat penting. Perma 1/2023 bahkan menambahkan keterangan korporasi sebagai alat bukti dalam perkara pidana lingkungan [10PeraturanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan HidupPerma 1/2023 · Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 453, ditetapkan 12 Juni 2023].

Penyesuaian dengan KUHP nasional

Isi UU 1/2026

UU 1/2026 lahir karena KUHP nasional mengamanatkan agar seluruh undang-undang di luar KUHP diselaraskan dengan Buku Kesatunya, terutama sistem kategori denda dan penghapusan pidana kurungan. Ada empat perubahan pokok yang berdampak pada UU 32/2009 [13PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian PidanaUU 1/2026 · Berlaku 2 Januari 2026]:

1. Minimum khusus dihapus. Pasal I menghapus ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali untuk tindak pidana berat HAM, terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Tindak pidana lingkungan tidak termasuk pengecualian, sehingga minimum khusus dalam Pasal 98, 99, 104 sampai 109 dan seterusnya hilang.
2. Kumulatif menjadi kumulatif-alternatif. Ancaman penjara "dan" denda diubah menjadi penjara "dan/atau" denda, sehingga hakim boleh menjatuhkan salah satu atau keduanya.
3. Denda menjadi kategori. Nominal rupiah diganti kategori denda Pasal 79 KUHP, dari kategori I (Rp1 juta) sampai kategori VIII (Rp50 miliar).
4. Ancaman disesuaikan pasal demi pasal. Lampiran angka 70 menyesuaikan Pasal 98 sampai 115 UU 32/2009, dan Lampiran angka 150 menyesuaikan pasal yang diubah UU Cipta Kerja seperti Pasal 109, 111, dan 112.

Mengapa tindak pidana lingkungan tidak masuk KUHP

Selama pembahasan RUU KUHP, perumus sempat memasukkan dua pasal tindak pidana lingkungan dengan maksud menggantikan Pasal 98 dan 99 UU 32/2009. Indonesian Center for Environmental Law mengkritik rumusan itu sebagai kemunduran karena menghidupkan kembali unsur "secara melawan hukum", sehingga kegiatan yang berizin seolah tidak dapat dipidana meskipun mencemari, dan karena acuannya pada baku mutu kurang rinci. Kritik itu juga menunjuk risiko dualisme, karena Pasal 98 dan 99 UU 32/2009 tidak ikut dicabut [14Artikel atau ulasanICEL Beberkan Buruknya Pengaturan Pidana Lingkungan Hidup RUU KUHPHukumonline, 2022 · Hukumonline, 22 Agustus 2022]. Dalam KUHP yang akhirnya disahkan, pasal-pasal lingkungan tersebut tidak ada. Pasal 344 dan 345 KUHP nasional justru mengatur hal lain, yaitu makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan serta jual beli organ tubuh [11PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1].

Akibatnya pembagian kerja menjadi jelas. KUHP nasional memberi aturan umum, terutama tentang korporasi, pemidanaan, dan kategori denda. UU 32/2009 tetap menjadi sumber rumusan tindak pidana lingkungan, dengan ancaman yang sudah disesuaikan UU 1/2026. Bila kamu menemukan tulisan yang menyebut Pasal 344 atau 345 KUHP sebagai pasal pencemaran, ketahuilah bahwa tulisan itu merujuk pada rancangan, bukan undang-undang yang berlaku.

Dampak dan perdebatan

Bagi korporasi, denda maksimum tidak berhenti pada angka dalam lampiran. Pasal 121 KUHP menentukan denda korporasi paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI, VII, atau VIII tergantung lamanya ancaman penjara bagi orang. Ditambah pidana tambahan dalam Pasal 120 KUHP dan Pasal 119 UU 32/2009, sanksi bagi korporasi tetap bisa sangat berat, terutama melalui perampasan keuntungan dan perbaikan akibat tindak pidana [11PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, 13PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian PidanaUU 1/2026 · Berlaku 2 Januari 2026].

Namun bagi pelaku perseorangan, perubahan ini cukup besar. Contohnya Pasal 98 ayat (1): dulu penjara 3 sampai 10 tahun dan denda Rp3 miliar sampai Rp10 miliar, kini penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar [2PeraturanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU 32/2009 · Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059, 13PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian PidanaUU 1/2026 · Berlaku 2 Januari 2026]. Hilangnya minimum khusus memberi hakim keleluasaan menyesuaikan pidana dengan kesalahan, tetapi juga membuka kemungkinan pidana yang sangat ringan bagi perusakan berat. Karena undang-undang ini baru berlaku, kamu perlu memantau bagaimana pengadilan menerapkannya.

Untuk perkara yang perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026 tetapi diadili sesudahnya, Pasal 3 ayat (1) KUHP nasional menentukan bahwa bila peraturan berubah sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan yang baru, kecuali peraturan lama lebih menguntungkan bagi pelaku. Dalam banyak kasus lingkungan, ketentuan baru tanpa minimum khusus dan dengan ancaman kumulatif-alternatif akan dinilai lebih menguntungkan, sehingga hakim akan memakainya [11PeraturanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU 1/2023 · Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1].

Latihan

Kartu hafalan bab ini

Balik setiap kartu setelah kamu mencoba menjawab dalam kepala. Kartu yang kamu nilai “ingat” akan muncul lagi setelah jeda yang makin panjang, jadi yang sudah melekat tidak menghabiskan waktumu.

Sumber bab ini

Setiap angka di dalam kurung siku merujuk ke daftar ini. Peraturan dan putusan adalah sumber primer; buku teks dan jurnal dipakai untuk doktrin, penjelasan, dan perdebatan akademik.

1. 1
   Takdir Rahmadi (2019). Hukum Lingkungan di Indonesia (Edisi Ketiga). RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers), Depok.

   Buku teks

   Buku acuan utama: pengertian, asas, instrumen, penegakan administratif, perdata, dan pidana.
2. 2
   Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Undang-undang pokok lingkungan hidup: asas, instrumen pencegahan, hak, sanksi, sengketa, dan pidana.
3. 3
   Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Pasal 22 Lampiran mengubah UU 32/2009 (persetujuan lingkungan, sanksi, Pasal 88, penghapusan Pasal 93, 102, 110) dan Pasal 36 mengubah UU Kehutanan.
4. 4
   Republik Indonesia (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 32, TLN Nomor 6634.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Persetujuan lingkungan, mutu air, udara, dan laut, limbah B3, dana penjaminan, pengawasan, dan sanksi administratif; mencabut PP 27/2012 dan PP 101/2014.
5. 5
   Center for Environmental Law and Climate Justice FHUI (2022). Pernyataan CELCJ FHUI atas Ketentuan mengenai Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 15 November 2022.

   Artikel atau ulasancelcj.law.ui.ac.id

   Enam perubahan konsep UU PPLH oleh UU Cipta Kerja dan kritiknya.
6. 6
   Indonesian Center for Environmental Law (2020). Berbagai Problematika dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam. ICEL, Jakarta.

   Artikel atau ulasanicel.or.id

   Perbandingan pasal UU PPLH dan UU Kehutanan sebelum dan sesudah Cipta Kerja.
7. 7
   Mahkamah Konstitusi RI (2015). Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 tentang pengujian Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 (ikhtisar putusan). Mahkamah Konstitusi, diucapkan 21 Januari 2015.

   Putusan pengadilanmkri.id

   Perpanjangan izin limbah B3 yang sedang diproses dianggap berizin; penegakan hukum terpadu menjadi wajib.
8. 8
   Muhammad Andri Gunawan Wibisana (2016). Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?. Jurnal Hukum dan Pembangunan 46(2).

   Jurnal ilmiahscholarhub.ui.ac.id

   Kritik atas rumusan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus dalam UU 32/2009 dan putusan.
9. 9
   Mahkamah Agung RI (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2058.

   Peraturanperaturan.bpk.go.id

   Kriteria kesalahan korporasi dan tata cara pemeriksaan korporasi.
10. 10
    Mahkamah Agung RI (2023). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 453, ditetapkan 12 Juni 2023.

    Peraturanjdih.mahkamahagung.go.id

    Pengganti SK KMA 36/KMA/SK/II/2013: hak gugat, gugatan warga negara, tanggung jawab mutlak, kehati-hatian, anti-SLAPP, dan pidana korporasi.
11. 11
    Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    KUHP nasional, berlaku 2 Januari 2026; Pasal 45 sampai 50 dan 118 sampai 124 tentang korporasi, Pasal 79 kategori denda.
12. 12
    Republik Indonesia (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    KUHAP baru yang berlaku 2 Januari 2026 sebagai hukum acara umum perkara pidana lingkungan.
13. 13
    Republik Indonesia (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Berlaku 2 Januari 2026.

    Peraturanperaturan.bpk.go.id

    Menghapus minimum khusus, mengubah pidana kumulatif menjadi kumulatif-alternatif, dan menyesuaikan ancaman pidana UU 32/2009 (Lampiran angka 70 dan 150).
14. 14
    Ady Thea DA (2022). ICEL Beberkan Buruknya Pengaturan Pidana Lingkungan Hidup RUU KUHP. Hukumonline, 22 Agustus 2022.

    Artikel atau ulasanhukumonline.com

    Kritik ICEL atas rumusan pidana lingkungan dalam RUU KUHP dan risiko dualisme dengan Pasal 98 dan 99 UU 32/2009.